REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum
Jurnal Reusam merupakan jurnal dibawah fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang pertama kali diterbitkan dalam edisi cetak pada bulan Mei 2013. Jurnal Reusam berisi tulisan atau artikel ilmiah ilmu hukum berupa telaah konseptual, analisis kasus, kajian undang-undang, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan ilmu hukum.
Articles
14 Documents
Search results for
, issue
"Vol 8, No 1 (2020): Mei"
:
14 Documents
clear
<![CDATA[Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Utara) ]]>
<![CDATA[Y, Yusrizal]]>;
<![CDATA[Asmara, Romi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 8, No 1 (2020): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mencoba melihat kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah kabupaten Aceh Utara tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis. Studi penelitian ini menunjukkan ada beberapa kebijakan penanggulangan gelandangan dan pengemis yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara serta Satuan Polisi Pamong Praja, diantaranya adalah: melakukan penertiban/razia terhadap gelandangan dan pengemis, upaya pemberdayaan Pengemis, seperti diberikan pelatihan keahlian sesuai minat dan bakat, juga adanya pemberdayaan ekonomi yang bersifat produktif yang anggarannya berasal dari anggaran pemerintah kabupaten maupun provinsi, diberikannya bantuan langsung tunai untuk menopang perekonomian yang termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial yang cacat secara fisik. ]]>
<![CDATA[Konsep Falsafah Penghukuman dalam Islam ]]>
<![CDATA[H, Hamdani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 8, No 1 (2020): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hikmah daripada penghukuman dalam Islam adalah untuk menegah manusia dan menahan manusia daripada mendekati perbuatan jenayah, memelihara masyarakat daripada kefasadan, dan menyucikan daripada dosa dan noda. Tulisan ini bertujuan untuk melihat falsafah penghukuman dalam Islam. Adapun falsafah penghukuman dalam Islam adalah sebagai pembalasan, selain daripada itu hukuman juga dapat memberi kesan yang ditinggalkan oleh hukuman ke atas penjenayah yang memberi pengajaran, memperbaiki dan menghalang seseorang daripada melakukan jenayah. Selain daripada itu hukuman juga untuk membersihkan dosa penjenayah dan menyelamatkannya daripada azab di akhirat. Selain daripada itu penghukuman juga bertujuan untuk menimbulkan rasa gerun kepada orang awam akibat hukuman yang dikenakan kepada penjenayah. Ia merupakan suatu kaedah pencegahan dan pendidikan kepada orang ramai agar tidak terlibat di dalam jenayah. Hukuman yang dilaksanakan juga bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan kepada manusia bagi menjamin kebahagiaan hidup, keadilan dalam menjalankan hukuman sehingga akan menghasilkan kemakmuran dan kedamaian dalam masyarakat. ]]>
<![CDATA[Kepentingan Ciri-Ciri Maritim Di Kepulauan Spratly dan Isu Pencemaran Marin yang Berlaku ]]>
<![CDATA[Wan Dahalan, Wan Siti Adibah]]>;
<![CDATA[Ab Rahim, Hanis Yasmin Ab Rahim]]>;
<![CDATA[Nasir, Muhammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 8, No 1 (2020): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Laut China Selatan merupakan antara ekosistem marin yang terbesar di dunia yang kaya dengan pelbagai hidupan laut dan menjadi sumber mata pencarian bagi komuniti yang tinggal di kawasan sekitarnya. Kewujudan terumbu di Kepulauan Spratly juga adalah penting dalam memastikan biodiversiti yang seimbang dan ekosistem yang sihat bagi hidupan marin. Namun, China memulakan kerja-kerja mengorek untuk menukar 3 terumbu di Kepulauan Spratly di Laut China Selatan menjadi pulau tiruan. Pulau tersebut juga sudah diturap menjadi landasan kapal terbang sepanjang 3,000 meter dengan jalan rayap. Aktiviti-aktiviti yang dilakukan telah membuatkan kawasan persekitaran marin dan pengurangan stok ikan di Laut China Selatan berada pada tahap yang membimbangkan. Sungguhpun China