Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan (JISPAR) memiliki artikel dengan fokus terkait pengetahuan sosial, ilmu politik dan pemerintahan yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya sejak tahun 2012. Jurnal ini telah tercatat pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII) sehingga telah memiliki kode ISSN 2089-6123 dan e-ISSN 2684-9119. Jurnal ini dijadwalkan terbit 2 kali setiap tahunnya pada bulan Januari dan Juli dengan karya ilmiah yang telah dipublikasikan baik dalam bentuk hardcopy dan jurnal elektronik.
Articles
319 Documents
<![CDATA[PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA ]]>
<![CDATA[Nor Emelda]]>
<![CDATA[ Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 2 (2015): (7) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (308.174 KB)
<![CDATA[The Village Consultative Body is a manifestation of democracy at the villagegovernment. Therefore, this study aims to explore and describe how the implementation of fuction of the village consultative body in preparation and determination of village regulation in Muara Laung II village and to know the factors that influence of the implementation of the village consultative body in preparation and determination of village regulation in Muara Laung II village. The method used in this studywas descriptive research with the data analyzed in qualitative. Meanwhile, to collect the data was used observation, interview and documentation. The data resources from this study was chair of BPD, member of BPD, secretary of BPD, society and figure of society. The results of this study was indicated that the role of BPD in the village of Muara laung II is still weak, caused the minimal number of village regulations generated, as evidenced by only one village regulation that has been established like APBDes is determined by BPD and there were still village regulations Not yet formed, besides BPD still can not be said to accommodate and contribute the aspirations of the society, because there was not of good socialization with the society that resulted in decisions taken not in accordance with the wishes of the society. The main factor was lack of optimization of the implementation of the functions of BPD in Muara Laung II village that was less of involvement and support of community because unable of BPD to motivation and open opportunity of society participation of society. According to the writer was factors that influence the implementation of BPD function was that BPD still not yet understand assignment and its function that must work by BPD. The writer hope BPD in order can deep knowledge about duty and function of village consultative body in order can correct to implementation its function to be good to the future appropriate with instruction of legislation. Suggestion, the writer suggested necessarily special existence from the local government to the ways of arranging and make village regulation for the village government and BPD in order to be a legal product. ]]>
<![CDATA[PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH KOTA PALANGKA RAYA ]]>
<![CDATA[Ajie Sepryadi]]>
<![CDATA[ Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 2 (2015): (7) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (214.633 KB)
<![CDATA[Pengawasan terhadap pengelolaan sampah perlu dilakukan karena masalah sampah yang hingga kini di kota Palangka Raya belum dapat diselesaikan dan berpengaruh pada ikon kota. Hal demikian antara lain disebabkan oleh masih lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan sampah yang dilakukan pemerintah kota melalui instansi tekait khususnya pada kawasan jalan Rajawali Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Kondisi di kawasan tersebut ialah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, TPS yang selalu dipenuhi sampah hingga di luar TPS, bau sampah yang menyengat hingga menganggu aktivitas warga yang tinggal di dekat TPS, dan angkutan sampah mengangkut sampah pada jam yang tidak menentu. Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui bentuk pengawasan terhadap pengelolaan sampah dan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pengawasan terhadap pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif peneliti mengamati gejala yang terjadi di masyarakat dan memaparkannya seperti apa adanya tanpa diikuti persepsi peneliti. Kemudian dengan teknik pengumpulan data peneliti melakukan observasi, wawancara, dan melakukan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan sampah dengan melakukan absen secara manual kepada petugas angkutan sampah, penerapan sanksi kepada angkutan sampah yang melanggar aturan, dan pengawas bekerja sama dengan masyarakat melakukan pengawasan kinerja para petugas angkutan sampah. Faktor pendukung dari pengawasan ialah dengan absenmanualkepadapetugasangkutansampahdanpengawasmelakukanpeninjauankembali di tiap TPS, bekerjasama dengan masyarakat untuk mengawasi angkutan sampah. Faktor penghambat pengawasan ialah pengawasan langsung yang belum sepenuhnya terhadap petugas angkutan sampah dari awal angkutan sampah bekerj ahinggaakhirpetugasangkutansampahbekerja, belumadanyatindakantegasdaripengawasterhadapmasyarakat yang membuangsampahsembaranganuntukmemberikanefekjeradan monitoring terhadap TPS yang rusaksehinggadapatdiperbaiki.]]>
