cover
Contact Name
Ridwan Arifin
Contact Email
ridwanarifin.mail@gmail.com
Phone
+6281225294499
Journal Mail Official
ijps.policejournal@gmail.com
Editorial Address
Akademi Kepolisian Republik Indonesia. Jl. Sultan Agung No 131 Candi Baru Semarang. Nomor Telepon: 024 8411680-90.
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Indonesian Journal of Police Studies
ISSN : 2722452X     EISSN : 27224538     DOI : -
Core Subject : Social,
Indonesian Journal of Police Studies (Indonesian J. Police Stud.) (ISSN Print 2722-452X ISSN Online 2722-4538) is a double blind peer-reviewed journal published by the Indonesian Police Academy. This journal contains research and review articles related to the study of police science.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 397 Documents
Optimalisasi Peran Bhabinkamtibmas dalam Penanggulangan Kelompok Radikal di Polres Brebes: Optimization of the Role of Bhabinkamtibmas in Prevention of Radical Groups in Brebes Police Prabawa, A.A. Ngurah Made Pandu
Indonesian Journal of Police Studies Vol. 1 No. 1 (2017): January, Indonesian Journal of Police Studies
Publisher : Indonesian National Police Academy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mengoptimalisasikan peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan kelompok radikal di Polres Brebes. Fokus kajian ini dipandang penting sebab radikalisme membahayakan the very foundation of our nation. Namun keberadaan kelompok radikal justru tidak menjadi perhatian bagi pimpinan Polres Brebes. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini terbagi menjadi empat, yakni: (1) Bagaimana peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan kelompok radikal saat ini?; (2) Apakah peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan kelompok radikal sudah optimal; (3 )Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat peran Bhabinkamtibmas?; dan (4) Bagaimana mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan kelompok radikal? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode filed research. Teori dan konsep yang digunakan adalah teori Interaksionisme Simbolik, teori Struktural Fungsional, serta Analisis SWOT. Penelitian ini menemukan dan menegaskan bahwa: (1) 5 peran sudah terlaksana, dan 1 peran belum terlaksana; (2) Belum optimal dikarenakan belum tercapainya program satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan, belum terpenuhinya standar kompetensi, dan penguasaan materi radikalisme. (3) Faktor pendukung adalah struktur organisasi, dukungan fungsi lain, pengembangan teknologi, dukungan masyarakat, dan kerjasama lintas instansi. Sedangkan faktor penghambat adalah letak geografis, rendahnya tingkat pendidikan, tingginya kemiskinan, kelompok radikal, lemahnya fungsi pembinaan Kasatbinmas, program satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan belum tercapai, kebijakan organisasi, serta kurang memadainya peraturan terkait Bhabinkamtibmas.(4) Terdapat 12 upaya yang dapat dilakukan guna mengoptimalisasikan peran Bhabinkamtibmas. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penulis mengajukan saran agar dilakukan restrukturisasi fungsi dengan diawali uji kompetensi serta laksanakan prolat, menyusun rencana aksi berkelanjutan, pengembangan teknologi, standar pengklasifikasian desa, serta revisi Perkap No. 3 Tahun 2015 dengan menambahkan peran menginternalisasikan nilai–nilai Pancasila. This study aims to find out how to optimize the role of Bhabinkamtibmas in overcoming radical groups in the Brebes Regional Police Station. The focus of this study is seen as important because radicalism endangers the very foundation of our nation. However, the existence of radical groups is not a concern for the leadership of the Brebes Regional Police. The problems discussed in this study are divided into four, namely: (1) What is the role of Bhabinkamtibmas in tackling radical groups today ?; (2) Is the role of Bhabinkamtibmas in overcoming radical groups optimal; (3) What are the supporting and inhibiting factors in the role of Bhabinkamtibmas ?; and (4) How to optimize the role of Bhabinkamtibmas in overcoming radical groups? This study uses a qualitative approach with the method of filed research. Theories and concepts used are Symbolic Interactionism theory, Functional Structural theory, and SWOT Analysis. This research finds and confirms that: (1) 5 roles have been implemented, and 1 role has not been carried out; (2) Not optimal due to the achievement of one Bhabinkamtibmas program in one village / kelurahan, not yet fulfilling competency standards, and mastery of radicalism material. (3) Supporting factors are organizational structure, support of other functions, technology development, community support, and cross-agency collaboration. While the inhibiting factors are geographical location, low level of education, high poverty, radical groups, weak functions of Community Guidance and Community Services, one Bhabinkamtibmas program for one village / village has not been achieved, organizational policies, and inadequate regulations related to Bhabinkamtibmas. (4) There are 12 efforts that can done in order to optimize the role of Bhabinkamtibmas. Based on the results of the study, the authors propose that the restructuring of functions be carried out by beginning with the competency test and carrying out prolat, developing a sustainable action plan, developing technology, classification of village classifications, and revision of Perkap No. 3 of 2015 by adding the role of internalizing Pancasila values.
