Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang
FOKUS, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, kali ini memulai tampil dalam kemasan baru. Tampilan dan gaya baru bukanlah berarti menafikkan eksistensi dan substansi keilmuan, terutama ranah kajian administrasi publik. Terbitan ke 17 nomor 1, Maret 2019, tentunya banyak harapan dan tantangan yang masih harus dibenahi oleh Tim Penyunting. terutama yang berkaitan dengan isi, dimana edisi Jurnal kali ini belum dapat menyatukan tulisan dalam satu tofik (monograf). Namun demikian, tidaklah berarti mengurangi telaah substansi pembahasan sebuah persoalan keilmuan. Kritik yang bermanfaat sangat dihargai, namun bukan berarti kritik yang tidak bermanfaat tidak dihargai, hanya barangkali cara menempatkan kritik itu yang berbeda. Sebab semua kritik tentulah bermanfaat terlebih untuk Jurnal FOKUS ini. Semoga Jurnal FOKUS kedepan akan tampil semakin sempurna dan mampu menggugah kesadaran untuk menampilkan tulisan yang sangat erat terkait dengan ruang lingkup Ilmu Administrasi Publik dan mencapai tujuan bernegara yang bermuara pada penyelesaian persoalan publik (masyarakat), tentunya kontribusi yang tidak sebatas ide semata, namun yang sangat utama tentulah aksi-aksi (actions) konkrit.
Articles
14 Documents
Search results for
, issue
"Vol 14, No 2 (2014): Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K"
:
14 Documents
clear
<![CDATA[PELAKSANAAN KEGIATAN KEPROTOKOLAN OLEH SUB BAGIAN KEPROTOKOLAN DAN DOKUMENTASI ]]>
<![CDATA[Abang Zainudin]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 14, No 2 (2014): Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v14i2.39
<![CDATA[Penyelenggaraan Keprotokolan merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraanpemerintahan guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Sintang, unit kerja yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan keprotokolanadalah Sub Bagian Protokol dan Dokumentasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang, Sub BagianProtokol dan Dokumentas berada di Bagian Humas Protokol pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang.Bentuk kegiatan keprotokolan meliputi tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan. Pelaksanaantata tempat sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namunbelum seluruh pengaturan tata tempat maupun Lay Out dapat dilaksanakan secara optimal pada setiapkegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang. Kendala-Kendala dalam penyelenggaraankeprotokolan meliputi faktor yang bersifat administratif dan faktor yang bersifat teknis. Faktor yangbersifat administratif berkaitan dengan anggaran, Peraturan pelaksana dan teknis, koordinasi antar instansiyang terkait, dan jadwal kerja yang belum tersusun secara sistematis. Sedangankan faktor yang bersifatteknis berhubungan dengan ketersediaan sarana dan prasarana di Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN AKREDITASI SEKOLAH DASAR NEGERI ]]>
<![CDATA[Anton Antonius]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 14, No 2 (2014): Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v14i2.44
<![CDATA[Akreditasi sekolah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dankinerja satuan dan/atau program pendidikan, yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Di dalamproses akreditasi, sebuah sekolah dievaluasi dalam kaitannya dengan arah dan tujuannya, serta didasarkankepada keseluruhan kondisi sekolah sebagai sebuah instituasi belajar. Walaupun beragam perbedaandimungkinkan terjadi antar sekolah, tetapi sekolah dievaluasi berdasarkan standar tertentu. Dengandemikian dapat dikatakan bahwa proses akreditasi dalam makna proses adalah penilaian dan pengembanganmutu suatu sekolah secara berkelanjutan. Akreditasi dalam makna hasil menyatakan pengakuan bahwasuatu sekolah telah memenuhi standar kelayakan pendidikan yang telah ditentukan. Akreditasi sebagailangkah agar sekolah kedepan memiliki semangat berkompetensi satu dengan yang lainnya. Kompetensikompetensiini biasa dicapai melalui proses yang mencangkup pemberian layanan implementasi kurikulum/proses belajar-mengajar, penciptaan lingkungan sekolah yang kondusif, penyelenggaraan administrasidan manajemen sekolah yang baik, peran serta masyarakat, dan pembinaan okelembagaan sekolah yangbaik, peran serta masyarakat, dan pembinaan kelembagaan sekolah yang baik; serta dengan dukunganpembiayaan yang memadai, tenaga yang sesuai dengan kebutuhan baik segi kuantitas maupun kualitas,dukungan sarana dan prasarana yang memadai dan akhirnya peserta didik secara aktif mengikuti seluruhkegiatan pembelajaran dengan memenfaatkan sumber belajar yang tersedia.]]>
<![CDATA[EVALUASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR EKONOMI WILAYAH (PNPM-PISEW) ]]>
