cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eva Eviany
Contact Email
evaeviany@ipdn.ac.id
Phone
+6281394931914
Journal Mail Official
pptp@ipdn.ac.id
Editorial Address
Gedung Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Kampus IPDN Jatinangor Jl. Ir. Soekarno Km.20, Jatinangor, Jawa Barat, Sumedang, Jawa Barat 45363
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Tatapamong
Published by Institut Pemerintahan Dalam Negeri
ISSN : 27150631     EISSN : 27232891     DOI : https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Tatapamong merupakan upaya Program Studi Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jurnal ini turut serta memberikan kontribusi ilmiah terhadap teori atau penerapan ilmu bidang Perpolisian dan Tata Pamong yang baik terhadap Aparatur Sipil Negara. Agar Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas dan tupoksinya sehari-hari lebih terarah dan terukur demi mencapai tujuan ketertiban bangsa dan negara.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Jurnal Tatapamong, Vol. 1, No. 1, Maret 2019" : 5 Documents clear
PERILAKU KOMUNIKASI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALITAS KERJA SEBAGAI ABDI NEGARA DAN ABDI MASYARAKAT Erliana Hasan
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 1, No. 1, Maret 2019
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1140

Abstract

Perilaku individu merupakan deskripsi dari kepribadian yang dalam implementasinya tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dan system yang yang berlaku. Demikian juga kondisi yang melingkupi aparatur sipil negara Berbeda halnya dengan komunikasi yang berlandaskan kepada proses penyampaian isi pikiran dan isi perasaan dari seseorang kepada orang di luar dirinya, dan penyampaian tersebut dipengaruhi oleh kondisi hati dan pikiran seseorang. Bertolak dari konsep perilaku komunikasi yang dikemukakan oleh Emmert: (1) pribadi; (2) lingkungan fisik dan non fisik; (3) situasi yaitu keadaan yang memungkinkan terjadinya hubungan antara pribadi dengan lingkungan. Metode yang digunakan adalah explanatory survey sebagai upaya menghimpun informasi dari informan yang memberikan jawab rasional dalam menjelaskan masalah yang menjadi focus penelitian yaitu perilaku kiomunikasi yang dikaitkan dengan kualitas profesionalitas kerja Aparatur Sipil Negara. Hasil analisis perilaku komunikasi ASN terkesan; (1) perilaku komunikasi kurang komunikatif, intensitas komunikasi masih rendah; (2)lingkungan kerja kurang kondusif dan; (3) situasi komunikasi yang kurang komunikatif. Di sisi lain Profesionalitas ASN terkait dengan; (1) akuntabilitas; (2) sikap proaktif; (3) cinta pekerjaan; (4) loyalitas; (5) tunduk pada nilai-nilai etis; (6) mau belajar dari kesalahan; (7) jujur. Kesemua item tersebut.masih lemah pada komponen kualifikasi, kompetensi dan integritas dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat masih rendah dan perlu ditingkatkan secara berkesinambungan dan komprehensif. Kesimpulan hasil penelitian mengindikasikan bahwa; perilaku komunikasi Aparatur Sipil Negara memberikan pengaruh positif kepada profesionalitas kerja ASN sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, ketika factor-faktor berikut menjadi konsep pemerintah, yaitu;(1). Prilaku yang akuntabel (2) lingkungan kerja signifikan dengan profesionalitas kerja dan; (3) situasi komunikasi yang kondusif sangat signifikan dalam meningkatkan kualitas profesionalitas kerja aparatur sipil negara.
EVALUASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DAN TERTIB ROKOK (Studi Kasus Peraturan Daerah Nomor 109 Tahun 2012 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Provinsi Jawa Barat) Dadang Supriatna
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 1, No. 1, Maret 2019
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1142

Abstract

Satpol PP sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas dan kewenangnya menegagakkan peraturan daerah dalam hal ini walikota, yang menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta memberi perlindungan kepada masyarakat. Maka dengan Melakukan penelitian yang berjudul Evaluasi Penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan Kawasan Tertib Rokok (Studi Kasus Peraturan Daerah Nomor 109 Tahun 2012 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Provinsi Jawa Barat) Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, mendiskripsikan, menganalisis dan mengevaluasi penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 109 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok serta mendiskripsikan faktor-faktor yang menghambat penegakan Peraturan Daerah tersebut oleh Kantor Satpol PP Kota Bandung. Data diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 109 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok serta melakukan penelitian terhadap sumber data dalam bentuk arsip, dokumen, data statistik, dan naskah penting lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Dengan menggunakan metode penelitian secara kualitatif, melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dengan melakukan wawancara kepada informan ditemui bahwa Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di Kota Bandung dalam penerapannya belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik mengikuti Model dan Proses implementasi kebijakan. Di mana penegakan perda masih lemah, sama sekali tidak ada penindakan terhadap pelanggaran Perda sejak berlaku dari tahun 2012 sampai dengan sekarang. Hal ini disebabkan karena masih ditemukan berbagai kendala dan hambatan yang ditemui di lapangan dan kurangnya perhatian, koordinasi dan kerjasama dari leding sektor Peraturan Daerah tersebut yaitu Dinas Kesehatan Kota Bandung. Kata kunci: evaluasi kebijakan, peraturan daerah, kawasan tanpa asap rokok dan tertib rokok
PEMBINAAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI Studi Kasus di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat Mu'tamirudin Mu'tamirudin
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 1, No. 1, Maret 2019
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1144

Abstract

Pembinaan adalah suatu proses kegiatan bimbingan dan pemberian orientasi yang dimulai dari rekrutmen, pengembangan, pemberdayaan, sampai dengan pemeliharaan. Kepemimpinan sendiri adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam hal mencapai tujuan organisasi atau kelompok yang sudah di tetapkan. Dalam konteks kajian ini, peneliti melaksanakan penelitian tentang Pembinaan dengan judul “Pembinaan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja terhadap kinerja pegawai”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan oleh Kepala Kantor dalam mencapai kinerja pegawai di lingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat. Selain itu untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan tersebut, serta untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang menggambarkan, menguraikan, melukiskan sesuatu keadaan yang sedang berlangsung pada obyek penelitian berdasarkan data dan informasi yang diperoleh secara aktual dan faktual. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi lapangan, wawancara kepada Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, ditunjang dengan studi kepustakaan termasuk didalamnya kajian dokumentasi. Kesimpulan dari analisis data yang dilakukan, ditemukan bahwa Pelaksanaan pembinaan oleh Kepala Kantor dalam mencapai kinerja anggota di lingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat, telah optimal atau termasuk pada kriteria penilaian baik. Kata Kunci: pembinaan, kepemimpinan, kinerja pegawai.
PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Studi terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat) Dedy Suhendi
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 1, No. 1, Maret 2019
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1145

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk lebih memahami dan mengetahui tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), terutama Satpol PP yang ada di tingkat kabupaten Indramayu. Satpol PP merupakan instansi yang ada di daerah yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Kedudukan Satpol PP kabupaten berada di bawah Bupati dan otomatis secara administratif dan operasional bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tulisan ini menitikberatkan pada tugas Satpol PP sebagai penyelenggara pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat atau pembinaan trantibum. Setiap wilayah memiliki karaktertistik yang berbeda dan memiliki masalah yang berbeda, seperti maraknya pedagang kaki lima yang tersebar di sembarang tempat, masalah pengemis gelandangan dan orang terlantar (PGOT), keberadaan warung remang-remang (warem), peredaran minuman beralkohol dan lain sebagainya. Penulisan naskah ini merupakan hasil kajian konseptual dan pengalaman penulis sendiri ketika bertugas di Pemerintah Daerah. Instrumen pengambilan data diambil dari beberapa sumber referensi (media cetak), media elektronik dan pengamatan langsung hasil dari pengalaman penulis disaat bertugas di daerah. Kata Kunci : Satpol PP, peyelenggaraan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KARIER APARATUR SATPOL PP DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Ida Surya
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 1, No. 1, Maret 2019
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1147

Abstract

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberikan otonomi luas kepada Kabupaten/Kota dengan tidak melupakan asas pemberian otonomi yang nyata dan bertanggung jawab serta memberi peran Gubernur maupun Bupati/ Walikota untuk menentukan otonomi daerah sehingga diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masalah penempatan pejabat struktural di Kabupaten Lombok Tengah selama 5 (lima) tahun terakhir adalah terjadi ketidakadilan, ada beberapa pejabat struktural yang diturunkan eselonnya dan dibebas tugaskan dari jabatannya disebabkan karena adanya kepentingan politik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adalah (1) Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan karier aparatur Satpol PP di Kabupaten Lombok Tengah. (2) Faktor-faktor apa yang menghambat implementasi kebijakan dalam pengembangan karier Aparatur Satpol PP di Kabupaten Lombok Tengah. (3) Bagaimana strategi pengembangan karier Aparatur Satpol PP di Kabupaten Lombok Tengah. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pola berpikir penelitian kualitatif mempergunakan pola induktif yang dimulai pada diri peneliti, peneliti berfungsi sebagai instrument/alat penelitian. Informan 25 orang yang ditentukan dengan Snow Ball Technique. Pengumpulan data sekunder menggunakan studi kepustakaan, Pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan diskriptif yang kembangkan dengan metode analisis trigulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan karier dan faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pengembangan karier Aparatur Satpol PP di Kabupaten Lombok Tengah adalah dipengaruhi oleh kepentingan politik dan sistem kerja yang kurang jelas serta sistem pengawasan yang tidak efektif dan efisien. Penyelesaian kasus kasus kepegawaian di Komisi Aparatur Sipil Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara serta Ombudsman belum bisa memberikan kepastian hukum terhadap PNS karena rekomendasi dan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak terdapat lembaga eksekutorial dan kekuatan memaksa . Sentralisasi pengawasan yang di lakukan oleh KASN tidak efektif dan efisien karena KASN berkedudukan di ibu kota negara, seharusnya KASN ada di setiap Provinsi. Kata kunci : Implementasi, kebijakan, pengembangan karier, PNS

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Jurnal Tatapamong, Vol. 5, No. 1, Maret 2023 Jurnal Tatapamong, Vol. 4, No. 2, September 2022 Jurnal Tatapamong, Vol. 4, No. 1, Maret 2022 Jurnal Tatapamong, Vol. 3, No. 2, September 2021 Jurnal Tatapamong, Vol. 3, No. 1, Maret 2021 Jurnal Tatapamong, Vol. 2, No. 2, September 2020 Jurnal Tatapamong, Vol. 2, No. 1, Maret 2020 Jurnal Tatapamong, Vol. 1, No. 2, September 2019 Jurnal Tatapamong, Vol. 1, No. 1, Maret 2019