menyatakan bahawa mereka mempunyai hak untuk menjalankan aktiviti penambakan laut ke atas Kepulauan Spratly selari dengan undang-undang antarabangsa, namun kenyataan tersebut mendapat kritikan daripada negara-negara yang berminat terutamanya Filipina dan Amerika Syarikat. Aktiviti penambakan laut secara besar-besaran serta pembinaan pulau tiruan telah merosakkan terumbu-terumbu malah ia melanggar undang-undang antarabangsa. Impak serta kesan negatif yang dimaksudkan adalah kesan terhadap ekosistem terumbu luar pesisir dan kesan terhadap ekosistem marin dan perikanan. Negara-negara Pihak dan negara Asean hendaklah berganding bahu dalam mengekalkan ciri-ciri tersebut dan sentiasa mengambil langkah penjagaan yang rapi dalam mengawal selia hidupan marin di Kepulauan Spratly.]]>
<![CDATA[Peradilan In Absentia terhadap Terdakwa yang Belum Di-periksa pada Tingkat Penyidikan dalam Perkara Tindak Pi-dana Korupsi ]]>
<![CDATA[Akli, Zul]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 8, No 1 (2020): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pada proses peradilan pidana, keberadaan tersangka (tahap penyidikan) dan terdakwa (tahap penuntutan) adalah mutlak. Dalam kasus pidana korupsi terdapat ketentuan tentang pemeriksaan in absentia, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Pasal 23 UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur bahwa jika terdakwa telah dipanggil dengan sah namun tidak hadir dalam sidang Pengadilan tanpa memberikan alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus oleh Hakim tanpa kehadirannya. Namun yang menjadi masalah adalah seringkali dalam pidana korupsi, tersangka melarikan diri, dan alamatnya tidak jelas sehingga pemanggilan tersangka tidak dapat dilakukan. Dengan alasan itu banyak kasus korupsi yang tertunda penyelesaiannya, sampai keberadaan tersangka ditemukan. Dalam penelitian ini ada dua hal yang diselesaikan yaitu alasan apakah yang dapat dijadikan dasar hukum dilaksanakannya peradilan in absentia terhadap terdakwa yang belum diperiksa pada tingkat penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi ?. dan Mengapa terjadi perbedaan pemahaman dalam putusan-putusan pengadilan dalam peradilan in absentia terhadap Terdakwa yang belum diperiksa pada tingkat penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi?. Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif  dan yuridis empirik. Hasil penelitian menunjukkan, Pertama, secara normatif Alasan yang dapat dijadikan dasar hukum dilaksanakannya peradilan in absentia terhadap terdakwa yang belum diperiksa pada tingkat penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi karena ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, dalam praktek terdapat dua tradisi yang berbeda diantara para hakim yaitu, ada yang menerima dan ada yang menolak.]]>
<![CDATA[Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan ]]>
<![CDATA[Saputra, Ferdy]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 8, No 1 (2020): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sudah menjadi sorotan umum,. Mulai dari terbongkarnya peredaran narkoba dari lapas, sogok menyogok narapidana dengan petugas, sampai kasus-kasus moralitas. Sehingga kredibelitas lapas sebegai lembaga pembinaan dan pemasyarakatan dipertanyakan. Seharusnya peran dan fungsi lapas sebagai lembaga pemasyarakatan dan pemidanaan harus sesuai dengan Undang-undang no. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Menjawab itu semua penelitian ini akan menkaji peranan lembaga pemasyarakatan dalam proses penegakan hukum pidana dihubungkan tujuan pemidanaan. Penelitian ini adalah penelitian normatif dimana norma hukum digunakan sebagai dasar berpijak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Lapas dalam upaya proses penegakan hukum pidana dan dihubungkan dengan tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan ke masyarakat agar dapat berbaur dan berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Kesimpulan ini didapatkan dari hasil pencarian mendalam dari berbagai bahan hukum yang dipaparkan dalam penelitian ini.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGHINAAN BENTUK TUBUH DI MEDIA SOSIAL ]]>
