Journal of Law and Policy Transformation
The published paper is the result of research, reflection, and criticism with respect to the themes of legal and policy issues contains full-length theoretical and empirical articles from national and international authorities which analises legal and policy development, reformation and transformation.
Articles
239 Documents
<![CDATA[Penanganan Pengungsi dalam Perspektif Hukum Keimigrasian di Provinsi Kepulauan Riau ]]>
<![CDATA[Riady, Pande Made Handika]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Policy Transformation Vol 3 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (419.029 KB)
<![CDATA[Posisi wilayah Republik Indonesia yang strategis menjadikan Indonesia sebagai titik transit (bahkan terdapat indikasi yang mengarah menjadi tempat tujuan) yang menjanjikan bagi para imigran ilegal untuk menuju negara ketiga (khususnya Australia). Bahwa permasalahan pengungsi bukan sekedar isu, sehingga permasalahan ini perlu ditangani secara serius dan terencana bersama-sama antar instansi terkait. Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM Kepulauan Riau sebagai salah satu Instansi yang memiliki fungsi utama dalam penanganan pengungsi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulaun Riau terhadap penanganan pengungsi berdasarkan perspektif Hukum Keimigrasian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis untuk memberikan rekomendasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau terhadap penanganan Pengungsi dalam perspektif Hukum Keimigrasian.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Upah Pekerja dalam Proses Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Putusan Hakim ]]>
<![CDATA[Panjaitan, Junan Gunawan]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Policy Transformation Vol 4 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (755.899 KB)
<![CDATA[Expanding understanding of working relationships between labors and employers become involving government as the third parties. In industrial relations, the elements involved should play their roles and functions properly, creating harmonious relationships that can stimulate economic growth. So the aim of this research is to know the interpretation of Law No. 13 Year 2003 concerning Manpower against the wages of workers / laborers under process during termination.In this case the author conducted this study using a normative juridical approach. The judge's decision that provides 6 (six) months of process wages or more is based on the theory of justice law, namely the thought that the decision-making process base on both parties justice consideration. Judges' decisions that provide zero process wages in accordance with theory progressive law which consider the benefit of both parties labors and employers and development of one area specific and national generally.]]>
<![CDATA[Doktrin Fiduciary Duty dan Corporate Opportunity Terhadap Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris ]]>
<![CDATA[Syarief, Elza]]>;
<![CDATA[Balqist, Attika]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Policy Transformation Vol 2 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (164.891 KB)
<![CDATA[Perseroan sebagai Badan Hukum (rechtspersoon/legal person) merupakan Perseroan Terbatas yang pengaturannya tunduk pada ranah hukum privat yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sebagai organ penting Perseroan, Direksi sebagai pengurus adalah pilar utama untuk menjamin dan untuk melanjutkan bisnis Perseroan. Itu sebabnya tanggung jawab Direksi sebagai pengurus atau manajemen didasarkan pada itikad baik, loyalitas, kejujuran, penuh tanggung jawab, kepedulian dan kemampuan serta maksud yang terbaik bagi Perseroan, untuk mengurus hingga tercapainya tujuan Perseroan dan yang mewakili Perseroan di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Tanggung jawab Direksi berdasarkan prinsip Fiduciary Duty dalam Perseroan Terbatas harus mampu melaksanakan tugasnya dengan penuh itikad baik, bertanggungjawab, serta menghindari adanya benturan kepentingan. Direksi juga dituntut untuk bertindak dengan penuh kehati-hatian dalam membuat segala keputusan dan kebijakan (duty of care) serta mampu mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan pribadinya (duty of loyalty). Seorang Direksi dikategorikan melakukan Corporate Opportunity dan melakukan pengelolaan Perseroan yang salah, apabila seorang Direksi melakukan pelanggaran Code Of Conduct. Tidak melaksanakan duty of care dan duty of loyalty yang terdapat dalam prinsip perusahaan dan memiliki itikad buruk dengan mengambil kesempatan bagi dirinya pribadi atas nama untuk kepentingan Perseroan.]]>
<![CDATA[Pengaruh Implementasi Aturan Karantina terhadap Perdagangan Produk Pertanian Antar Negara di Batam ]]>
<![CDATA[Patros, Asmin]]>;
<![CDATA[Azilfan, Yendi]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Policy Transformation Vol 1 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (240.408 KB)
