cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bhayu Rhama
Contact Email
bhayurhama@fisip.upr.ac.id
Phone
+625363220445
Journal Mail Official
jisparupr@gmail.com
Editorial Address
Kampus FISIP Universitas Palangka Raya Jl. Yos Sudarso Komplek Tunjung Nyaho Palangka Raya
Location
Kota palangkaraya,
Kalimantan tengah
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan
Published by Universitas Palangka Raya
ISSN : 20896123     EISSN : 26849119     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan (JISPAR) memiliki artikel dengan fokus terkait pengetahuan sosial, ilmu politik dan pemerintahan yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya sejak tahun 2012. Jurnal ini telah tercatat pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII) sehingga telah memiliki kode ISSN 2089-6123 dan e-ISSN 2684-9119. Jurnal ini dijadwalkan terbit 2 kali setiap tahunnya pada bulan Januari dan Juli dengan karya ilmiah yang telah dipublikasikan baik dalam bentuk hardcopy dan jurnal elektronik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 2 (2014): JISPAR" : 8 Documents clear
ANALISIS TEORITIK MODEL PEMBANGUNAN DAERAH (DESA) TERTINGGAL SYAMSURI
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 3 No. 2 (2014): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v3i2.373

Abstract

Daerah tertinggal merupakan suatu daerah yang tingkat pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya tertinggal atau kurang berkembang dari daerah lain. Dengan berbagai persoalan yang dialami oleh daerah tertinggal, diantaranya terbatasnya sumberdaya alam, rendahnya sumberdaya manusia, sangat terbatasnya prasarana dan sarana seperti sarana transportasi, komunikasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya serta kemiskinan, maka dibutuhkan suatu model kebijakan/program pembangunan yang diarahkan untuk melakukan percepatan pembangunan di daerah tertinggal. Model yang dimaksud disesuaikan dengan karakteristik, potensi dan persoalan yang dialami oleh daerah tersebut. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menambah khasanah teoritik dalam melakukan kajian tentang pembangunan daerah (desa)tertinggal.
ANALISIS PERUBAHAN POLA PIKIR DAN SIKAP TOKOH KABUL DALAM NOVEL ORANG-ORANG PROYEK KARYA AHMADTOHARI PATRISIA CUESDEYENI; RENY YULIANTI MAYANG
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 3 No. 2 (2014): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v3i2.374

Abstract

Penelitianyang berjudul ?AnalisisPerubahan Pola Pikir dan Sikap TokohKabul dalam Novel Orang-Orang Proyek Karya Ahmad Tohari? bertujuan untuk mendeskripsi-kan perubahan pola pikir dan sikap tokoh dalam novel yang dapat dijadikan contoh dan digunakan untuk meningkatkan kemampuan menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif; data kualitatif--tentang kaidah stratifikasi sosial, yang terdapat dalam sumber penelitian yaitu novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari, yang berupa gambaran perubahan pola pikir dan sikap tokoh utama--; wujud data kualitatif dalam penelitian ini ialah kutipan-kutipan yang berkaitan dengan perubahan pola pikir dan sikap tokoh Kabul dalam bentuk kata, kalimat, dan paragraf; teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi; teknik analisis: mendeskripsikan, menganalisis, meninjau ulang, menyimpulkan, dan memaparkan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat delapan data perubahan pola pikir dan tujuh data perubahan sikap tokoh Kabul dalam novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari. Kelima belas data ini dapat digunakan sebagai contoh dalampembelajaran.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN PENGINAPANDI KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT: THE POLICY IMPLEMENTATIONS HOTEL AND LODGING TAXES REVENUEIN SINTANG REGION IN WEST KALIMANTANPROVINCE
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 3 No. 2 (2014): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v3i2.375

Abstract

Penelitian ini tentang Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel dan Penginapan, terdapat berbagai model yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daearah, terindikasi hasil pemungutan yang dilakukan mengalami fluktuasi sehingga hasil pungutan pajak belum optimal, serta belum dapat dijadikan sebagai sumber keuangan daerah, untuk membiayai kegiatan pemerintahan daerah dan pembangunan yang seharusnya digali dari potensi sumber daya daerah yangdimiliki. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder melalui wawancara dan observasi, untuk data sekunder didapatkan dari dokumen resmi, berupa laporan kegiatan dan Peraturan perundang-undangan yangberlaku. Hasil penelitian menunjukan bahwa beban kerja staf pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan melebihi kemampuannya, insentif masih minim namun telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009, disisi lain standar tujuan kebijakan telah ada dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Satuan Organisasi Perangkat Daerah. Komunikasi internal dan eksternal cukup efektif, lingkungan sosial, ekonomi, politik cukup mendukung, sehingga hasil dari pemungutan Pajak Hotel dan Penginapan mengalami peningkatan dilihat dari pencapaian target dan realisasi meskipun belum signifikan peningkatannya jika dibandingkan denganpotensinya. Temuan dari penelitian ini adalah adanya faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu sistem kerja merupakan pengembangan dari teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yaitu dimensistandar.
MEMBANGUN BIROKRASI ANTI KORUPSI
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 3 No. 2 (2014): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v3i2.376

