cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Abdul Syatar
Contact Email
mazahibunapmh@gmail.com
Phone
+6285340255385
Journal Mail Official
mazahibunapmh@gmail.com
Editorial Address
l. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 26856905     EISSN : 26857812     DOI : -
Core Subject : Religion,
Religion
Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab merupakan jurnal ilmiah yang mempublikasikan karya-karya tulis terkait dengan kajian perbandingan hukum, baik itu antara hukum Islam dan hukum positif, ketokohan mazhab, maupun pemikiran hukum Islam kekinian.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "VOLUME 1 ISSUE 1, JUNE 2019" : 5 Documents clear
Rekonstruksi Hukum ‘Iddah dan Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Nuzulia Febri Hidayati
Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab VOLUME 1 ISSUE 1, JUNE 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/mh.v1i1.9663

Abstract

Validitas hukum Islam yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, beberapa diantaranya masih mengundang kritik, bahkan menimbulkan kontroversi. Salah satunya ialah perkara ‘iddah dan ihdad yang diidentifikasi masih membidik perempuan dengan aturan-aturan yang sifatnya membatasi ruang gerak peremuan. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini ingin mengupas konstruksi yang ada, untuk kemudian Undang-Undang, hukum, dan norma penting untuk selalu menyesuaikan. Beberapa pertanyaan yang kemudian muncul ialah, mengapa konstruksi ‘iddah dan ihdad dalam KHI mendiskrimaniskan perempuan, bagaimana konstruksi tersebut diperbincangkan dari perspektif gender. Penilitian ini merupakan penelitian pustaka (Library research), bersifat deskriptif analitik, dengan pendekatan yuridis-normatif; sosio-historis dan gender. Dalam menganalisa data-data penelitian ini menggunakan medote deduktif dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil atau generalisasi yang bersifat umum, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang khusus dari hasil penelitian, dan mengunakan metode deskriptif. Kesimpulan penelitian yang penulis kaji, dari konstruksi ‘iddah dan ihdad dalam KHI terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi konsep tersebut. Pertama; masih adanya tarik ulur dalam memahami fiqh klasik, dimana seluruh rujukan kitab yang dipakai merumuskan KHI, kesemuanya lebih bersifat eksklusif. Kedua; bahwa sesuai Pengaturan Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Islam merupakan proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi yang cenderung dipelopori kelompok laki-laki, dan ini sedikit banyak juga akan mempengaruhi pemikiran mereka dalam menkonstruk pasal-pasal didalamnya. Menurut perspektif gender, konsepsi dalam KHI butuh solusi sebagai titik temu agar tidak terjadi benturan ide (konstruksi yang dirumuskan oleh fiqh klasik yang diadopsi menjadi pasal dalam KHI dengan kondisi riil berupa kehidupan perempuan modern di sektor publik).
Al-Daruriyat al-Khams dalam Masyarakat Plural Arif Rahman
Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab VOLUME 1 ISSUE 1, JUNE 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/mh.v1i1.9664

Abstract

Hukum Islam memiliki nilai-nilai plural di dalamnya. hukum Islam juga sangat sejalan dengan prinsip al-d}aru>riya>t al-khams yang universal dan merupakan prinsip seluruh umat manusia. Nilai-nilai plural dan prinsip-prinsip al-d}aru>riya>t al-khams yang termuat dalam seluruh aspek hukum Islam, yaitu: 1) hukum ibadah, di dalamya mengandung penjagaan terhadap eksitensi agama. 2) hukum publik, di dalamnya mengandung penjagaan terhadap eksistensi jiwa dan akal. 3) hukum privat, di dalamnya mengandung penjagaan terhadap eksistensi harta dan keturunan. Penegakan hukum Islam dalam masyarakat harus terus di usahakan, sehingga Islam termasuk hukumnya yang dikatakan rah}matan lil‘a>lami>n dapat terwujud. Ini merupakan tenggung jawab umat muslim dan ulama secara khusus untuk terus memperlihatkan Islam sebagai agama yang ramah, sehingga hukum Islam bisa diterima dan ditegakkan di tengah kondisi masyarakat plural.
Praktik Manajemen Zakat Perspektif Hukum Islam; Analisis Komparatif Fikih Klasik dengan Fikih Kontemporer Mayyadah Mayyadah
Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab VOLUME 1 ISSUE 1, JUNE 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/mh.v1i1.9673

Abstract

Practise of zakah management has developed and changed according to the times. Among the examples of these changes are the type of zakah that aren’t found in Prophet era, dynamic grouping of mustahik which varies from one society to society, and also amil problem in need to new terms and requirement.This paper aims to explore zakah management practise and it development from classic fikih compared to contemporary fikih perspective.
Syariat dan Perundang-undangan; Proses Kebijakan dan Konten Peraturan Daerah Keagamaan di Bulukumba Amril Maryolo AR
Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab VOLUME 1 ISSUE 1, JUNE 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/mh.v1i1.9378

Abstract

 In this section it aims to describe the context of regional policy in the frame of sharia-compliant regional regulations in Bulukumba regency. Explain the legal basis, the political process of public policy, and the content of religious regulations as a reference in analyzing the phenomena behind the implementation of religious regulations in Bulukumba. By linking this matter, it is expected to be able to see the role of the actors and institutions involved in implementing the religious regulation, whether it is in line with what is aspired to form a religious community according to the vision of the Bulukumba government or vice versa.Keywords: Religious Regulation, Policy Process, Local Regulation Content
Diskursus Makna Keadilan dalam Poligami Firmansyah Firmansyah
Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab VOLUME 1 ISSUE 1, JUNE 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/mh.v1i1.9507

Abstract

Perdebatan seputar poligami yang selama ini terjadi, telah menyita perhatian umat Islam, karena poligami dihubungkan dengan budaya Islam bahkan sunah Nabi. Bagi pihak pro poligami, argumen yang dijadikan alasan adalah bahwa poligami merupakan ibadah dan menjalankan aturan agama yang diwahyukan Allah, lebih lanjut, tidak dapat dibenarkan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah SWT. Sementara bagi pihak anti poligami, memiliki argumen bahwa, sekalipun adil menjadi syarat, namun itu sangat sulit untuk dilakukan, terlebih adil dalam membagi kasih sayang dan cinta kasih. Perbedaan penafsiran terhadap ayat poligami menyebabkan diskursus dan silang pendapat diantaranya mempersoalkan syarat mutlak yang harus dipenuhi poligami, yakni adil, yang dinukil dari surat an-Nisa’ ayat 3 dan ayat 129. Syarat adil dalam ayat tersebut menimbulkan pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan adil dalam poligami dan bagaimana keadilan dalam poligami menurut tinjauan hukum Islam. Penelitian ini utamanya menggunakan metode kepustakaan (library research) pendekatan yang digunakan normatif. Pendekatan normatif digunakan untuk memahami masalah-masalah dengan melihat dan mendasarkan pada teks al-Qur’an maupun as-Sunnah serta hasil ijtihad sebagai upaya pembenaran atau pemberian norma terhadap masalah yang didekati. Hasil penelitian ini telah menemukan beberapa hal di antaranya adalah Pertama, menunjukkan bahwa An-Nisa ayat 3 memperbolehkan praktik poligami dengan catatan suami mampu bertindak adil terhadap istri-istri nya. Kedua, Sementara An-Nisa ayat 129 tentang adil dalam rumah tangga memberikan rujukan pada keadilan yang bersifat material dan terukur, bukan keadilan bersifat imaterial dan abstrak.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue VOLUME 5 ISSUE 1, JUNE 2023 VOLUME 4 ISSUE 2, DECEMBER 2022 VOLUME 4 ISSUE 1, JUNE 2022 VOLUME 3 ISSUE 2, DECEMBER 2021 VOLUME 3 ISSUE 1, JUNE 2021 VOLUME 2 ISSUE 2, DECEMBER 2020 VOLUME 2 ISSUE 1, JUNE 2020 VOLUME 1 ISSUE 2, DECEMBER 2019 VOLUME 1 ISSUE 1, JUNE 2019