<![CDATA[The dependency on imports may increase the risk of the spreading of pest and other animal disease and quarantined plants which can destroy Indonesia?s biodeversity. One of the preventive steps which may be taken in order to avoid the worse effect of this trade liberalization attack is by enforcing a stricker sanctions in agriculture and trade to save Indonesia?s food market. This study examines the effect of the implementation quarantine rules towards the produce bussines fosterage between countries in Batam. The research method used empirical jurisdiction. The result shows that the effect of implementation quarntine rules in Batam has been carried out in accordance with the applicable acts and regulations. the effectiveness of implementation quarantine rules were caused by obstacles that raised because of the ignorance of the business, importers, exporters, and society in the things dealing with the rules or administrative provision in document issue or quarantine certification, Efforts taken by the Quarantine Batam in making quarantine rules as well as its rules effective were giving guidance to the officers in the Quarantine to minimalize violation of rules. Dengan ketergantungan akan impor maka semakin besarnya kemungkinan tersebarnya hama dan penyakit hewan dan tumbuhan karantina yang dapat memusnahkan keanekaragaman hayati Indonesia. Salah satu langkah preventif yang dapat dilakukan untuk menghambat serangan dampak liberalisasi perdagangan yang lebih buruk adalah ketegasan penerapan sanksi hukum dalam pertanian dan perdagangan untuk menyelamatkan pasar pangan di dalam negeri. Penelitian mengkaji tentang pengaruh implementasi aturan karantina terhadap perdagangan produk pertanian antar negara di Batam. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh implementasi aturan karantina pertanian di Batam telah dilaksanakan berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku. Efektifitas Implementasi tentang karantina disebabkan oleh kendala yang timbul dikarenakan ketidak tahuan pengusaha, importir, eksportir, serta masyarakat dalam hal-hal yang berkaitan dengan peraturan atau ketentuan administrasi dalam pembuatan dokumen atau sertifikasi karantina, Upaya - upaya yang ditempuh oleh Balai Karantina Kelas 1 Batam dalam mengefektifkan aturan karantina dengan Proses peningkatan pelayanan publik di Balai Karantina Kelas 1 Batam adalah mengenai kesadaran petugas itu sendiri harus selalu dibina untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran]]>
<![CDATA[Efektifitas Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana pada Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum ]]>
<![CDATA[Sitorus, Rinto Gunawan]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Policy Transformation Vol 3 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (388.664 KB)
<![CDATA[To ensure the realization of peace and public order, the Tanjunginang City Government has established the Local Regulation Number 5 of 2015 concerning Public Order. In factual, in the enforcement of Regional Regulations and Regulations of the Head of Regional Units the Civil Service Police can carry out non-judicial operations. But in reality, the results of the study indicate that the application of administrative sanctions or criminal provisions against the Tanjungpinang Regional Regulation No. 5 of 2015 is not running optimally, this is due to several obstacles faced by the Civil Service Police Unit in the field, including its own Legal Factors , Law Enforcement Factors Are Alone, Facilities and Infrastructure Factors and Community Factors. In order for the enforcement of these regional regulations to work properly, the Tanjungpinang City Government should, in this case be carried out by the Civil Service Police Unit, be able to resolve these obstacles, one of which is by using the Legal Effectiveness theory proposed by Soerjono Soekanto in accordance with these 4 (four) factors.]]>
<![CDATA[Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ]]>
<![CDATA[Girsang, Junimart]]>;
<![CDATA[Kurniawan, Mashudi]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Policy Transformation Vol 2 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (126.786 KB)
<![CDATA[Legislation in Indonesia continues to experience growth, including regional governance. Previously, laws relating to local government, namely Law No. 22 of 1999 and Law No. 32 of 2004 recognize the Head of Regency/City as a local executive and the Regional Representatives Council (Parliament) as a legislative that have legislative, supervisory and and budgetary functions. Later under Law No. 23 of 2014 on Regional Government, the legislative function is altered by the function of formulating local regulations. This change is significant to be analyzed by using a normative research method to examine the position of local regulation, the function of regional regulation making and working relationships between the Head of Regioncy/City and Regional Parliament in the process of formulating local regulations. === Peraturan perundang-undangan di Indonesia senantiasa mengalami perkembangan termasuk dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebelumnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenal Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai legislatif yang memiliki fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Dalam perkembangannya, Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah fungsi legislasi diubah menjadi fungsi pembentukan peraturan daerah. Perubahan tersebut perlu dianalisis secara yuridis dengan menggunakan metodelogi penelitian yuridis normatif yang menganalisis kedudukan peraturan daerah, fungsi pembentukan peraturan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hubungan kerja Kepala Daerah dengan DPRD dalam proses pembentukan peraturan daerah. ]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Pemerintahan Kota Batam dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif ]]>
