Garuda - Garba Rujukan Digital

SAK UWONG SAK UWIT POLICY: ENVIRONMENTAL CONSERVATION STRATEGY Saifudin, Saifudin
Walisongo Law Review (Walrev) Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Development is one of the contributors to global warming, especially industrial development. Industrial companies in Kendal Regency in 2017 there were 61 companies with 25,385 workers. The phenomenal industry in Kendal Regency lately is a Special Industrial Zone (KIK) known as Kendal Industrial park (KIP). Kendal Industri Park (KIP) is the largest industrial development city in Central Java with a total development size of 2,200 hectares. Kawasan Industri Park (KIP) is a joint venture between two industrial developers in Southeast Asia naming Sembcorp Development Ltd and PT Jababeka Tbk. This paper examines the implementation of the Sak Uwong Sak Uwit (SUSU) policy in Kendal District where the policy is in response to global warming. The focus of this study is the implementation of a policy, so the method used is a juridical-empirical legal research method. The focus of his study is looking at the law in terms of law in action not in law in books. The Sak Uwong Sak Uwit (SUSU) policy can be implemented even though it is not yet maximized. The bride and groom have received information about this policy and implemented it, but it is different from the mother giving birth who did not get information about this policy so that for the mother giving birth the program did not work. This policy has been able to move the community (law as a tool of social engineering) to care for the environment by planting trees. By planting these trees environmental conservation will be created.Pembangunan menjadi salah satu penyumbang terjadinya pemanasan global (global warming), terlebih pembangunan industri. Perusahaan industri di Kabupaten Kendal tahun 2017 tercatat sebanyak 61 perusahaan dengan 25.385 tenaga kerja. Industri yang fenomenal di Kabupaten Kendal akhir-akhir ini adalah Kawasan Industri Khusus (KIK) yang dikenal dengan sebutan Kendal Industri park (KIP). Kendal Industri Park (KIP) ini merupakan pengembangan kota industri terbesar di Jawa Tengah dengan total ukuran pengembangan mencapai 2.200 hektar. Kawasan Industri Park (KIP) merupakan perusahaan patungan antara dua pengembang industri di Asia Tenggara penamaan Sembcorp Pengembangan Ltd dan PT Jababeka Tbk. Penelitian ini mengkaji tentang implementasi kebijakan Sak Uwong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal di mana kebijakan tersebut sebagai respon terhadap pemanasan global. Fokus kajian ini adalah implementasi dari sebuah kebijakan, sehingga metode yang yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis-empiris. Fokus kajiannya adalah melihat hukum dari sisi law in action tidak pada law in books. Kebijakan Sak Uwong Sak Uwit (SUSU) dapat diimplementasikan meski belum maksimal. Calon pengantin sudah menerima informasi tentang kebijakan ini dan melaksanakannya, namun berbeda dengan ibu melahirkan yang tidak mendapatkan informasi tentang kebjaka ini sehingga untuk ibu melahirkan program ini tidak berjalan. Kebijakan ini sudah mampu menggerakkan masyarakat (law as a tool of social engineering) untuk peduli lingkungan yaitu dengan menanam pohon. Dengan menanam pohon tersebut konservasi lingkungn akan tercipta.

LEGAL PROTECTION FOR DISABILITY WORKERS IN SEMARANG: CASE STUDY AT PT. SAMWON BUSANA INDONESIA Indarti, Retno; Masyithoh, Novita Dewi; Nurhayati, Tri
Walisongo Law Review (Walrev) Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

The purpose of this study is to measure legal protection and employment opportunities for persons with disabilities who work in various companies in the city of Semarang, Central Java. As is known, the right to work for citizens is regulated in Article 27 Paragraph 2 of the 1945 Constitution, which mandates the right of citizens to get a decent job and life. Every citizen has the same rights and the state (government) has regulated these rights in terms of obtaining employment without exception, including persons with disabilities. This study uses a juridical-empirical (non-doctrinal) approach, which examines how employment opportunities and legal protection of persons with disabilities in the city of Semarang, especially in PT. Samwon Clothing Indonesia. Primary data sources were obtained from PT. Samwon Busana Indonesia through interviews, secondary data in the form of legal material. Data Collection Method with Interview and Documentation methods, Data Analysis is done by a descriptive method. The results showed that employment opportunities for workers with disabilities in the city of Semarang, especially in PT Samwon Busana Indonesia had fulfilled one percent of the total employees. The total disability workers at the company are 14 out of a total of 1317 employees. In terms of legal protection, all employees both with disabilities and do not get the same rights and opportunities to be treated fairly. In addition, fulfillment of the rights of workers with disabilities is also fulfilled without discrimination.

