Garuda - Garba Rujukan Digital

Think Globally and Act Locally: Upaya Green School Bali Menjalankan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) Shertina, Rara
Global and Policy Journal of International Relations Vol 8, No 03 (2020)
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/global & policy.v8i03.2387

ABSTRACTSince its establishment in 2006, Green School Bali has aspired to create a sustainable world. Green School Bali has become a global movement by establishing Green Schools in New Zealand, Africa and Tulum. The Green School Bali has the largest bamboo building in Asia teaches its students the values of environmentalism. The founder of this school, John Hardy believes that climate change is a real issue that can destroy Earth. He feels that every human being should take an environmentally responsible approach and education is the starting point. Therefore, Green School builds a sustainable lifestyle by releasing its dependence on electricity and running various sustainable development programs. In this paper, the author will discuss how Green School Bali's efforts in carrying out sustainable development. The author will use the concept of sustainable development from several references to identify Green School Bali activities through several criteria. This is a qualitative research with descriptive research methods. The data taken in this paper is in the form of secondary data obtained from literature studies.Keywords: Sustainable Development, Green School Bali, Environmental ConservationSejak berdiri pada tahun 2006, Green School Bali telah bercita-cita untuk menciptakan sustainable world. Green School Bali telah menjadi sebuah global movement dengan mendirikan sekolah Green School di Selaindia Baru, Afrika dan Tulum. Sekolah dengan bangunan bambu terbesar di Asia ini mengajarkan siswanya nilai-nilai environmentalism. Pendiri sekolah ini, John Hardy percaya bahwa perubahan iklim adalah isu nyata yang dapat menghancurkan planet bumi. Ia merasa bahwa setiap manusia harus menggunakan pendekatan yang bertanggung jawab pada lingkungan dan pendidikan adalah titik awalnya. Maka dari itu, Green School membangun gaya hidup berkelanjutan dengan melepaskan ketergantunganya pada listrik dan menjalankan berbagai program pembangunan berkelanjutan. Dalam tulisan ini, penulis akan membahas bagaimana upaya Green School Bali dalam menjalankan sustainable development. Penulis akan menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan dari beberapa rujukan untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan Green School Bali melalui beberapa kriteria. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Data yang diambil dalam tulisan ini berbentuk data skunder yang didapat dari studi literatur.Kata-KataKunci: Sustainable Development, Green School Bali, Pelestarian Lingkungan Hidup

Peran Pemerintah Jerman dalam Menangani Pengungsi Asal Suriah Sebagai Tenaga Kerja di Jerman Pasca Open Door Policy Nisa, Hasri Maghfirotin
Global and Policy Journal of International Relations Vol 8, No 03 (2020)
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/global & policy.v8i03.2388

ABSTRACTIn 2013 to 2015, Syrian Refugees came and tops the list of Germany with an influx of 950.827 people. 1.164.269 asylum applications were first filed in 2015 (441.899) and in 2016 (722.370), besides the open-door policy (a large wave of refugees in Germany). On the other hand, refugees are required to pay taxes, but jobs for refugees are still rarely, with the majority of refugees from Syria lacking in skills, language, and important documents. The study aims to find out how the German government plays a role in handling Syrian Refugees as a labor in post-open door policy in Germany. Researchers used the concept of national interest by Thomas Hobbes as well as the role of state by K. J. Holsti (1992). The research methodology used a qualitative description with the release of data through literature review and literature studies originated from official websites published by Economic Cooperation and Development, International Labour Organization in 2013-2017, and others. The study explained that the German Government established and implemented policies for Syrian refugees were expanding jobs for refugees, document redeployment, and skill training.Keywords: Syrian Refugees, Labor Problems, German GovernmentPada tahun 2013 sampai 2015 Pengungsi Asal Suriah menempati posisi teratas di Jerman dengan jumlah pengungsi yang masuk 950,827 jiwa. Sebanyak 1.164.269 aplikasi suaka pertama kali diajukan selama 2015 (441.899) dan 2016 (722.370), hal itu bersamaan dengan kebijakaan pintu terbuka (gelombang besar pengungsi di Jerman). Di sisi lain, pengungsi diharuskan membayar pajak oleh Pemerintah Jerman, namun lowongan pekerjaan untuk pengungsi masih jarang dijumpai, mayoritas pengungsi asal Suriah kurang memiliki keterampilan skill, bahasa, serta dokumen-dokumen penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Peran Pemerintah Jerman Dalam Menangani Pengungsi Asal Suriah Sebagai Tenaga Kerja Di Jerman Pasca Open Door Policy. Peneliti menggunakan konsep kepentingan nasional oleh Thomas Hobbes serta konsep peranan negara oleh K.J Holsti (1992). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif dengan dengan pengambilan data melalui literature review dan studi pustaka yang berasal dari website resmi Organisation for Economic Cooperation and Development, International Labour Organisation, UNHCR tahun 2013-2017 dan lainnya. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pemerintah Jerman membuat dan menerapkan kebijakan untuk pengungsi asal Suriah seperti memperluas lapangan pekerjaan untuk pengungsi, pemudahan dokumen, dan pelatihan skill.Kata-Kata Kunci : Pengungsi Asal Suriah, Masalah Tenaga Kerja, Pemerintah Jerman

Regional Governance untuk Memerangi Kejahatan Terorganisir Transnasional: Kerja Sama Penanggulangan Perdagangan Manusia di Subwilayah Mekong Raya dalam Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking (COMMIT) Ristanti, Destin Nurafiati
Global and Policy Journal of International Relations Vol 8, No 03 (2020)
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/global & policy.v8i03.2389

Kejahatan terorganisir transnasional merupakan salah satu isu penting yang memerlukan kerja sama antar negara untuk memeranginya. Bentuk kerja sama ini dapat berupa bilateral, multilateral, regional, dan sebagainya. Kerja sama antar negara untuk penanggulangan kejahatan terorganisir transnasional juga dapat dilihat dari jenis kejahatan yang menjadi fokus dari kerja sama tersebut, contohnya: perdagangan manusia. Kawasan Asia Pasifik merupakan salah satu wilayah dengan tingkat perdagangan manusia yang tinggi. Akan tetapi, di kawasan Asia sendiri tidak ada institusi regional yang dapat memayungi seluruh wilayah. Salah satu bentuk kerja sama negara-negara di kawasan Asia untuk memerangi perdagangan manusia adalah Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking (COMMIT). Ini merupakan sebuah bentuk inisiatif yang diprakarsai oleh negara-negara yang berada di dekat Sungai Mekong di mana banyak terjadi kasus perdagangan manusia. Ada berbagai faktor penyebab kasus perdagangan manusia tetapi tidak adanya tindakan tegas dari institusi regional menjadikan pemberantasan isu perdagangan manusia menjadi sulit dilakukan. Dikarenakan sebagian besar negara yang tergabung dalam COMMIT merupakan negara anggota ASEAN, inisiatif ini dapat dijadikan sebagai sebuah awal bagi ASEAN dalam hal kaitannya dengan komunitas politik dan keamanannya untuk mengembangkan sebuah platform yang dapat mengambil tindakan tegas untuk memerangi perdagangan manusia yang terjadi di regional Asia Tenggara.Kata Kunci: kejahatan terorganisir transnasional, subwilayah Mekong, perdagangan manusia

Doktrin Yoshida: Sistem 55 dalam Hubungan Luar Negeri Jepang Rukmini, Endah
Global and Policy Journal of International Relations Vol 8, No 03 (2020)
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/global & policy.v8i03.2390

