cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
tsaifullah
Contact Email
tsaifullah@unimal.ac.id
Phone
+6285280459234
Journal Mail Official
jurnalreusam@unimal.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum UNIMAL, Komplek Kampus Bukit Indah (BI), Jalan Jawa, Padang Sakti, Lhokseumawe Telp : +62.645.41373, Fax : +62.645.44450
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : 23384735     EISSN : 27225100     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Reusam merupakan jurnal dibawah fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang pertama kali diterbitkan dalam edisi cetak pada bulan Mei 2013. Jurnal Reusam berisi tulisan atau artikel ilmiah ilmu hukum berupa telaah konseptual, analisis kasus, kajian undang-undang, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan ilmu hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 108 Documents
 1   2   3   4   5 
Dwilogi Interpretasi dalam Dominasi Pembagian Harta Ber-sama: Telaah atas Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Nomor 168/pdt.g/2014/ms-lsk Aksa, Fauzah Nur; Maulia, Muhammad Ikbal
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 7, No 2 (2019): Vol. 7 No. 2
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini hendak menjawab sebuah pertanyaan mengapa terdapat problem yuridis, sosiolo-gis dan bahkan epistemologis dalam polemik harta bersama pasca perceraian? Polemik tersebut dipecah dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 168/Pdt.G/2014/MS-Lsk. Un-tuk menjawabnya, secara kualitatif, studi ini memanfaatkan pendekatan yuridis normatif yang disandarkan pada norma perundang-undangan. Dua model interpretasi ditampilkan sebagai objek formal, sekaligus juga objek material yang dioperasikan dalam rangka mela-hirkan putusan tersebut. Teori Ronald Dworkin dan Abi Ishaq asy-Syatibi juga dimanfaatkan untuk memperlihatkan titik-temu antara dua model interpretasi tersebut. Implikasi studi ini adalah bahwa dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 168/Pdt.G/2014/MS-Lsk terdapat semacam dimensi epistemologis yang berpijak pada paradigm subtantif, yakni paradigma yang berpijak tidak hanya pada norma yuridis, tetapi juga kemaslahatan yang merupakan orientasi dari norma itu sendiri.
Prinsip-Prinsip Perjanjian Muamalat dalam Hukum Perbankan Syariah di Indonesia Faisal, Faisal
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 3, No 1 (2015): Mei
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

According to the practice of Islamic banking principles, a bank should have muamalat agreement including the principle of deposit or deposits (depository/al-wadi'ah), the principle of profit sharing (profit-sharing), purchase (sale and purchase), leases (operational and financial lease lease), and services (fee-based services). Legal agreement adheres to several principles, including the principle of the freedom of an agreement (the sense of autonomy), the principle of adjustments will, and the principle of trust. In addition, there is also the principle of binding force, the principle of legal equality, the principle of balance, the principle of legal certainty, moral principles, merit principle, and the principle of habit.
Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Utara) Y, Yusrizal; Asmara, Romi
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 8, No 1 (2020): Mei
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mencoba melihat kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah kabupaten Aceh Utara tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis. Studi penelitian ini menunjukkan ada beberapa kebijakan penanggulangan gelandangan dan pengemis yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara serta Satuan Polisi Pamong Praja, diantaranya adalah: melakukan penertiban/razia terhadap gelandangan dan pengemis, upaya pemberdayaan Pengemis, seperti diberikan pelatihan keahlian sesuai minat dan bakat, juga adanya pemberdayaan ekonomi yang bersifat produktif yang anggarannya berasal dari anggaran pemerintah kabupaten maupun provinsi, diberikannya bantuan langsung tunai untuk menopang perekonomian yang termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial yang cacat secara fisik. 
Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Transportasi di Darat atas Kehilangan dan Kerusakan Barang Kiriman Fatahillah, Fatahillah
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 3, No 1 (2015): Mei
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Under the provisions of law number 22 of 2009 on traffic and road transport in article 193 states the responsibility of transport companies losses. Article 193 mentions the liability rules on compensation of corporate transportation. In the implementation of the transport was not immune from problems, such as broken, lost and late to the purpose it is due to the negligence of the transport or due to circumstances unforeseen for goods shipped to the detriment of the shipper, or may be carrying less attention to security and safety in the transport goods. In the case of dispute resolution to be taken as a result of damage and loss of goods to get right back to efforts to produce a consensus agreement between the parties. The completion of the deliberation will usually produce an agreement with the results of each of the parties mutually beneficial in order to maintain the good name of company transport services and service users are not unduly disadvantaged.