INCOMING EXTRADITION IN INDONESIA AND ITS IMPLICATION TO HUMAN RIGHTS Simanjuntak, Efendi Lod
Walisongo Law Review (Walrev) Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Law enforcement to transnational fugitives especially those perpetrators of money laundering with international dimension in Indonesia, in particular related to incoming extradition is needed to reconstruct. This is because hitherto, the decision to extradite is the decision of the executive branch as stipulated in Act No.1 of 1979 on Extradition. Hence, the consideration for the government to extradite is more on political concern rather than judicial. This practice is deemed neglecting the protection of human rights and creating legal uncertainty, especially in relation to detention period that could exceed beyond admissible time as stipulated in KUHAP because of the grace period on the issuance of the Presidential Decision. This research is doctrinal and field study. Based on findings in the field, incoming extradition request must be based on the court?s decision, or judicial order in the future to ensure protection of human rights and legal certainty of the person who is subject of the extradition and to the requested country. Penegakan hukum terhadap buronan transnasional, terutama para pelaku pencucian uang di Indonesia, perlu sebuah rekontruksi khususnya terkait dengan ekstradisi. Ini karena sampai sekarang, keputusan untuk mengekstradisi adalah keputusan cabang eksekutif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1979 tentang Ekstradisi. Oleh karena itu, pertimbangan bagi pemerintah untuk mengekstradisi lebih pada masalah politik daripada peradilan. Praktik ini dianggap mengabaikan perlindungan hak asasi manusia dan menciptakan ketidakpastian hukum, terutama dalam kaitannya dengan masa penahanan yang dapat melebihi melampaui waktu yang dapat diterima sebagaimana diatur dalam KUHAP karena masa tenggang pada penerbitan Keputusan Presiden. Penelitian ini bersifat doktrinal dan studi lapangan. Berdasarkan temuan di lapangan, permintaan ekstradisi yang masuk harus didasarkan pada keputusan pengadilan, atau perintah pengadilan di masa depan untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum dari orang yang menjadi sasaran ekstradisi dan ke negara yang diminta.

PHILOSOPHICAL STUDY OF HANS KELSEN'S THOUGHTS ON LAW AND SATJIPTO RAHARDJO'S IDEAS ON PROGRESSIVE LAW Harun, Muhammad
Walisongo Law Review (Walrev) Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

The purpose of this paper is to compare and evaluate the thoughts of Hans Kelsen with Satjipto Raharjo. Both offer their respective theories, namely Hans Kelsen's pure legal theory and Satjipto Rahardjo's progressive law. In this theory, both of them base their philosophical approach. After reviewing, the theories of these two figures are relevant for interpreting the law. This paper uses a critical paradigm with a combination of normative or doctrinal and sociological or non-doctrinal approaches. The results showed that Hans Kelsen directed his mind that legal positivism considers moral speech, values are finished and final when it comes to the formation of positive law. Pure Legal Theory is not a perfect copy of transcendental ideas, but it does not try to see the law as a posterity of justice. While Rahardjo's progressive law rests on the aspects of rules and behavior. Regulations will build a positive and rational legal system. While the behavioral or human aspects will drive the rules and systems that are built. Tujuan penulisan ini adalah untuk membandingkan dan mengevaluasi pemikiran Hans Kelsen dengan Satjipto Raharjo. Keduanya menawarkan teori masing-masing, yaitu teori hukum murni Hans Kelsen dan hukum progresif Satjipto Rahardjo. Dalam teori ini, keduanya sama-sama mendasarkan pendekatan secara filosif. Setelah dikaji, teori dari kedua tokoh ini relevan untuk memaknai hukum. Tulisan ini menggunakan paradigima kritis dengan pendekatan kombinasi normatif atau doktrinal dan sosiologis atau non doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hans Kelsen lebih mengarahkan pikirannya bahwa positivisme hukum yang menganggap pembicaraan moral, nilai-nilai telah selesai dan final manakala sampai pada pembentukan hukum positif. Teori Hukum Murni bukanlah salinan ide transendental yang sempurna, namun tidak berusaha memandang hukum sebagai anak cucu keadilan. Sementara hukum progresifnya Rahardjo bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (rules and behavior). Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang dibangun.

TIME FOR PUNISHMENT WITH SUBJECTIVITY: STUDY PHILOSOPHY OF LAW Sulistyawan, Aditya Yuli
Walisongo Law Review (Walrev) Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

The dominance of legal positivism in thought and law enforcement is a reality. Saintism of legal science presents a law that is conceptualized as something that exists in sensory terms, along with its straightforward, rational, and objective nature. Law is always requested objectively. Objectivity is done by freeing the subject's mind to the legal reality that already exists as an object. Therefore, various legal cases such as the case of Asyani, Rasminah, Minah and others, are things that are easily proven as violating the law because it is a violation of the text of the article of law. Such a way of law, is now starting to become a public concern. So, when objectivity begins to be questioned, that's when the real subjectivity of asking begins to be considered - and this will be explained [only] in the study of legal philosophy, especially paradigmatic studies. This paper will discuss the possibility of subjectivity in law, which will be presented in the paradigmatic study.

