Articles
<![CDATA[Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Utara) ]]>
<![CDATA[Y, Yusrizal]]>;
<![CDATA[Asmara, Romi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 8, No 1 (2020): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mencoba melihat kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah kabupaten Aceh Utara tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis. Studi penelitian ini menunjukkan ada beberapa kebijakan penanggulangan gelandangan dan pengemis yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara serta Satuan Polisi Pamong Praja, diantaranya adalah: melakukan penertiban/razia terhadap gelandangan dan pengemis, upaya pemberdayaan Pengemis, seperti diberikan pelatihan keahlian sesuai minat dan bakat, juga adanya pemberdayaan ekonomi yang bersifat produktif yang anggarannya berasal dari anggaran pemerintah kabupaten maupun provinsi, diberikannya bantuan langsung tunai untuk menopang perekonomian yang termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial yang cacat secara fisik. ]]>
<![CDATA[PRINSIP ADAT ACEH TENTANG PERWALIAN ANAK KORBAN GEMPA DAN TSUNAMI DI BANDA ACEH DAN ACEH BESAR ]]>
<![CDATA[LailaM Rasyid]]>;
<![CDATA[Romi Asmara]]>
<![CDATA[ Jurnal Dinamika Hukum Vol 12, No 3 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.jdh.2012.12.3.125
<![CDATA[Earthquake and tsunami that occurred on December 26, 2004 has brought heavy casualties and one of them are children who lost parents. One of the efforts undertaken to protect them is by appointment or a trust either by others or close relatives. In this study known a few years after the Tsunami occurred, determining application rates of adoption / guardianship quite a lot of happenned in Banda Aceh and Aceh Besar, and motivation to perform the average because of economic interests related to money wages, pension or insurance held by children. The process of removal/custody of children is predominantly used by indigenous peoples in the community, and formal legal principle was used when dealing with law. In the field can be found that property management should a supervision from geuchik,tuha peut and Imum Meunasah, Tuha peut which is the Baitul Mal Village officials to prevent misuse. Keywords: Child, Victim, earthquake, Aceh ]]>
<![CDATA[Visum et repertum sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan berencana (studi putusan nomor:214/Pid.B/2019/PN.Bna) ]]>
<![CDATA[Dian Varesa]]>;
<![CDATA[Romi Asmara]]>;
<![CDATA[Husni H]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 3 (2021): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v4i3.6384
<![CDATA[Pemahaman masyarakat yang kurang terhadap pentingnya visum et repertum dalam sebuah pembuktian sehingga sering menjadi kendala dalam proses pelaksanaan visum et repertum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya penerapan dan kekuatan alat bukti visum et repertum dalam penjatuhan hukuman atau putusan pada tindak pidana pembunuhan berencana. penerapan alat bukti visum et repertum dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan nomor: 214/Pid.B/2019/PN Bna yaitu berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, Karena visum ialah alat bukti autentik yang dibuat oleh dokter, dan juga memliki peran yang cukup besar dalam membantu hakim untuk membuktikan kebenenaran unsur pasal yang dianggap dilanggar oleh terdakwa dan berperan untuk menunjukkan fakta-fakta dari bukti atas semua keadaan sehingga menambah atau menjadi pendukung atas keyakinan Hakim dan kekuatan visum et repertum sebagai alat bukti yaitu ketika alat bukti surat tersebut dibacakan di dalam persidangan dan hasil visum tersebut menjelaskan keterkaitannya dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa atau alat bukti lainnya. Sehingga pembuktian tersebut dapat lebih meyakinkan hakim dalam menjatuhkan putusannya . Diharapkan Hakim dan penyidik yang memiliki peranan sangat penting dalam proses peradilan lebih teliti lagi dan semakin bisa menjelaskan kepada masyarakat atas pentingnya visum et repertum dalam proses pembuktian dan kekuatan alat bukti visum et repertum yang menjadi salah satu dasar dari pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan.]]>
<![CDATA[Kebijakan penundaan sementara pengiriman tahanan dimasa pandemi covid-19 ]]>
<![CDATA[Fitri Ningsih]]>;
<![CDATA[Romi Asmara]]>;
<![CDATA[Husni h]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 2 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v4i2.4740