Pengaruh Beban Kerja yang Berlebihan dan Keterlibatan Personel Terhadap Kinerja Personel Polres Kudus: Effect of Excessive Workload and Personnel Involvement on the Performance of Kudus Police Personnel Manikotomo, Bondan
Indonesian Journal of Police Studies Vol. 1 No. 1 (2017): January, Indonesian Journal of Police Studies
Publisher : Indonesian National Police Academy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangani oleh permasalahan kinerja yang terjadi di Institusi Polri. Hasil survei oleh Obudsman tahun 2016 menunjukkan bahwa Kinerja Institusi Polri khususnya belum optimal. Beban kerja yang berlebihan dan keterlibatan personel digunakan sebagai variabel bebas, sedangkan kinerja sebagai variabel terikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh beban kerja yang berlebihan dan keterlibatan personel terhadap tingkat kinerja personel Polres Kudus. Beberapa peneliti terdahulu Ashfaq, Mahmood dan Ahmad (2013), Ali dan Farooqi (2014) menunjukkan adanya pengaruh negatif beban kerja yang berlebihan terhadap kinerja sedangkan Rukhviyanti (2011) menunjukkan bahwa beban kerja yang berlebihan hampir tidak mempengaruhi kinerja. Allameh, dkk (2014), Ramadhan dan Sembiring (2014), Sanneh (2015), Dajani (2015) dan Lewiuci dan Mustam (2015) menunjukkan adanya pengaruh positif keterlibatan personel terhadap kinerja. Sebelum dilakukan penelitian, dilaksanakan Pilot Project terhadap 20 personel Polsek Jati di jajaran Polres Kudus. Penelitian ini melakukan survei pada seluruh personel Polres Kudus yang berjumlah 100 orang. Desain penelitian ini adalah penelitian terapan pada permasalahan kinerja di Polres Kudus dengan cross-sectional. Analisis dalam penelitian ini menggunakan Structural Equation Model (SEM) dengan menggunakan program AMOS 21. Hasil dari penelitian ini adalah beban kerja yang berlebihan berpengaruh negatif dan sagnifikan terhadap kinerja namun keterlibatan personel berpengaruh positif dan sagnifikan terhadap kinerja personel Polres Kudus. Rekomendasi penelitian ini adalah dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap sampel yang lebih besar dengan melibatkan seluruh fungsi kepolisian sehingga model SEM yang didapat akan lebih baik. This research is motivated by performance issues that occur at the National Police Institution. The results of a survey by Obudsman in 2016 showed that the performance of Polri Institutions in particular was not optimal. Excessive workload and personnel involvement are used as independent variables, while performance is the dependent variable. This study aims to examine the effect of excessive workload and personnel involvement on the performance level of the Holy Police personnel. Some previous researchers Ashfaq, Mahmood and Ahmad (2013), Ali and Farooqi (2014) showed the negative influence of excessive workload on performance while Rukhviyanti (2011) showed that excessive workload hardly affected performance. Allameh, et al (2014), Ramadan and Sembiring (2014), Sanneh (2015), Dajani (2015) and Lewiuci and Mustam (2015) show the positive influence of personnel involvement on performance. Prior to the research, a Pilot Project was carried out on 20 Teak Police personnel in the Holy Police ranks. This research conducted a survey of all Holy Polres personnel totaling 100 people. The design of this study is applied research on performance problems in the Kudus District Police with cross-sectional design. The analysis in this study uses the Structural Equation Model (SEM) using the AMOS 21 program. The results of this study are that excessive workload has a negative and significant impact on performance but the involvement of personnel has a positive and significant effect on the performance of the Holy Police personnel. The recommendation of this research is to conduct further research on a larger sample involving all police functions so that the SEM model obtained will be better.beban kerja yang berlebihan, keterlibatan personel, dan kinerja
Pengaruh Ambiguitas Peran, Otonomi Kerja dan Locus of Control Terhadap Kinerja Personel Polres Kudus: The Influence of Role Ambiguity, Work Autonomy and Locus of Control on the Performance of Kudus Police Personnel Pratama, Andrean
Indonesian Journal of Police Studies Vol. 1 No. 1 (2017): January, Indonesian Journal of Police Studies
Publisher : Indonesian National Police Academy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan kinerja pada institusi Polri. Mangkunegara (2000) menyatakan kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yan dicapai oleh seorang pekerja. Ambuguitas peran, Otonomi kerja dan Locus of control digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh ambiguitas peran, otonomi kerja dan locus of control terhadap kinerja personel Polres Kudus. Beberapa penelitian terdahulu Celik (2013) dan Srikanth dan Jomon (2013) menyatakan bahwa ambiguitas peran berpengaruh terhadap kinerja. Disisi lain, penelitian terhadap otonomi kerja Langfred (2004) dan Prasetya (2011) menyatakan bahwa otonomi kerja berpengaruh terhadap kinerja. Berikutnya, penelitian terhadap locus of control oleh Kutanis (2011) dan Mali (2013) menyatakan bahwa locus of control berpengaruh terhadap kinerja. Sebelum dilakukan penelitian, dilaksanakan Pilot Project terhadap 20 personel Polsek Gebog. Penelitian ini melakukan Random Sample pada seluruh personel Polres Kudus yang berjumlah 100. Desain penelitian ini adalah penelitian terapan pada permasalahan kinerja di Polres Kudus dengan Crosssectional. Analisis dalam penelitian ini menggunakan Structural Equation Model (SEM) dengan menggunakan program AMOS 5. Rekomendasi penelitian ini adalah dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap sampel yang lebih besar dengan melibatkan seluruh personel Polda Jateng dan pengukuran terhadap variabel kinerja sebagai variabel prediktor digolongkan menjadi variabel kontrol tingkat pendidikan sehingga dapat dibuat model penelitian yang lebih baik. This research is motivated by performance issues at the National Police institution. Mangkunegara (2000) states that performance is the result of quality and quantity of work achieved by a worker. Role ambiguity, work autonomy and locus of control are used as independent variables in this study. This study aims to examine the influence of role ambiguity, work autonomy and locus of control on the performance of the Holy Police personnel. Some previous studies by Celik (2013) and Srikanth and Jomon (2013) state that role ambiguity influences performance. On the other hand, research on work autonomy Langfred (2004) and Prasetya (2011) states that work autonomy affects performance. Next, research on locus of control by Kutanis (2011) and Mali (2013) states that locus of control influences performance. Prior to the research, a Pilot Project was carried out on 20 Gebog police personnel. This study conducted a Random Sample on all Holy Polres personnel totaling 100. The design of this study was applied research on performance issues at the Kudus Polres with Cross-sectional. The analysis in this study uses the Structural Equation Model (SEM) using the AMOS 5 program. The recommendation of this study is to conduct further research on a larger sample involving all Central Java Regional Police personnel and measurement of performance variables as predictor variables classified as education level control variables. so that a better research model can be made.
