Jurnal Justiciabelen
Journal Justiciabelen is published by the law Departement, University of Muhammadiyah Gresik, twice a year in February and September. The purpose of this journal is to facilitate research about Law. The article essentially contains topics on Criminal Law, Civil Law, Consultation Law, Government Law, Business Law, and Islamic Law
Articles
69 Documents
<![CDATA[Perlindungan Hukum Impelentasi Kredit Lembaga Perbankan Di Masa Pandemic Covid 19 Dalam Konsep Restrukturisasi ]]>
<![CDATA[Wahyuni Safitri]]>;
<![CDATA[Wafda Vivid Izziyana]]>
<![CDATA[ Jurnal Justiciabelen Vol 4 No 1 (2021): Justiciabelen ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30587/justiciabelen.v4i1.2770
<![CDATA[Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. sangat berdampak terhadap berbagai bidang salah satunya dalam sektor ekonomi di Indonesia. Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mendukung ekonomi masyarakat selaku debitur yang mengalami kesulitan dalam mengangsur pembiayaan kreditnya, maka pemerintah mengambil kebijakan restrukturisasi terhadap kredit yang diambil oleh debitur.penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Pada masa pandemic covid 19, keadaan perbankan di Indonesia menjadi tidak kondusif. Akibat Dihentikannya sementara angsuran kredit sehingga debitur belum dapat menjalankan prestasinya dengan membayarkan pinjamannya kepada kreditur. sebagai jalan alternatif Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni mengupayakan restrukturisasi kredit bagi kedua belah pihak melalui kebijakan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan. restrukturisasi sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah yang meliputi upaya Reschedulling, Restructuring dan Reconditioning, Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.]]>
<![CDATA[KEBERADAAN LADY BIKERS DI KOMUNITAS KLUB MOTOR INDONESIA SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN KESUSILAAN DI JALANAN ]]>
<![CDATA[Arya Maulana Pandhu Pradhana]]>
<![CDATA[ Jurnal Justiciabelen Vol 3 No 2 (2020): Justiciabelen ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30587/justiciabelen.v3i2.2444
<![CDATA[Seeing the Development and growth of one ot the transportation in Indonesia, namely land transportation, it turns out thatit has significantly increased significantly, including the users of motorized vehicles, especially two-wheeled motorbikes (motorbikes). According to Article 28 E paragraph 3 of the 1945 Constitution, everyone has the right to freedom of association, assembly and expression. So that on that basis some people who have the same hobby and passion about motorbikes establish the Motorcycle Club Community Association in Indonesia. Talking about the Motorcycle Club Community reminds us of a bunch of people who like to act arrogant and anarchic on the road when touring. The existence of Lady Bikers is very interesting to discuss, because with their appearance it makes the Negative Stigma (Arrogance and Anarchy) about the Motorcycle Club Community in the eyes of the cloud community become a little dissolved and is expected to be able to color and give a soft / feminine side in the Motorcycle Club Community which generally consists of Men. On the other hand, the presence of Lady Bikers can lead to Decency Crimes on the Street.]]>
<![CDATA[Konsep Pengadilan Khusus Dalam Penyelesaian Perkara Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia ]]>
<![CDATA[dodi jaya wardana]]>
<![CDATA[ Jurnal Justiciabelen Vol 3 No 1 (2020): Justiciabelen ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30587/justiciabelen.v3i1.2241
<![CDATA[A special court for the settlement of regional head election cases needs to be established / held for the settlement of cases for regional head elections and this special court is established before the implementation of regional head elections simultaneously nationally. This special court for regional head elections is nothing new, but something that already exists. Moreover, this special election court has been implemented in Uruguay. The authority of the Election Court in Uruguay appears to be very broad, covering everything related to elections, from the making of the regulations, the implementation, to the settlement of the case. The form and design of the special election court institutions must be adapted to the conditions of the temporary (ad hoc) Indonesian state under the Supreme Court and has the authority to handle all cases that arise in the election process, ranging from administrative cases and election crimes to disputes over results. Regional elections.]]>
<![CDATA[Aspek Hukum Dalam Pelaksanaan Pengiriman Barang ]]>
<![CDATA[Nuswardhani Nuswardhani]]>;
<![CDATA[Wafda Vivid Izziyana]]>
<![CDATA[ Jurnal Justiciabelen Vol 4 No 1 (2021): Justiciabelen ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30587/justiciabelen.v4i1.2766