ANALYSIS OF THE CAUSES OF NARCOTICS RECIDIVITIES IN CLASS IIA PRISONS IN BOGOR Septiawan, Yudha Nugraha
Walisongo Law Review (Walrev) Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

The risk can cause harm to someone, including people who have used narcotics. Drug abuse is a concern for many people today. Misuse of narcotics is a deviation of behavior or deeds that violate the law, and it is unfortunate if prisoners who are free to repeat the narcotics crime again. The problem that became the reference in this research is whether the factors that cause the repetition of narcotics crime, how the risk of repetition of narcotics crime, and how to overcome the narcotics crime repetition. The purpose of this study is to determine the factors, risks, and efforts in overcoming repetition of narcotics crime. This research was conducted using a qualitative approach by collecting data using interview, observation, and documentation methods. Data analysis is described in the form of sentence descriptions and analyzed qualitatively, then a conclusion is drawn. Based on the results of research and discussion, it is concluded: (1) Factors that influence the repetition of narcotics crime are internal factors and external factors. (2) The risk of repetition of narcotics crime is carried out in the level of risk classification. (3) Efforts to overcome the repetition of narcotics crime shall be carried out in a preventive and repressive manner. The advice given is maximizing rehabilitation activities carried out in Corrections Institutions and maximizing coaching programs in Corrections Institutions

LEGAL DOMICILE OF THE PARTIES IN A SIMPLE LAWSUIT Ully, Artha
Walisongo Law Review (Walrev) Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

The purpose of this paper is to examine the publication of Perma No. 2 of 2015 concerning Procedures for Settling a Simple Lawsuit. Perma can be seen as one solution to meet the needs of the community for dispute resolution procedures quickly and simply. The substance contained in Perma is to uphold the principle of justice which is simple, fast, and low cost. Therefore, the requirements in a simple lawsuit are limited in nature, where if one of the conditions is not fulfilled, the case cannot be resolved through the Simple Lawsuit Procedure in accordance with Perma No. 2 of 2015. The results of the author's research, the Perma substance is needed to be improved, because the limitation of jurisdiction is only one legal domicile and the use of legal counsel in a simple claim is something that needs to be regulated in more detail, in the future to further encourage the use of a simple claim mechanism as a instrument of applying the principle of justice that is simple, fast, and low cost in Indonesia. The Supreme Court needs to regulate in more detail the role of the attorney in simple lawsuits, such as regulating the right to speak a legal representative and the problem of the absence of the principal in the event that the party is a legal entity; Electronic calling via Sms, whasapp and email can be an alternative used in the calling process, so Perma should regulate in more detail the terms and conditions of the validity of the information technology-based calling. Tujuan penulisan ini adalah untuk menelaah penerbitan Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Perma itu dapat dipandang sebagai salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap prosedur penyelesaian sengketa dengan cepat dan sederhana. Substansi yang terkandung di dalam Perma yaitu menjunjung asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Oleh karena ini persyaratan dalam gugatan sederhana bersifat limitatif, di mana bila salah satu syarat tidak dipenuhi, maka perkara tersebut tidak dapat diselesaikan melalui Prosedur Gugatan Sederhana sesuai PERMA No. 2 Tahun 2015. Hasil penelitian penulis, substansi Perma diperlukan pernyempurnaan, karena pembatasan yurisdiksi hanya pada satu domisili hukum dan penggunaan kuasa hukum dalam gugatan sederhana merupakan hal yang perlu diatur secara lebih rinci, di masa yang akan datang untuk lebih mendorong penggunaan mekanisme gugatan sederhana sebagai instrumen penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan di Indonesia. Mahkamah Agung perlu mengatur lebih rinci peran kuasa hukum dalam gugatan sederhana, seperti mengatur hak bicara kuasa hukum dan masalah ketidakhadiran prinsipal dalam hal pihak adalah badan hukum; Pemanggilan secara elektronik melalui SMS, WA dan email dapat menjadi alternatif yang digunakan dalam proses pemanggilan, maka PERMA sebaiknya mengatur secara lebih rinci syarat dan ketentuan keabsahan pemanggilan berbasis teknologi informasi tersebut.