Abstract

Korupsi menjadi masalah serius negeri ini, jika tidak dtuntaskan sampai keakar masalah akan mengakibatkan krisis kepercayaan yang akut terhadap pemerintah. Birokrasi yang bersih dan baik menjadi idaman masyarakat. Berbagai langkah reformasi birokrasi pun dilakukan seperti implementasi Teori Good Governance, yang dipertegas dengan lahirnya Reinventing Governmant bahkan New public manajement namun sampai saat ini tidak memperlihatkan progress yang signifikan, salah satunya adalah struktur birokrasi kita masih sangat gemuk sehingga mengakibatkan tidak hanya korupsi namun juga membawa efek lain yang merugikan masyarakat seperti birokrasi yang tidak produktif, tidak efisien, rendah kualitas, miskin inovasi dan kreativitas. Dengan berbagai kondisi itulah Islam mampu menjawab permasalahantersebut.
PENDIDIKAN POLITIK : SARANA DAN PELAKSANANNYA NORSANTI
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 3 No. 2 (2014): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v3i2.377

Abstract

This writing aims to explore understanding about political education that include means and its implementation in this state. Political education is a learning to raise political knowledge and develop political awareness of society. Political awareness is an observation about politics problem of the world with a certain point of view. The implementation of political education in Indonesia still face many obstacles because the institution that has role to realize political education for society still not maximal to realize its role in process to educate societypolitically.
PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAHDAERAH DI BIDANG PELAYANAN KEARSIPAN DAERAH NURUL HIKMAH; TEGUH BATUAH
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 3 No. 2 (2014): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v3i2.378

Abstract

Birokrasi sebagai suatu organisasi modern memiliki fungsi dan peran diantaranya adalah melaksanakan tugas administratif memberikan masukan dan nasehat dalam pembuatan kebijakan, melakukan artikulasi, dan aggregasi kepentingan, danmenjaga stabilitas politik. Salah satu kegiatan yang tidak dapat dilepaskan dari birokrasi maupun organisasi dengan bentuk dan tujuan apapun adalahkearsipan. Pelayanan kearsipan yang diselenggarakan di Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah bertumpu pada Badan Perpustakaan, Arsip, Dokumentasi (BPAD). Badan inilah yang bertugas untuk mengarsipkan dan mendokumentasikan seluruh dokumen-dokumen yang dianggap penting bagi penyelenggaraan pemerintahan. Persoalan yang menarik untuk diteliti adalah 1) bagaimana profesionalisme aparatur pemerintah daerah di bidang pelayanan kearsipan daerah ?, 2) apa yang menjadi faktor penghambat profesionalisme aparatur pemerintah daerah dibidang pelayanan kearsipan daerah? Penelitian ini menggunakan perspektif atau pendekatan deskriptif-kualitatif. Peneliti memilih pendekatan ini untuk dapat menggambarkan secara jelas profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam hal pegawai Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi dibidang pelayanan kearsipan daerah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian model Milles and Huberman. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dandokumentasi. Berdasarkan hasil temuan dilapangan maka dapat disampaikan bahwa profesionalisme aparatur pemerintah daerah dibidang pelayanan kearsipan daerah di BPAD Kalimantan Tengah belum menunjukkan profesionalisme yang utuh. Dari aspek responsivitas semua pegawai sudah baik, namun ditinjau dari aspek kreativitas dan aspek inovasi dianggap peneliti masihkurang. Kata-kata Kunci : Profesionalisme, Aparatur Pemerintah Daerah, PelayananKearsipan
HUBUNGAN ANTARA NILAI YANG DIMILIKI STAKEHOLDER TERHADAP PENGEMBANGAN KEBIJAKAN EKOWISATA PADA TAMAN NASIONAL DI INDONESIA
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 3 No. 2 (2014): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v3i2.620

