cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haris Kusumawardana
Contact Email
kusumawardanaharis@gmail.com
Phone
+6283899800775
Journal Mail Official
cakrawala.unwiku@gmail.com
Editorial Address
Beji-Karangsalam Street, No. 25, Karangsalam Kidul, Kedung Banteng, Banyumas, Central Java, Indonesia 53152
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Cakrawala Hukum : Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma
Published by Universitas Wijayakusuma Purwokerto
ISSN : 14112191     EISSN : 27230856     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Cakrawala Hukum presents journals / scientific papers / research results on legal issues written by lecturers or students from the Faculty of Law, Wijayakusuma University or from outside the Faculty of Law, Wijayakusuma University.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 25, No 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM" : 6 Documents clear
Pemberian Sanksi Terhadap Tentara Bayaran (Mercenary) yang Ikut Serta dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional Aniek Periani; Iskatrinah Iskatrinah
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 25, No 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v25i1.223

Abstract

Mercenaries or Mercenaries, are often also referred to by the general public as the term "soldier of fortune". Initially, the need for mercenaries arose because of the difficulty in forming or owning a large and formidable armed force, and at a high cost. The motivation for someone to become a mercenary is generally because of money not because of loyalty to the country or kingdom that recruits and pays for it. They don't care whether the war they are waging is a just war or not. The research method used is normative legal research method. Data is obtained through document or library studies which are carried out by examining library materials such as books, magazines, papers, journals, articles, newspapers and internet sites related to the object being written. The legal status of mercenaries in armed conflict is legally recognized in accordance with the 1949 Geneva Convention and confirmed in Additional Protocol 1 of 1977 Article 47 paragraph (1) that: "A mercenary is not entitled to the status of a combatant or prisoner of war". If a mercenary is caught by the enemy, then the mercenary still has the right to be treated fairly according to the law in force in the country where the mercenary is detained. Law enforcement against mercenaries who commit violations of the law is adjusted to what they are doing, whether it is a war crime or is included in a criminal act that occurred during a war. Keyword: Sanctions, Mercenaries, International Humanitarian Law Abstrak. Tentara bayaran atau Mercenaries, sering juga disebut oleh masyarakat umum sebagai istilah “soldrier of fortune”. Pada awalnya kebutuhan tentara bayaran ini timbul karena adanya kesulitan untuk membentuk atau memiliki suatu angkatan angkatan bersenjata yang besar dan tangguh, dan dengan biaya yang tinggi. Motivasi seseorang menjadi tentara bayaran umumnya adalah karena uang bukan karena kesetiaan pada negara atau kerajaan yang merekrut dan membayarnya. Mereka tidak memperdulikan apakah perang yang mereka lakukan itu perang yang adil atau tidak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Data diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti buku, majalah, makalah-makalah, jurnal, artikel-arikel, surat kabar serta situs-situs internet yang berkaitan dengan objek yang ditulis. Status hukum tentara bayaran dalam sengketa bersenjata diakui secara sah keberadaannya sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949 dan dipertegas dalam Protokol Tambahan 1 Tahun 1977 Pasal 47 ayat (1) bahwa: “Seorang tentara bayaran tidak berhak atas status kombatan atau tawanan perang”. Jika seorang tentara bayaran ditangkap oleh pihak musuh maka tentara bayaran tetap memiliki hak untuk diberlakukan secara adil sesuai hukum yang berlaku dinegara penahan tentara bayaran tersebut. Penegakan hukum terhadap tentara bayaran yang melakukan pelanggaran hukum disesuaikan dengan apa yang dilakukannya, apakah termasuk kejahatan perang atau termasuk kedalam tindakan kriminal yang terjadi dalam perang. Kata Kunci: Sanksi, Tentara Bayaran, Hukum Humaniter Internasional
Sengketa Lingkungan Hidup (Analisis Kasus Pencemaran Limbah Industri PT. Marimas di Semarang Terhadap Sumber Air Warga Teguh Anindito; Wahyu Hariadi; Haris Kusumawardana
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 25, No 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v25i1.224

