cover
Contact Name
Bhayu Rhama
Contact Email
bhayurhama@fisip.upr.ac.id
Phone
+625363220445
Journal Mail Official
jisparupr@gmail.com
Editorial Address
Kampus FISIP Universitas Palangka Raya Jl. Yos Sudarso Komplek Tunjung Nyaho Palangka Raya
Location
Kota palangkaraya,
Kalimantan tengah
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan
ISSN : 20896123     EISSN : 26849119     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan (JISPAR) memiliki artikel dengan fokus terkait pengetahuan sosial, ilmu politik dan pemerintahan yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya sejak tahun 2012. Jurnal ini telah tercatat pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII) sehingga telah memiliki kode ISSN 2089-6123 dan e-ISSN 2684-9119. Jurnal ini dijadwalkan terbit 2 kali setiap tahunnya pada bulan Januari dan Juli dengan karya ilmiah yang telah dipublikasikan baik dalam bentuk hardcopy dan jurnal elektronik.
Articles 319 Documents
KINERJA PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP INSTANSI PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Nofriandy Imanuel
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 7 No. 1 (2018): (7)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (341.104 KB)

Abstract

            This research aims to determine the performance of internal supervision Inspectorate of Central Kalimantan Province. Indicators used in measuring internal supervision performance of the Central Kalimantan Provincial Device Institution namely Input (inputs), Process (process), Output (Output), Outcomes, Benefits, Impacts.This research was conducted by using qualitative descriptive method by interviewing Central Kalimantan provincial inspectorate staff. The data obtained is then processed by reduction steps, presenting the data and drawing conclusions. The informants interviewed in the Inspectorate of Central Kalimantan Province are 4 informants and 3 informants from different SOPD, with the number of informants 7 people.The results of this study explain that the performance of Inspectorate of Central Kalimantan Province in carrying out the function of guidance and supervision has been done well, based on the rules and applicable law. Internal supervision is done so that no abuse in government, coaching and supervision in PP 60 year 2008 is a preventive action. The factors that affect the performance of internal supervision of the regional apparatus of Central Kalimantan Province are: Supporting Factors: a. Ability b. Motivation c. Communication. Inhibiting Factor is the ability of human resources that limited the number of personnel of the supervisory apparatus, limited availability of budget, limited function of supervision activities in terms of performing the task of the absence of search function, seizure if SOPD is not open.Conducting internal control over the local apparatus institutions, the financial management is running well and neatly, reducing the administrative errors of the office, the work environment is orderly and effective, the regional apparatus institutions feel helped by the supervision and guidance by the Inpektorat of Central Kalimantan Province.For that through this thesis the authors provide suggestions that is expected for the Government to be able to overcome obstacles in implementing coaching and supervision, such as human resources limited personnel supervisory personnel, limited availability of budget.  
OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Riska Riani Veronika
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 7 No. 1 (2018): (7)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (106.038 KB)

Abstract

Salah satu sumber PAD yang potensial di Kabupaten Barito Timur terdapat pada sektor Pajak Penerangan Jalan, dari sektor Pajak Penerangan Jalan setiap tahun mengalami peningkatan.  Pajak Penerangan Jalan di pemungutan atas penggunaan tenaga Listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang di peroleh dari sumber lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Optimalisasi Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan metodologi Kualitatifdeskriptif dengan melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Pajak Daerah. Data yang diperoleh kemudian di olah dengan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, jumlah informan yang di wawancarasebanyak3 orang. Dalam penyelenggaraan Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pemerintah Daerah melaksanakannya melalui Badan Pendapatan Daerah baik dalam proses, pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Berdasarkan hasil penelitian mengenai Optimalisasi Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Barito Timur belum bisa dikatakan optimal, karena belum dicapainya target dan realisasi pada tahun 2016.  Maka Badan Pendapatan Daerah Melakukan Upaya Optimalisasi dari segi petugas pemungutan dan pengawasan. Faktor yang mempengaruhi dalam optimalisasi pendapatan asli daerah melalui pajak penerangan jalan meliputi : (1) Faktor pendukung yaitu, adanya sistem self assessment,kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak penerangan jalan dan pemilik perusahaan-perusahaan yang Wajib Pajak Penerangan Jalan dengan antusias mengikuti sosialisasi dari pihak Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Barito Timur.(2) Faktor penghambat yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memahami khususnya dari bidang ilmu perpajakan dan kesulitannya mendapat data dari pihak PLN tentang pemungutan dari rekening listrik, dan kurangnya pemahaman Wajib pajak tentang cara pembayaran Pajak Penerangan Jalan.
PENGARUH FASILITAS KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA Rintama Sitompul
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 7 No. 1 (2018): (7)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (416.765 KB)

Abstract

Sebagai upaya untuk merubah mind set dan cultur set di era Globalisasi saat ini peran Sumber Daya Manusia (SDM) sangat dituntut untuk dapat terus berkembang dalam menjawab tantangan Globalisasi. Bagi suatu bidang instansi pemerintahan yang mengutamakan pelayanan sebagi aset yang harus dijaga dan dipelihara, maka sangat ditentukan oleh tingkat performa dan mobilitas kinerja serta kemampuan SDM yang ada dalam instansi pemerintahan tersebut.             Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui apakah Fasilitas Kerja (X) berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai (Y) dikantor Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya. Kajian ini dilakukan menggunakan pendekatan Kuantitatif, dimana populasi dan sampel yang dipilih adalah seluruh pegawai dikantor Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya. Metode penelitian yang digunakan adalah teknik analisis Kuantitatif, Teknik Pengumpulan Data dengan angket (Kuisioner).             Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Pengaruh Variabel (X) Fasilitas Kerja terhadap Variabel Y (Kinerja Pegawai) pada Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya adalah sebesar 3,6%, 96,4% Kinerja Pegawainya dipengaruhi oleh variabel lain, hasil penelitian ini termasuk dalam kategori Rendah.             Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang ada diatas, maka saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah bagi pihak pimpinan kantor Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, diharapkan untuk dapat meningkatkan Fasilitas Kerja para pegawainya.
PERAN MEDIA MASSA CETAK TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILU KEPALA DAERAH KALIMANTAN TENGAH Noprianto Dundum
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 7 No. 1 (2018): (7)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.145 KB)

Abstract

The role of mass media print in an effort to increase public participation is expected because the media is able to influence the community in the election of regional heads. Based on this, researchers are motivated to prove that print media has an important role in increasing public participation in 2016 regional elections in Central Kalimantan Province. The objective of the research is the role of printed mass media in influencing political participation in the Central Kalimantan regional elections in 2016-2021 period, the participation of the people in the elections of the regional head of Central Kalimantan in the period 2016-2021. This research was conducted in print media of Central Kalimantan Post in Palangka Raya Central Kalimantan Province, andthere is accessibility in collecting data in public subscribed newspaper Kalteng Pos in Palangka Raya City. The type of research used is descriptive by using qualitative data as the main material of study. The data obtained from the field and from the informants, and a basic description so that it can be found the theme and the results of research indicate the influence of mass media to increase public participation in 2016 regional elections in Central Kalimantan Province, the increase is greatly influenced by factors; information.
PERLUKAH BARAM DILEGALKAN? Saputra Adiwijaya
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 7 No. 1 (2018): (7)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (72.323 KB)

Abstract

Sebagai bangsa yang kaya beragam akan budaya, Indonesia mempunyai banyak hasil dari kebudayaan yang hingga saat ini mengalami tantangan globalsehingga perlu dilestarikan, suatu saat bukan tidak mungkin satu persatu hasil dari kebudayaan itu hanya menjadi cerita dongeng di masa yang akan datang.Sebagaimana diketahui juga bahwa hasil kekayaan kebudayaan yang beranekaragam itu lahir dan terbentuk karena adanya usaha nenek moyang kita pada masa lampau dalam mengatur kehidupan dan beradaptasi dengan lingkungannya.Salah satu hasil dari kebudayaan itu adalah minuman tradisional yang beralkohol (traditional alcoholic beverages), bermacam bahan baku menjadi ciri khas dari pembuatan minuman beralkohol ini, dan tergantung dari potensi-potensi alam yang ada di daerah masing-masing di Indonesia. Sebagai contoh misalnya daerah pesisir akan berbeda bahannya dengan yang ada di wilayah penghasil padi (pegunungan). Bagi orang Dayak khususnya, tradisi meminum minuman tradisional beralkohol (traditional alcoholic beverages) bisa di katakan sebagai ciri khas darisebuah acara, biasanya dalam tradisi upacara penyambutan tamu yang datang, upacara tiwah, dan lain sebagainya. Sajian minuman tradisional yang mengandung alkohol ini pasti ada di acara-acara tersebut. Berbagai istilah disematkan bagi minuman tradisional beralkohol ini misalnya baram, anding, atau juga ada menyebutnya arak atau juga tuak.Pada bagian lainnya banyak filosofi yang menjadi semangat dalam pembuatan minuman tradisional beralkohol ini, dan ketika meminumnya pun tidak sembarangan, seperti yang disebutkan diatas ada acara-acara khusus yang menjadi bolehnya minuman tradisional ini. salah satu yang penulis ketahui misalnya bahwa tanda suksesnya sebuah keluarga dalam panen padi yang berlimpah maka baram seperti wajib dibuat oleh keluarga itu, jika panen tidak seberapa maka baram tidak akan dibuat.
TANTANGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (BPJS) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Jispar, Journal; Astrid Teresa
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 7 No. 1 (2018): (7)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.325 KB)

Abstract

Upaya Negara Indonesia untuk memberikan jaminan kesehatan yang layak dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011yaitu membentuk BPJS guna tercapainya Universal Healt coverage (UHC) di tahun 2019. BPJS Kesehatan sebagai pelaksana kebijakan sudah berupaya maksimal untuk memberikan sosialisasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk jaminan kesehatan, namun memang butuh proses dan waktu untuk mewujudkan keseluruhan warga negara terjamin dalam jaminan kesehatan nasional. Namun tidak dapat dipungkiri masih banyak kendala yang dihadapi baik dari internal maupun eksternal sehingga Pelayanan JKN oleh BPJS masih belum diterima seluruh penduduk Indonesia.
JISPAR. VOLUME 5, ISSUE 2. 2016. ISSN 2089-612323KINERJA SEKRETARIS DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANDESA: STUDI DI DESA CEMPAKA MULIA BARAT KECAMATAN CEMPAGA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Abdul Hamid
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 2 (2016): (7)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.874 KB)

Abstract

This study aims to determine the Secretary Of Village performance Cempaka Mulia Barat Village Administration In the Governing Village Cempaka Mulia Barat subdistrict Cempaga District Kotawaringin Timur. The focus of this research study to determine the performance secretary of the village using performance indicators of Anwar Prabu Mangkunegara the quality of work, quantity of work, execution of work and responsibility, as well as factors inhibiting and supporting factors of the performance of the secretary of the village. This research uses descriptive qualitative research method by conducting interviews with the chief, the village secretary, Village Consultative Body, Head of Public Affairs, Head of Government Affairs, Head of Development and Cempaka Mulia Barat Village People. Analysis of data using analytical models Bogdan and Biklen is sifting through the data into units that can be managed, synthesizing the data, search and find data patterns, find important data and learned and decide what can be told to others.
ANALISIS INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA Mahda Cahyati Ningruma; Bhayu Rhama; Imanuel Jaya
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 8 No. 1 (2019): (7)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.236 KB)

Abstract

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan yang mampu memenuhi harapan dan melampaui harapan-harapan dari masyarakat yang dilayani. Beberapa masyarakat mengeluhkan pelayanan publik yang diberikan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya yang mengacu pada Kepmenpan Nomor 25 Tahun 2004 dengan menggunakan teori dimensi SERVQUAL oleh Zeithaml et.al (1990) yaitu terdiri dari dimensi tangible (berwujud), reliability (kehandalan), responsiveness (respon/ketanggapan), assurance (jaminan), dan empathy (empati). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan metode survey. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik non probability sampling dengan jenis accidental sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, kuesioner (angket) dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai indeks kepuasan masyarakat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya adalah sebesar 2,963 dan nilai indeks kepuasan masyarakat setelah dikonversikan sebesar 74,075 dengan mutu pelayanan berada pada kategori ?B? dan kinerja unit pelayanan ?BAIK?. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari perhitungan indeks kepuasan masyarakat dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dapat dikatakan berkualitas baik dan tidak seperti yang dikeluhkan. Hanya penilaian subjektif dari beberapa orang yang mengatakan pelayanan publik masih belum baik, namun perlu untuk ditingkatkan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARIWISATA TENTANG STANDAR USAHA JASA PERJALANAN WISATA DI TAMAN NASIONAL TANJUNG PUTING Amriansyah; Bhayu Rhama
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 8 No. 1 (2019): (7)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.607 KB)

Abstract

Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi wisata unggulan Indonesia khususnya Kalimantan Tengah. Namun demikian, proses menuju pariwisata yang unggul dapat terhambat dengan adanya perbedaan standar usaha jasa pariwisata bagi pengunjung TNTP sehingga mengakibatkan ketidakpuasan pelayanan yang dirasakan wisatawan. Dalam hal ini, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan tentang standar usaha jasa pariwisata dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2014. Namun demikian, penelitian ini yang menggunakan landasan teori Grindle (1990) dengan metode kualitatif wawancara terstruktur, observasi dan dokumentasi terhadap stakeholder pariwisata di TNTP memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan standar jasa usaha di TNTP belum optimal dilakukan, khususnya di level implementabily yaitu berdasarkan isi kebijakan dan lingkungan kebijakan yang belum dirasakan manfaatnya oleh banyak pihak.
BOOK REVIEW POLITICAL MAN : THE SOCIAL BASES OF POLITICS SEYMOUR MARTIN LIPSET NEW YORK: ANCHOR BOOKS, 1963 Purnama Julia Utami
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 8 No. 1 (2019): (7)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (157.526 KB)

Abstract

Buku ini secara keseluruhan membahas tentang Demokrasi, dan kondisi sosial yang mendukung demokrasi, baik yang bersumber pada budaya politik maupun struktur politik. Lipset menyadari bahwa pertumbuhan dan kondisi ekonomi negara yang menerapkan demokrasi merupakan kondisi sosial yang paling penting yang mendukung demokrasi. Lipset berargumentasi secara tegas bahwa semakin tinggi kemakmuran ekonomi sebuah negara maka semakin besar peluang mewujudkan demokrasi. Secara nyata Lipset dalam buku ini, memfokuskan audiens pada teritorial Eropa dan Amerika, karena kedua negara tersebut memiliki sejarah yang panjang sebagai negara dengan konflik status sosial yaitu perjuangan antar kelas agar dapat diakui keberadaannya oleh negara.

Page 8 of 32 | Total Record : 319