LAW AND PUBLIC RELATIONS IN INDONESIA: VIEWED FROM THE THEORY OF JOHN HENRY MERRYMAN ON STRATEGIES OF LEGAL DEVELOPMENT Djatmiko, Wahju Prijo
Walisongo Law Review (Walrev) Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Principally, legal development is a sustainable development, its function as human interest protection, legal aims to reach an order and balance. Order in society guarantees the protection on human interest. Even though, the development on law is directed to create order in society, meaning law and society are interconnected, there are still plenty of legal products that are not able to meet people needs, and one of them is the judicial review on the Act no. 19 year 2013 on Protection and Enforcement to Farmers. This reflects that the Act does not represent social factors. This shows no harmony and benefit connections between the Act no.19 year 2013 as written legal product and society. This phenomenon, then, is analyzed from Theory of John Henry Merryman on Legal Development Strategy (Orthodox and Responsive). The process of making a responsive legal product is a participative one meaning that the process involves greatly the participation of society through social groups and individual in community. Reversely, orthodox legal product is characterized by its centralistic process in which state institutions dominate the process, especially the authority of executives.

INCONSISTENCY OF PRISON CRIMINAL SANCTIONS FOR CHILDREN AND CRIMINAL OBJECTIVES IN RKUHP Triwati, Ani
Walisongo Law Review (Walrev) Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Children are vulnerable groups when dealing with the criminal justice system based on various analyzes. Therefore a special mechanism is needed to protect the interests of children facing the law. It is affirmed in the UN Regulations for the Protection of Children Who Lost their Freedom that the child court system must uphold rights and safety and promote the physical and mental well-being of children. Prison sentences must be used as a last resort. Children who are in conflict with the law, will get a label or stigmatization from the community from the moment the case processes at the police level until the court ruling is even possible forever. This article will discuss the implications of inconsistencies in prison sanctions for children and the purpose of criminal prosecution in RKHUP, that children who proceed in criminal justice, the label will be inherent indefinitely, so it is likely that children tend to commit criminal acts again. Prison sentences will bring children to learn more about their environment.

LEGAL POLITICAL STUDY ON TRANSLATION OF HUMAN RIGHTS IN THE INDIGENOUS PEOPLES IN DHARMASRAYA WEST SUMATERA DISTRICT Andiki, Febri; ALW, Lita Tyesta
Walisongo Law Review (Walrev) Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

The national land law structure in force in Indonesia does not mention and does not prohibit the sale and purchase of customary land rights. The fact in customary law has conditions that must be met regarding the transfer of the sale of customary land rights. If it does not meet the requirements, then buying and selling rights to customary land is said to be a deviation regarding the objectives contained in the customary order. Formulation of the first problem, why the legality of buying and selling rights over customary land of the Malay tribe in Dharmasraya Regency, West Sumatra Province. Second, what is the form of transfer of customary land rights according to customary law and national land law in Dharmasraya Regency and what kind of government legal policy is capable of providing protection to customary community rights relating to customary land rights? This paper is the result of research using the Socio Legal Research method that uses primary data and secondary data is a source of questions with the collection techniques carried out by observation and interviews equipped with literature studies and analyzed descriptively prescriptive. The results of the study found a deviation regarding the substance of the transfer of title to the Malay customary land. One of the factors is the undeniable development of the age related to economic survival without thinking about the common rights inherent in customary land. The conclusion is that the customary land is a common right of the customary law community. The meaning of collective rights here is not owned by individuals, ?ninik mamak? or customary leaders only. Therefore, the sale and purchase of customary land rights must be returned in accordance with customary law norms attached to the customary law community itself. So that the existence of customary land is maintained in the days to come and is not eroded by time. The future legal politics of the government pays attention to the existence of customary land and recognizes the customary community's customary land to be poured in the form of an authentic deed and poured in the form of a Regency / City Regional Regulation in terms of the transfer of customary rights to other parties, especially investors.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ja'far Baehaqi

Contact Email
jafarbaehaqi@walisongo.ac.id

Phone
+6285225300659

Journal Mail Official
walrev.journal@walisongo.ac.id

Editorial Address
Sharia Faculty Office Building and Law 2nd Floor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Jl. Prof. Hamka Km. 02 Ngaliyan, Semarang 50185. Telp (024) 7601291 Fax (024) 7601291

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ja'far Baehaqi

Contact Email jafarbaehaqi@walisongo.ac.id

Phone +6285225300659

Journal Mail Official walrev.journal@walisongo.ac.id

Editorial Address Sharia Faculty Office Building and Law 2nd Floor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Jl. Prof. Hamka Km. 02 Ngaliyan, Semarang 50185. Telp (024) 7601291 Fax (024) 7601291

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ja'far Baehaqi

Contact Email
jafarbaehaqi@walisongo.ac.id

Phone
+6285225300659

Journal Mail Official
walrev.journal@walisongo.ac.id

Editorial Address
Sharia Faculty Office Building and Law 2nd Floor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Jl. Prof. Hamka Km. 02 Ngaliyan, Semarang 50185. Telp (024) 7601291 Fax (024) 7601291

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA