cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Abdul Syatar
Contact Email
mazahibunapmh@gmail.com
Phone
+6285340255385
Journal Mail Official
mazahibunapmh@gmail.com
Editorial Address
l. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 26856905     EISSN : 26857812     DOI : -
Core Subject : Religion,
Religion
Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab merupakan jurnal ilmiah yang mempublikasikan karya-karya tulis terkait dengan kajian perbandingan hukum, baik itu antara hukum Islam dan hukum positif, ketokohan mazhab, maupun pemikiran hukum Islam kekinian.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 66 Documents
 1   2   3   4   5 
Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Perspektif Teori Monisme dan Teori Dualisme Hasanuddin Hasim
Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab VOLUME 1 ISSUE 2, DECEMBER 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/mh.v1i2.10623

Abstract

 Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Hukum nasional di indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum eropa, hukum agama dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum eropa kontinental, khususnya dari belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan hindia belanda (Nederlandsch-Indie). Dalam memahami berlakunya hukum internasional terdapat dua teori yang cukup dikenal, yaitu monisme dan dualisme. Menurut teori monisme, hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya, hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional. Menurut teori dualisme Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah, tidak saling mempunyai hubungan superioritas atau subordinasi. Keberadaan hukum internasional menjadi control masyarakat hukum internasional dalam menjalangkan hukum nasional demi tercapainaya ketertiban dunia.
Diskursus Cadar dalam Memaknai Pandemi Covid-19; Suatu Kajian Syariat dan Fungsi Medis Adriana Mustafa; Nurul Mujahidah
Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab VOLUME 2 ISSUE 1, JUNE 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/mh.v2i1.14285

Abstract

 Since the outbreak of disease in Indonesia is Corona virus, the Indonesian government issued several policies and provisions on the procedure of living a life during the pandemic. One of the most common things to do is the implementation of a clean and healthy lifestyle as well as using masks. The emergence of policies to always use masks raises thoughts or opinions that can lead to the friction of understanding for the society, especially Muslims. The opinion is the assumption of some people who believe that the use of veil as an obligation for women of Muslimah more obedient to the recommendation of the Government is not appealed by the command of God to use the veil. Until finally the virus appears and requires that each person use a mask judged as a blow for those who do not run the order of use of the veil. However, such thinking does not have to arise and propagate in people's lives, because the use of the veil itself has a different opinion, both among modern scholars and classical scholars. Therefore, both obliging and not requiring the veil is expected to continue to carry out the recommendations and policies issued by the Government, especially the use of masks during pandemic as it is today.
Transformation of Fiqh in the Forms of Pilgrimage and Zakat Legislation Abdul Syatar; Arif Rahman
Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab VOLUME 1 ISSUE 2, DECEMBER 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/mh.v1i2.11646

Abstract

This article aims to provide an understanding of zakat and hajj legislation in Indonesia. The approach used is an analysis of the law itself. The Hajj and Zakat Law is a form of transformation of Islamic Jurisprudence in Indonesia. The latest hajj and zakat legislation are regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2019 concerning the Organization of Hajj and Umrah and the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2011 concerning Management of Zakat. It means that the government is responsible for the implementation of the pilgrimage for Muslims in Indonesia. These responsibilities include registration, determination of quotas, determination of deposits, guidance on hajj, etc. relating to the needs of pilgrims. The history of Islamic laws and regulations in Indonesia in the formation of zakat laws is a long and ironic journey. Zakat in fiqh is included not only as part of worship but also aspects of muamalah, especially the public aspect. Government policies in the field of worship provide the widest possible freedom.Keyword: Legislation; Zakat Act; Hajj Act; Zakat and Hajj.
Rekonstruksi Hukum ‘Iddah dan Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Nuzulia Febri Hidayati
Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab VOLUME 1 ISSUE 1, JUNE 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/mh.v1i1.9663