Abstract

Water pollution is the entry or inclusion of organisms, substances, energy and other components into the environment by human activities that exceed the established environmental quality standards. Disposal of remaining business activities in the form of waste by PT. Marimas going to the river is a form of environmental pollution, incidents of sewage pipes leading to leaking waters, causing the residents' springs around the factory to be polluted and unable to be utilized. Therefore, legal firmness is needed against perpetrators of pollution aimed at creating justice, benefits and legal certainty. Law on Environmental Management and Protection No. 32 of 2009 (hereinafter referred to as UUPPIH), as a functional law, divides environmental enforcement into three types: administrative, civil and criminal. Keyword: PT Marimas, water pollution, industrial waste Abstrak. Pencemaran air merupakan masuknya atau dimasukkannya organisme, zat, energi, dan komponen Iain ke Iingkungan hidup oIeh kegiatan manusia yang meIampaui baku mutu Iingkungan yang ditetapkan”. Pembuangan sisa kegiatan usaha berupa Iimbah oIeh PT. Marimas ke sungai adaIah bentuk pencemaran Iingkungan, insiden saIuran pipa Iimbah yang menuju ke perairan bocor sehingga menyebabkan sumber mata air warga di sekitar pabrik tercemar dan tidak bisa dimanfaatkan. OIeh karenanya, diperIukan ketegasan hukum terhadap peIaku pencemaran bertujuan untuk menciptakan keadiIan, kemanfaatan dan kepastian hukum.Undang-Undang PengeIoIaan dan PerIindungan Iingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 (seIanjutnya disebut UUPPIH), sebagai peraturan perundang-undangan fungsionaI, membagi penegakan Iingkungan hidup menjadi tiga jenis: administratif, perdata dan pidana. Kata Kunci: PT Marimas, pencemaran air, Iimbah industri
Perlindungan Hukum Atas Harta Perkawinan Melalui Akta Perjanjian Kawin Suryati Suryati; Arif Awaludin; Bing Waluyo
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 25, No 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v25i1.225

Abstract

The purpose of this study was to determine the legal protection of marital assets in the marriage agreement. This research is motivated by the fact that marriages carried out based on Law Number 1 of 1974 which has been revised by Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, basically there is a mixture of assets in marriage, however it is possible for the parties to make deviations regarding the management of assets during marriage carried out by making a marriage agreement. The writing of this law uses a normative juridical approach using secondary data. Data collection techniques are carried out by means of library research. The data is then analyzed qualitatively. The results of the study show that the existence of a marriage agreement will provide legal protection for marital assets for husband and wife. Keyword: Legal Protection, Property, Marriage, Marriage Agreement Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum atas harta perkawinan dalam perjanjian kawin. Penelitian ini dilator belakangi bahwa perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun1974 yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pada dasarnya berlaku percampuran harta didalam perkawinan, namun demikian dimungkinkan para pihak untuk melakukan penyimpangan mengenai pengelolaan harta saat perkawinan dilangsungkan dengan membuat perjanjian perkawinan. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara study kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa dengan adanya perjanjian kawin akan memberikan perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan bagi suami isteri. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Harta, Perkawinan, Perjanjian Kawin
Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa Bagi Relawan Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Ferryani Krisnawati; Eti Mul Erowati; Prosawita Ririh Kusumasari
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 25, No 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v25i1.226

Abstract

The purpose of this research were to determine the settlement claim for volunteers of Indonesian Red Cross (PMI) in Purbaingga district at PT Asuransi Umum Bumiputera in purwokerto branch office in term of article 31 section 3, 4 and 5 of the constitution number 40 of 2014 concerning about Insurance. To achieve these objectives the author uses juridical empirical approach; specification of this research is descriptive; method of presensing data I form of descriptions systematically arranged. Conclusion PT Asuransi Umum Bumiputera in purwokerto branch office in order to settle a claim for volunteers of Indonesian Red Cross (PMI) IN Purbalingga district based on article 31 section 3, 4 and 5 of the constitution number 40 of 2014 concerning about Insurance and also applicable regulation. In case of a dispute between the guarantor and the insured then conducted deliberations in advance. If it doesn’t reach an agreement, it will be conducted outside the court through BMAI (Indonesian mediation and Arbitration Insurance Agency) and LAPS (Alternative Dispute Resolution Institution) or through the court. Keyword: Policy, Life Insurance, Humanitarian Volunteers Abstrak. Abstrak tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui penyelesaian klaim yang terjadi di PT Asuransi Umum Bumiputera Muda Cabang Purwokerto ditinjau dari Pasal 31 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris; spesifikasi penelitian adalah bersifat deskriptif ; metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang disusun secara sistematis. Kesimpulan ; PT Asuransi Umum Bumiputera Muda Cabang Purwokerto dalam melakukan penyelesain klaim bagi relawan PMI Kabupaten Purbalingga mendasarkan pada Pasar 31 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan ketentuan yang berlaku. Jika terjadi perselisihan antara penanggung dengan tertanggung dilakukan musyawarah terlebih dahulu, jika tidak mencapai kesepakatan dilakukan di luar pengadilan melalui BMAI (Badan Mediasi dan arbritase Asuransi Indonesia) dan LAPS (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa) atau melalui pengadilan. Kata Kunci: Polis, Asuransi Jiwa, Relawan Kemanusiaan
Konflik Perbatasan Indonesia Dengan Vietnam Di Perairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia Doni Adi Supriyo; Rusito Rusito
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 25, No 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v25i1.222

Abstract

The maritime border between Indonesia and Vietnam is a maritime border located in the South China Sea. Until now there are several problems that have occurred, especially in the exclusive economic zone between Indonesia and Vietnam, which have not been completely resolved. The exclusive economic zone is an area outside and adjoining the territorial sea which is subject to the special legal regime of the international law of the sea. Based on the principles of international peace and security, there have been several efforts shown to create good relations between countries in resolving disputes that occur. The principle referred to in resolving international disputes is to provide a way for the parties to the dispute to resolve their disputes based on international law. There are two ways of settlement known in international law, namely by peace and by war. Dispute resolution procedures for countries that are interconnected with maritime areas between countries can be seen in Article 287 UNCLOS 1982 which regulates alternatives and dispute resolution procedures. This research is normative research that examines sources related to the issues discussed. The results of this study conclude that in resolving disputes that occur between Indonesia and Vietnam regarding maritime borders in the waters of the Exclusive Economic Zone, various alternative dispute resolution methods can be resolved as described in the 1982 UNCLOS framework, namely, a) Peaceful dispute resolution, b) Dispute resolution with mandatory procedures. Each country is given the freedom to choose an alternative that will be used in resolving the dispute at hand what is desired by both parties, both through non-litigation and non-litigation channels as stipulated in Article 280 UNCLOS 1982. Keyword: Conflicts, International Disputes, Exclusive Economic Zones Abstrak. Perbatasan laut antara Indonesia dan Vietnam merupakan perbatasan maritim yang terletak di Laut Cina Selatan. Hingga saat ini terdapat beberapa permasalahan yang terjadi khususnya di zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dengan Vietnam yang masih belum diselesaikan secara tuntas. Zona ekonomi eksklusif merupakan suatu daerah diluar dan berdampingan dengan laut territorial yang tunduk pada rezim hukum khusus hukum laut internasional. Berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan internasional, ada beberapa upaya-upaya yang ditunjukan untuk menciptakan hubungan yang baik antarnegara dalam penyelesaian sengketa yang terjadi. Prinsip yang dimaksud dalam menyelesaikan sengketa internasional adalah memberikan cara kepada para pihak yang untuk bersengketa dapat menyelesaiakan sengketanya berdasarkan hukum internasional. Ada dua cara penyelesaian yang dikenal dalam hukum internasioanal, yaitu secara damai dan secara perang. Prosedur penyelesaian sengketa bagi negara yang saling berhubungan dengan wilayah kelautan antarnegara dapat dilihat pada Pasal 287 UNCLOS 1982 yang mengatur tentang alternatif dan prosedur penyelesaian sengketa. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang meneliti sumber-sumber terkait dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara Indonesia dan Vietnam mengenai perbatasan laut diperairan Zona Ekonomi Eksklusif dapat diselesaikan dengan berbagai macam alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana yang dijelaskan dalam kerangka UNCLOS 1982 yaitu, a) Penyelesaian sengketa secara damai, b) Penyelesaian sengketa dengan prosedur wajib. Setiap Negara diberikan kebebasan untuk memilih alternative yang akan digunakan dalam menyelesaiakan sengketa yang sedang dihadapiapa yang diinginkan oleh kedua belah pihak, baik menempuh jalur maupun jalur non litigasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 280 UNCLOS 1982. Kata Kunci: Konflik, Sengketa Internasional, Zona Ekonomi Ekslklusif
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG TANPA JAMINAN Ade Muhammad Syamkirana Putra; Muhamad Syamsudin
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 25, No 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v25i1.237

Abstract

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dan bertujuan untuk mendeskripsikan akibat hukum bagi anak yang lahir diluar perkawinan tercatat atau sah. Kemudian berdampak pada status anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pergaulan bebas antara muda-mudi yang banyak terjadi sekarang ini, seringkali membawa kepada hal-hal yang negatif yang tidak dikehendaki, seperti hubungan seks diluar nikah dan hamil diluar nikah. Sehingga berdampak pada status anak yang lahir diluar perkawinan yang sah atau tercatat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status dan akibat hukum anak yang lahir diluar perkawinan yang sah atau tercatat baik sebelum maupun sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU.-VIII/2010. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Undang-undang belum memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak yang lahir tanpa status perkawinan. (2) Dukungan budaya hukum masyarakat dalam mengimplikasikan hak-hak anak yang lahir tanpa status perkawinan tercatat rupanya berbenturan dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai keadilan yang dianut dalam masyarakat.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 25, No 2 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol 25, No 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol 24, No 2 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol 24, No 1 (2022): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 23, No 2 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum Vol 23, No 1 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum Vol 22, No 2 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum Vol 22, No 1 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum Vol 21, No 2 (2019): Majalah Imiah Cakrawala Hukum Vol 21, No 1 (2019): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 20, No 1 (2018): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 19, No 2 (2017): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 19, No 1 (2017): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 18, No 45 (2016): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 18, No 44 (2016): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 17, No 43 (2015): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum More Issue