<![CDATA[Aida Fitriani]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 14, No 2 (2014): Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/.v14i2.33
<![CDATA[Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (Regional Infrastructure for Socialand Economic Development – RISE), yang kemudian disingkat dengan PISEW diharapkan dapat menjawabkebutuhan dalam melakukan upaya pengentasan kemiskinan, dan pengurangan tingkat pengangguran terbukadengan juga meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi dan otonomidaerah. Program PISEW dengan intervensi berupa bantuan teknis dan investasi infrastruktur dasar pedesaan,dibangun dengan berorientasi pada konsep “Community Driven Development (CDD)” dan “Labor IntensiveActivities (LIA)”, sehingga kemudian dikategorikan sebagai salah satu program PNPM-Mandiri. Dengandemikian kemudian program PISEW dikenal dengan nama PNPM-PISEW. Indikator-indikator penelitianmeliputi , evaluasi perencanaan, evaluasi pelaksanaan, evaluasipelaporan, evaluasi pemanfaatan berkelanjutandan evaluasi penguatan kelembagaan serta dampak dari pelaksanaan kegaitan PNPM-PISEW di KecamatanSintang tahun 2014 baik dampak yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan.]]>
<![CDATA[KOORDINASI KERJA PIMPINAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ]]>
<![CDATA[Kaja Kaja]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 14, No 2 (2014): Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v14i2.40
<![CDATA[Koordinasi vertikal merupakan penyatuan kegiatan, pengarahan yang dilakukan oleh atasanterhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggungjawabnya. selanjut atasan mengkoordinasi semua pegawai yang ada di bawah tanggung jawabnya secaralangsung. Selain itu koordinasi vertikal ini relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikansanksi kepada pegawai yang sulit diatur. Koordinasi kerja horizontal dilakukan oleh atasan melaluipengarahan dalam kegiatan-kegiatan yang ada di kontor perhubungan komunikasi dan informatikaKabupaten Melawi. Selain itu koordinasi horizontal ini dapat menciptakan disiplin kerja antara unit yangsatu dengan unit yang lain secara internal maupun eksternal pada unit-unit yang sama tugasnya. Koordinasiantar badan beserta unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain salingketergantungan atau mempunyai kaitan setara. Pelaksanaan koordinasi horizontal ini relatif sulit dilakukan,karena tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukannya setingkat.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI ]]>
<![CDATA[Antonius Erwandi]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 14, No 2 (2014): Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v14i2.45
<![CDATA[Masalah sosial yang masih dihadapi oleh masyarakat yaitu rumah yang tidak layak huni.Oleh sebab itu, penanganan masalah tersebut diharapkan terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruhkomponen masyarakat (stakeholder) baik pemerintah pusat maupun daerah, dunia usaha, masyarakat,LSM dan elemen lainnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, adapun subyek dalampenelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Melawi, SekretrisDinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Melawi, Staf, Kepala Desa Nyanggai danWarga Masyarakat Yang Menerima Bantuan. Alat yang digunakan terdiri dari PedomanWawancara,Pedoman Observasi dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasiprogram Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Melawi sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. penelitiantersebut dapat disimpulkan bahwa program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni yang dilakukan olehDinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Melawi yang sudah berjalan dengan baik, sehinggadisarankan agar kegiatan dapat dilakukan secara berkesinambungan.]]>
<![CDATA[PERILAKU TIM DAN BADAN ANGGARAN DALAM FORMULASI KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN ]]>
<![CDATA[Bima Sujendara]]>;
<![CDATA[Ngusmanto Ngusmanto]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 14, No 2 (2014): Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v14i2.34
<![CDATA[Perilaku Tim dan Badan Anggaran Dalam Formulasi Kebijakan Umum Anggaran KotaPontianak, dari waktu ke waktu dilatar belakangi oleh fenomena adanya keterlambatan yang terus menerusterjadi. Untuk itu, peneliti bertanya: “Mengapa formulasi Kebijakan Umum Anggaran yang dilakukan timanggaran dan badan anggaran mengalami keterlambatan ?”. Pertanyaan ini akan dijelaskan melalui teoriperilaku birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keterlambatan formulasi Kebijakan UmumAnggaran (KUA) terjadi karena perilaku tim dan badan anggaran kurang bertanggung jawab. Tanggungjawab yang kurang terlihat dari penyerahan draf KUA dan pengesahan dokumen KUA yang terlambat,kehadiran tim perumus yang kurang dalam proses pembahasan formulasi KUA dan tidak dipatuhinyajadual pembahasan formulasi KUA. Di sisi lain, keterlambatan yang terjadi karena ada unsur kesengajaandan dimotivasi untuk mendapatkan keuntungan materi dan non materi.]]>