<![CDATA[kemajuan teknologi khususnya di era E-Commerce, saat ini sangatlah berkembang pesat. Pengangkutan adalah mengangkut, membawa barang dari satu tempat pemuatan sampai ketempat tujuan yang akan dituju oleh pengangkut. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa/perbuatan hukum dimana seorang mengikatkan dirinya kepada orang lain untuk mengikatkan suatu hal (pasal 1313 KUH perdata).Maka dari itu perjanjian pengangkutan adalah suatu peristiwa dimana pengangkut dengan pengirim telah mengikat untuk melakukan pengiriman barang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. aspek hukum Pengiriman barang dilaksanakan dengan melalui perjanjian antara pengangkut dan pengirim. Sebelum melakukan perjanjian pengiriman barang pengangkut dan pengirim harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu : kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, suatu sebab yang halal. pengirim tidak bisa merubah isi perjanjiannya beserta ketentuan-ketentuan dalam pengiriman barang yang telah dibuat oleh pengangkut. pengirim hanya dapat membaca, memahami isi ketentuan dalam perjanjian pengiriman barang. perjanjian pengiriman barang tersebut memberlakukan asas konsensualisme dimana setelah terjadi kesepakatan antara pengirim dan pengangkut maka pada saat itulah barang dapat dikirim ke tempat tujuan dengan selamat. terjadilah hubungan hukum antara pengirim dan pengangkut yang menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik. kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh kedua pihak secara timbal balik Jika ada salah satu pihak melakukan kesalahan dan kesalahan tersebut yang diakibatkan karena tidak dipenuhinya kewajiban sesuai dengan perjanjian maka ia harus bertanggung jawab berdasarkan wan prestasi dan jika ada salah satu pihak yang tidak mentaati peraturan yang berlaku dalam pengiriman barang maka ia dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan perbuatan melawan hukum. penyelesaiannya jika salah satu pihak melakukan kesalahan, maka pihak yang bersangkutan harus mengganti kerugian sesuai dengan kesepakatan.]]>
<![CDATA[TEORI WEWENANG DALAM PERIZINAN ]]>
<![CDATA[Grace Sharon]]>
<![CDATA[ Jurnal Justiciabelen Vol 3 No 1 (2020): Justiciabelen ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30587/justiciabelen.v3i1.2249
<![CDATA[Based on the provisions in the 1945 Constitution article 1 paragraph 3 which states the State of Indonesia is a state based on law, it brings the consequence that every government action must always be based on the law. From another point of view related to the development of the 21st century, the State is often said to have developed into a modern state. Whereas the state's tasks, which were initially very limited, have become increasingly widespread. This is due to the increasing needs of modern humans and especially those related to the interests of life together. Regarding the social dynamics that occur in the community, licensing arrangements are needed. A license as a one-sided government action is a stipulation arising from the strategies and techniques used by the Government to control or control various conditions or activities carried out by the community. In other words, licensing is very much needed as an instrument of community guidance. However, the author limits the scope of research on licensing only to the nature of the authority of the permit, so that the author's research in this article is done through a literature review.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Atas Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Hongkong Masa Pandemi Covid 19 ]]>
<![CDATA[Alfalachu Indiantoro]]>;
<![CDATA[Wafda Vivid Izziyana]]>;
<![CDATA[Rika Maya Sari]]>;
<![CDATA[Andhika Yuli Rimbawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Justiciabelen Vol 4 No 2 (2021): Justiciabelen ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30587/justiciabelen.v4i2.3558
<![CDATA[Dunia dikejutkan dengan wabah virus corona (Covid-19) yang menginfeksi hampir seluruh negara. bermula dan terdeteksi di Wuhan China. mulai tersebar keberbagai penjuru dunia. Indonesia adalah negara pengirim pekerja migran. Sehingga pada masa pandemic covid 19 Indonesia harus memperhatikan jaminan atas kesehatan bagi pekerja migran di luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal atau yuridis normatif menganalisis aturan serta bentuk perlindungan hukum atas jaminan kesehatan bagi pekerja migran Indonesia di Hongkong pada masa pandemic covid 19. hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Employment Ordinance (Cap. 57) merupakan Undang-undang yang mengatur ketentuan-ketentuan umum berkaitan dengan perlindungan pekerja dan pemberi kerja yang menjadi salah satu pedoman di masa pandemi covid 19. Aturan tersebut merupakan kebijakan pemerintah Hongkong terhadap kontribusi pekerja migran. Kebijakan pemerintah Hongkong di Masa pandemi covid 19 PMI dtidak boleh bekerja diluar batas, upaya jaminan kesehatan bagi PMI di Hongkong melalui vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi di monitoring kementrian ketenagakerjaan kementrian kesehatan dan KBRI. Sistem kesehatan masa pandemic covid 19 di Hongkong sama dengan sistem layanan kesehatan Inggris. pelayanan kesehatan dikoordinasikan melalui biro makanan dan kesehatan. layanan kesehatan holistic ini dapat diakses semua pihak di Hongkong, Pekerja migran