cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zainal Azwar
Contact Email
al-ahkam@uinib.ac.id
Phone
+6282172124966
Journal Mail Official
al-ahkam@uinib.ac.id
Editorial Address
Jalan Jenderal Sudirman No.15, Padang Pasir, Padang Barat. Kota Padang, Sumatera Barat
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal AL-AHKAM
Published by Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
ISSN : 20868243     EISSN : 27226549     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus kajian jurnal ini berkaitan dengan kajian hukum Islam dengan segala aspek yang berkaitan dengannya. Jurnal ini menampung semua bentuk artikel ilmiah yang berkaitan dengan kajian hukum Islam yang mencakup artikel penelitian, baik normatif-doktrinal dan empiris, dalam disiplin hukum Islam yang meliputi: Yurisprudensi Islam (Fiqh), Teori Hukum Islam (Usul al-Fiqh), Hukum di Dunia Muslim Modern (Legislasi / Kodifikasi, Statuta, Peraturan, Profesi Hukum, dan Lembaga), dan Hukum Komparatif, Hukum & Agama, atau Hukum & Masyarakat yang bersinggungan dengan Hukum Islam.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 13, No 1 (2022)" : 10 Documents clear
ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Mohd Syahrial; Asasriwarni Asasriwarni; elfia Elfia
Jurnal AL-AHKAM Vol 13, No 1 (2022)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v1i1.4424

Abstract

Studi ini menyorot jumlah bagian warisan untuk anak perempuan lebih besar dari bagian warisan untuk anak anak laki-laki berdasarkan beberapa kasus yang ada di Kecamatan Tanah Cogok. Pembagian warisan terhadap anak perempuan ini dilaksanakan melalui cara ishlah. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam tesis ini adalah: (1) Untuk mengetahui alasan, cara, pendapat para ulama serta tokoh adat dan perspektif hukum Islam terhadap Pembagian warisan hanya untuk anak perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembagian warisan terhadap anak perempuan di Kecamatan Tanah Cogok adalah: (1) Alasan perempuan mendapatkan bagian warisan lebih banyak dari laki-laki adalah: tingkat kesulitan dalam menjaga serta mengurus kedua orang tua semasa masih hidup, sedangkan laki-laki sibuk dengan pekerjaannya sendiri. (2) cara pembagian warisan adalah: Warisan dibagikan setelah pewaris meninggal dunia serta setelah dilunasi semua hutang-hutangnya. (3) Pendapat toko adat dan ulama adalah dengan cara ishlah, dalam pembagian tersebut mereka tidak menemukan perseteruan antara ahli waris karena telah saling ridha. Kelompok toko ulama dan toko adat tidak setuju dengan alasan bahwa cara tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. (4) praktek pelaksanaan pembagian warisan terhadap perempuan di Kecamatan Tanah Cogok secara teori tidak sejalan dengan hukum kewarisan Islam karena telah bertentangan dengan beberapa prinsip asas ijbari.
DINAMIKA KHULUK PERSPEKTIF FIQH DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA Jurna Petri Roszi; Hamda Sulfinadia; Eli Suryani; Elkhairati Elkhairati; Zidni ‘Ilman Nafi’an
Jurnal AL-AHKAM Vol 13, No 1 (2022)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v13i1.4438

Abstract

This paper discusses the dynamics of khuluk according to fiqh and its implementation in the Religious Courts. Khuluk according to fiqh is a divorce pronounced by a husband with an agreement to pay / iwadh from his wife to her husband due to fears that the wife is unable to carry out the laws of Allah SWT. These concerns can be in the form of the wife not being able to love her husband or the inability of the wife to carry out her obligations as a wife. Meanwhile, khuluk in the Religious Courts is a divorce lawsuit filed by the wife or her legal representative because the husband violates Article 116 of the Compilation of Islamic Law as the reason for the divorce or the husband fulfills the shigat talik talak. This research is a normative-empirical legal research, namely research conducted by examining written regulations and their aspects. This research uses a legislative approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The results of this study explain that the divorce lawsuit contained in fiqh, the Compilation of Islamic Law is different from the review of divorce claims with the Marriage Law and PP 9/1975.
KEWARISAN SAUDARA YANG AYAH MASIH HIDUP (Studi Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Bukittinggi) Renda Adianda; Ikhwan Ikhwan
Jurnal AL-AHKAM Vol 13, No 1 (2022)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v13i1.4437