<![CDATA[Tan, Winsherly]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Policy Transformation Vol 3 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (124.129 KB)
<![CDATA[Dalam era reformasi, pemerintah dituntut untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang terbuka dengan cara meningkatkan layanan publik terhadap masyarakat, sehingga pemerintah selaku penyelenggara negara sudah sepatutnya menjalankan tugas secara proporsional dengan maksimal demi tercapainya tata pemerintahan yang baik (Good Governance), guna mewujudkan pemerintah yang bersih (Clean Governance). Salah satu aspeknya adalah dalam hal pengadaan barang dan jasa harus dapat dilakukan secara transparan melalui system eProcurement. Hal ini sudah menjadi sesuatu yang sangat genting di Indonesia untuk saat ini. Berdasarkan data per 31 Maret 2017, total penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh KPK dari tahun 2004-2017 adalah Penyelidikan 874 perkara, Penyidikan 594 perkara, Penuntutan 489 perkara, Inkracht 406 perkara, dan Eksekusi 434 perkara. Direktur Pengaduan Masyarakat KPK Eko Marjono mengungkapkan, pengaduan yang masuk ke KPK sebagian besar berasal dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Padahal, sejatinya Indonesia sudah mempunya seperangkat regulasi yang mengatur tentang hal tersebut, salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Pemerintah Kota Batam. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yang dilakukan dengan observasi secara langsung di lapangan, dan disertai dengan penelitian kepustakaan. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara pada Pemerintahan Kota Batam (PEMKO). Kemudian data sekunder yang diperoleh dengan cara penelusuran bahan-bahan hukum yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Keseluruhan data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan analisis kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan e-Procurement dan kendala-kendala apa yang dihadapi, serta solusi terbaik dalam menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kota Batam.]]>
<![CDATA[Pembatalan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 di Kabupaten Natuna ]]>
<![CDATA[Patros, Asmin]]>;
<![CDATA[Dewi, Ratna Sari Duta]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Policy Transformation Vol 1 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (261.344 KB)
<![CDATA[Regional Regulation (PERDA) is a political product that is formed by the Regional Government and the Parliament. Regional Government is divided into provincial government that has the authority to establish a Provincial Regulation is the Governor together with the Provincial Parliament. The District Governement that has the authority to establish a District Regulation is the Regency Head or Mayor together with the District Parliament. The regional regulations as Legal Product are a form of written law that contains the rules of behavior that are binding in general. The substance of Regional Regulation must be further elaborated from the higher law by taking into account the specificity of each region. The Regulation must not contradict with higher laws and regulations and as well as public interest. The purpose of this study is to explain the establishment of the villages which is located in Natuna regency. It examines whether it has fulfilled the requirements that are regulated by the Law and to explain its legal implications. The data collection is obtained from study of documents and literature. The method used in this study is a normative legal research method. The results showed that the Establishment of Natuna Regency Regulation No. 15 of 2014 concerning the Establishment of the Village did not follow the procedures / mechanisms that are regulated in the Government Regulation, therefore the Riau Islands Governor has not issued a register code for Village Preparation Establishment, and Registration Number to regulate the village establishment. Consequently, the Minister of the Interior has not issued Village codes. Accordingly, the Regional Regulation may be declared as not aligning with the legal procedures. === Peraturan Daerah atau disingkat Perda merupakan produk politik hukum daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Dimana Pemerintah Daerah terbagi menjadi pemerintahan Provinsi yang memiliki kewenangan untuk membentuk Perda Provinsi adalah Gubernur bersama-sama dengan DPRD Provinsi. Sedangkan untuk pemerintahan Kabupaten/Kota yang memiliki kewenangan untuk membentuk Perda Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah sebagai produk hukum daerah merupakan bentuk hukum yang tertulis yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum. Pengaturan