<![CDATA[AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIKDI KANTOR CAMAT DUSUN TENGAH KABUPATEN BARITO TIMUR ]]>
<![CDATA[Herry Christiadi]]>
<![CDATA[ Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 1 (2016): (7) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (349.457 KB)
<![CDATA[Akuntabilitas pelayanan publik, dimana pemerintah ada untuk melayani masyarakat, sehingga kantor kecamatan dijadikan sebagai pusat pelayanan publik, yang diharapkan bisa memberi rasa puas kepada publik dalam proses pemerintahan. Kepuasan publik akan terpenuhi apabila pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan. Metode yang peneliti gunakan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pelayanan publik yaitu deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dan data tersebut kemudian diolah dan dianalisis. Demi terciptanya akuntabilitas pelayanan publik, maka dalam suatu pelayanan yang sangat menyangkut kepentingan publik diharapkan akan diselenggarakan sesuai dengan aturan-aturan yang diterapkan. Oleh karena ruanglingkup akuntabilitas pelayanan publik yang diberikan tidak hanya kepada informal dengan ruanglingkup organisasi saja akan tetapi juga pada eksternal organisasi dengan kata lain kepada masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KALIMANTAN TENGAH (STUDI TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESTINASI DAN PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH) ]]>
<![CDATA[Raesha Aprilia Rangin]]>
<![CDATA[ Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 1 (2016): (7) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (417.654 KB)
<![CDATA[Pembangunan pariwisata di Kalimantan Tengah berlangsung setidaknya pada satu dekade terakhir ini. Pembangunan pariwisata dilaksanakan mengacu pada UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, PP No. 50 Tahun 2011 tentang Ripparnas, dan Perda Provinsi Kalteng No. 2 Tahun 2013 tentang Ripparprov. Keberadaan Ripparprov sangat dibutuhkan guna memperjelas arah kebijakan pembangunan pariwisata di Kalimantan Tengah. Sebelum Ripparprov terbentuk pembangunan pariwisata Kalteng terkesan jalan ditempat dan berlangsung sporadis. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) untuk mengkaji dan mendeskripsikan pelaksanaan program pembangunan destinasi dan pemasaran pariwisata Kalimantan Tengah oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 2) Untuk mengkaji dan mendeskripsikan faktor penghambat dan faktor pendorong pelaksanaan program pembangunan destinasi dan pemasaran pariwisata Kalimantan Tengah oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan data-data kualitatif sebagai bahan utama kajian. Data dikumpulkan melalui teknis wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles and Huberman.Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan menunjukkan fakta-fakta sebagai berikut: 1) Komunikasi, pola komunikasi kebijakan berlangsung secara formal kedinasan dari atasan ke bawahan. 2) Sumber daya, SDM dan anggaran tersedia dalam jumlah terbatas dan didukung oleh payung hukum yang jelas. 3) Struktur Birokrasi, telah didukung oleh SOP khususnya dalam pembangunan pemasaran, untuk pembangunan destinasi masih belum tersedia. 4) Disposisi, pengangkatan birokrat menjadi kewenangan Kepala Daerah, insentif hanya diberikan kepada pelaku usaha yang berkontribusi terhadap pembangunan pariwisata. Tidak tersedia insentif bagi implementor kebijakan (birokrat).]]>
<![CDATA[KINERJA APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN ]]>
<![CDATA[Kristian Lirit]]>
<![CDATA[ Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 1 (2016): (7) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (362.495 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja aparat pengawas intern pemerintah inspektorat provinsi Kalimantan tengah. Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja aparat pengawas intern pemerintah inspektorat provinsi Kalimantan tengah, dalam penelitian ini yaitu inputs (masukan), Process (proses), output (keluaran), Outcomes (hasil), Benefits (manfaat) dan Impacts (dampak). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodelogi kualitatif deskriftif dengan melakukan wawancara kepada pegawai inspektorat provinsi Kalimantan tengah selaku aparat pengawas intern pemerintah. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan langkah reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Jumlah informan yang di wawancara ada 6 orang dan juga dilakukan wawawancara dengan 3 informan dari SKPD yang berbeda. Berdasarkan hasil penelitian menegnai kinerja aparat pengawas intern pemerintah inspektorat provinsi Kalimantan tengah sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan pengawasan dilihat dari input (masukan), process (proses), output (keluaran), outcomes (hasil), benefits (manfaat), dan impacts (dampak).Faktor yang mempengaruhi kinerja aparat pengawas intern pemerintah dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan meliputi keterbatasan SDM, anggaran, tugas pengawasan yang kompleks dan luas. ]]>