Abstract

Terdapat dua penetapan di Pengadilan Agama Bukittinggi tentang kewarisan saudara bersama ayah. Penetapan tersebut melahirkan dua buah putusan yang berbeda dan salah satunya bertentangan dengan hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim memasukkan saudara sebagai ahli waris ketika ayah masih hidup, dan mengetahui pertimbangan hakim tidak memasukkan saudara sebagai ahli waris ketika ayah masih hidup, serta mengetahui alasan berbedanya hakim dalam menetapkan dua putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian adalah; (1) pertimbangan hakim memasukan saudara sebagai ahli waris ketika ayah masih hidup adalah Pasal 173 dan Pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (2) pertimbangan hakim tidak memasukan saudara sebagai ahli waris ketika ayah masih hidup adalah Pasal 173 dan pasal 174 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan edisi revisi tahun 2013 halaman 163 (3) keputusan hakim yang menetapkan saudara sebagai ahli waris ketika ayah masih hidup bertentangan dengan pendapat jumhur ulama dan hukum Islam, sedangkan keputusan hakim tidak menetapkan saudara sebagai ahli waris karena ayah masih hidup sesuai dengan pendapat jumhur ulama dan hukum Islam, dan penulis sependapat dengan putusan hakim yang tidak menetapkan saudara sebagai ahli waris ketika ayah masih hidup.
ANCAMAN DAMPAK PEMBERLAKUAN PPKM TERHADAP PEREKONOMIAN DAN PERKEMBANGAN UMKM KOTA PADANG Zulhijatur Rahmi; Rozalinda Rozalinda; Ahmad Wira
Jurnal AL-AHKAM Vol 13, No 1 (2022)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v1i1.4396

Abstract

Peningkatan kasus positif Covid-19 baru-baru ini mengharuskan pemerintah untuk membuat kebijakan lebih ketat lagi terkait kegiatan masyarakat yang akan menimbulkan kerumunan dan banyak orang. Kebijakan tersebut dikenal dengan istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sebelum adanya kebijakan dengan menggunakan istilah PPKM, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga telah diterapkan pada awal tahun 2020 lalu, akan tetapi kebijakan tersebut dianggap kurang efektif sehingga lahirlah kebijakan yang mengatur tentang PPKM yaitu berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri. Pada tahun lalu sejak diberlakukannya PSBB mobilitas menjadi terhenti kegiatan perekonomian melemah yang mengakibatkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan semakin banyak. Kota Padang merupakan 15 dari Kota yang termasuk kedalam daftar PPKM Darurat, perekonomian Kota Padang pada masa transisi mulai berangsur membaik begitu juga dengan perkembangan UMKM, namun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai diberlakukan lagi. Rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah bagaiamana dampak PPKM terhadap perekonomian dan perkembangan UMKM di kota padang sebelum diberlakukannya PPKM Darurat?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka dan menggunakan pendekatan regulasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan dampak PPKM Darurat bagi perekonomian dan Perkembangan UMKM di Kota Padang akan berdampak buruk yang mengakibatkan angka kemiskinan semakin tinggi.
WAKALAH WALI NIKAH (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir) Masna Yunita; Intan Sahera
Jurnal AL-AHKAM Vol 13, No 1 (2022)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v1i1.4428

Abstract

Apabila ada calon pengantin akan melangsungkan perkawinan maka terlebih dahulu dia menyampaikan kehendak tersebut ke kantor KUA setempat dengan melengkapi syarat-syaratnya. Setelah itu pejabat KUA akan memeriksa kelengkapan serta memeriksa apakah ada halangan perkawinan bagi pasangan tersebut. Apabila ada yang kurang lengkap maka pihak KUA akan menyempaikan kekurangan tersebut. salah satu yang diperiksa adalah tentang wali nasabnya. Apabila wali nasabnya ada maka yang akan menikahkannya adalah wali nasab sesuai dengan urutannya. Di KUA Ranah Pesisir terdapat pasangan yang wali nasabnya ada hadir di tempat perkawinan tersebut, tetapi wali nikahnya diwakilkan. Maka di sini diteliti tentang kenapa wali nikah diwakilkan sedangkan wali nasabnya hadir di acara tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa yang melatarbelakangi wakalah wali nikah adalah karena wali nasabnya termasuk wali nasab yang adhal, tetapi karena proses wali adhal harus dengan penetapan pengadilan, maka dilakukan wakalah wali nikah.
MENEMUKAN MAQASHID AL-SYARI'AH: AL-SABR WA AL-TAQSIM, THARD DAN TANQIH AL-MANATH Nailul Rahmi
Jurnal AL-AHKAM Vol 13, No 1 (2022)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v1i1.4395