<![CDATA[Z, Zulkifli]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 8, No 1 (2020): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/reusam.v8i1.5242
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Kebijakan penegakan hukum pidana terhadap Penghinaan Bentuk Tubuh Di Media Sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas- asas hukum, taraf sinkronisasi hukum. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Hasil penelitian di ketahuai bahwa Kebijakan Penegakan hukum pidana terhadap tindakan penghinaan bentuk tubuh (body shaming) di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dianggap sebagai suatu tindak pidana karena perbuatan penghinaan bentuk tubuh (body shaming), dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Penghinaan bentuk tubuh (body shaming) merupakan perbuatan penghinaan yang secara tertulis, yang dilakukan dengan cara mentransmisikan dan/atau mendistribusikan pada media sosial. Sehingga informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan atau mengandung penghinaan tersebut dapat diakses oleh umum. Penegakan Hukum di Indonesia dalam pelaksanaannya belum efektif, hal ini dikarenakan masih banyaknya pengguna media sosial di Indonesia yang melakukan perbuatan melawan hukum di Media sosial akibat keterbatasan pengetahuan tentang Undang-Udang ITE.]]>
<![CDATA[Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Utara) ]]>
<![CDATA[Yusrizal Y]]>;
<![CDATA[Romi Asmara]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 8, No 1 (2020): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/reusam.v8i1.2606
<![CDATA[Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mencoba melihat kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah kabupaten Aceh Utara tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis. Studi penelitian ini menunjukkan ada beberapa kebijakan penanggulangan gelandangan dan pengemis yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara serta Satuan Polisi Pamong Praja, diantaranya adalah: melakukan penertiban/razia terhadap gelandangan dan pengemis, upaya pemberdayaan Pengemis, seperti diberikan pelatihan keahlian sesuai minat dan bakat, juga adanya pemberdayaan ekonomi yang bersifat produktif yang anggarannya berasal dari anggaran pemerintah kabupaten maupun provinsi, diberikannya bantuan langsung tunai untuk menopang perekonomian yang termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial yang cacat secara fisik. ]]>
<![CDATA[Konsep Falsafah Penghukuman dalam Islam ]]>
<![CDATA[Hamdani H]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 8, No 1 (2020): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/reusam.v8i1.2607
<![CDATA[Hikmah daripada penghukuman dalam Islam adalah untuk menegah manusia dan menahan manusia daripada mendekati perbuatan jenayah, memelihara masyarakat daripada kefasadan, dan menyucikan daripada dosa dan noda. Tulisan ini bertujuan untuk melihat falsafah penghukuman dalam Islam. Adapun falsafah penghukuman dalam Islam adalah sebagai pembalasan, selain daripada itu hukuman juga dapat memberi kesan yang ditinggalkan oleh hukuman ke atas penjenayah yang memberi pengajaran, memperbaiki dan menghalang seseorang daripada melakukan jenayah. Selain daripada itu hukuman juga untuk membersihkan dosa penjenayah dan menyelamatkannya daripada azab di akhirat. Selain daripada itu penghukuman juga bertujuan untuk menimbulkan rasa gerun kepada orang awam akibat hukuman yang dikenakan kepada penjenayah. Ia merupakan suatu kaedah pencegahan dan pendidikan kepada orang ramai agar tidak terlibat di dalam jenayah. Hukuman yang dilaksanakan juga bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan kepada manusia bagi menjamin kebahagiaan hidup, keadilan dalam menjalankan hukuman sehingga akan menghasilkan kemakmuran dan kedamaian dalam masyarakat. ]]>