<![CDATA[NILAI TARI KINYAH MANDAU DALAM KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA (STUDI DI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PALANGKA RAYA) ]]>
<![CDATA[Eddy Forwanto]]>
<![CDATA[ Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 1 (2016): (7) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (483.851 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk tari Kinyah Mandau pada masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah, serta mengetahui bagaimana nilai tari Kinyah Mandau dalam kepemimpinan Pemerintahan di Kota Palangka Raya.Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif, sehingga dengan keseluruhan hasil analisis tersebut disajikan secara deskripsi yaitu memaparkan secara lengkap masalah yang diteliti dengan disertai ulasan-ulasan yang kritis. Peneliti menetapkan sumber informasi kunci (Keyinforman), yaitu tokoh masyarakat yang mengerti dan menguasai materi tari Kinyah Mandau Bapak Drs. Jhonly Afriady dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya Bapak H. Afendie, SH serta sumber informasi penunjang (Supportive Informan), yang terdiri dari pegawai yang bekerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya.Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh simpulan bahwa nilai tari Kinyah Mandau dalam kepemimpinan Pemerintahan di Kota Palangka Raya yaitu pada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya sangat khas yakni gaya kepemimpinan demokratis yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal salah satunya nilai tari Kinyah Mandau. Nilai tari Kinyah Mandau merupakan gaya kepemimpinan yang sangat mengutamakan kepentingan umum/bersama atau tanpa ada kepentingan pribadi yang menyertainya.]]>
<![CDATA[PERAN BIRO HUKUM DALAM HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH (STUDI DI BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH) ]]>
<![CDATA[Sri Magdalena Hutabalian]]>
<![CDATA[ Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 1 (2016): (7) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (256.879 KB)
<![CDATA[Harmonisasi Rancangan peraturan daerah merupakan upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (overlaping). Biro Hukum merupakan instansi vertikal di lingkungan Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang turut serta dalam pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah. Prinsip Otonomi Daerah dengan system desentrasasi yakni otonomi yang seluas-luasnya dimana daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semu aurusan Pemerintahan termasuk memiliki kewenangan mengharmonisasikan peraturan daerah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalh penelitian kualitatif dimana memberikan gambaran factual mengenai peran Biro Hukum dalam Harmonisasi rancangan Peraturan Daerah, teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara secara langsung terhadap objek yang diteliti, wawancara dimana peneliti mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan informan sehubungan dengan masalah yang diteliti dan mnegumpulkan arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah penelitian yang bersumber dai Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah serta studi Kepustakaan dengan membaca buku, dokumen-dokumen, Undang-undangdan media informasilainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian serta ditunjang oleh data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwaperan Biro Hukum berjalan dengan baik dimana harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan unsure harmonisasi raperda . Biro Hukum memiliki peran yang sangat strategis yaitu sebagai instansi vertical mempunyai peran yang sangat berpengaruh dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. ]]>
<![CDATA[ANALISIS KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG KEMASYARAKATAN: STUDI DI DESA TOKA KECAMATAN BULIK TIMUR KABUPATEN LAMANDAU ]]>
<![CDATA[Ambri Semet]]>
<![CDATA[ Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 2 (2016): (7) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (335.241 KB)