ABSTRACTThe Yoshida Doctrine is a foreign policy principle applied on Prime Minister Shigeru Yoshida's thinking of ensuring Japan's economic development. When Yoshida Shigeru was appointed prime minister of Japan in 1946, he placed great emphasis on improving the Japanese economy and relying on security protection to the United States even though the pay was tied up in Japanese foreign policy to the United States. Japan needs the presence of US troops as a guarantee of security. The United States, on the other hand, needed to place its troops in Japan as the main base for US troops in Asia. This is because the United States is very worried about the threat of the spread of communist ideology in Asia, especially after China embraced communism. As long as China, South Korea and North Korea consider the existence of the United States military base in Japan as a guarantee of peace in the East Asia region, the Yoshida Doctrine will always be considered relevant in Japanese foreign policy. In addition, there is a collective memory in Japanese society about the war and do not want these memories to happen again.Keywords: Yoshida Doctrine, foreign policy, security, protectionDoktrin Yoshida adalah prinsip kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh Pemerintah Jepang mengacu pada pemikiran Shigeru Yoshida untuk menjamin pembangunan ekonomi Jepang. Ketika Yoshida Shigeru ditunjuk sebagai perdana menteri Jepang, dia sangat menekankan perbaikan ekonomi Jepang dan bergantung perlindungan keamanan kepada Amerika Serikat meskipun bayarannya adalah ikatan dalam kebijakan luar negeri Jepang kepada Amerika Serikat. Jepang memerlukan keberadaan tentara Amerika Serikat sebagai jaminan keamanan. Sedangkan Amerika Serikat perlu menempatkan tentaranya di Jepang sebagai basis utama tentara Amerika Serikat di Asia. Hal ini karena Amerika Serikat sangat khawatir terhadap ancaman persebaran ideologi komunis di Asia, terutama setelah Tiongkok menganut paham komunis. Selama Tiongkok, Korea Selatan, dan Korea Utara menganggap keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di Jepang sebagai garansi perdamaian di wilayah Asia Timur, maka Doktrin Yoshida akan selalu dianggap relevan dalam kebijakan luar negeri Jepang. Selain itu, ada kolektif memori di masyarakat Jepang tentang perang dan tidak menginginkan kembali kenangan tersebut terjadi lagi, sehingga berniat untuk menghentikan setiap usaha membangun angkatan perang di Jepang itu sendiri. Selama Jepang tidak dapat meyakinkan negara-negara tetangga bahwa Jepang tidak kembali menjadi negara agresor, maka keberadaan tentara Amerika Serikat di Jepang akan menjadi katup terakhir keberlangsungan pelaksanaan Doktrin Yoshida dan Sistem 55.Kata Kunci: Doktrin Yoshida, kebijakan luar negeri, keamanan, perlindungan

Paradiplomasi Surabaya-Busan di Sektor Pariwisata Tahun 2010-2019 Ahzani, W.K Faizin; Prakasa, Maulana Wahyu; Chidlir, Newfreedo
Global and Policy Journal of International Relations Vol 8, No 03 (2020)
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/global & policy.v8i03.2391

ABSTRACTDiplomacy is how to gain political or economic cooperation with other actors of international relations for any national interest purpose. In the modern era, diplomacy has their own form for specific matter and context of bilateral relations. Today's bilateral relations are cannot be defined to be just by state relationship with, but local government can become an actor by itself without the state. Paradiplomacy became a solution for inter-local cooperation after cold war era, and the evolution of paradiplomacy make the scope became wider in several sectors. It is just because the scope of this type of diplomacy is focussed on sub-state level and gives freedom to sub-states to determine their regional policies more freely. Paradiplomacy concept more specifically can be refers to sister-city, which means to become a powerful tool for capacity building, learning, economic, and social development in developing countries. Surabaya (Indonesian) and Busan (South Korea) are the example of paradiplomacy between developing state and developed state with local-regional focus. Tourism is one of the other sectors of cooperation between those states and have a spillover effect over culture exchange and also in society sector.Keywords: paradiplomacy, sister-city, sub-state, tourism, spillover effectDiplomasi merupakan cara bagaimana menjalin kerjasama politik dan ekonomi dengan aktor internasional lainnya untuk mencapai segala kepentingan nasional. Di era modern, diplomasi memiliki bentuk tersendiri untuk masalah yang lebih spesifik dan konteks hubungan bilateral. Di era sekarang diplomasi tidak dapat diartikan sebagai hubungan antar negara saja, melainkan pemerintahan lokal dapat menjadi aktor tersendiri tanpa negara. Paradiplomasi menjadi solusi bagi kerjasama antar pemerintah lokal setelah perang dingin, dan evolusi dari paradiplomasi membuat lingkup pembahasan menjadi lebih luas dalam beberapa sektor. Hal tersebut dikarenakan lingkup pembahasan dari diplomasi ini berfokus pada tingkat sub-negara dan memberikan kebebasan bagi sub-negara untuk menentukan kebijakan wilayah lebih bebas. Konsep paradiplomasi secara spesifik dapat merujuk ke sister-city yang berarti dapat menjadi alat pembangunan kapasitas, pembelajaran, ekonomi, dan pembangunan sosial di negara berkembang. Surabaya (Indonesia) dan Busan (Korea Selatan) merupakan contoh paradiplomasi antara negara berkembang dan negara maju dengan fokus wilayah-lokal. Pariwisata merupakan salah satu sektor kerjasama antara kedua negara tersebut dan memiliki efek spillover atas pertukaran budaya dan juga pada bidang lainnya.Kata Kunci: paradiplomasi, sister-city, sub-nasional, efek spillover

Upaya Nation Branding Brazil Melalui Telenovela Hariono, Filianstya; Nathania, Christina; Aryani, Maria Indira
Global and Policy Journal of International Relations Vol 8, No 03 (2020)
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/global & policy.v8i03.2392

ABSTRACTStart from basic assumptions of soft power, the ability to influence others using their attraction, so other people can affected become voluntary or without threats and violence. Brazil uses soft power instruments through the Telenovela media as the nation's branding, Brazil's telenovela becomes one of Brazil's country icons, telenovela series scheduled in prime time prove how the public love to watch telenovelas, with optimism the film makers put a large capital to make this show seven bigger, they exporting Brazil telenovela to many countries not only in Latin America but also telenovela spread to other continents. Brazil telenovela is not just a money machine but also a political media of culture, tourism, a picture of social construction and romance in Brazil, telenovela becomes a melodrama series that takes the background story from Brazilian people lifes, Brazilian telenovela is often interpolated with Brazilian art such as capoeira, samba dance, actors accent, trend fashion in Brazil, camera settings that shows the beauty of the Brazilian city, the camera perspective make us want to travel or visit the city had make telenovelas story before, Brazilian telenovelas make us know what is Brazil by watching it, that show Brazil made national branding in international society.Keywords: telenovela, Brazil, soft power, nation brandingBerangkat dari asumsi dasar soft power sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain menggunakan daya tarik yang dimiliki, sehingga orang lain yang terpengaruh dan bersifat voluntary atau tanpa ancaman dan kekerasan. Brasil menggunakan instrumen soft power melalui media Telenovela sebagai nation brandingnegaranya, telenovela Brasil menjadi salah satu icon negara Brasil, penempatan serial telenovela pada prime time menunjukkan bagaimana masyarakat sangat menggemari telenovela, dengan optimisnya para pembuat film mereka meletakkan modal yang cukup besar untuk membuat tayangan ini lebih besar lagi, dengan mengekspor telenovela Brasil ini ke banyak negara tidak hanya di Amerika Latin saja tetapi telenovela Brasil merambat hingga benua lain tetapi telenovela Brasil bukan hanya sekedar mesin uang tetapi juga merupakan media politik kebudayaan, pariwisata, dan gambaran konstruksi sosial serta romansa percintaan masyarakat Brasil, telenovela menjadi serial melodrama yang mengambil latar belakang cerita dari kehidupan masyarakat Brasil secara tidak langsung telenovela Brasil sering disisipi kesenian Brasil seperti capoeira, samba dance, penggunaan logat para aktornya dan tren berpakaian yang digunakan, seting tempat dengan sudut pandang kamera yang memperlihatkan keindahan kota Brasil seakan menuntun kita untuk ingin bepergian mendatangi kota negara tersebut dengan melihat aspek-aspek tersebut meskipun kita belum pernah mendatangi negara Brasil kita akan dapat mengerti kehidupan budaya dan keadaan alam disana, begitulah cara Brasil menggambarkan atau membranding negaranya agar dapat dikenal oleh masyarakat internasional.Kata Kunci: telenovela, Brazil, soft power, nation branding

Analisis Kebijakan Pemerintah terhadap Kerusakan Hutan Kalimantan Tengah Akibat MNCs Tahun 2000 â€“ 2019 ., Djatmiko
Global and Policy Journal of International Relations Vol 8, No 03 (2020)
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/global & policy.v8i03.2393

ABSTRACTForest destruction in Indonesia has been a global concern since 1997, as a result of this damage a number of countries have become victims of the impact of forest degradation. Because Indonesia has a lot of peat forests, especially Central Kalimantan which contains CO2 which can accelerate global warming. In addition, Central Kalimantan is listed as an area inhabited by a number of animals including protected orangutans and has become a worldwide concern. The cause of this damage is due to the free market which gives investors the impact of entering Indonesia in the form of oil palm plantations. Oil palm plantations have many negative impacts on fires and deforestation in Central Kalimantan and in Indonesia. Therefore the government should play a very important role in controlling and providing regulations on the development of oil palm plantations, to create Sustainable Development Goals. In this study the authors tried to provide alternative policies, prevention and control of forest and land fires in Central Kalimantan.Keywords : MNCs, Central Kalimantan, Deforestation, Policy, Coordination Theory.Â Kerusakan hutan di Indonesia telah menjadi perhatian dunia sejak tahun 1997, akibat dari kerusakan ini sejumlah negara menjadi korban dari dampak kebarakan hutan. Sebab Indonesia banyak memiliki hutan gambut terutama Kalimantan Tengah yang mengandung CO2 yang dapat mempercepat pemanasan global. Selain itu Kalimantan Tengah tercatat sebagai kawasan yang dihuni oleh sejumlah satwa termasuk orangutan yang dilindungi dan telah menjadi perhatian dunia. Penyebab kerusakan ini disebabkan adanya pasar bebasa yang memberikan dampak investor masuk ke negara Indonesia berupa perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kepala sawit memberikan banyak dampak negatif terhadap kebakaran dan deforestasi hutan di Kalimantan Tengah dan di Indonesia. Oleh sebab itu pemerintah seharunya yang sangat berperan penting dalam melakukan kontrol dan memberikan regulasi terhadap pembangunan perkebunan kelapa sawit, untuk menciptakan Sustainable Development Goals. Dalam penelitian ini penulis mencoba memberikan alternatif kebijakan, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah.Kata-Kata Kunci : MNCs, Kalimantan Tengah, Deforestasi, Kebijakan, Teori Koordinasi.Â

Kepentingan Amerika Serikat di Balik Intervensi Kemanusiaan di Libya Tahun 2011 Mashita, Andini Cevia; Sari, Ghina Hanum
Global and Policy Journal of International Relations Vol 8, No 03 (2020)
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/global & policy.v8i03.2394

ABSTRACTThe Witing of this scientific work was intended to know the U.S. policy to Libya in humanitarian intervention. There is also a background in this writing because it is a developing country, so to speak. In 2011, civil war broke out in Libya, as a result of conflicting thinking between leaders of the state and people. This war, which has had considerable impact on the country itself, has had an impact on others. Because of this, international countries and organizations are participating in the war between the world health organization, the who, the United Nations, and NATO coordinated by the United States. This clearly raises a new policy between countries and Libya. This policy followed the war is also a collaboration between libyans and other countries. The UN also paved the way for the United States to intervene in Libya under the pretext of human rights. But the United States of America's intervention in Libya does not use the pretext of human rights.Key words: human rights, intervention, the civil war in LibyaPenulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Amerika Serikat ke Libya dalam intervensi kemanusiaan.Ada pun latar belakang dalam penulisan ini Karena Libya merupakan negara yang dapat dikatakan negara berkembang. Pada tahun 2011, perang saudara terjadi di Libya, karena adanya pertentangan pemikiran yang terjadi antara pemimpin negara dengan masyarakat. Perang ini, membawa dampak yang cukup besar baik terhadap negara Libya sendiri, juga membawa dampak kepada negara lain. Dengan adanya hal itu, negara dan organisasi internasional turut berpartisipasi dalam menangani adanya perang saudara, yaitu WHO, PBB dan juga NATO yang di koordinir oleh Amerika Serikat. Hal ini, jelas menimbulkan suatu kebijakan yang baru antara negara lain dengan Libya. Kebijakan ini terjadi setelah adanya perang juga merupakan sebuah kerja sama masyarakat Libya dengan negara yang lain.PBB juga membuka kan jalan untuk Amerika Serikat untuk melakukan intervensi ke Libya dalam dalih HAM. Akan tetapi Amerika Serikat dalam melakukan intervensi ke Libya tidak menggunakan dalih HAM.Kata-kata kunci : hak asasi manusia, intervensi, perang saudara di Libya

Upaya Pemerintah Indonesia Mengatasi Kasus Pembajakan di Laut Cina Selatan Tahun 2013 Dharmawan, Bagas Arif
Global and Policy Journal of International Relations Vol 8, No 03 (2020)
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/global & policy.v8i03.2395

ABSTRACTIndonesia as a maritime country in the Southeast Asian region is faced with a case of piracy in the South China Sea that has a serious impact. Piracy interferes with incoming trade access and threatens the safety and security of both citizens and passing merchant ships. Increasingly, piracy carries out kidnapping, smuggling and murder activities, involving countries and the international community. Even though Indonesia is a non-climant state, it still needs a role in suppressing transnational crime activities based on Indonesia's responsibility to create peace in accordance with the mandate of the constitution. The focus of this paper is to examine piracy in the South China Sea which has an effect on maritime security and trade routes. This study uses descriptive methods to explain the efforts of the Indonesian government in overcoming these problems. With strict government regulation and TNI involvement in investigating maritime piracy cases in Indonesia, this will certainly be an effective way.Keywords: Marine piracy, Indonesian law, Indonesia's role, preventiveIndonesia sebagai negara maritim di wilayah Asia Tenggara dihadapkan dengan adanya kasus pembajakan di Laut China Selatan yang membawa dampak serius. Pembajakan mengganggu akses perdagangan yang masuk serta mengancam keselamatan dan keamanan, baik warga maupun kapal dagang yang melintas. Semakin meluas, pembajakan mengusung kegiatan penculikan, penyelundupan, dan pembunuhan, melibatkan negara-negara dan komunitas internasional. Meskipun Indonesia adalah non-climant state, tetap diperlukan adanya peran dalam menekan aktivitas kejahatan transnasional yang didasarkan pada tanggung jawab Indonesia untuk menciptakan perdamaian sesuai amanat konstitusi. Fokus penulisan ini adalah untuk mengkaji pembajakan di laut cina selatan yang berpengaruh terhadap keamanan maritime dan jalur perdagangan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menjelaskan upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi pemasalahan tersebut berdasar peraturan yang berlaku. Dengan adanya regulasi dari pemerintah yang tegas dan keterlibatan TNI dalam penyelidikan kasus pembajakan laut di Indonesia, tentu hal ini akan menjadi cara yang efektif.Kata-Kata Kunci: Pembajakan laut, Hukum Indonesia, Peran Indonesia, Preventif

Diplomasi Budaya Anime Sebagai Soft-Power Jepang Guna Membangun Citra Positif Negara Bahri, Matahari Adihapsari Saiful; Rochmah, Hindah Muchtamilatur
Global and Policy Journal of International Relations Vol 8, No 03 (2020)
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/global & policy.v8i03.2253

Abstrak Pada era ini, kekuatan militer dan ekonomi tidak lagi menjadi hal yang paling utama dalam sebuah negara. Kini, budaya juga telah dipandang sebagai aset penting sebuah negara dan menjadi kekuatan bagi negara tersebut untuk berkembang dan berpengaruh besar dalam dunia internasional. Jepang merupakan salah satu negara yang sangat rutin bahkan sistematis dalam melakukan diplomasi budayanya. Jepang membuka jalan bahwa budaya dapat mengembalikan citra baik pada negaranya serta menghubungkannya dengan negara-negar lain. Alat yang digunakan oleh Jepang tidak hanya sebatas budaya tradisional, namun jugua budaya modern yaitu anime. Penelitian ini bertujuan untuk membedah aktivitas diplomasi budaya Jepang yang menggunakan budaya popular miliknya yaitu anime. Kata Kunci: Diplomasi Budaya Jepang, Anime, Soft PowerAbstract In this era, military and economic strength are no longer the main thing in a country. Now, culture has also been seen as an important asset of a country and has become a strength for the country to develop and have a major influence in the international world. Japan is a country that is very routine and even systematic in carrying out its cultural diplomacy. Japan paved the way that culture can restore a good image to the country and connect it with other countries. The tools used by Japan are not only limited to traditional culture, but also modern culture, namely anime. This study aims to examine Japanese cultural diplomacy activities that use its popular culture, namely anime. Keywords: Japanese Cultural Diplomacy, Anime, Soft Power

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Maria Indira Aryani

Contact Email
maria_indira.hi@upnjatim.ac.id

Phone
+6231-8706369

Journal Mail Official
jgp@upnjatim.ac.id

Editorial Address
Jalan Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya 60294

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Maria Indira Aryani

Contact Email maria_indira.hi@upnjatim.ac.id

Phone +6231-8706369

Journal Mail Official jgp@upnjatim.ac.id

Editorial Address Jalan Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya 60294

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Maria Indira Aryani

Contact Email
maria_indira.hi@upnjatim.ac.id

Phone
+6231-8706369

Journal Mail Official
jgp@upnjatim.ac.id

Editorial Address
Jalan Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya 60294

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA