cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bhayu Rhama
Contact Email
bhayurhama@fisip.upr.ac.id
Phone
+625363220445
Journal Mail Official
jisparupr@gmail.com
Editorial Address
Kampus FISIP Universitas Palangka Raya Jl. Yos Sudarso Komplek Tunjung Nyaho Palangka Raya
Location
Kota palangkaraya,
Kalimantan tengah
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan
Published by Universitas Palangka Raya
ISSN : 20896123     EISSN : 26849119     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan (JISPAR) memiliki artikel dengan fokus terkait pengetahuan sosial, ilmu politik dan pemerintahan yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya sejak tahun 2012. Jurnal ini telah tercatat pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII) sehingga telah memiliki kode ISSN 2089-6123 dan e-ISSN 2684-9119. Jurnal ini dijadwalkan terbit 2 kali setiap tahunnya pada bulan Januari dan Juli dengan karya ilmiah yang telah dipublikasikan baik dalam bentuk hardcopy dan jurnal elektronik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 11 No. 2 (2022): JISPAR" : 7 Documents clear
Analisis Gaya Kepemimpinan (Studi di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Bidang Pengelolaan Daerah Sungai dan Hutan Lindung) Hanifah Nilau Putri; Abdul Harits; Hafidh Al Arief; Jesica Anggia Fahrezy
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 11 No. 2 (2022): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v11i2.4921

Abstract

Dinas Kehutanan Sumatera Barat merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang kehutanan meliputi pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam, dan pengelolaan daerah aliran sungai. Penelitian ini berfokus pada kawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL). Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif berdasarkan wawancara semi terstruktur untuk memperoleh data. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui analisis gaya kepemimpinan pada organisasi pemerintah daerah. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari dua orang yang bekerja di Daerah Aliran Sungai dan Pengelolaan Hutan Lindung (PDASHL). Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapat empat jenis gaya kepemimpinan dalam bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL), yaitu gaya kepemimpinan direktif, gaya kepemimpinan suportif, gaya kepemimpinan partisipatif, dan gaya kepemimpinan berorientasi prestasi. gaya. namun dari keempat jenis gaya kepemimpinan tersebut, ada satu gaya kepemimpinan yang paling menonjol yaitu gaya kepemimpinan partisipatif.
Dampak Kebijakan Penetiban Pertambangan Emas Rakyat di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Rika Jumi Saputri; Bhayu Rhama; Suprayitno
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 11 No. 2 (2022): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v11i2.5133

Abstract

Tewah District is one of the areas in Gunung Mas Regency that has high gold potential, so that many people in Gunung Mas Regency, especially Tewah District, carry out gold mining as a source of income to meet the economic needs of the community. Mining activities are no longer carried out traditionally using semi-mechanical equipment with mining technology and using mercury which is harmful to the soil and damaging to the environment. People's gold mining activities in Tewah District, Gunung Mas Regency are carried out by the community on the basis of economic pressure which is increasingly difficult to fulfill, so that many people mine gold illegally without following the applicable rules. Problem formulation: 1) How is the Implementation of the Gold Mining Control Policy in Tewah District, Gunung Mas Regency? 2) What is the Impact of the Gold MiningControl Policy in Tewah District, Gunung Mas Regency? 3) What factors are the obstacles in implementing the Gold Mining Control Policy in Tewah District, Gunung Mas Regency? The research method used by the author is a qualitative research method. Qualitative research method is an on-site research to describe and analyze phenomena, events, social activities, attitudes, beliefs, receptions and thoughts of people individually or in groups. Data collection was obtained through interviews, observation and documentation. Data sources were analyzed interactively which consisted of three main things, namely: Data collection or data reduction, data presentation and conclusion drawing/verification.
Hubungan Kepala Desa dengan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Charles Hutapea
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 11 No. 2 (2022): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v11i2.5148