Perda secara substansi haruslah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, dengan memperhatikan kekhususan masing-masing daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kepentingan umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pembentukan desa-desa yang berada di Kabupaten Natuna apakah telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan untuk menjelaskan implikasi hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan kepustakaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Desa yang tanpa melalui prosedur/mekanisme sebagaimana diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan sehingga Gubernur Kepulauan Riau tidak mengeluarkan Kode Register untuk Desa Persiapan, Nomor Registrasi untuk Peraturan Daerah dan Kode Desa oleh Menteri Dalam Negeri sehingga Peraturan Daerah tersebut dapat dinyatakan ?tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku?.]]>
<![CDATA[Penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan Terkait Perhitungan Lembur pada Perusahaan Jasa Konstruksi ]]>
<![CDATA[Girsang, Junimart]]>;
<![CDATA[Lie, Chandra Kurniawan]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Policy Transformation Vol 1 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (201.083 KB)
<![CDATA[The purpose of this research is to analyse the application of Law No. 13 of 2003 on Manpower related to the calculation of overtime wages on a construction service company and analyse the constraints faced by the company due to the calculation of overtime wages based on the Law. It also purports to find solutions that can be implemented in the construction company based on the Law. The result of the research of found that the application of the calculation of overtime wages at Construction Company was still far from what was stated in the Law in terms of both overtime hours and the calculations of the total overtime hours which has exceed of the prescribed number of hours from the rules. The obstacles encountered is that the lack of understanding relating to standard minimum wages in Batam city by the wages councils, union/ worker and labour. The solutions are to implement a calculation system of overtime wages based on the Law and improve the supervision, and check thoroughly the records and calculation of the overtime. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait perhitungan lembur pada perusahaan jasa konstruksi, menganalisis kendala yang dihadapi oleh perusahaan jasa konstruksi dalam perhitungan lembur sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menemukan solusi yang dapat dilakukan agar penerapan perhitungan lembur pada perusahaan jasa konstruksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hasil penelitian dari penelitian ini adalah penerapan perhitungan upah lembur pada perusahaan jasa konstruksi masih jauh dari apa yang diatur dalam Undang-Undang baik dari segi jam maupun perhitungan yang dilakukan melebihi dari jumlah jam lembur yang ditentukan peraturan berlaku. Kendala yang dihadapi adanya ketikdaksepahaman dalam menetapkan standar upah minimum Kota yang melibatkan dewan pengupahan, serikat pekerja/buruh dan pekerja. Solusi yang dapat dilakukan adalah menerapkan sistem upah lembur sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang berlaku, meningkatkan pengawasan, teliti dalam pencatatan dan perhitungan upah lembur.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Asing yang di nyatakan Insolvensi oleh Putusan Pengadilan Indonesia ]]>
<![CDATA[Kelvin, Edwar]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Policy Transformation Vol 4 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (319.783 KB)
<![CDATA[The fundamental reason for the Insolvency of Penaga Timur (M) SDN.BHD Shipping Companies from Malaysia is because they did not submit Peace Proposals at the Creditor Meeting as stipulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU, and at that time the Bankruptcy Institution was no longer accepting The peace between the creditor and the debtor, as a result, the Curator appointed by the court must immediately issue all the assets of the bankrupt debtor, but is constrained by the location of the bankrupt debtor's assets outside the territory of the Republic of Indonesia, and of course this is very detrimental to PT. WAS and PT UML as Creditors as Justice Seekers. Researchers conducted descriptive-exploratory research with a juridical-normative approach. From the results of the research that has been done, the researcher did not find a situation where the East Penol (M) SDN BHD insolvency was caused by the cash flow test approach method, or the balance sheet test or going concern value concept and also had no relation to the assessment of debtor financial ratios such as liquidity (liqidaty), solvency (solvability), profitability (profitability) and leverage as it applies in the Perspective of Bankruptcy Regime in general, and in this case the lack of regulation regarding the provisions of International Law relating to the Ordering of a Bankruptcy and / or Cross Border Insolvency in general. The curator has not been able to fulfill the rights of creditors for bankruptcy bodies outside the territory of the Republic of Indonesia.]]>