Abstract

Validitas hukum Islam yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, beberapa diantaranya masih mengundang kritik, bahkan menimbulkan kontroversi. Salah satunya ialah perkara ‘iddah dan ihdad yang diidentifikasi masih membidik perempuan dengan aturan-aturan yang sifatnya membatasi ruang gerak peremuan. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini ingin mengupas konstruksi yang ada, untuk kemudian Undang-Undang, hukum, dan norma penting untuk selalu menyesuaikan. Beberapa pertanyaan yang kemudian muncul ialah, mengapa konstruksi ‘iddah dan ihdad dalam KHI mendiskrimaniskan perempuan, bagaimana konstruksi tersebut diperbincangkan dari perspektif gender. Penilitian ini merupakan penelitian pustaka (Library research), bersifat deskriptif analitik, dengan pendekatan yuridis-normatif; sosio-historis dan gender. Dalam menganalisa data-data penelitian ini menggunakan medote deduktif dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil atau generalisasi yang bersifat umum, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang khusus dari hasil penelitian, dan mengunakan metode deskriptif. Kesimpulan penelitian yang penulis kaji, dari konstruksi ‘iddah dan ihdad dalam KHI terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi konsep tersebut. Pertama; masih adanya tarik ulur dalam memahami fiqh klasik, dimana seluruh rujukan kitab yang dipakai merumuskan KHI, kesemuanya lebih bersifat eksklusif. Kedua; bahwa sesuai Pengaturan Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Islam merupakan proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi yang cenderung dipelopori kelompok laki-laki, dan ini sedikit banyak juga akan mempengaruhi pemikiran mereka dalam menkonstruk pasal-pasal didalamnya. Menurut perspektif gender, konsepsi dalam KHI butuh solusi sebagai titik temu agar tidak terjadi benturan ide (konstruksi yang dirumuskan oleh fiqh klasik yang diadopsi menjadi pasal dalam KHI dengan kondisi riil berupa kehidupan perempuan modern di sektor publik).
Social Distancing dalam Saf Salat Berjamaah; Perbandingan Ulama dalam Mazhab Agus Nasir
Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab VOLUME 2 ISSUE 1, JUNE 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/mh.v2i1.14281

Abstract

This article outlines the views of scholars about the rules of safari in congregation while maintaining distance. The approach used is normative by trying to expose normative arguments from the view of ulama. The results show that in relation to the social distancing safty law in congregational prayers, the prayers remain valid and are allowed to do as an effort to break the chain of the spread of the corona virus. And part of our endeavors to Allah Almighty. and of course worship continues to be increased, prayer never interrupts, and our conviction persists that God will immediately raise this plague. Keywords: Social Distancing; Congregational Prayers.
Diskursus Maslahat Mursalah di Era Milenial; Tinjauan Filosofis terhadap Konsep Maslahat Imam Malik Achmad Musyahid
Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab VOLUME 1 ISSUE 2, DECEMBER 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/mh.v1i2.10625

Abstract

 Maslahat merupakan indikator kuat keberagamaan dalam Islam, maslahat dapat menjadi legalitas boleh tidaknya seorang muslim melaksanakan suatu amalan. Legalitas maslahat ini menjadi sebuah diskursus yang panjang di kalangan tokoh-tokoh pemikir hukum Islam klasik hingga kontemporer. Salah satu tokoh pemikir hukum Islam yang identik dengan maslahat adalah Imam Malik dengan konsep istislahnya (maslahat mursalah). Maslahat mursalah merupakan integrasi nilai-nilai dan tujuan syariah yang mengandung kebaikan-kebaikan bagi mukalaf akan tetapi maslahat mursalah ini harus melewati sebuah analisis filosofis sebelum diakui dan diterima kedabitannya. Maslahat is the stronge issue in the Islamic religiously, it stressed the legality of implementation of Islamic tenet. The legality of maslahat had become a long discourse between the Islamic law of their schoolars however classicly and contemporary thought. One of Islamic thought about maslahat is Imam Malik with his Istislah or maslahat mursalah. How ever, it consists of values integrated with syariah goals or maqashid syariah that contain many utulity for the mukallaf that must be understood by philosophy aproach.
Khalwat Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus Tanjung Layar Putih Makassar Irfan Irfan
Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab VOLUME 2 ISSUE 1, JUNE 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/mh.v2i1.14293

Abstract

 Artikel ini mengemukakan tentang Khalwat dalam Persfektif Hukum Islam yang mengambil sampel di Tanjung Layar Putih Makassar. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan kualitatif (Field Research) dengan cara observasi interview atau wawancara, dan dokumentasi. Adapun sumber data penelitian ini adalah Pegawai Kantor Lurah Tanjung Merdeka, Ibu Rt 01 Kelurahan Tanjung Merdeka, Ketua Rt 01 Kelurahan Tanjung Layar Putih Makassar, Pengelola Tanjung Layar Putih dan beberapa pengunjung yang datang ke Tanjung Layar Putih. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data dengan wawancara analisis data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Tanjung Layar Putih Makassar yang pada awalnya merupakan suatu tempat wisata, namun kemudian seiring berjalannya waktu berubah fungsi sebagai salah satu tempat berduaan antara lawan jenis dan adanya gubuk liar yang di sewakan lalu mengarah pada perbuatan zina atau yang biasa disebut dengan sebutan Khalwat. Dengan tempat yang jauh dari keramaian dan berada di pesisir pantai. Berdasarkan penelitian ini, diharapkan peran orang tua secara aktif untuk kemudian lebih meningkatkan kewaspadaan dan juga perhatian khusus terhadap anak dengan cara mendidik. Pendidikan merupakan salah satu alat untuk kemudian membentuk karakter generasi muda, terlebih lagi mengarahkan generasi muda pada hal-hal yang positif. Dan lebih memperhatikan tempat wisata agar di pergunakan sebagaimanya mestinya. Kata Kunci : Khalwat; Hukum Islam.
Implementasi Nilai-nilai Kewajiban Asasi Manusia; Telaah Hukum Pidana Islam Hamzah Hasan
Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab VOLUME 1 ISSUE 2, DECEMBER 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/mh.v1i2.11650

Abstract

Kewajiban asasi manusia menjadi tema yang tidak menarik dari semua kalangan, baik dari cendekiawan maupun bagi orang awam. Padahal hak asasi manusia akan terpelihara adanya ketika kewajiban asasi manusia itu ditunaikan. Hal itu menjadi penyebab dalam  hukum Islam ada kewajiban yang harus dipelihara, yaitu kewajiban yang tersimpul dalam al-daruriyya al-l khamzah, yaitu hifⱬ al-dῖn (kewajiban memelihara agama), hifⱬ al-nafs (kewajiban memelihara jiwa), hifⱬ al-‘aql (kewajiban memelihara akal), hifⱬ al-nasab (kewajiban memelihara keturunan) dan hifⱬ al-Mᾶl (kewajiban memelihara harta). Kewajiban asasi itu erat kaitannya dengan perintah dan larangan. Menaati perintah (al-amr) dan al-nahῖ) menjadi tujuan diturunkan syariat kepada orang-orang mukalaf untuk mengatur kehidupan, baik yang berhubungan dengan pribadi maupun dengan masyarakat sesuai dengan kehendak Allah utnuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.Kata Kunci: Bentuk Kewajiban asasi manusia, Hukum Pidana Islam
Al-Daruriyat al-Khams dalam Masyarakat Plural Arif Rahman
Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab VOLUME 1 ISSUE 1, JUNE 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/mh.v1i1.9664

Abstract

Hukum Islam memiliki nilai-nilai plural di dalamnya. hukum Islam juga sangat sejalan dengan prinsip al-d}aru>riya>t al-khams yang universal dan merupakan prinsip seluruh umat manusia. Nilai-nilai plural dan prinsip-prinsip al-d}aru>riya>t al-khams yang termuat dalam seluruh aspek hukum Islam, yaitu: 1) hukum ibadah, di dalamya mengandung penjagaan terhadap eksitensi agama. 2) hukum publik, di dalamnya mengandung penjagaan terhadap eksistensi jiwa dan akal. 3) hukum privat, di dalamnya mengandung penjagaan terhadap eksistensi harta dan keturunan. Penegakan hukum Islam dalam masyarakat harus terus di usahakan, sehingga Islam termasuk hukumnya yang dikatakan rah}matan lil‘a>lami>n dapat terwujud. Ini merupakan tenggung jawab umat muslim dan ulama secara khusus untuk terus memperlihatkan Islam sebagai agama yang ramah, sehingga hukum Islam bisa diterima dan ditegakkan di tengah kondisi masyarakat plural.
Problematika Pemaknaan Teks Syariat dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan Zulhasari Mustafa
Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab VOLUME 2 ISSUE 1, JUNE 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/mh.v2i1.14282

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan ruang interpretasi teks syariat di bawah otoritas ilahi, menemukan daya dukung teks syariat terhadap implementasi kemaslahatan manusia, dan menemukan kesinambungan antara konsep kemaslahatan, teks syariat, dan realitas kemaslahatan manusia. Penelitian dijalankan melalui library research, metode penelitian kualitatif, dan pendekatan doktriner. Data-data kualitatif dihimpun dari literatur-literatur yang membahas teks syariat dan kemaslahatan. Data diolah dan dianalisis mulai dari tahap identifikasi sampai tahap penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teks syariat meliputi aspek transenden dan historis. Otoritas ilahi dalam teks syariat tidak mengabaikan dimensi kemanusiaan. Kehadiran rasulullah saw. sebagai raḥmatan lil ‘ālamīn tertuang dalam teks syariat. Aspek kerahmatan terwujud apabila kemaslahatan terealisasi dan kemudaratan dihilangkan. Kemaslahatan manusia selalu jadi pertimbangan dalam setiap legislasi hukum dari teks syariat. Dengan demikian, pemaknaan terhadap teks syariat tidak dapat mengabaikan aspek kemaslahatan manusia. Penentuan maslahat kemanusiaan tidak dapat pula secara sewenang-wenang dilakukan sehingga spirit teks syariat diabaikan. Ruang dialogis harus selalu terbuka antara dinamika maslahat kemanusiaan dengan makna-makna yang diraih dari teks syariat.Kata kunci: Teks Syariat; Tujuan Syariat, Kemaslahatan; Otoritas Ilahi; Hak Hamba . AbstractThe research aimed to describe the interpretation space of Shari'a texts under divine authority, to find support of Shari'a texts on the implementation of human benefit, and to find continuity between the concepts of benefit, Shari'a texts, and the reality of human benefit. Research was carried out through library research, qualitative research methods, and doctrinal approaches. Qualitative data collected from the literature that discussed the text of the Shari'a and benefit. Data was processed and analyzed starting from the identification stage until the conclusion stage. The results showed that the Shari'a text covers transcendent and historical aspects. The divine authority in the Shari'a text does not neglect the human dimension. The presence of rasulullah saw., as raḥmatan lil ‘ālamīn is contained in the Shari'a text. The grace aspect is realized when the benefit is realized and the harm is removed. The benefit of humans is always a consideration in every legal legislation of the Shari'a text. Thus, the meaning of the Shari'a text cannot ignore the aspect of human benefit. The determination of the benefits of humanity cannot also be arbitrarily carried out so that the spirit of the Shari'a text is ignored. Dialogue space must always be open between the dynamics of the benefit of humanity and the meanings achieved from the Shari'a text.Key words: Teks Syariat, Tujuan Syariat, Kemaslahatn, Otoritas Ilahi, Hak Hamba 

Page 1 of 7 | Total Record : 66

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue VOLUME 5 ISSUE 1, JUNE 2023 VOLUME 4 ISSUE 2, DECEMBER 2022 VOLUME 4 ISSUE 1, JUNE 2022 VOLUME 3 ISSUE 2, DECEMBER 2021 VOLUME 3 ISSUE 1, JUNE 2021 VOLUME 2 ISSUE 2, DECEMBER 2020 VOLUME 2 ISSUE 1, JUNE 2020 VOLUME 1 ISSUE 2, DECEMBER 2019 VOLUME 1 ISSUE 1, JUNE 2019