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Hubungan Kepala Desa dengan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Katingan (Studi : Desa Tumbang Liting dengan Kecamatan Katingan Hilir). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskritif kualitatif, tujuan untuk mendeskripsikan dan memperoleh Hubungan Kepala Desa dengan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Teknik pengumpulan data, teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian Hubungan Kepala Desa dengan Camat dengan indikator pengaturan berdasarkan ketentuan peraturan dalam bidang pelayanan, bidang pemberdayaan dilaksanakan dengan baik dan bidang pembangunan kurang optimal dalam belum terselesaikannya pembangunan jembatan dalam RKPDes Tahun 2020. Indikator Penataan pemerintahan pengarahan, pembinaan, fasilitasi, berjalan dengan optimal. Indikator Pemberdayaan masyarakat setempat, bidang koordinasi saling tidak berkoordinasi dalam program pelatihan, bidang pembinaan dan pengawasan, Camat tidak berkontribusi dalam program pelatihan. Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, bidang koordinasi, terjadinya banjir bandang, bidang pembinaan dan pengawasan, adanya kekosongan jabatan sementara Kepala Desa dan Kasi Kesejahteraan Desa Tumbang Liting. Kendala Hubungan Kepala Desa dengan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan adalah kualitas sumber daya aparatur kerja Pemerintah Desa Tumbang Liting. Sehingga Kepala Desa melakukan penyimpangan kekuasaan dan perangkat desa mengalami pekerjaan merangkap, akibatnya penyelenggaraan pemerintah desa tidak optimal dalam menjalankan Hubungan Kepala Desa dengan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Katingan. Keoptimalan Hubungan Kepala Desa dengan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dapat dilakukannya peningkatan peran aktif Kepala Desa dan seluruh jajaran aparatur kerja Pemerintah Desa Tumbang Liting untuk mengetahui lebih jauh terhadap bentuk keteraturan yang mengatur terhadap uraian tugas dan fungsi. Orientasinya akan menciptakan keefektifan dan keefisiensian dalam pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan pemerintah daerah.
Pengelolaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam Pembelajaran Daring Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Muhammad Nur Budiyanto; Adinda Salsabila; Ermanovida
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 11 No. 2 (2022): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v11i2.5289

Abstract

This research was aimed to analyzed and described the management of the MBKM program Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Sriwijaya University. The background of this research is because the MBKM program policy is a new policy and still causes many problems, one of which is in the data collection process for students who take part in the MBKM program, there are still students who have not been registered by the majors that are followed. Public Faculty of Social and Political Sciences Sriwijaya University using the theory of management functions by George R Terry which consists of four dimensions between planning. Organizing, Implementing, and Monitoring. The research method used is a qualitative research method. Considering the results of the analysis of each data in the MBKM program, Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Sriwijaya University, it has been running well based on the four dimensions proposed by George R Terry, although in practice there is still no special assignment made for the management team and is still there are problems in the process of converting grades and sometimes students do not confirm to the department or academic supervisor. The suggestion that the author can give is that in the function of implementing the MBKM program, the researcher suggests to the Department of Public Administration to place more emphasis on students following the SOP when they want to join the MBKM program in order to minimize obstacles such as converting values ​​and data that are not recorded by the department
Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Program Pengawasan Pelayanan Publik pada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan Rahmadytha Adelia Pratiwi; Kiagus Muhammad Sobri; Januar Eko Aryansah
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 11 No. 2 (2022): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v11i2.5302

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan terjadinya penurunan efektivitas anggaran pada penggunaan anggaran program pengawasan pelayanan publik 2020 sebesar 3,51% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan anggaran untuk program pengawasan pelayanan publik tahun 2020 lebih sedikit jika dibandingkan dengan tahun 2019 dengan selisih Rp.449.776.000,00. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya penurunan efektivitas dalam pelaksanaan anggaran belanja program pengawasan pelayanan publik pada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan tahun 2020. Teori yang digunakan adalah konsep yang dikemukakan oleh Mahmudi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya penurunan efektivitas dalam pelaksanaan anggaran belanja program pengawasan pelayanan publik pada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan tahun 2020 adalah adanya pandemi Covid-19 menyebabkan ruang gerak untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan terbatas, kurangnya sarana prasarana dan sumber daya manusia yang ada. Saran penelitian ini adalah menambahkan jumlah asisten dalam pelaksanaan program pengawasan pelayanan publik, serta penambahan sarana prasarana atau fasilitas penunjang kegiatan
Makna Sedekah Bumi Pada Masyarakat Transmigran Jawa di Kecamatan Sematujaya Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah M. Zainuddin Lutfi Fauzi
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 11 No. 2 (2022): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v11i2.5303