<![CDATA[Penahanan merupakan hak Prerogatif (mutlak) yang dimiliki oleh penyidik, penuntut umum dan hakim sesuai dengan tahapan pemeriksaannya masing-masing berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUHAP. Sedangkan penempatan tahanan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, namun selama masa pandemi COVID-19 ini berlangsung, Menteri Hukum dan HAM telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: M.HH.PK.01.01.01-04 tentang penundaan sementara pengiriman tahanan ke dalam Rutan/Lapas sebagai salah satu cara antisipasi pencegahan penyebaran virus COVID-19. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana kebijakan penundaan pengiriman tahanan dimasa pandemi COVID-19 dan apakah hambatan dalam penundaan pengiriman tahanan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tentang penundaan sementara pengiriman tahanan dimasa pandemi COVID-19 dan untuk mengetahui hambatan dalam penerapan kebijakan tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe. Menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang bersumber pada data Primer dan data Sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data Kualitatif, yaitu dengan mengelola data primer yang bersumber dari Kepolisian Resor Lhokseumawe, Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dan Lapas Kelas II A Lhokseumawe serta 2 (dua) orang tahanan yang mendapatkan kebijakan penundaan sementara pengiriman tahanan ke dalam Lapas. Hasil dari penulisan ini menunjukan bahwa: 1) Kebijakan tentang penundaan pengiriman tahanan ke dalam Lapas Kelas II A Lhokseumawe diterapkan sejak 15 Oktober 2020 berpedoman pada Surat Intruksi Direktur jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-OT.02.02.25, didalamnya dijelaskan secara spesifik tahanan yang bagaimana yang boleh atau tidak untuk dikirim ke dalam Lapas. 2) Sedangkan hambatan dalam penerapan kebijakan tersebut adalah menumpuknya tahanan di dalam Sel Tahanan Kantor Kepolisian Resor Lhokseumawe, tidak adanya permintaan untuk dilakukannya pengalihan jenis penahanan atau pembantaran serta pembangunan Lapas yang baru masih belum terlaksanakan. Saran kepada pemerintah untuk kedepannya memasukan sistem hakim pemeriksaan di dalam Rancangan KUHAP serta dicepatkannya pembangunan Lapas yang baru. Kata Kunci: Kebijakan, Penahanan, Covid 19]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS BERAKIBAT KEMATIAN (STUDI PENELITIAN DIWILAYAH HUKUM POLRES KOTA LHOKSEUMAWE) ]]>
<![CDATA[Wahyu Maulana]]>;
<![CDATA[Husni H]]>;
<![CDATA[Romi Asmara]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 1, No 1 (2018): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v1i1.2540
<![CDATA[The Law Number 22 of 2009 on Traffic and Transportation has given juridical regulation to traffic order. Numerous traffic accidents in the area of police station of Lhokseumawe city from 2016 to 2018 occurred due to the negligence of driver that cause casualties even death. The study aimed to describe the criminal act of traffic accident fatality and the causes in the area of Police Station of Lhokseumawe. The study also attempted to examine the efforts of the traffic police of police station in Lhokseumawe to manage the criminal act of traffic accident fatality and the obstacles. This study used qualitative methods with sociological juridical approach. Data obtained through library research and field research. Data analysis was conducted by using descriptive analysis. Based on the results, it can be concluded that the criminal act of traffic accident fatality in the area of police station in Lhokseumawe is caused by negligence (culpa) of driver and noncompliance with the traffic laws. Majority of the accident is caused by one vehicle overtaking another vehicle. While the efforts to manage violations of traffic law was carried out preventively and repressively by the police station of Lhokseumawe. However, it might not be able to eliminate the violation directly but it can give a warning to the traffic violator. To present an intact image of law to the public, it is suggested that the traffic police of Lhokseumawe city to handle traffic accidents using the strategy of single site (fixing sharp bend), mass action plans (coating the road surface), route action plans (improving traffic signs facilities), and area wide schemes (reducing vehicle speed on specific location), as well as improvements in the internal of police station in Lhokseumawe city. Keywords: Juridical Analysis, Criminal Act, Accident, Traffic]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis persidangan perkara pidana secara elektronik ]]>
<![CDATA[Siti Nurhaliza]]>;
