cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Ikram Nur Fuady
Contact Email
ikram.nurfuady@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285299036247
Journal Mail Official
jurnal.aldev@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Kampus II Jln. H. M Yasin Limpo No. 36 Samata-Gowa Tel / fax : 085240745459 / 085348126268
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Alauddin Law Development Journal (ALDEV)
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 27148742     EISSN : 26863782     DOI : https://doi.org/10.24252
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
ALAUDDIN LAW DEVELOPMENT JOURNAL (ALDEV) IS A PEER-REVIEWED JOURNAL PUBLISHED BY FACULTY OF SYARIAH AND LAW, ALAUDDIN STATE ISLAMIC UNIVERSITY. ALDEV PUBLISHED THREE TIMES A YEAR IN MARCH, AUGUST, AND NOVEMBER. THIS JOURNAL PROVIDES IMMEDIATE OPEN ACCESS TO ITS CONTENT ON THE PRINCIPLE THAT MAKING RESEARCH FREELY AVAILABLE TO THE PUBLIC SUPPORTS A GREATER GLOBAL EXCHANGE OF KNOWLEDGE. THE AIMS OF THIS JOURNAL IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 21 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 3 No 2 (2021): ALDEV" : 21 Documents clear
Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pada Perseroan Terbatas Khalifah Wini Mujaddidah Akbar; Ahkam Jayadi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i2.15249

Abstract

Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) menjadi permasalahan pokok sebuah perusahaan karena tidak melaksanakan jaminan sosial tenaga kerja khususnya jaminan kecelakaan kerja pada tenaga kerjanya. Oleh sebab itu, penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) serta mengetahui dan memahami bagaimana tanggung jawab PT. Industri Kapal Indonesia (Persero). Pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan mengenai klaim jaminan sosial kecelakaan kerja dapat diproses saat adanya pihak yang mengajukan untuk mencairkan dana berdasarkan kecelakaan kerja yang dialaminya. Kemudian tanggung jawab PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) telah melaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur dan bisa meminimalisir tingkat kecelakaan kerja di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero). Dalam meningkatkan upaya efektivitas pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja pada PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) pihak perusahaan sebaiknya melaksanakan tanggung jawabnya secara optimal dan juga diharapkan mampu lebih meningkatkan pengusahaan terhadap kepentingan para pekerjanya karena pada dasarnya antara pengusaha dan pekerja/buruh memiliki ketergantungan dan saling membutuhkan satu sama lain. 
Keberlakuan Asas Lampaunya Waktu (Rechtverwerking) Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Muhammad Irfan; Marilang Marilang
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i2.15280

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui keberlakukan asas lampaunya waktu (Rechtverwerking) dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia serta untuk mengetahui hal-hal yang memengaruhi pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan rechtverwerking terhadap kasus sengketa kepemilikan tanah berdasarkan  Putusan Mahkamah Agung Nomor 1083/K/Pdt/2016. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menerapkan studi kepustakaan. Bahan-bahan yang telah diperoleh, baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier akan dianalisis dengan metode deksriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa keberlakuan rechtverwerking dalam hukum pertanahan di Indonesia telah ada sejak zaman kolonial dan diterapkan dalam berbagai yurisprudensi pengadilan sehingga dalam penerapannya rechtverwerking sangat digantungkan pada putusan hakim yang mengadili perkara. Keberadaan rechtverwerking saat ini telah diwujudkan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang tujuannya adalah untuk mengatasi kelemahan dari sistem publikasi negatif pendaftaran dan sebagai bentuk jaminan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang sertipikat hak atas tanah sebagaimana diwujudkan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1083K/PDT/2016. Hal-hal yang mempengaruhi pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara dalam Putusan Mahkamah Mahkamah Agung No. 1083K/PDT/ 2016 adalah hakim melihat pada unsur/syarat rechtverwerking sebagaimana dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yakni telah diterbitkan sertipikat, lewat waktu 5 (lima) tahun, dikuasai oleh pemegang sertipikat, dan tidak adanya protes atas gugatan dalam waktu yang ditentukan. Namun, dalam pertimbangan hukumnya, hakim kurang mempertimbangkan mengenai unsur itikad baik Penggugat maupun Tergugat dalam perolehan tanah yang menjadi objek sengketa.
Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Pembuktian Terlebih Dahulu Terhadap Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) Fitri Rahmadani; M. Chaerul Risal
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i2.15212

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai pengaturan tanpa pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal dalam penanganan TPPU serta menjelaskan sejauh mana efektivitas mengenai penanganan TPPU tanpa pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka dimana peneliti mendiskripsikan secara umum mengenai objek yang dibicarakan sesuai dengan data-data yang didapatkan dari berbagai sumber yang ada melalui website, repository, jurnal-jurnal online dan lain-lain dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama pengaturan dalam ketentuan TPPU yang tidak dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya berdasar pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berpacu pada prinsip penanganan tindak pidana penadahan pada Pasal 480 KUHP. kedua, Analisis mengenai efektivitas penanganan TPPU tanpa pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal, dalam hal penanganan TPPU tanpa kewajiban membuktikan tindak pidana asalnya dapat dikatakan efektif karena dapat mempermudah proses peradilan. Dalam tindak pidana pencucian uang dengan tetap memberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa harta yang diperoleh merupakan harta dari hasil kegiatan yang sah.
Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Polrestabes Makassar Dalam Pengambilalihan Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Polsek Tamalanrea Andi Nur Ramadhan; Muh. Amiruddin
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i2.15199

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengambilalihan Penyidikan dari POLSEK ke POLRESTABES dan hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan POLRESTABES sehingga melakukan pengambilalihan penyidikan suatu kasus yang sedang ditangani oleh POLSEK. Penelitian ini dilaksanakan di POLRES Makassar Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak yang berkompeten. Selain itu dilakukan penelitian kepustakaan  dengan  mempelajari  dokumen-dokumen,  serta  peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Sebelum diambilalih Penyidikannya  oleh POLRESTABES suatu kasus  akan melalui proses  Gelar perkara, gelar perkara dilakukan di POLRESTABES Makassar. Jika perkara tersebut dianggap perlu untuk ditarik ke POLRESTABES maka pihak POLRESTABES Makassar dalam hal ini Kapolrestabes atau pihak-pihak yang berwenang di jajaran POLRESTABES akan melayangkan surat perintah kepada Kapolsek atau pihak-pihak yang berwenang di POLSEK terkait agar segera mengirimkan seluruh berkas perkara atau berkas pemeriksaan kasus yang dimaksud ke POLRESTABES Makassar untuk segera ditindak lanjuti . 2) Ada 5 hal   yang   menjadi   pertimbangan   POLRESTABES   dalam   mengambilalih penyidikan yang dilakukan oleh POLSEK yaitu: 1. Pertimbangan pimpinan, 2. Kasus tersebut menjadi perhatian masyarakat banyaK, 3. Dialihkan karena locus delictinya, 4. Penyidikan  yang berlarut-larut oleh POLSEK, 5. Karena di POLSEK tidak mempunyai unit khusus.
Eksistensi Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Ainul Amaliyah; Istiqamah Istiqamah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i2.15248

Abstract

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Eksistensi Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam penyelesaian sengketa  perdata terdapat dalam 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 menyatakan bahwa “Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”. 2) Cara menyelesaikan perkara perdata diatur dalam Standar Operating Prosedur Jaksa Pengacara Negara pada Peraturan Jaksa Agung Nomor : 040 / A/J.A/ 12 /2010 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) dan dapat dilaksanakan setelah pembuatan Piagam Kerjasama (MoU)  dan dilanjutkan dalam bentuk Surat Kuasa dengan Pemerintah untuk diwakilinya. Implikasi dari hasil penelitian yaitu Agar instansi Kejaksaan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia serta menambah sarana dan prasaran yang akan menunjang kemampuan sumber daya manusia pada Jaksa Pengacara Negara pada setiap Kejaksaan Negeri dan mengoptimalkan sosialisasi mengenai kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata dengan memberikan penjelasan tentang jasa Bantuan Hukum terkait dengan kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata pada Lembaga Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. 
Penerapan Batas-batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Suatu Perikatan Mustabsyir Abidin; Ashabul Kahpi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i2.15275