<![CDATA[PENGARUH CITRA MREK SUZUKI NEW SATRIA FU150 TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Hermansyah Herman]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 14, No 2 (2014): Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v14i2.41
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis: (1). Tanggapankonsumen terhadap Citra Merek Suzuki New Satria FU150 di PT. Indotama Motorika Sintang. (2).Keputusan konsumen dalam membeli Suzuki New Satria FU150 di PT. Indotama Motorika Sintang. (3).Pengaruh Citra Merek terhadap keputusan pembelian Suzuki New Satria FU150 di PT. Indotama MotorikaSintang. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian exsplanatory yang menyoroti hubunganantar variabel independen dengan variabel dependen dan menguji hipotesis yang telahdirumuskan sebelumnya. Populasi yang digunakan oleh peneliti adalah secara kuantitatif. populasinyaadalah rata-rata penjualan motor Suzuki New Satria FU150 dari tahun 2012 dan tahun 2013 sebanyak134 unit kendaraan. Penetapan ukuran sampelnya dengan rumus Slovin, jumlah sample sebesar 60 orangresponden. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang disusun dengan skala LikertHasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pengaruh Citra Merek Suzuki New Satria FU150terhadap Keputusan Pembelian pada PT. Indotama Motorika Sintang adalah sebagai berikut: Pertama;Tanggapan responden atas Citra Merek sepeda motor Suzuki New Satria FU150 pada PT. IndotamaMotorika Sintang pada saat ini sangat baik. Skor total tanggapan responden terhadap citra merek mempunyaidorongan yang sangat baik yakni sebesar 91,37% masuk dalam kriteria sangat baik. Kedua Tingkatkeputusan pembelian sepeda motor Suzuki New Satria FU150 pada PT. Indotama Motorika Sintangpada saat ini adalah Tinggi yang diambil dari lima indikator yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi,pengevaluasian alternatif, keputusan pembelian dan perilaku setelah pembelian. Dimana dari ke limaindikator tersebut memiliki skor total tanggapan responden tentang keputusan pembelian yang konsumenlakukan yaitu sebesar 84.52%. Ketiga. Citra Merek mempunyai pengaruh secara positif dan signifikanterhadap keputusan pembelian sepeda motor Suzuki New Satria FU150 di PT. Indotama Motorika Sintang.Besarnya pengaruh Citra Merek terhadap keputusan pembelian yaitu sebesar 6.8121% sedangkan sisanyasenilai 93.1879% dipengaruhi oleh faktor lain yang penulis tidak teliti seperti perikanan, promosi, lokasi.]]>
<![CDATA[FUNGSI DPRD DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE ]]>
<![CDATA[Jhony Fredy Hahury]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 14, No 2 (2014): Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v14i2.46
<![CDATA[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lembaga perwakilan rakyat di daerah mempunyaiperan penting dalam tata kelola pemerintahan di daerah. Anggota DPRD melalui partai politik, mewakilimasyarakat berperan besar dalam mengupayakan pembangunan demokrasi dan mewujudkan tatapemerintahan yang baik dan efisien di daerahnya. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkanfungsi-fungsi DPRD yaitu: legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Untuk mencapai kinerja yangmaksimal dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, perlu dilakukan penguatan terhadap kapasitasDPRD.Keberadaan DPRD sangat penting dan strategis dalam melaksanakan perannya guna mewujudkanpemerintahan yang baik dan bersih dalam menjalankan fungsinya perlu mengedepankan komitmen moraldan profesionalitas. Komitmen menjadi penting sebagai upaya untuk mewujudkan DPRD yang produktif,kredibel, dan berwibawa. Dengan demikian, fungsi DPRD dapat terwujud apabila dilaksanakan denganmengedepankan prinsip demokrasi dan prinsip-prinsip good governance.]]>
<![CDATA[PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG PERWUJUDAN DARI KEHIDUPAN DEMOKRASI ]]>
<![CDATA[A.M. YADISAR]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 14, No 2 (2014): Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v14i2.35
<![CDATA[Pelaksanaan demokrasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu demokrasi langsung dan perwakilandan secara hirarkhi negara terdapat demokrasi tingkat nasional dan lokal. Di Indonesia perjalanan demokrasisudah banyak mengalami kemajuan dan kepercayaan rakyat pada elit politik menjadikan proses rekrutmenmengarah pada demokrasi langsung, termasuk pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah secaralangsung merupakan fenomena kenegaraan baru di Indonesia dengan sistem pelaksanaan Pilkada Serentaktahap pertama tahun 2015 dan sisanya akan dilaksanakan pada Pilkada tahun 2017. Hal ini menyusulpemilihan elit eksekutif nasional yang juga dilakukan secara langsung. Pilkada langsung serentak tahappertama di Kalimantan Barat di ikuti oleh 7 kabupaten/kota, sehingga segala hal yang melandasinya perludibahas dengan seksama. Dalam hal ini kita perlu memperhatikan hubungan negara dan rakyat dalambingkai demokrasi lokal, asas desentralisasi dan proses kebijakan publik dan partisipasi politik rakyatdaerah. Kabupaten Sintang yang merupakan salah satu Kabupaten yang ikut dalam pelaksanaan pestademokrasi pada tahun 2015. Pelaksanaan pemilihan Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten sudah berjalansesuai dengan yang direncanakan mulai dari tahap persiapan sampai pada tahap penyelenggaraan.Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 secara serentak di seluruhkecamatan di Kabupaten Sintang, dengan penetapan hasil perolehan suara yang dimenangkan olehpasangan dr. H. Jarot Winarno,M.Med.PH dan Drs. Askiman, MM. Partisipasi politik masyarakatKabupaten Sintang dalam pemungutan suara sebesar 75,66% dari jumlah pemilih.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KOMITE SEKOLAH ]]>
<![CDATA[Yuliana F Lilistian]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 14, No 2 (2014): Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v14i2.42
<![CDATA[Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan dibidang pendidikan nasionaldan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh.Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi tanggung jawab bersama yaitu pemerintah, sekolahdan orang tua. Sejak pemerintah memberlakukan desentralisasi pendidikan, peran masyarakat menjadisangat penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah. Untukmengembangkan aspirasi masyarakat tersebut maka dibentuklah suatu wadah yang dinamakan KomiteSekolah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,yaitu membawa perubahan paradigma pengelolaan sistem pendidikan. Jika semula pendidikan ditanganpusat, maka sekarang pihak sekolah berhak untuk mengatur dirinya sendiri tanpa tergantung padapemerintah yang direalisasikan dengan kemandirian sekolah dari aparat daerah dalam menentukan arah,kebijakan serta jalannya pendidikan masing-masing. Pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Sekolah sudahada pembagian tugas antar pengurus tetapi belum dijalankan secara maksimal. Ada dua aspek yang perludiperhatikan dalam pembagian tugas yaitu, kemampuan menjalankan tugas dan sumber daya manusia.Adapun, delegasi wewenang sudah berjalan dengan baik antar pengurus Komite Sekolah. Cara delegasiwewenang tersebut adalah dari Ketua Komite kepada Wakil Ketua, Sekretaris Komite dan BendaharaKomite. Dan, dari Ketua Komite Sekolah kepada Seksi yang menangani setiap bidang. Mekanismekoordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Sekolah dilakukan melalui surat tugas. Metodeyang diterapkan dalam pelaksanaan mekanisme koordinasi tugas pengurus Komite dengan perangkatSekolah Dasar Negeri 01 adalah dengan pembagian tugas dan perintah dari Ketua Komite Sekolah danKepala Sekolah sebagai mitra kerja. Belum adanya penyusunan desain pekerjaan pada pengurus KomiteSekolah, oleh karen itu belum diketahui apakah desain pekerjaan tersebut dilakukan dengan penyederhaantugas atau pemekaran pekerjaan. Pada faktor-faktor yang mempengaruhi diperoleh hasil bahwa padamanajemen sumber daya manusia sistem penempatan pengurus Komite Sekolah berdasarkan dari tingkatpendidikan dan pengalaman selama menjadi pengurus Komite Sekolah sebelumnya. Pada motivasi,memperlihatkan bahwa belum adanya motivasi Komite Sekolah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.Pada pembagian tugas sudah dilakukan antar pengurus Komite Sekolah, tetapi masih belum dilaksakandengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing pengurus. Delegasi wewenang sudahada, dan mekanisme koordinasi masih belum dijalankan dengan baik. Untuk desain pekerjaan, karenapembagian tugas sudah ada, tetapi desain pekerjaan yang dijalankan belum terlaksana dengan baik. Padamanajemen sumber daya manusianya masih perlu diadakan pembinaan kepada pengurusnya sementaratingkat motivasi yang ada masih kurang dimiliki oleh pengurus Komite Sekolah.. Tugas dan fungsi dapatberjalan dengan baik maka memang perlu adanya pertemuan untuk merumuskan panduan mengenaisistem dan cara kerja dari Komite Sekolah.]]>
