cover
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif.rahman@uinbanten.ac.id
Phone
+6285959009695
Journal Mail Official
htn@uinbanten.ac.id
Editorial Address
Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang
Location
Kota serang,
Banten
INDONESIA
Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik
ISSN : 20869649     EISSN : 27153614     DOI : http://dx.doi.org/10.37035/alqisthas
Al-Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik is a journal of law and politic with various aspects that consist of articles of researches and academic thoughts. It is a medium of academic publication and communication for experts and researchers who concerned with law and politic in the various perspective, which specified as follows: Constitutional Law Administrative Law Islamic Law Politic of Law Public Administration International Relations Other law and politic issues.
Articles 103 Documents
Penegakan Hukum Pidana Dalam Kredit Macet Yang Diakibatkan Oleh Keputusan Pemberian Kredit Yang Mengabaikan Prinsip Kehati-Hatian David Nugraha Saputra
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol. 12 No. 2 (2021): Juli-Desember
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai pemberian kredit oleh Bank dan bagaimana pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan kredit macet yang diakibatkan oleh keputusan pemberian kredit yang mengabaikan prinsip kehati-hatian. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, maka dapat disimpulkan : 1. Hal-hal tentang pemberian kredit oleh bank diatur di dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang terdapat di dalam pasal 2, 4, 8, 29 ayat dua 2) dan tiga (3), serta pasal 49 ayat dua (2) yang mana semuanya menekankan prinsip kehati-hatian di dalam menjalankan kegiatan usaha Bank terutama di dalam hal pemberian kredit. 2.Hal-hal tentang pertanggungjawaban pidana terhadap kredit macet diatur dalam pasal 49 ayat satu (1 ) a-c, dan ayat dua (2) a-b Undang-Undang No.7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
Relations between Islamic Fiqh and Politics in Indonesia Muhammad Asrul Maulana
Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik Vol. 14 No. 1 (2023): Januari-Juni 2023
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v14i1.8339

Abstract

Islamic Jurisprudence is a system of laws and principles that govern human life in the Islamic religion. In Indonesia, Islamic Fiqh has long been involved in the political arena, especially in law making and political decision making. This article aims to explore the relationship between Islamic Jurisprudence and politics in Indonesia, and its implications for political decision-making in the country. The method used in this research is literature study and literature review. The results of the research show that Islamic Fiqh has long been involved in the political arena in Indonesia, both in making laws and in making political decisions. However, the relationship between Islamic Jurisprudence and politics in Indonesia is not always harmonious. especially in the context of differences of opinion between various groups or schools of thought in Islam. This study provides important implications for political decision-making in Indonesia, particularly in efforts to harmonize the principles of Islamic Jurisprudence with democratic norms and principles.
KONSOLIDASI NASIONAL PADA REZIM POLITIK DEMOKRASI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM abdul ghofur
Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik Vol. 14 No. 1 (2023): Januari-Juni 2023
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v14i1.8776

Abstract

Konsolidasi nasional dalam suatu rezim politik merupakan tema diskursus kajian ilmu politik dalam frame hukum tata negara yang muncul sejak pasca Perang Dunia II dan hingga kini tema ini semakin diminati. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: pertama, bagaimana bentuk konsolidasi nasional dalam rezim politik demokrasi di Indonesia? Kedua, bagaimana tinjauan politik hukum terhadap bentuk konsolidasi nasional dalam rezim politik demokrasi di Indonesia?, Adapun Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif yang digagas oleh Hans Keman, metode komparatif adalah tentang mengamati dan membandingkan informasi yang dipilih dengan cermat (melintasi ruang atau waktu, atau keduanya) di dasar dari hubungan yang bermakna. Dan tujuan penelitian ini, yaitu: pertama, mendeskripsikan bentuk konsolidasi nasional dalam rezim politik demokrasi di Indonesia; dan kedua, mendeskripsikan tinjauan politik hukum terhadap konsolidasi nasional pada rezim politik demokrasi di Indonesia.

Page 11 of 11 | Total Record : 103