Abstract

This article aims to discusses Johan Galtung's perspective in analyzing the conflict that occurred between the Madura and Malay ethnic groups in Sambas through the concept of violence. The conflict has been seen as a natural process in community life with the cultural, religious, and ideological elements involved. The conflict in 1999 between Madura and Malay in Sambas regency happened sporadically and formed into violence. The conflict is constructed as negativity and an unwanted event. Theorists see that conflict can be understood as both a positive and a negative thing. Johan Galtung is one of the theorists who see a conflict with multidisciplinary analysis. He introduced the violence concept in three dimensions: structural violence, direct violence, and cultural violence. This article uses the qualitative method with a descriptive approach through textual reality analysis and literature review.
Konflik Etnik Madura dan Melayu Sambas: Tinjauan Konflik Kekerasan Johan Galtung Atem Atem
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 11 No. 2 (2022): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v11i2.5304

Abstract

This article aims to discusses Johan Galtung's perspective in analyzing the conflict that occurred between the Madura and Malay ethnic groups in Sambas through the concept of violence. The conflict has been seen as a natural process in community life with the cultural, religious, and ideological elements involved. The conflict in 1999 between Madura and Malay in Sambas regency happened sporadically and formed into violence. The conflict is constructed as negativity and an unwanted event. Theorists see that conflict can be understood as both a positive and a negative thing. Johan Galtung is one of the theorists who see a conflict with multidisciplinary analysis. He introduced the violence concept in three dimensions: structural violence, direct violence, and cultural violence. This article uses the qualitative method with a descriptive approach through textual reality analysis and literature review.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 2 (2023): JISPAR Vol. 12 No. 1 (2023): JISPAR Vol. 11 No. 2 (2022): JISPAR Vol. 11 No. 1 (2022): JISPAR Vol. 10 No. 1 (2021): (7) Vol. 10 No. 2 (2021): JISPAR Vol. 10 No. 1 (2021): JISPAR Vol. 9 No. 2 (2020): (7) Vol. 9 No. 1 (2020): (7) Vol. 9 No. 2 (2020): JISPAR Vol. 9 No. 1 (2020): JISPAR Vol. 8 No. 2 (2019): (7) Vol. 8 No. 1 (2019): (7) Vol. 8 No. 2 (2019): JISPAR Vol. 8 No. 1 (2019): JISPAR Vol. 7 No. 2 (2018): (8) Vol. 7 No. 1 (2018): (7) Vol. 7 No. 2 (2018): JISPAR Vol. 7 No. 1 (2018): JISPAR Vol. 6 No. 2 (2017): (7) Vol. 6 No. 1 (2017): (7) Vol. 6 No. 2 (2017): JISPAR Vol. 6 No. 1 (2017): JISPAR Vol. 5 No. 2 (2016): (7) Vol. 5 No. 1 (2016): (7) Vol. 5 No. 2 (2016): JISPAR Vol. 5 No. 1 (2016): JISPAR Vol. 4 No. 2 (2015): (7) Vol. 4 No. 1 (2015): (7) Vol. 4 No. 2 (2015): JISPAR Vol. 4 No. 1 (2015): JISPAR Vol. 3 No. 2 (2014): (8) Vol. 3 No. 1 (2014): (8) Vol. 3 No. 2 (2014): JISPAR Vol. 3 No. 1 (2014): JISPAR Vol. 2 No. 2 (2013): (8) Vol. 2 No. 1 (2013): (7) Vol. 2 No. 2 (2013): JISPAR Vol. 2 No. 1 (2013): JISPAR Vol. 1 No. 2 (2012): (8) Vol. 1 No. 1 (2012): (7) Vol. 1 No. 2 (2012): JISPAR Vol. 1 No. 1 (2012): JISPAR More Issue