dalam kasus darurat yang mengancam nyawa di masa pandemic covid 19 dapat mengakses layanan tanpa diskriminasi. Layanan kesehatan terdiri dari layanan dengan skema CSSA yang meliputi 90% rumah sakit dan 29% layanan medis non rawat rumah sakit. Serta layanan bersubsidi dari HKSAR. PMI di tetapkan sebagai salah satu penerima vaksin covid 19 oleh pemerintah Hongkong. PMI dianjurkan konsultasi ke dokter terlebih dahulu untuk mendaftarkan diri untuk mengikuti vaksinasi. Vaksinasi yang dapat di lakukan di pusat vaksinasi atau di beberapa klinik rawat jalan. Hongkong tersedia vaksin coronavac buatan sinovac biotech limited dan vaksin comirnaty yang di kembangkkan yang di kembangkan oleh Foshun parma yang berkolaborasi dengan Biontech. Perlindungan hukum bagi PMI di berikan oleh pemerintah HIKSAR dengan cara memberikan layanan rujukan dapat di akses melalui bahasa Indonesia. Sehingga PMI dapat memahami dengan jelas dan tidak terpengaruh isu simpang siur tentang pengaruh vaksinasi pada masa pandemi covid 19.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Sebagai Korban Kekerasan ]]>
<![CDATA[Safira Azarine Lutfiyah Soeprianto]]>;
<![CDATA[Mauridah Isnawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Justiciabelen Vol 4 No 2 (2021): Justiciabelen ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30587/justiciabelen.v4i2.3567
<![CDATA[Kebebasan pers merupakan salah satu pilar utama dalam demokrasi. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mencerminkan keadaan kondusif sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku termasuk kemerdekaan pers. Tanpa adanya kemerdekaan pers, tidak ada demokrasi karena pres adalah salah satu pilar demokrasi. Meskipun kebebasan pers Indonesia telah diatur dalam UU No.40 tahun 1999 tentang pers dan kode etik jurnalistik wartawan Indonesia, kekerasan terhadap wartawan masih marak terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap wartawan yang memperoleh tindak kekerasan dan upaya hukum yang dapat dilakukan.. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai pelengkap yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Hasil penelitian menemukan bahwa Bentuk perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesi yaitu adanya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia dan Upaya hukum yang dapat diambil oleh wartawan untuk memperoleh perlindungan hukum telah diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan juga Pasal 351 KUHP dimana proses yang dilakukan adalah melaporkan pada pihak yang berwenang dalam hal ini untuk mempertimbangkan peran serta masyarakat dalam menunjang kinerja kerja wartawan.]]>
<![CDATA[Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pengawasan Peraturan Daerah ]]>
<![CDATA[Muhammad Roqib]]>
<![CDATA[ Jurnal Justiciabelen Vol 4 No 2 (2021): Justiciabelen ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30587/justiciabelen.v4i2.3560
<![CDATA[Regional Representative Council (Dewan Perwakilan Daerah/DPD) is a constitution organ. This one of state institutions is established and empowered by the 1945 Constitution. The existence of the Regional Representative Council is regulated in the provision of Chapter VII Article 22 C and Article 22 D of the 1945 Constitution. The authorities and duties of the Regional Representative Council is regulated in No. 2/2018 of Law about the People’s Consultative Assembly (MPR), the House of Representative (DPR), the Regional Representative Council (DPD), and the Regional People’s Representative Council (DPRD). One of the Regional Representative Council’s authorities in the Law No. 2/2018 is able to monitor and evaluate the regional regulations plan and the regional regulations. However, since the verdict of Constitutional Court No. 137/PUU XIII/2015 and 56/PUU-XIV/2016 about revocation of the government authority (central) to nullify (executive review) the regional regulation, the authority of the Regional Representative Council in monitoring the regional regulations plan and the regional regulations is weakened and not clear. The nullification of the regional regulation(s) is owned by judicial institution only, such as the Supreme Court (MA). In fact, the Regional Representative Council should be as a representative council that can associate those two interests at once, the central government in top down way and regional interest in bottom up way. How does the Regional Representative Council align those two waves of interests at once through the regional regulation(s)? This research uses statute approach, by examining the related laws about law issues which is already analyzed and also uses conceptual approach, which starts from the point of views and developed doctrines in the legal studies. Based on the research results, it was known that the verdict of the Constitutional Court did not eliminate the control of the central government, in this case was the Regional Representative Council to the regional government, including the making of the regency/city regional regulations. But, this control was not in the shape of testing or nullifying the regional regulations. The Regional Representative Council in consort with the ministry, and governor as the representative of the central government should do some evaluation process on each regional regulations plan.]]>
<![CDATA[Pemutusan Hubungan Kerja Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia Perspektif Force Majeure ]]>
<![CDATA[Septarina Budiwati]]>;
<![CDATA[inayah inayah]]>;
<![CDATA[Nuswardani Nuswardani]]>;
<![CDATA[Wafda Vivid Izziyana]]>
<![CDATA[ Jurnal Justiciabelen Vol 4 No 2 (2021): Justiciabelen ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30587/justiciabelen.v4i2.3561
<![CDATA[Dunia menghadapi permasalahan yang sangat krusial termasuk di negara Indonesia masa Pandemi Covid-19 saat ini. kerugian yang berdampak pada kesehatan maupun perekonomian. Indonesia melakukan pencegahan penyebaran terhadap pandemi melalui berbagai kebijakan. Kebijakan tersebut, membuat perekonomian Indonesia mengalami banyak permasalahan, beberapa perusahaan mengambil langkah untuk mengurangi kerugian akibat Covid-19. Pekerja harus istirahat dan bekerja di rumah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, menganalisis aturan-aturan, kebijakan, asas, serta prinsip hukum ketenagakerjaan. Hasil penelitian Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia masa pandemic covid 19 saat ini. PHK sejalan dengan Pasal 164 dan 165 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa suatu perusahaan berhak memutus hubungan kerja terhadap pekerja apabila suatu perusahaan mengalami kerugian. Perusahaan yang memutus hubungan kerja di masa pandemi Covid-19 seringkali menggunakan alasan force majeure, padahal perusahaan tersebut masih berproduksi seperti biasanya. syarat PHK perusahaan yaitu, perusahaan terbilang mengalami penurunan atau kerugian selama 2 tahun. pandemi saat penetapan PHK belum mencapai 2 tahun. Kejelasan force majeure menjadi pertanyaan memasuki klasifikasi dalam bencana alam atau tidak. alasan force majeure yang dipakai perusahaan untuk memutus hubungan kerja tidak dapat dibenarkan. force majeure dalam Kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja dimasa pandemi Covid-19 di Indonesia Merujuk Pasal 164 Ayat (1) Pasal 164 Ayat (3) UU 13/2003 Menteri Ketenagakerjaan, menghimbau bahwa perusahaan seharusnya membuat langkah yang bisa ditempuh seperti; mengurangi upah, fasilitas, shift kerja, atau merumahkan sementara waktu. beberapa perusahaan mengeluarkan kebijakan memutus hubungan kerja tetap berdalih tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar pesangon atau upah para pekerja. Hal tersebut menyalahi Peraturan ketenagakerjaan yang menyakan bahwa perusahaan boleh tutup jika sudah mencapai kerugian selama 2 tahun. Covid-19 ini belum mencapai dua tahun. Alasan force majeure yang dipakai oleh beberapa perusahaan tidak dapat diterima oleh beberapa kalangan. force majeure diartikan sebagai kejadian yang timbul diluar kemauan dan kemapuan. Keadaan memaksa tersebut meliputi: Keadaan memaksa bersifat mutlak (absolut) Keadaan memaksa bersifat mutlak (relatif). Wabah covid-19 merupakan peristiwa yang tidak terduga pada saat perjanjian atau kebijakan itu dibuat. Artinya jika ada perjanjian yang dibuat pada saat wabah sedang menjalar dan menjangkit pemutusan hubungan kerja tidak dapat dijadikan alasan sebagai force majeure.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Zeei) Dalam Rangka Kepentingan Nasional Indonesia Di Bidang Kelautan ]]>
<![CDATA[Bambang S. Irianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Justiciabelen Vol 4 No 2 (2021): Justiciabelen ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30587/justiciabelen.v4i2.3564
<![CDATA[This research is classified as normative legal research. The approach used is the statute approach, legal principles, legal theories, legal concepts. The juridical approach in this research is a problem approach based on the applicable laws and regulations, while the normative approach is a problem approach that examines the law in law so that conclusions can be drawn that are logical, coherent and systematic. Case Approach with the case approach is done by examining cases related to the issue at hand, and has become a decision that has permanent legal force.The results of the study show that there is still inconsistency in law enforcement in the EEZ for fishery potential by the Indonesian Navy in the Exclusive Economic Zone (EEZ), Indonesia is based on the United Nations convention regarding the Law of the Sea in 1982 with Law Number 17 of 1985 concerning legalization. on the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries. Illegal fishing still occurs in the Indonesian Exclusive Economic Zone by foreign vessels, which is caused by weak patrols in the ZEEI area and is supported by the opening of the ZEEI area, the patrol vessels are less modern to compete with foreign fishing vessels, and the fish resources that are in the ZEEI have not been exploited by Indonesian fishermen according to Law No. 45 of 2009 concerning Fisheries is carried out by legal proceedings and is tried in court, and is sentenced to a sentence which is usually a fine. In the event that a prison sentence is allowed.]]>