Abstract

Taman Nasional adalah sebuah area yang diciptakan atau digunakan untuk melestarikan lingkungan alami pada sebuah pembangunan yang sedang berjalan di sekitarnya. Untuk mendukung keberhasilannya maka sejumlah isu manajerial yang muncul dalam pengelolaan taman nasional harus dikelola dengan baik. Model manajemen yang tepat untuk pengelolaan Taman Nasional adalah partisipatif dengan konsep ekowisata karena prinsip-prinsip ekowisata tersebut sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi konsep ekowisata memerlukan keterlibatan stakeholder karena adanya pertimbangan yang lebih besar mengenai keanekaragaman, baik dari segi sosial, lingkungan, politik, budaya, maupun ekonomi. Kerangka strategis untuk menghasilkan kemitraan yang berhasil antar stakeholder dapat diwujudkan apabila pemerintah dapat menjelaskan dan memprediksi bagaimana stakeholder berperilaku untuk merespon dan memberikan pengaruh pada lingkungannya karena setiap stakeholder memiliki persepsi berbeda berdasarkan nilai kehidupan yang dianutnya, termasuk masalah ekowisata. Strategi utama yang mendukung pengembangan kebijakan ekowisata adalah dengan melihat pada nilai-nilai yang dianut oleh para aktor dan memprediksi bagaimana para aktor menggunakan nilai ini untuk membangun persepsi kognitif dan emosional mengenai pesan ekowisata yang dibangun bersama.
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAMPEMILIHAN UMUM WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2013 DI KECAMATAN PAHANDUT
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 3 No. 2 (2014): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v3i2.621

Abstract

This study aims to describe how people's political participation in elections Mayor / Deputy Mayor of Palangkaraya in District Pahandut in 2013. People's political participation can be seen through the participation of the community in the campaign and polling (voting) can finally be concluded that the level of political participation of the community.Data sources of this study is secondary data which have been obtained from the District Election Committee (PPK) and Pahandut of the Voting Committee (PPS) in every village in the district Pahandut. Data collection techniques by performing the study and documentation of the village other materials related to the study. Field research is the data collection by jumping to a location using the enclosed questionnaire (questionnaire) as well as an interview with the head of the KDP Pahandut and communities have the right to vote.Sampling using Taro Yamane formula. Samples were taken of the number of voters registered in the voters list (DPT) in District Pahandut as many as 100 people from 49 160 people. While the data analysis technique used is descriptive quantitative in order to give an idea of the level of political participation in elections Mayor / Deputy Mayor Palangkaraya Pahandut Year 2013 in the district, whether it is through one's participation in the campaign and voting (voting).The results showed that the level of political participation of the community in the form of participation in campaign activities is still low at only 46 %. While the level of political participation of the community in the form of participation in the provision of voting rights (the election) is relatively high at 74.50 %.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 2 (2023): JISPAR Vol. 12 No. 1 (2023): JISPAR Vol. 11 No. 2 (2022): JISPAR Vol. 11 No. 1 (2022): JISPAR Vol. 10 No. 1 (2021): (7) Vol. 10 No. 2 (2021): JISPAR Vol. 10 No. 1 (2021): JISPAR Vol. 9 No. 2 (2020): (7) Vol. 9 No. 1 (2020): (7) Vol. 9 No. 2 (2020): JISPAR Vol. 9 No. 1 (2020): JISPAR Vol. 8 No. 2 (2019): (7) Vol. 8 No. 1 (2019): (7) Vol. 8 No. 2 (2019): JISPAR Vol. 8 No. 1 (2019): JISPAR Vol. 7 No. 2 (2018): (8) Vol. 7 No. 1 (2018): (7) Vol. 7 No. 2 (2018): JISPAR Vol. 7 No. 1 (2018): JISPAR Vol. 6 No. 2 (2017): (7) Vol. 6 No. 1 (2017): (7) Vol. 6 No. 2 (2017): JISPAR Vol. 6 No. 1 (2017): JISPAR Vol. 5 No. 2 (2016): (7) Vol. 5 No. 1 (2016): (7) Vol. 5 No. 2 (2016): JISPAR Vol. 5 No. 1 (2016): JISPAR Vol. 4 No. 2 (2015): (7) Vol. 4 No. 1 (2015): (7) Vol. 4 No. 2 (2015): JISPAR Vol. 4 No. 1 (2015): JISPAR Vol. 3 No. 2 (2014): (8) Vol. 3 No. 1 (2014): (8) Vol. 3 No. 2 (2014): JISPAR Vol. 3 No. 1 (2014): JISPAR Vol. 2 No. 2 (2013): (8) Vol. 2 No. 1 (2013): (7) Vol. 2 No. 2 (2013): JISPAR Vol. 2 No. 1 (2013): JISPAR Vol. 1 No. 2 (2012): (8) Vol. 1 No. 1 (2012): (7) Vol. 1 No. 2 (2012): JISPAR Vol. 1 No. 1 (2012): JISPAR More Issue