<![CDATA[Romi Asmara]]>;
<![CDATA[Johari J]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 1 (2021): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v4i1.4332
<![CDATA[Kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia direspon pemerintah dengan dikeluarkan aturan mengenai Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik. Dalam menjalani pelaksanaan persidangan secara elektronik, terdakwa harus tetap melaksanakan persidangan yang dilakukan di lapas. Namun bagaimana dengan terdakwa yang positif Covid-19. Oleh karena itu maka peneliti ingin meneliti bagamana tata cara pelaksanaan persidangan secara elektronik tehadap terdakwa yang positif Covid-19 dan upaya apakah yang akan dilakukan oleh Penegak Hukum terhadap terdakwa yang positif covid-19. Tujuan penelitian ini membahas implementasi persidangan secara elektronik terhadap terdakwa yang terinfeksi/positif covid-19 kemudian membahas mengenai hambatan dan upaya dalam implementasi persidangan persidangan secara elektronik terhadap terdakwa yang terinfeksi/positif covid-19 apakah sesuai dengan hak-hak yang dimiliki terdakwa. Metode ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang dengan kata lain jenis penelitian hukum sosiologis yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Implementasi Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik terhadap terdakwa yang positif covid-19 dilakukan dengan Tahapan Pelaksanaan dan Pengesahan Peraturan Makamah Agung terhadap Persidangan Elektronik Perma Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik khususnya pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas I B pada bulan April tahun 2020, Mengenai Pelaksanaan terdakwa yang positif covid-19 yang tata cara pelaksanaannya tidak ada aturan dalam Perma Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik. Seperti, petugas kesehatan itu seharusnya ada Dokter khusus yang menangani terdakwa positif, dan sarana prasarananya lebih dilengkapkan kembali. Saran kepada penegak hukum yaitu menjelaskan kepada tersangaka/terdakwa mengenai hak terdakwa dengan jelas, baik itu hak atas dirinya sendiri maupun hak terdakwa melakukan sidang di pengadilan.]]>
<![CDATA[Implementasi Program Indonesia Pintar bagi Siswa Tingkat Sekolah Dasar ]]>
<![CDATA[Bobby Rahman]]>;
<![CDATA[Romi Asmara]]>
<![CDATA[ Asia-Pacific Journal of Public Policy Vol 6 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52137/humanis.v6i1.11
<![CDATA[This study aims to observe closely the implementation of the Smart Indonesia Program at an elementary school in Lhokseumawe city and the obstacles encountered in its implementation. A qualitative descriptive was employed to obtain data through interviews, observation, and documentation. The results revealed that the assistance provided to students is very useful, even though only in the amount of Rp. 450,000, but it can ease the strain on parents, which is used to meet student needs. The Smart Indonesia Program is expected to be sustained so that students can continue their studies to higher levels of education. However, the obstacle faced is that the supervision from the local government (stakeholder) has not been effective. Some students cannot afford to have not been registered as recipients of the Smart Indonesia Card even though the school operator has submitted it through the Dapodik application. As a result, some parents of students complained to the school regarding this case.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Pemberian Bantuan Sosial Kepada Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ]]>
<![CDATA[Rudi Kurniawan]]>;
<![CDATA[Takdir Takdir]]>;
<![CDATA[Hadi Iskandar]]>;
<![CDATA[Romi Asmara]]>
<![CDATA[ Asia-Pacific Journal of Public Policy Vol 6 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52137/humanis.v6i1.23
<![CDATA[For the sake of implementing the handling of the poor to provide optimal, effective, and efficient social assistance, which is carried out by government agencies, it is necessary to evaluate appropriate recipients of this assistance. It is necessary to carry out a process of monitoring and evaluating recipients of social assistance who are not suitable to be a beneficiary in order to produce provision of targeted social assistance. This study aims to observe closely how to optimize the provision of social assistance to the poor at the Office of Social Affairs, Women's Empowerment and Child Protection in North Aceh Regency, Indonesia, and the obstacles or challenges encountered in its implementation. A qualitative approach was employed in the data collection process. The results of this study indicate that the social problems for the poor occurring in North Aceh Regency are increasingly complex and continue to develop. This condition requires the local Government to give priority to the implementation of social welfare in the field of handling the poor. This is relevant to the population and the complexity of social problems that exist in North Aceh District which tends to increase annually.]]>