Abstract

Maqashid al-syariah adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Namun Allah tidak menjelaskannya secara tegas apa saja yang menjadi tujuan dari pensyari'atan syariahNya. Allah hanya menjelaskan sebab-sebab, atau syara-syarat, atau keadaan-keadaan atau sifat-sifat yang mendorong atau hendak dicapai pembuat Syari’at suatu hukum. Oleh karena itu para ulama berijtihad untuk memahami dan mencari tujuan-tujuan dan alasan-alasan pensyari'atan hukum. Untuk memahami dan mencari tujuan-tujuan hukum ini dilakukan oleh para ulama dengan memahami dan mencari “illat hukum dan memahami apa kemaslahatan yang ditimbulkan oleh hukum-hukum tersebut, yang dikenal dengan istilah ta'lil al-hukm. Untuk melakukan ta'lil al-hukm para ulama menempuh beberapa cara yang dikenal dengan istilah masalik al-'illah, diantaranya adalah dengan al-sabr wa al-taqsim, al-thard dan tangih al-manath. Penggunaan cara masalik al-'illah untuk menentukan magashid al-ahkam, adalah karena dengan menemukan “illat suatu hukum, maka akan diketahui apa alasan dan tujuan ditetapkannya suatu ketetapan hukum. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan antara alasan-alasan pensyariatan hukum dengan tujuan kemaslahatan yang akan dicapai oleh manusia, baik dalam bentuk pengambilan manfa'at ataupun menghindari kemufsadatan.
KEENGGANAN IBU MEMBERIKAN AIR SUSU IBU (ASI) KEPADA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Ezi Ainur Fauziah; Firdaus Firdaus; Azhariah Khalida
Jurnal AL-AHKAM Vol 13, No 1 (2022)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v1i1.4426

Abstract

This research was motivated by the fact that breast milk is the most important and best nutrition for babies from birth, but what happened in Tanjung Senang District was different. there are mothers who are reluctant to give breast milk to their children for various reasons, both acceptable and unacceptable reasons. The formulation of the problem in this study is how the views of Islamic law on the reluctance of a mother to give breast milk (ASI) to children in Tanjung Senang District, Lampung. This type of research is a field research using a descriptive qualitative approach. The approach in this study was intended to identify and describe the reluctance and implementation of breastfeeding by mothers in Tanjung Senang District, Lampung. The technique of collecting data in this research is by interviewing mothers, health workers and religious leaders. Based on the research conducted, it can be concluded that some mothers are reluctant to give breast milk to their children. The reluctance of mothers that occurred in Tanjung Senang District not to breastfeed for various reasons. There is a lack of knowledge, work, breastfeeding is the same as formula milk, lifestyle, breast milk doesn't come out, cannot get support from family and some people's habit of replacing breast milk with other drinks and foods. According to Islamic law, breastfeeding is mandub or recommended. The law of mandub can become mandatory if it harms the soul or the growth of the baby. On this basis, the mother does not give breast milk without a clear reason and contrary to the Shari'a that the mother is seen as lacking in carrying out her religion and obligations because it will make the baby's growth unfulfilled.
INDICATORS OF BUSINESS ZAKAT AMONGST SMALL BUSINESS: CONCEPT AND CONTEMPORARY NEEDS Safruddin Halimiy Kamaluddin; Uba Rezeki Harahap; M. Wildan Ali Japar Nasution
Jurnal AL-AHKAM Vol 13, No 1 (2022)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v13i1.4441