Analisis ‘Uqubah terhadap Muzakki yang Tidak Membayar Zakat Melalui Baitul Mal N, Nurdin
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 7, No 2 (2019): Vol. 7 No. 2
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan zakat di Aceh secara yuridis dilakukan oleh Pemerintah dan menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pada Tingkat Provinsi maupun Pemerintah Kabu-paten/Kota. Oleh karena itu perlu optimalisasi pengumpulan zakat. Pamerintah Aceh melalui Qanun tentang Baitul Mal telah melakukan upaya hukum untuk mengoptimalkan pembaya-ran zakat oleh umat Islam di Aceh yaitu dengan menetapkan sanksi bagi muzakki yang tidak menyerahkan zakat kepada Baitul Mal. Namun demikian ‘uqubah tersebut masih terlalu rin-gan dan hamper tidak berjalan. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji masalah huku-man yang berlaku di Aceh terhadap muzakki yang enggan membayar zakat dan berdasarkan itu penulis menawarkan cara-cara baru kepada pemerintah Aceh agar pembayaran zakat optimal terlaksana. Karena itu penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendeka-tan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa, ringannya ‘uqubah yang ter-dapat dalam qanun tentang Baitul Mal di Aceh adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa, dalam Hukum Islam sanksi bagi muzakki yang tidak menunaikan zakat karena menging-kari kewajiban zakat adalah hukuman had (diperangi atau dibunuh). Sedangkan bagi mu-zakki yang enggan mengeluarkan zakat karena sikap kikir ‘uqubahnya yaitu pengambi-lan harta zakat secara paksa dan disertai ta’zir berupa denda setengah dari hartanya dan kalau perlu dengan ‘uqubah penjara.
Akses dan Pembagian Manfaat di dalam Draft Akademik Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Genetika Yulia, Yulia
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 3, No 1 (2015): Mei
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Access and benefits sharing is one principle in the Convention on Biological Diversity (CBD) and reaffirmed in Nagoya Protocol. The principle has supported to provider countries of biodiversity to getting benefits sharing of used biodiversity by industries. Therefore, its to getting benefits sharing which fair and balanced, provider countries require specific regulation. Draf Akademik Rancangan Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya Genetika (Academic Draft of RUU) is realization require of Indonesia to getting benefits sharing. This article has founds are Academic Draft of RUU the Genetic Resources Management has corresponded with CBD and Nagoya Protocol. Although, there are any points that are not clear, as like the scope of biodiversity and usage.
Konsep Falsafah Penghukuman dalam Islam H, Hamdani
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 8, No 1 (2020): Mei
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hikmah daripada penghukuman dalam Islam adalah untuk menegah manusia dan menahan manusia daripada mendekati perbuatan jenayah, memelihara masyarakat daripada kefasadan, dan menyucikan daripada dosa dan noda. Tulisan ini bertujuan untuk melihat falsafah penghukuman dalam Islam. Adapun falsafah penghukuman dalam Islam adalah sebagai pembalasan, selain daripada itu hukuman juga dapat memberi kesan yang ditinggalkan oleh hukuman ke atas penjenayah yang memberi pengajaran, memperbaiki dan menghalang seseorang daripada melakukan jenayah. Selain daripada itu hukuman juga  untuk membersihkan dosa penjenayah dan menyelamatkannya daripada azab di akhirat. Selain daripada itu penghukuman juga bertujuan untuk menimbulkan rasa gerun kepada orang awam akibat hukuman yang dikenakan kepada penjenayah. Ia merupakan suatu kaedah pencegahan dan pendidikan kepada orang ramai agar tidak terlibat di dalam jenayah. Hukuman yang dilaksanakan juga bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan kepada manusia bagi menjamin kebahagiaan hidup, keadilan dalam menjalankan hukuman sehingga akan menghasilkan kemakmuran dan kedamaian dalam masyarakat. 
Aspek Hukum Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha sebagai Wujud Pembatasan Praktik Bisnis di Bidang HKI Jafar, Sofyan
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 7, No 2 (2019): Vol. 7 No. 2
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menelusuri penjaminan hukum terhadap hak cipta.Dalam hal ini hukum berfungsi menjamin hak pencipta dalam menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya tersebut, jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum untuk kepentingan pemilik hak cipta baik secara individu maupun kelompok sebagai subjek hak.Namun, apakah kepemilikan hak cipta yang dikatakan sebagai hak eksklusif, dapat diartikan juga sebagai hak untuk memonopoli oleh pemilik hak, sehingga dapat melakukan praktik monopoli untuk memusatkan kekuatan ekonominya? Untuk membatasi penonjolan kepentingan individu tersebut, hukum memberi jaminan tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat.Jaminan ini tercermin dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berkembang dengan menyeimbangkan antara dua kepentingan, yaitu pemilik hak cipta dan kebutuhan masyarakat umum.Dalam hal pembatasan praktik bisnis ini Indonesia telah mengeluarkan aturan, yang salah satunya adalah Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang mengecualikan HKI yang di dalamnya termasuk hak cipta.
Lelang Jabatan dalam Sistem Hukum di Indonesia Sari, Elidar
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 3, No 1 (2015): Mei
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The case of official positional auction under Indonesia legal system is not yet determined hence on this case, the civil servant regulation is adopted as a reference on goverment organization. Therefore, the government body or state officials may consider any policy in order to fullfil the public demand. Indonesian officials have right to act based on Fress Ermessen’s principle which can provides the freedom for authorized party to make decision as long as it is still on the track and does not overreach legal procedure. Consequently, the official positional auction is considered as a policy that belong to all state officials as long as it does not againts the law.
Kepentingan Ciri-Ciri Maritim Di Kepulauan Spratly dan Isu Pencemaran Marin yang Berlaku Wan Dahalan, Wan Siti Adibah; Ab Rahim, Hanis Yasmin Ab Rahim; Nasir, Muhammad
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 8, No 1 (2020): Mei
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Laut China Selatan merupakan antara ekosistem marin yang terbesar di dunia yang kaya dengan pelbagai hidupan laut dan menjadi sumber mata pencarian bagi komuniti yang tinggal di kawasan sekitarnya. Kewujudan terumbu di Kepulauan Spratly juga adalah penting dalam memastikan biodiversiti yang seimbang dan ekosistem yang sihat bagi hidupan marin. Namun, China memulakan kerja-kerja mengorek untuk menukar 3 terumbu di Kepulauan Spratly di Laut China Selatan menjadi pulau tiruan. Pulau tersebut juga sudah diturap menjadi landasan kapal terbang sepanjang 3,000 meter dengan jalan rayap. Aktiviti-aktiviti yang dilakukan telah membuatkan kawasan persekitaran marin dan pengurangan stok ikan di Laut China Selatan berada pada tahap yang membimbangkan. Sungguhpun China menyatakan bahawa mereka mempunyai hak untuk menjalankan aktiviti penambakan laut ke atas Kepulauan Spratly selari dengan undang-undang antarabangsa, namun kenyataan tersebut mendapat kritikan daripada negara-negara yang berminat terutamanya Filipina dan Amerika Syarikat. Aktiviti penambakan laut secara besar-besaran serta pembinaan pulau tiruan telah merosakkan terumbu-terumbu malah ia melanggar undang-undang antarabangsa. Impak serta kesan negatif yang dimaksudkan adalah kesan terhadap ekosistem terumbu luar pesisir dan kesan terhadap ekosistem marin dan perikanan. Negara-negara Pihak dan negara Asean hendaklah berganding bahu dalam mengekalkan ciri-ciri tersebut dan sentiasa mengambil langkah penjagaan yang rapi dalam mengawal selia hidupan marin di Kepulauan Spratly.

Page 1 of 11 | Total Record : 108

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2015 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2023): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2023 Vol 10, No 1 (2022): Vol 10, No 1 (2022): Mei Vol 10, No 2 (2022): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2022 Vol 9, No 2 (2021): November Vol 9, No 1 (2021): Mei Vol 8, No 2 (2020): November Vol 8, No 1 (2020): Mei Vol 7, No 2 (2019): Vol. 7 No. 2 Vol 3, No 1 (2015): Mei