Peran Sat Binmas dalam Mencegah Tindak Pidana Anak di Wilayah Hukum Polres Pekalongan: Role of Sat Binmas in Preventing Child Crimes in the Pekalongan Police Resort Area Bahrani, Sabiza
Indonesian Journal of Police Studies Vol. 1 No. 1 (2017): January, Indonesian Journal of Police Studies
Publisher : Indonesian National Police Academy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana anak yang terjadi di Kabupaten Pekalongan mengalami peningkatan. Tindak pidana anak ini tinggi diakibatkan tingginya kenakalan remaja di Kabupaten Pekalongan yang dilakukan anak usia 6-12 tahun namun sudah putus sekolah. Banyaknya pengangguran pada usia produktif sangat mempengaruhi tingkat kriminal. Sehingga diperlukan peran Sat Binmas dalam menjalankan tugas pre-emtifnya yaitu melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap anak. Penelitian ini menggunakan teori peran, kerjasama, manajemen, pencegahan kejahatan, konsep polmas, konsep model polmas, dan konsep penyuluhan untuk menganalisa permasalahan yang ada, dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian adalah peran Sat Binmas dalam mencegah tindak pidana anak di wilayah hukum Polres Pekalongan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan telaah dokumen. Hal ini dilakukan dengan tujuan dapat melihat kondisi tindak pidana anak yang terjadi di Kabupaten Pekalongan. Hasil penelitian menemukan bahwa Sat Binmas dalam mencegah tindak pidana anak telah menjalankan perannya dengan cara melakukan kegiatan “Polisi Momong Bocah”. Namun dalam pelaksanaannya belum maksimal karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, anggaran, metode, dan beban kerja sedangkan faktor eksternal yaitu masyarakat, dan kerja sama dengan unit lain. Berdasarkan pembahasan dari hasil temuan tersebut, maka penulis merekomendasikan beberapa hal diantaranya pertama adalah meningkatkan kualitas anggota Sat Binmas dengan cara mengikuti sekolah pengembangan spesialis Binmas, menambah personel anggota Sat Binmas, dan dalam pelaksanaan kegiatan “Polisi Momong Bocah” tidak hanya dilakukan pada anak-anak setingkat TK-SD namun juga dilakukan pada anak yang sudah putus sekolah serta anak-anak setingkat SMP-SMA perlu diperhatikan namun dengan cara yang berbeda. Child criminal acts that have occurred in Pekalongan Regency have increased. This child crime is high due to high juvenile delinquency in Pekalongan Regency committed by children aged 6-12 years but has dropped out of school. The number of unemployed at productive age greatly influences criminal rates. So that the role of Sat Binmas is needed in carrying out its pre-emptive tasks, which is to provide guidance and counseling for children. This research uses role theory, collaboration, management, crime prevention, community policing concepts, community policing model concepts, and counseling concepts to analyze existing problems, with a qualitative approach. The focus of the research is the role of Sat Binmas in preventing child crime in the Pekalongan Police jurisdiction. Data collection techniques with interviews, observation and document review. This is done with the aim of being able to see the condition of child crimes that occurred in Pekalongan Regency. The results of the study found that Sat Binmas in preventing child crime had carried out its role by carrying out the activities of the "Polisi Momong Bocah". But in its implementation it has not been maximized because it is influenced by several factors, namely internal and external factors. Internal factors are Human Resources, Infrastructure Facilities, budget, methods, and workload, while external factors are the community, and cooperation with other units. Based on the discussion of these findings, the author recommends several things including the first is improving the quality of Sat Binmas members by attending Binmas specialist development schools, adding personnel to Sat Binmas members, and in carrying out the "Polisi Momong Bocah" activities not only for children Kindergarten-elementary level but also carried out on children who have dropped out of school and children at the level of junior-high school need to be considered but in a different way.
Peran Bhabinkamtibmas dalam Upaya Pencegahan Kasus Curanmor di Wilayah Hukum Polres Kudus: The Role of Bhabinkamtibmas in Efforts to Prevent Cases of Motorized Vehicle Theft in the Area of Kudus Police Department Arsyam, Ariq Taufiqorrahman
Indonesian Journal of Police Studies Vol. 1 No. 1 (2017): January, Indonesian Journal of Police Studies
Publisher : Indonesian National Police Academy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Topik yang akan dibahas dalam skripsi ini mengenai peran Bhabinkamtibmas dalam upaya pencegahan terhadap kasus curanmor di wilayah hukum Polres Kudus. Dalam membahas permasalahan yang akan diangkat, penulis menggunakan teori manajemen SWOT, teori POAC, dan berpedoman pada Perkap Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Dalam membuat skripsi ini dibutuhkan data-data yang digunakan sebagai acuan penulisan. Teknik pengumpuan data dilakukan melalui 3 (tiga) cara, yaitu : 1) observasi, 2) wawancara, 3) studi dokumentasi. Skripsi ini menunjukan bahwa peran Bhabinkamtibmas sangat aktif dalam upaya pencegahan terhadap curanmor di wilayah Kudus. Disamping itu, peran Bhabinkamtibmas dalam upaya pencegahan terhadap curanmor dapat dilihat melalui perencanaan-perencanaan yang telah dibuat, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan laporan hasil pelaksanaan yang telah dilakukan yang dimana hal-hal tersebut akan dibahas dengan menggunakan pisau analisis yaitu teori POAC. Berdasarkan temuan – temuan yang didapatkan maka penulis memberikan beberapa saran yaitu 1) Untuk meningkatkan peran Bhabinkamtibmas yang lebih maksimal perlu adanya anggota Bhabinkamtibmas yang fokus hanya terhadap tugas pokok dan fungsi dari Bhabinkamtibmas saja, tidak merangkap kepada fungsi teknis lainya. 2) Untuk menunjang kegiatan Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya perlu adanya penambahan sarana dan prasrana berupa alat transportasi yang sesuai dengan jumlah Bhabinkamtibmas yang ada sehingga tidak adanya lagi kendala-kendala berupa transportasi oleh Bhabinkamtibmas. 3) Agar seluruh perencanaan kegiatan yang telah dibuat dapat dilaksanakan seluruhnya, perlu adanya tambahan anggaran untuk menunjang hal tersebut. The topic that will be discussed in this thesis is about the role of Bhabinkamtibmas in the effort to prevent cases of fraud in the jurisdiction of the Kudus District Police. In discussing the issues to be raised, the writer uses SWOT management theory, POAC theory, and is guided by Perkap Number 3 of 2015 concerning Community Policing. In making this thesis, the data needed are used as a reference for writing. Data collection techniques are carried out in 3 (three) ways, namely: 1) observation, 2) interviews, 3) documentation studies. This thesis shows that the role of Bhabinkamtibmas is very active in efforts to prevent curanmor in the Kudus region. In addition, the role of Bhabinkamtibmas in efforts to prevent curanmor can be seen through the plans that have been made, the activities that have been carried out and reports on the results of the implementation that have been carried out in which these matters will be discussed using a knife analysis, namely the POAC theory. Based on the findings obtained, the authors provide several suggestions, namely 1) To increase the role of Bhabinkamtibmas more optimally, it is necessary to have members of Bhabinkamtibmas who focus only on the main tasks and functions of Bhabinkamtibmas, not concurrently with other technical functions. 2) To support the activities of Bhabinkamtibmas in carrying out their duties, it is necessary to have additional facilities and infrastructures in the form of transportation that are in accordance with the number of existing Bhabinkamtibmas so that there are no more obstacles in the form of transportation by Bhabinkamtibmas. 3) So that all planned activities that have been made can be carried out in its entirety, it is necessary to have an additional budget to support this.
Efektivitas Penegakan Hukum dengan Tilang untuk Mengurangi Pelanggar Lalu Lintas di Polres Kudus: Effectiveness of Law Enforcement with Tickets to Reduce Traffic Offenders in Kudus District Police Department Maliki, Arviandre
Indonesian Journal of Police Studies Vol. 1 No. 1 (2017): January, Indonesian Journal of Police Studies
Publisher : Indonesian National Police Academy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terjadinya peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas selama tiga tahun terakhir sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 di wilayah Kabupaten Kudus. Penyebab utamanya adalah kesadaran masyarakat untuk tertib dalam berlalu lintas yang masih sangat minim, disertai dengan pertumbuhan penduduk dan bertambah banyaknya kepemilikan kendaraan yang beroperasi di Kabupaten Kudus, sehingga jumlah pelanggar lalu lintas terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Maksud utama penelitian ini adalah sebagai bahan penyelesaian masalah melalui penegakan hukum tilang untuk mengurangi pelanggar lalu lintas di Polres Kudus. Teori yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada teori penegakan hukum dan teori penjeraan dengan menggunakan konsep efektivitas, konsep penegakan hukum lalu lintas, konsep pelanggaran lalu lintas, konsep tilang dan berlandaskan UU No. 2 tahun 2002, UU No. 22 tahun 2009 dan PP No. 80 tahun 2012. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan metode yang digunakan adalah deskriptif analisis. Sumber yang digunakan adalah sumber primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil temuan yang diperoleh oleh peneliti selama penelitian bahwa kegiatan penegakan hukum dilakukan melalui kegiatan pengaturan, penjagaan dan patroli, didukung dengan kegiatan operasi rutin dan operasi khusus Kepolisian, namun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang menyebabkan belum efektifnya penegakan hukum dengan tilang, vonis denda yang masih rendah, ketegasan petugas terhadap pelanggar, sarana dan prasarana yg belum memadai serta kualitas personil yang masih kurang. Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa kegiatan penegakan hukum dengan tilang rutin dilaksanakan oleh satuan lalu lintas didukung dengan upaya-upaya lain, namun masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas di Polres Kudus, hal ini menunjukan bahwa belum efektifnya penegakan hukum yang diterapkan, dikatakan belum efektif karena belum tercapainya tujuan yang dikehendaki yaitu keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas. There has been an increase in the number of traffic violations during the last three years from 2014 to 2016 in the Kudus Regency area. The main cause is public awareness of orderliness in traffic which is still very minimal, accompanied by population growth and the increasing number of vehicle ownership operating in Kudus Regency, so that the number of traffic violators continues to increase in the last three years. The main purpose of this research is to solve the problem through ticket law enforcement to reduce traffic violators at Kudus Police Station. The theory used in this research is based on law enforcement and deterrence theories using the concept of effectiveness, the concept of traffic law enforcement, the concept of traffic violations, the concept of speeding tickets and based on Law No. 2 of 2002, Law No. 22 of 2009 and PP No. 80 of 2012. The approach used by researchers in this study is a qualitative approach and the method used is descriptive analysis. The sources used are primary and secondary sources. Data collection techniques used in this study were interviews, observation and document study. Findings obtained by researchers during the study that law enforcement activities are carried out through regulatory, safeguarding and patrol activities, supported by routine operational activities and special police operations, but the factors that influence law enforcement cause ineffectiveness of law enforcement with speeding tickets, verdicts which is still low, the firmness of officers towards violators, inadequate facilities and infrastructure and the lack of quality personnel. The conclusion from the research results is that law enforcement activities with routine tickets carried out by traffic units are supported by other efforts, but there are still a lot of traffic violations in the Kudus police station, this shows that the ineffectiveness of the law enforcement applied is said to be ineffective because it has not Achieving the desired goals, namely security, safety, order and fluency in traffic.
Upaya DIKMAS UNIT DIKYASA dalam Mengurangi Angka Kecelakaan Lalu Lintas di kalangan Pelajar di Wilayah Hukum Polres Kudus: The Efforts of DIKMAS UNIT DIKYASA in Reducing Traffic Accident Rates among Students in Kudus Regional Police Area Subagyo, Bayu Rizki
Indonesian Journal of Police Studies Vol. 1 No. 1 (2017): January, Indonesian Journal of Police Studies
Publisher : Indonesian National Police Academy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transportasi memiliki posisi yang penting dalam kehidupan sehari hari bagi masyarakat. Terlihat dari jumlah kendaraan yang melintas di jalan raya semakin bertambah banyak. Hal ini menimbulkan sebuah masalah baru, sehingga masalah yang timbul di jalan pun semakin banyak serta kepadatan arus lalu lintas di berbagai tempat yang disebabkan oleh banyaknya pengguna jalan. Di tambah jumlah pengendara kendaraan sepeda motor yang mendominasi di kabupaten Kudus ini di kendarai oleh remaja pelajar sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam membahas permasalahannya yaitu teori managemen dari George R. Terry, teori komunikasi dan paradigma Harold Lasswell. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Kudus mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Kudus disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor manusia, kendaraan, dan Lingkungan. Untuk mengurangi kecelakaan, satuan lalu lintas Polres Kudus telah melakukan beberapa tindakan dan kegiatan yang bersifat preemtif, dan preventif, seperti program police goes to school, traffic board, pembinaan patroli keamanan sekolah, kegiatan polisi sahabat anak. Tetapi dalam menjalankan tindakan dan kegiatannya ada beberapa faktor yang menghambat terlaksananya kegiatan dikmas tersebut. Kesimpulannya dari skripsi ini yaitu selama 3 tahun terakhir kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Kudus mengalami kenaikan dari tahun ketahunnya. Pelaku kecelakaan tersebut didominasi oleh pelajar yang menggunakan kendaraan bermotor. Transportation has an important position in daily life for the community. It can be seen from the increasing number of vehicles passing on the highway. This raises a new problem, so that problems that arise on the road even more and the density of traffic flow in various places caused by the number of road users. In addition, the number of motorbike riders who dominate in Kudus regency is driven by teenage school students. This research uses a qualitative approach. Theories used in discussing the problem are management theory from George R. Terry, communication theory and the paradigm of Harold Lasswell. Traffic accidents that occur in the Holy Police jurisdiction have increased from year to year. Traffic accidents that occur in the Holy Police jurisdiction are caused by several factors, namely human, vehicle, and environmental factors. To reduce accidents, the Holy Polres traffic unit has carried out several preemtive and preventive actions and activities, such as the police goes to school program, traffic board, school security patrol guidance, and the police activities of child friends. But in carrying out its actions and activities there are a number of factors that hinder the implementation of these community education activities. The conclusion from this thesis is that during the last 3 years traffic accidents that have occurred in the jurisdiction of the Holy Polres have increased from year to year. Accident perpetrators are dominated by students who use motor vehicles.
Peran Subden 4 Detasemen A Pelopor Sat Brimob Polda Jateng dalam Penanganan Unjuk Rasa Penolakan Pendirian Pabrik Semen Tambakromo di Wilayah Hukum Polres Pati: The Role of Subden 4 Detasemen A Pelopor Sat Brimob of Central Java Regional Police in Handling Demonstration of Refusal to Establish a Tambakromo Cement Plant in the Jurisdiction of Pati Police Department Januarzah, Iqbal
Indonesian Journal of Police Studies Vol. 1 No. 1 (2017): January, Indonesian Journal of Police Studies
Publisher : Indonesian National Police Academy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Unjuk rasa yang menuntut ditutupnya pabrik semen di daerah Pegunungan kendeng Kabupaten Pati. Aksi yang dilakukan oleh masyarakat dari wilayah pegunungan kendeng yang mana merupakan wilayah pegunungan kapur berujung rusuh,sedikitnya puluhan orang mengalami luka ringan dan salah seorang pengunjuk rasa harus dilarikan ke rumah sakit dan mendapat perawatan medis dikarenakan dagunya sobek terkena tembakan flashball dari petugas dan aksi ini juga sempat memblokade jalur pantura yang kemudian menyebabkan kemacetan panjang di jalur tersebut. Aksi unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Pati yang dapat ditarik akar permasalahannya mengenai korban luka yang diakibatkan oleh penanganan petugas pada saat terjadinya unjuk rasa yang anarkis. Bagaimana peran personil dari Polres Pati dan Personil Brimob yang melakukan pengamanan serta penanganan unjuk rasa tersebut, sudah sesuai prosedur atau memang masyarakat yang tidak bisa dikendalikan oleh petugas sehingga muncul aksi anarkis dan mengakibatkan jatuhnya korban di pihak pengunjuk rasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan. Sumber informasi terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumen. Sebagai pisau analisis, peneliti menggunakan Skep Kakorpsbrimob Polri No.Pol : Skep / 73 /VII / 2006 tentang Budomlak PHH Brimob, teori Manajemen, dan teori perubahan perilaku. Berdasarkan temuan peneliti, peran subden 4 sudah sesuai dengan tahapan penanganan unjuk rasa, namun dalam tahap pelaksanaan tidah difungsikan mengenai pleton penindak untuk menindak provokator. Selain itu terdapat faktor internal yaitu kurnag koordinasi antar satuan, kemudian faktor eksternal yaitu masyarakat yang masih berpikiran tradisional mengenai pembangunan. Saran yang diberikan adalah bagi anggota polri harus bisa mengedepankan HTCK yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas, selain itu bagi masyarakat harus bisa terbuka mengenai dampak positif pembangunan. Demonstrations demanding the closure of a cement factory in the Kendeng Mountains region of Pati Regency. The action was carried out by people from the Kendeng mountainous region which is a limestone mountain region which ended in riot, at least dozens of people suffered minor injuries and one of the protesters had to be rushed to the hospital and received medical treatment because his chin was torn by a flashball shot by the officer and this action also had blocked the pantura lane which then caused a long traffic jam on the lane. Demonstrations that occurred in Pati District which could be drawn from the root of the problem regarding the wounded victims caused by the handling of officers at the time of the anarchist demonstration. How is the role of personnel from the Pati Police Station and Brimob Personnel who carry out security and handling the demonstration, according to procedures or indeed the community that cannot be controlled by officers so that anarchist action appears and results in casualties on the part of the protesters. This study uses a qualitative approach with field research methods. Information sources consist of primary data and secondary data. Data collection techniques used include interviews, observation, and study of documents. As a knife for analysis, researchers used the Police Kakorpsbrimob Skep No.Pol: Skep / 73 / VII / 2006 on Budhlak PHH Brimob, Management theory, and behavior change theory. Based on the findings of the researchers, the role of Subden 4 is already in accordance with the stage of handling the demonstration, but in the implementation stage it is not functioning regarding the platoon to act against the provocateurs. In addition there are internal factors, namely the level of coordination between units, then external factors, namely the community who still think traditionally about development. The advice given is for police officers to be able to prioritize good HTCK in every task implementation, in addition to that the community must be open about the positive impacts of development.
Optimalisasi Penerbitan SIM Melalui Sistem AVIS Oleh Satuan Lalu Lintas dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Prima di Wilayah Hukum Polres Kebumen Putri, Dewi Prawira
Indonesian Journal of Police Studies Vol. 1 No. 3 (2017): March, Indonesian Journal of Police Studies
Publisher : Indonesian National Police Academy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masyarakat sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama, terpelajar, yang merasa memiliki bahasa bersama, yang merasa termasuk dalam kelompok itu, atau yang berpegang pada bahasa standar yang sama. Masyarakat juga merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai hak untuk pelayanan Polri berupaya keadilan persamaan hak dimuka hukum dan perlindungan dari segala bentuk gangguan. Karenanya hubungan masyarakat dengan Polri merupakan suatu sinergi sebagai objek yang dilindungi dan melindungi. Keberagaman masyarakat Indonesia yang tersebar pada 17 ribu kepulauan tentunya memiliki kultur budaya dan karakter yang bermacam-macam. Hal ini menjadi tantangan Polri dalam menyikapi kondisi tersebut dalam upaya memberikan linyomyang dan pelayanan terbaik. Polri berdasarkan UU No 2 Tahun 2002 melaksanakan tugas pokok sebagai berikut penegakkan hukum, Harkamtibmas, dan pelindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Karenanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Polri senantiasa melakukan pembenahan-pembenahan dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik dari sisi penegakkan hukuk, harkamtibmas, dan dalam rangka memberika rasa aman, nyaman, dan ketentraman. Banyak upaya telah dilakukan Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, inovasi maupu ide-ide kreatif dituangkan dengan harapan masyarakat akan puas dengan pelayanan yang diberikan. Demikin juga dengan Satlantas Polres Kebumen dalam memberikan pelayanan SIM kepada masyarakat pada saat sebelum dan sesudah menggunakan sistem AVIS. Inovasi dan ide ini sangat penting dilakukan agar tercapai target efektif efisien. Pada pelaksanaannya pelayanan penerbitan SIM berpedoman pada Perkap No 9 Tahun 2012 tentang mekanisme pelayanan SIM. Dengan berpedoman pada tersebut di atas pelayanan yang diberikan oleh Polri dapat meminimalisir penyimpangan yang terjadi. Society of a number of people in the broadest sense and bound by a culture that they think is the same, educated, who feel they have a common language, who feel included in the group, or who adhere to the same standard language. The community is also an Indonesian citizen who has the right to service the National Police to seek equality before the law and protection from all forms of interference. Therefore community relations with the National Police are a synergy as protected and protecting objects. The diversity of Indonesian society spread over 17 thousand islands certainly has diverse cultural and character cultures. This is a challenge for the National Police in responding to these conditions in an effort to provide the best linyomyang and services. The National Police, based on Law No. 2 of 2002, carry out the following basic tasks as law enforcement, Harkamtibmas, and protection, protection, and community service. Therefore, in providing services to the police community, they always make improvements in an effort to provide the best service in terms of law enforcement, public service, and in order to provide a sense of security, comfort, and peace. Many efforts have been made by the National Police in providing services to the community, innovation and creative ideas are expressed in the hope that the community will be satisfied with the services provided. Demikin also with the Kebumen Police Precinct in providing SIM services to the community before and after using the AVIS system. These innovations and ideas are very important in order to achieve effective effective targets. In the implementation of the SIM issuance service guided by Perkap No. 9 of 2012 concerning the mechanism of SIM services. By referring to the above services provided by the National Police can minimize irregularities that occur.
Optimalisasi Penyidikan Laka Lantas dalam Rangka Mengurangi Penyelesaian Kasus Laka Lantas Melalui Proses Alternative Dispute Resolution yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo Gawe, Julius Marlon
Indonesian Journal of Police Studies Vol. 1 No. 3 (2017): March, Indonesian Journal of Police Studies
Publisher : Indonesian National Police Academy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui optimalisasi dari pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas, khususnya pada pelaksanaan penyidikan kecelakaan lalu lintas dimana dalam pengoptimalan penyidikan kecelakaan lalu lintas tersebut akan mampu memberikan jaminan rasa keadilan, dan kepastian hukum serta dapat mengurangi penyelesaian kasus secara Alternative Dispute Resolution (ADR) terhadap masyarakat terkhusus pada pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas. Dalam hal ini penulis menggunakan konsep penegakan hukum, konsep penyidikan kecelakaan lalu lintas, konsep Alternative Dispute Resolution, dan konsep kecelakaan lalu lintas sebagai pisau analisis. Selanjutnya pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode field research. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan pengamatan. Selanjutnya data dianalisis dengan reduksi, sajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian dilaksanakan di Satlantas Polres Sukoharjo, dari temuan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa tingkat kecelakaan di wilayah Sukoharjo dalam tiga tahun terakhir berbeda-beda, sebagian besar diselesaikan dengan cara damai atau ADR, pada tahapan penyidikan yang dilaksanakan sudah secara optimal. Faktor-faktor yang menjadi kendala optimalisasi penyidikan terdiri atas faktor internal yaitu kualitas penyidik yang masih belum memadai, belum mempedomani standar operasional prosedur yang ada sebagai acuan melakukan penyidikan dan juga fasilitas penyidikan yang digunakan oleh anggota; faktor eksternal yaitu saksi yang kurang kooperatif untuk memberikan kesaksian, tabrak lari, serta kondisi TKP yang tidak dalam status quo. Untuk mengatasi keterbatasan yang ada maka penelitian ini merekomendasikan untuk diajukan telaah staf mengenai peningkatan jumlah personel penyidikan secara kuantitas berdasarkan kebutuhan ril Satlantas Sukoharjo dan secara kualitas perlu diupayakan personel penyidik untuk mengikuti pendidikan kejuruan ataupun pelatihan yang berkaitan dengan penyidikan laka lantas serta perlu adanya fasilitias sarana yang memadai guna mengoptimalkan proses penyidikan laka yang dilaksanakan. This research was conducted to determine the optimization of the implementation of traffic law enforcement, especially in the implementation of traffic accident investigations where in optimizing the investigation of traffic accidents will be able to provide a sense of justice, and legal certainty and can reduce the resolution of cases by Alternative Dispute Resolution (ADR) to the community especially to the perpetrators and victims of traffic accidents. In this case the author uses the concept of law enforcement, the concept of traffic accident investigations, the concept of Alternative Dispute Resolution, and the concept of traffic accidents as a knife of analysis. Furthermore, the research approach uses a qualitative approach with the field research method. Data collection techniques through interviews and observations. Then the data are analyzed by reduction, data presentation and conclusion drawing. The research was carried out at the Satohantas Sukoharjo Regional Police, from the research findings and discussion it can be concluded that the accident rates in the Sukoharjo region in the last three years differed, mostly resolved by peaceful or ADR, at the investigation stage which was carried out optimally. Factors that hamper the optimization of investigations consist of internal factors, namely the quality of investigators who are still inadequate, have not followed the standard operational procedures that exist as a reference for conducting investigations and also the investigative facilities used by members; External factors are witnesses who are less cooperative to give testimony, hit-and-run, and TKP conditions that are not in the status quo. To overcome this limitation, this study recommends that a staff review be submitted regarding the increase in the number of investigative personnel in quantity based on the actual needs of Sukoharjo Satlantas and in terms of quality it is necessary to seek investigative personnel to attend vocational education or training related to laka investigation and the need for facilities facilities sufficient to optimize the process of laka investigation carried out.

Page 1 of 40 | Total Record : 397


Filter by Year

2017 2022


Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 12 (2022): December, Indonesian Journal of Police Studies Vol. 6 No. 11 (2022): November, Indonesian Journal of Police Studies Vol. 6 No. 10 (2022): October, Indonesian Journal of Police Studies Vol. 6 No. 9 (2022): September, Indonesian Journal of Police Studies Vol. 6 No. 8 (2022): August, Indonesian Journal of Police Studies Vol. 6 No. 7 (2022): July, Indonesian Journal of Police Studies Vol. 6 No. 6 (2022): June, Indonesian Journal of Police Studies Vol. 6 No. 5 (2022): May, Indonesian Journal of Police Studies Vol. 6 No. 4 (2022): April, Indonesian Journal of Police Studies Vol. 6 No. 3 (2022): March, Indonesian Journal of Police Studies Vol. 6 No. 2 (2022): February, Indonesian Journal of Police Studies Vol. 6 No. 1 (2022): January, Indonesian Journal of Police Studies Vol. 5 No. 12 (2021): December, Indonesian Journal of Police Studies Vol. 5 No. 11 (2021): November, Indonesian Journal of Police Studies Vol. 5 No. 10 (2021): October, Indonesian Journal of Police Studies Vol. 5 No. 9 (2021): September, Indonesian Journal of Police Studies Vol. 5 No. 8 (2021): August, Indonesian Journal of Police Studies Vol. 5 No. 7 (2021): July, Indonesian Journal of Police Studies Vol. 5 No. 6 (2021): June, Indonesian Journal of Police Studies Vol. 5 No. 5 (2021): May, Indonesian Journal of Police Studies Vol. 5 No. 4 (2021): April, Indonesian Journal of Police Studies Vol. 5 No. 3 (2021): March, Indonesian Journal of Police Studies Vol. 5 No. 2 (2021): February, Indonesian Journal of Police Studies Vol. 5 No. 1 (2021): January, Indonesian Journal of Police Studies Vol. 4 No. 12 (2020): December, Indonesian Journal of Police Studies Vol. 4 No. 11 (2020): November, Indonesian Journal of Police Studies Vol. 4 No. 10 (2020): October, Indonesian Journal of Police Studies Vol. 4 No. 9 (2020): September, Indonesian Journal of Police Studies Vol. 4 No. 8 (2020): August, Indonesian Journal of Police Studies Vol. 4 No. 7 (2020): July, Indonesian Journal of Police Studies Vol. 4 No. 6 (2020): June, Indonesian Journal of Police Studies Vol. 4 No. 5 (2020): May, Indonesian Journal of Police Studies Vol. 4 No. 4 (2020): April, Indonesian Journal of Police Studies Vol. 4 No. 3 (2020): March, Indonesian Journal of Police Studies Vol. 4 No. 2 (2020): February, Indonesian Journal of Police Studies Vol. 4 No. 1 (2020): January, Indonesian Journal of Police Studies Vol. 3 No. 12 (2019): December, Indonesian Journal of Police Studies Vol. 3 No. 11 (2019): November, Indonesian Journal of Police Studies Vol. 1 No. 9 (2017): September, Indonesian Journal of Police Studies Vol. 1 No. 8 (2017): August, Indonesian Journal of Police Studies Vol. 1 No. 7 (2017): July, Indonesian Journal of Police Studies Vol. 1 No. 6 (2017): June, Indonesian Journal of Police Studies Vol. 1 No. 5 (2017): May, Indonesian Journal of Police Studies Vol. 1 No. 4 (2017): April, Indonesian Journal of Police Studies Vol. 1 No. 3 (2017): March, Indonesian Journal of Police Studies Vol. 1 No. 2 (2017): February, Indonesian Journal of Police Studies Vol. 1 No. 1 (2017): January, Indonesian Journal of Police Studies More Issue