<![CDATA[Results of the study are (1) the execution of the authorities of the Government of the village of Toka in the field of development could be said to be doing well, one of them empirically though the village of Toka is one of the villages that are a bit far from the District of the city, but according to the results of the interview with the head of the village and the surrounding communities say if their area could be said to have never experienced a serious thing about events that interfere with their village. Then one form of civic activities was coaching against the participation of the citizens. The form of Participation in the village of Toka researchers can see namely the participation of government directives and from Community initiatives itself clearly visible. However, in essence community involvement village of Toka is big enough in carrying out various activities of social mutual clearly still visible in the village. (2) the Government authority went on supporting Factors village of Toka is to Coaching against the BPD. Factors restricting implementation of the Government of the village is village of Toka Government does not attempt to establish coordination with the mengitensifkan and Binmas and Babinsa, especially in the peace and order of the villagers either from the election of the village chief or in terms of the construction of public security of the village of Toka. This mostly happens in rural areas, because of the large number of societies that still do not understand about the procedure of manufacture certificate, let alone land that the original owners were their parents who already have no land boundaries so that they have even mutual claimed by the other party. ]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS SISTEM ADMINISTRASI MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG): STUDI DI BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS ]]>
<![CDATA[Deby Pratama Putra]]>
<![CDATA[ Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 2 (2016): (7) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (325.837 KB)
<![CDATA[This study aims to describe and analyze the effectiveness of the administration system through a Management Information System (SIMPEG) in Education and Training Board of Civil Service Agency, Kapuas regency in Civil Service Administration Division. The focus of this research study is to determine the effectiveness of the administration system using indicator of the effectiveness of Richard M. Steers which is the optimization objectives, systematic perspective and behavior of employees in the organization as well as in the use of Management Information System which are the input, process and output.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA: STUDI DI DESAKANDUI KECAMATANGUNUNG TIMANG KABUPATEN BARITO UTARA ]]>
<![CDATA[Beni Fernando]]>
<![CDATA[ Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 2 (2016): (7) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (284.71 KB)
<![CDATA[potential problems. Although the government has given the strengthening of the implementation of Law No. 6 Year 2014. The government has issued rules implementing namely: PP 43 of 2014 on the implementation of Law No. 6 Year 2014 about the village, PP 60 on the Village Fund Yang Sourced From State Budget, Permendagri 113 of 2014 concerning Financial Management of the Village. It is interesting to study in the village Kandui is implementation Permendagri 113 of 2014 is whether the government has met expectations or not. And whether this policy received a positive response from local governments and officials. The purpose of this study were: 1) .To describe the implementation of the Regulation of the Minister of the Interior No. 113 of 2014 concerning Financial Management of the Village in the Village of Mount Cuddle Kandui District of North Barito regency. 2). To describe the factors driving and inhibiting factors implementations Minister Regulation No. 113 of 2014 concerning Financial Management of the Village in the Village of Mount Cuddle Kandui District of North Barito regency. This type of research that is selected is a descriptive study presents qualitative data. Data collected by observation, interview, and documentation. Data Analysis Techniques using Flow Analysis Data Model (Miles and Huberman). Based on the results of field studies, it can be concluded as follows: 1) Implementation Permendagri 113 of 2014 in the village government Kandui has been running but not optimal. That is because still in the stage of deepening of the material and financial management pattern adjustment Kandui village. 2) As for the inhibiting factor is the presence of the current Secretary of the Village while still empty, but this does not interfere significantly. The driving factor is the existence of internal village Treasurer reliable. While external support is mentoring and coaching in financial management BPMDes village of North Barito regency.]]>