Abstract

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan dalam KUHPerdata yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian dengan hanya mengolah dan menggunakan data-data sekunder. Sedangkan bersifat deskriptif maksudnya penelitian tersebut kadangkala dilakukan dengan melakukan suatu survei ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang dapat mendukung teori yang telah ada. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Memang dalam KUHPerdata tidak dijelaskan secara terperinci perbedaan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Namun, dari doktrin-doktrin maupun yurisprudensi dapat dilihat perbedaan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Pada umumnya upaya yang dilakukan para pihak apabila terjadi wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum adalah melalui pengadilan demi mendapatkan suatu kepastian hukum (rechtzekerheid). Namun demikian, dalam prakteknya sering terjadi pencampuradukkan gugatan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, yang pada akhirnya akan merugikan penggugat. Hal ini dapat terjadi karena ketidaktahuannya terhadap batas-batas suatu perbuatan dalam suatu perikatan, mana yang merupakan wanprestasi dan mana yang merupakan perbuatan melawan hukum Perkembangan jaman yang cepat selalu disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Setiap individu pasti akan memenuhi kebutuhan hidupnya yang sudah barang tentu akan melakukan suatu perbuatan-perbuatan hukum.  
Tinjauan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/Pid.Sus/2017) Nur Fajar Ramli; Hamsir Hamsir
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i2.15234

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana atas tindak pidana penggelapan pajak yang dilakukan secara bersama-sama dalam utusan Mahkamah Agung No. 28 K/PID.SUS/2017 dan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim mengadili kasus tindak pidana tindak pidana penggelapan pajak yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/PID.SUS/2017. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan studi kasus. Untuk memperoleh bahan hukum yang memuat pembahasan yang akurat, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menerapkan studi kepustakaan. Bahan-bahan yang telah diperoleh, baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier akan dianalisis dengan metode deksriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa 1) penerapan sanksi pidana atas tindak pidana penggelapan pajak yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/PID.SUS/2017 adalah berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf i jo. Pasal 43 ayat (1) UU KIP sebagaimana dakwaan subsidiair Jaksa Penuntut Umum dan bukan berdasarkan Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP karena didasarkan pada adanya asas hukum  “lex specialist derogat legi generali” yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis) sehingga ketentuan mengenai penggelapan di dalam KUHP menjadi dikesampingkan. Pertimbangan hukum hakim mengadili kasus tindak pidana tindak pidana penggelapan pajak yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/PID.SUS/2017 adalah dipengaruhi oleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dan meyakini adanya kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya, dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana, hakim juga melihat pada kedudukan pelaku dalam melakukan tindak pidana penggelapan pajak, dimana Ade Agung pada dasarnya hanyalah menjadi korban yang dimanfaatkan oleh Edi Sunarko sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan dengan pelaku lainnya. 
Analisis Putusan Terhadap Pembatalan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 Wan Gun Tomo; Fadli Andi Natsif
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i2.15207

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar dalam menerbitkan keputusan yang memerintahkan kepada KPU Kota Makassar untuk membatalkan pencalonan salah satu calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pilkada 2018. Selanjutnya, penulis juga ingin mengetahui bagaimana implikasi setelah dilaksanakannya putusan dari hakim di PTTUN Makassar tersebut. Hasil penilitian ini menunjukkan bahwa, keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar No: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota Makassar pada Pilkada 2018  terdapat cacat hukum dan telah merugikan Penggugat sebagai salah satu dari dua pasangan calon. Majelis Hakim di PTTUN Makassar dalam putusannya yang membatalkan SK KPU tersebut dengan pertimbangan bahwa calon perseorangan petahana terbukti menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana yang “dilarang” dalam UU Pilkada Tahun 2016, sehingga Surat Keputusan tersebut secara substansial telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap implikasi dari pelaksanaan Putusan PTTUN Makassar tersebut, maka  Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar mengeluarkan Surat Keputusan baru tentang Penetapan pasangan Calon yang memenuhi syarat dan hanya mengesahkan satu pasangan calon tunggal.
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Pattallassang Hasdi Hasdi; Jumadi Jumadi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i2.15283

Abstract

Pokok masalah penelitian ini membahas tentang kesesuaian proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Periode 2017-2023 dengan Peraturan yang berlaku. Pokok  masalah  kemudian  diuraikan  ke  dalam  beberapa  submasalah  atau pertanyaan  penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan menganalisa regulasi yang mengatur tentang penyelesaian perselisiahan pemilihan kepala desa. penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pemilihan kepala desa yang merupakan perwujudan sistem demokrasi. Dalam Pemilihan Kepala Desa Pattallassang ada beberapa pelanggaran yang terbukti di PTUN Makassar, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, mengabulkan gugatan penggugat. Pelanggaran tersebut adalah pemilih cacat mental dan  pemilih ganda. Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 sudah sesuai dengan regulasi  
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Ilegal Fishing di Wilayah Hukum Polres Selayar Riswan Ciwang; Ade Darmawan Basri
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i2.15278

Abstract

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Ilegal Fishing Wilayah Hukum Polres Selayar. Pokok masalah tersebut selanjuatnya di rincikan ke dalam beberapa sub masalah atau pernyataan penelitian, yaitu: 1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi dan menghambat pelaksanaan tindak pidana illegal fishing. 2. Upaya apa yang harus dilakaukan oleh polair dalam menanggulangi penggunaan bom ikan. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif lapangan dengan pendekatan sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah : Satuan Polisi Perairan Polres Selayar, nelayan, dan mahasiswa. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, daftar pertanyaan dan studi kepustakaan. Teknik pengolahan dan analisis data dilakuakan dengan memlaui empat tahap, yaitu: klarifikasi data, reduksi data, koding data dan editing data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar adalah kabupaten yang rentan terjadi tindak pidana perikanan. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini, beberapa kasus ditangai oleh instansi yang berwenang. Penulis menyimpulkan faktor penyebab terjadinya tindak pindana perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu: 1) Faktor kesadaran, ketaatan, dan efektivitas hukum, 2) Faktor ekonomi nelayan yang rendah, 3) Faktor pendidikan yang rendah, dan 4) Faktor kurangnya koordinasi antar instansi. Kemudian upaya yang dilakukan oleh penegak hukum adalah upaya preventif berupa penyuluhan hukum, pelaksanaan patroli rutin, pengalihan kegiatan masyarakat, dan pemberian bantuan ramah lingkungan. Selain itu, dilakukan juga upaya represif berupa penegakan hukum yang tegas berupa penangkapan dan pemeriksaan yang berujung pada penerapan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. 

Page 1 of 3 | Total Record : 21

 1   2   3 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 2 (2023): ALDEV Vol 5 No 1 (2023): ALDEV Vol 4 No 3 (2022): ALDEV Vol 4 No 2 (2022): ALDEV Vol 4 No 1 (2022): ALDEV Vol 3 No 3 (2021): ALDEV Vol 3 No 2 (2021): ALDEV Vol 3 No 1 (2021): ALDEV Vol 2 No 3 (2020): ALDEV Vol 2 No 2 (2020): ALDEV Vol 2 No 1 (2020): ALDEV Vol 1 No 3 (2019): ALDEV Vol 1 No 2 (2019): ALDEV Vol 1 No 1 (2019): ALDEV More Issue