<![CDATA[Strategi Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di Aceh ]]>
<![CDATA[Dicky Armanda]]>;
<![CDATA[Yusrizal Hasbi]]>;
<![CDATA[Romi Asmara]]>
<![CDATA[ Asia-Pacific Journal of Public Policy Vol 7 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52137/apjpp.v7i1.59
<![CDATA[This study aims to identify the strategy of implementing Qanun (law) No. 6/2014 on Jinayah (the act of sin) law in the Aceh province, Indonesia. The challenges of implementing the Qanun were also investigated during the study. This investigation was conducted in Lhokseumawe (a city in the Aceh province) and is believed as the area where more violations of shari'a (Islamic canonical law) occurred. The research method adopted was qualitative and the data were collected through interviews and document analysis. The results of the study reported that there are still some personalities or local Acehnese opposed to the implementation of the Jinayat law qanun. Most communities were also lack understanding of this qanun implementation. The findings of the study imply that the communication strategy that has been carried out between stakeholders has not yet reaped maximum results. It infers that the implementation of Qanun No. 6/2014 on Jinayah law has not been going well in Lhokseumawe City due to several motives. One of them is a lack of communication between stakeholders. Besides, unfairness occurred in prosecute violators of Qanun number 2014 concerning the Jinayah law. This means that this law is only applied to ordinary people and not the families of government officials or the rich. Besides, the Qanun Jinayah also believed discriminated against women, especially the victims of rape. In this case, the Qanun Jinayah proffers a double strain on the victims where women victims of rape must present evidence and witnesses.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Terkait Penggunaan Dana Desa di Tengah Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Yusrizal Yusrizal]]>;
<![CDATA[Hadi Iskandar]]>;
<![CDATA[Zulkifli Zulkifli]]>;
<![CDATA[Romi Asmara]]>;
<![CDATA[Ferdy Saputra]]>;
<![CDATA[Hasan Basri]]>;
<![CDATA[Muhammad Nasir]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdidas Vol. 2 No. 3 (2021): Pages 459-724 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/abdidas.v2i3.339
<![CDATA[Dana desa yang diberikan oleh pemerintah seringkali tidak terkelola dengan baik. Penggunaan dana desa yang tidak maksimal serta sesuai kebutuhan masyarakat disinyalir menjadi penghambat kemajuan desa. Dalam rangka mensukseskan program dana desa ini, tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh mengadakan “Penyuluhan Hukum Terkait Penggunaan Dana Desa di Tengah Pandemi Covid-19”. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Peserta penyuluhan hukum diberikan pemahaman mengenai penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta variasi penggunaan dana desa. Selanjutnya, peserta penyuluhan hukum diberikan kesempatan untuk bertanya serta mendiskusikan persoalan yang berkaitan dengan kebijakan prioritas penggunaan dana desa di tengah pandemi Covid-19, kegiatan diskusi ini dilakukan sebagai bagian dari menjaring persoalan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya Desa Mon Geudong, Kota Lhokseumawe. Kegiatan penyuluhan hukum terkait penggunaan dana desa dan tupoksi di tengah pandemi Covid-19 di Desa Mon Geudong, Kota Lhokseumawe berjalan dengan baik. Hasil penyuluhan hukum yang didapatkan adalah adanya perubahan pola penggunaan anggaran desa untuk yang sifatnya produktif. Dapat disimpulkan dari kegiatan ini, semua peserta penyuluhan sangat antusias mengikuti acara hingga selesai dan merasakan manfaat penyuluhan hukum bagi perencanaan dan kemajuan desa demi kesejahteraan masyarakat. Banyak pertanyaan yang muncul terkait persoalan desa, masyarakat mengharapkan supaya kampus jangan meninggalkan desa dan terus bersinergi dalam pembinaan sumberdaya manusia serta penyuluhan-penyuluhan hukum yang sangat banyak memberikan manfaat, terutama kondisi ditengah pandemi-Covid-19.]]>