Abstract

This paper describes the continuing Zakat and its benefits in contemporary times. People give Zakat as Allah's right to those who are entitled to receive, among others, the poor, according to the provisions of the Islamic religion. Zakat is an Amaliyah practice that has a significant effect on poverty alleviation. The author conducted a literature study and descriptive analysis approach to get Zakat with terms and conditions to create social justice and balance in growing Muslim communities and Muslims' economies. Developing productive Zakat with Islamic law calculations will revive the ummah economy and significantly help the economic growth rate. Islam supports the rotation of the economy of the ummah. In Islam, it is recommended that the assets continue to rotate so as not to be eaten up by Zakat; the greater the amount of productive Zakat, the smaller the percentage to be paid is like Zakat on livestock. Not only that, the flexibility of Islamic law can be an option for economic development by the situation and conditions at hand. Because the madhab's opinion is incorrect, every ijtihad is Zani (relative to its truth). Therefore, Zakat can be used along with the rules according to the situation and conditions. It is hoped that the turnover of zakat assets in productive inflammation can increase the Nisab of Zakat, which interacts with the community's economic growth. This productive Zakat will support the family's food security, providing capital to increase agricultural output in food production centers.
PROBLEMS IN THE IMPLEMENTATION OF ISLAMIC LAW IN THE CONTEMPORARY ERA Meirison Meirison; Darni Yusna
Jurnal AL-AHKAM Vol 13, No 1 (2022)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v1i1.4425

Abstract

One of the biggest obstacles to applying Islam as a social system in the modern secular state is the dilemma of codifying the provisions of Islamic Sharia within the mold of the Western legal system. Methods of preparing and promulgating those laws. Islamic Sharia, in its essence, is spiritual and devotional, and its material legislation tends to organize society so that it is possible to establish the orders of religion, achieve its purposes for people, and reform their conditions in this world and the Hereafter. Therefore, Sharia does not know boundaries, geographical boundaries, and the boundaries between this world and the Hereafter. And because the purposes of Western legislation are, in essence, purely materialistic, it seeks to achieve immediate material benefit to society. It does not concern itself with the condition of people in the Hereafter. The invocation of the concept of the Hereafter is a limit. The same when discussing Western legislation may cause ridicule and belittling among its supporters; Therefore, the hegemony of Western legislation with its vocabulary over Islam would result in a significant dilemma. The imams who are followed and accepted by a group of people, or the scholars whom others trust and obey, are human beings who make mistakes and are right. Their rulings are necessarily and inevitably affected by the level of knowledge, intelligence, integrity, whim, error, ignorance, and bias. When applying these rulings, they naturally need authority compelling political and capable of executing and implementing the provisions. And this authority is gained power by predominance and control, or the people elect it. Thus, whoever decides legitimacy is either a dominant political-military authority or an elected politician protected by a social contract upon which all or most of the citizens agree!
ROOTING FIQH IN MODERN IJTIHAD: ADAPTING FIQH TO COMMUNITY NEEDS Muhammad Ridho
Jurnal AL-AHKAM Vol 13, No 1 (2022)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v13i1.4439

Abstract

In the face of the changing position of Sharia in the modern state, the contemporary jurist found himself facing the task of covering huge developments with jurisprudential rulings. He devised a jurisprudential mechanism called "rooting," which allowed him to practice ijtihad and cross between the previously restricted sects. To prove the validity of Sharia for modern times and its compatibility with the time requirements, through which he hopes to restore Sharia to its ancient position. This research explains this new jurisprudential mechanism and the jurisprudential practice. It was carried out through examples of political and economic fields; the areas most affected by the new transformations are clear and influential in daily life. These examples reveal the nature of this jurisprudential practice that led to the logic governing the breaking of the Islamic jurisprudence and its adaptation to the age requirements. Although it represents a current between other jurisprudential currents, this practice reveals the predicament of the jurist in the modern world and the complex dilemma he faces. If he met the age requirements and legislated them by breaking the rules and logic of jurisprudence, he strengthened the weakness of the Sharia in influencing public life. If he stood in the face of these requirements, he maintained the isolation of Sharia. In both cases, the jurist consolidates the position of Sharia imposed by the modern state outside the influence of public life.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2023) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019)