cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
pahlefi
Contact Email
zaaken@unja.ac.id
Phone
+6282274756007
Journal Mail Official
zaaken@unja.ic.id
Editorial Address
zaaken@unja.ac.id
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Zaaken: Journal of Civil and Business Law
Published by Universitas Jambi
ISSN : 27218759     EISSN : 27215318     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
aaken: Journal of Civil and Business Law merupakan media jurnal elektronik sebagai wadah untuk publikasi hasil penelitian dari skripsi/tugas akhir dan atau sebagian dari skripsi/tugas akhir mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Jambi yang merupakan kewajiban setiap mahasiswa untuk mengunggah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk wisuda sarjana. Artikel ditulis bersama dosen pembimbingnya serta diterbitkan secara online. Zaaken: Journal of Civil and Business Law merupakan jurnal berkala ilmiah di bidang Hukum Perdata dan Hukum Bisnis, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jambi, dengan kuantitas 3 (tiga) kali terbit dalam setahun, pada Bulan Februari, Juni, dan Oktober.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 2 (2023): Juni 2023" : 7 Documents clear
Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Oleh Perusahaan di Daerah Sarolangun Erda Saputri; Taufik Yahya; Lili Naili Hidayah
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 4 No. 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine and analyze the implementation of corporate social responsibility PT. Lubuk Lancang Kuning towards the people of Lubuk Sepuh Village, Pelawan District, Sarolangun Regency. The formulation of the problem is 1. What is the form of the corporate social responsibility program of PT. Lubuk Lancang Kuning against the people of Lubuk Sepuh Village, Pelawan District, Sarolangun Regency? 2. How is the implementation of the corporate social responsibility program of PT. Lubuk Lancang Kuning towards the people of Lubuk Sepuh Village, Pelawan District, Sarolangun Regency? The research method used is empirical juridical, namely a study that shows a gap between das sollen and das sein (hope and reality). The result of this research is in the implementation of corporate social responsibility which is carried out by PT. Lubuk Lancang Kuning to the people of Lubuk Sepuh Village was provided through assistance for the construction of places of worship, sports assistance, assistance in celebration of major holidays such as the national new year, Islamic new year, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, and MTQ assistance as well as educational assistance to schools which is in the village of Lubuk Sepuh. In its implementation there are several programs that have not been implemented due to obstacles that occur in their distribution and have not been properly socialized in the community so that there are still some people who do not know about social responsibility. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Lubuk Lancang Kuning terhadap masyarakat Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun. Rumusan Masalah adalah 1. Bagaimana bentuk Program tanggung jawab sosial perusahaan PT. Lubuk Lancang Kuning terhadap masyarakat Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun? 2. Bagaimana pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan PT. Lubuk Lancang Kuning terhadap masyarakat Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun?. Metode penelitian yang digunakan yaitu  yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menunjukkan adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein (harapan dan kenyataan). Hasil dari penelitian ini adalah dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dilaksanakan oleh PT. Lubuk Lancang Kuning terhadap masyarakat Desa Lubuk Sepuh diberikan melalui Bantuan pembangunan tempat ibadah, bantuan olahraga, bantuan dalam perayaan hari besar seperti tahun baru nasional, tahun baru Islam, Maulid Nabi, Isra Mi’raj, dan batuan MTQ serta bantuan pendidikan terhadap sekolah-sekolah yang ada di Desa Lubuk Sepuh. Dalam pelaksanaanya terdapat beberapa program yang belum dijalankan disebabkan oleh hambatan yang terjadi dalam penyalurannya serta belum tersosialisasikan  dengan baik di masyarakat sehingga masih terdapat beberapa masyarakat yang belum mengetahui tentang tanggung jawab sosial.
Pendaftaran Tanah Dalam Rangka Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Kota Jambi Rosmidah Rosmidah; Indriya Fathni; Fitria Yuseva
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 4 No. 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study was to identify and analyze why there are still many people do not registered their land and the factors that are obstacles in the implementation of land registration in Jambi City. The formulation of the problem is: 1) Why are there still many Jambi City people who have not registered their land rights? 2) What factors are the obstacles in registering land rights in Jambi City? The research method is Empirical Law research, is sourced from primary and secondary data. The results can be concluded: 1) The large number of residents causes the opening of new land due to community needs. The majority of the unregistered land is freehold land obtained through inheritance, grants, tstamentary grants, and buying and selling. 2) Obstacles in registering land rights in Jambi City are: a) Lack of public awareness of law, b) The notion that the land registration process is complicated, c) The assumption that costs are high, d) Lack of public interest in registering their land, e) Lack of socialization from the Jambi City Land Agency Office. To realize the registration of land rights, public awareness is needed. The role of the Jambi City Land Office is to carry out socialization in order to increase legal awareness and eliminate negative stigma. Abtstrak Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis mengapa masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya serta faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Kota Jambi. Rumusan masalah adalah : 1) Mengapa masih banyak masyarakat Kota Jambi yang belum mendaftarkan hak atas tanah miliknya?, 2) Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pendaftaran hak atas tanah di Kota Jambi?. Metode penelitian yakni penelitian Hukum Empiris bersumber dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan : 1) Banyaknya jumlah penduduk menyebabkan terbukanya lahan baru akibat kebutuhan masyarakat. Mayoritas tanah yang belum terdaftarkan tersebut merupakan tanah hak milik yang diperoleh melalui warisan, hibah, hibah wasiat, dan jual beli. 2) Faktor-faktor kendala dalam pendaftaran hak atas tanah di Kota Jambi ialah: a) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, b) Anggapan bahwa proses pendaftaran tanah yang berbelit-belit, c) Anggapan biaya yang mahal, d) Kurangnya minat masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya, e) Kurangnya sosialisasi dari Kantor Badan Pertanahan Kota Jambi. Untuk mewujudkan pendaftaran hak atas tanah, maka diperlukan kesadaran masyarakat. Peran dari Kantor Badan Pertanahan Kota Jambi untuk melakukan sosialisai demi meningkatkan kesadaran hukum serta menghilangkan stigma-stigma negatif.
Perjanjian Salang Pinjam Tanah Sawah Pusaka Tinggi pada Masyarakat Adat Desa Palak Aneh Kota Pariaman Viona Tri Antisya; Yetniwati Yetniwati; Suhermi Suhermi
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 4 No. 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to find out and analyze how the implementation of the loan agreement on heritage rice field land and the causal factors and efforts to resolve the non-implementation of the loan agreement on heritage rice field land in indigenous peoples in Palak Aneh Village, South Pariaman District, Pariaman City. As for the formulation of the problem is: How is the implementation of the salang-salang loan agreement on heritage rice field land as well as the causal factors and what settlement efforts are made from the non-implementation of the agreement on the loan-salang loan from heritage rice field land to indigenous peoples in Palak Aneh Village, South Pariaman District, Pariaman City?. This research method is an empirical juridical legal research. The results of this research and discussion state that not all mortgage holders in the Palak Aneh Village community carry out the obligations as agreed in customary law. The factors in the non-performance of this loan agreement were due to: 1) Lack of Communication between the Parties; 2) Harvest Failure; 3) No Redemption Deadline. Settlement efforts carried out by way of deliberation and consensus. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalis bagaimana pelaksanaan perjanjian salang pinjam tanah sawah pusaka tinggi serta faktor-faktor penyebab dan upaya penyelesaian yang dilakukan dari tidak terlaksananya perjanjian salang pinjam tanah sawah pusaka tinggi pada masyarakat adat di Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman. Adapun yang menjadi perumusan masalah adalah: Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian salang salang pinjam tanah sawah pusaka tinggi serta faktor-faktor penyebab dan upaya penyelesaian apa yang dilakukan dari tidak terlaksananya perjanjian salang pinjam tanah sawah pusaka tinggi pada masyarakat adat di Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman?. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian dan pembahasan ini menyatakan bahwa tidak semua pemegang gadai masyarakat Desa Palak Aneh menjalani kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan dalam hukum adat. Faktor-faktor dari tidak terlaksananya perjanjian salang pinjam ini disebabkan karena: 1) Kurangnya Komunikasi Para Pihak; 2) Gagal Panen; 3) Tidak Ada Batas Waktu Penebusan. Upaya penyelesaian yang dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
Pelaksanaan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Di Kota Jambi Novita Putri Yunardi
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 4 No. 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this research is to find out and analyze the implementation of the execution of the fiduciary guarantee, the obstacles encountered in the implementation of the execution of the fiduciary guarantee after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 in Jambi City and the countermeasures carried out in overcoming the obstacles encountered. Research Methods, the research used is empirical juridical. First, the results of the research are that the execution of fiduciary guarantees in Jambi City is still not in accordance with the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. This can be seen from the three cases that the author raised in this study, it was stated that only one case carried out parate execution in accordance with the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, and two other cases did not comply with the Court's decision. This means that there are still creditors who immediately carry out executions before submitting an Application for Confiscation of Execution to the District Court. Second, the obstacles encountered in implementing the execution of fiduciary guarantees after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 and the countermeasures made to overcome the obstacles faced, namely the obstacle since the entry into force of this decision is very difficult to collect from customers due to regulations -rule of law. Which if the rule of law is violated, PT. Adira Dinamika Multi Finance will bear the consequences. In addition, the debtor insists on not letting go of his unit and violates the payment deadline. The countermeasures carried out in overcoming the obstacles faced by PT. Adira Dinamika Multi Finance, namely if the debtor defaults, namely does not pay the installments that have been determined properly and has been given a subpoena, if the debtor becomes bankrupt, and the debtor dies and the heirs are absent. Abstrak Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan parate eksekusi, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di Kota Jambi dan upaya penanggulangan yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi. Metode Penelitian Penelitian yang digunakan bersifat yuridis empiris. Hasil penelitian Pertama, pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia di Kota Jambi masih belum sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019. Hal ini dapat dilihat dari tiga kasus yang Penulis angkat dalam penelitian ini dinyatakan hanya satu kasus saja yang melakukan parate eksekusi sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019, dan dua kasus lainnya tidak sesuai Putusan Mahkamah tersebut. Artinya, masih terdapat pihak kreditur yang langsung melakukan eksekusi sebelum pengajukan Permohonan Sita Eksekusi ke Pengadilan Negeri. Kedua, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 dan upaya penanggulangan yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi, yakni kendalanya sejak berlakunya putusan ini sangat sulit untuk melakukan penagihan terhadap nasabah karena adanya aturan-aturan hukum. Yang mana jika aturan hukum tersebut dilanggar, PT. Adira Dinamika Multi Finance yang menanggung konsekuensinya, selain itu debitur bersikeras untuk tidak mau mepaskan unitnya dan melanggar batas waktu pembayaran. Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi PT. Adira Dinamika Multi Finance yaitu jika debitur melakukan wanprestasi, yaitu tidak membayar angsuran telah ditentukan sebagaimana mestinya dan telah diberi somasi, jika debitur jatuh pailit, dan Debitur meninggal dunia dan ahli warisnya tidak ada.
Perspektif Hukum Islam Terhadap Anak Yang Dilahirkan Melalui Ibu Pengganti (Surrogate Mother) Cindy Yulia Putri; Sulhi M. Daud Abdul Kadir
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 4 No. 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine and analyze the validity and application of Islamic law perspectives on children born through surrogate mothers. The problems raised are to know how the position of children born through surrogate mothers according to Islamic law and to know the nasab of children born to surrogate mothers and to know about surrogate mothers in Indonesia. The method used is normative juridical research type, using statutory approach and conceptual approach. From the results of this study regarding the perspective of Islamic law on children born through surrogate mothers that the position of children born using the womb of surrogate mothers is illegitimate or called adultery children, although in the process of forming IVF using the husband's sperm and the wife's ovum and then grafted back into the wife's womb, according to the views of Muslim scholars is not allowed. In accordance with the results of the Fatwa MUI No: KRP-952/MUI/XI/1990, that IVF grafted into the womb of another woman is not allowed or haram. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisi keabsahan dan penerapan perspektif hukum islam terhadap anak yang dilahirkan melalui ibu pengganti (surrogate mother). Permasalahan yang diangkat untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak yang dilahirkan melalui ibu pengganti menurut hukum islam dan untuk mengetahui nasab anak yang dilahirkan ibu pengganti serta mengetahui mengenai ibu pengganti di Indonesia. Metode yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian ini mengenai perspektif hukum islam terhadap anak yang dilahirkan melalui ibu pengganti bahwa kedudukan anak yang dilahirkan menggunakan rahim ibu pengganti merupakan anak tidak sah atau disebut anak zina, meskipun dalam proses pembentukan bayi tabung yang menggunakan sperma suami dan ovum istri lalu dicangkokkan kembali ke rahim istri, menurut pandangan cendikiawan muslim tidak diperbolehkan. Sesuai dengan Fatwa MUI No: KRP-952/MUI/XI/1990 (hasil komisi fatwa tanggal 13 Juni 1979), bahwa bayi tabung yang dicangkok kedalam rahim wanita lain merupakan hal yang tidak diperbolehkan atau haram.
Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana di Pengadilan Negeri Tebo Syaftiani Syaftiani
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 4 No. 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Supreme Court of the Republic of Indonesia has issued a regulation on simple lawsuits in the form of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 2 of 2015 concerning Procedures for Settling Simple Lawsuits which was later updated with PERMA Number 4 of 2019 concerning Amendments to PERMA Number 2 of 2015 concerning Procedures for Settling Simple Lawsuits. With these provisions, it is expected that the settlement of simple lawsuits is in accordance with the principles of Indonesian justice which is fast, simple and light in cost. This research was conducted to find out how to determine whether a lawsuit filed is a simple case or an ordinary case, and to see the effectiveness of the implementation of a simple lawsuit at the Tebo Class II District Court. This research was conducted with an empirical juridical approach, The conclusion of this research, basically regarding the period of settlement of a simple lawsuit in the Tebo Class II District Court for 25 days, or from 25 days depending on the litigant and the judge handling the case. The negligence of the judge in resolving the case will certainly get a reprimand from the head of the court regarding the non-implementation of the expectations of case settlement in a short time. Regarding how to determine whether a lawsuit is a simple case or an ordinary case in the Tebo District Court in accordance with the provisions of PERMA, but is constrained by the time-consuming registration process, and obstacles in the trial process because the parties are difficult to coordinate, and for the implementation of simple lawsuits it has been running quite effectively in the Tebo Class II District Court. Abstrak Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan suatu peraturan tentang gugatan sederhana berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang kemudian diperbarui dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dengan ketetapan tersebut diharapkan penyelesaian gugatan perkara sederhana sesuai dengan asas peradilan Indonesia yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana menentukan suatu gugatan yang diajukan merupakan gugatan perkara sederhana atau perkara biasa, dan melihat keefektivitasan pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Tebo Kelas II. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris. Kesimpulan dari penelitian ini, pada dasarnya mengenai jangka waktu penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Tebo Kelas II selama 25 hari, atau dari 25 hari tergantung pihak yang berperkara dan hakim yang menangani perkara tersebut. Kelalaian hakim dalam menyelesaikan perkara tentu mendapatkan teguran dari ketua pengadilan terkait tidak terlaksananya harapan penyelesaian perkara dengan waktu singkat. Terkait cara menentukan gugatan termasuk perkara sederhana atau perkara biasa di Pengadilan Negeri Tebo sesuai dengan ketentuan PERMA, namun terkendala proses pendaftaran yang memakan waktu, dan kendala di proses sidang karena pihak yang sulit dikoordinir, dan untuk pelaksanaan gugatan sederhana sudah berjalan cukup efektif di Pengadilan Negeri Tebo Kelas II.  
Pembagian Harta Bersama dalam Perceraian Ditinjau dari Perspektif Teori Keadilan Shafa Salsabila
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 4 No. 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This thesis examines the Division of Joint Property in Divorce from the Perspective of Justice Theory using 2 court decisions, namely the Banjarmasin Religious Court and the Banten High Religious Court. Based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the Compilation of Islam Law, and the Decision of Religious Court Judges. This study aims to determine the legal consequences arising from the judge's consideration in determining the case of division of joint property and analyze the judge's consideration in determining the case of division of joint property based on the theory of justice according to Aristotle and Islamic Law. Formulation of the problem: (1) What are the legal consequences for the judge's consideration in decision Number 1227/Pdt.G/2021/PA. Bjm and decision Number 91/Pdt.G/2021/ PTA.Btn? (2) How is the analysis of the judge's consideration in the division of joint property in decision Number 1227/Pdt.G/2021/PA. Bjm and decision Number 91/Pdt.G/2021/PTA.Btn in the perspective of the theory of justice? This study used normative juridical legal methods. Regarding joint property in marriage, many people ignore it, so there is often an uproar after the judge decides on the divorce between husband and wife. In Article 97 of the Compilation of Islamic Law "The widow or widower gets half of the joint property", but in the decision of the Religious Court Number 1227/Pdt.G/2021/PA. Bjm and Number 91/Pdt.G/2021/PTA.Btn, the panel of judges set aside the article by not dividing the joint property equally. So that article 97 of the Compilation of Islamic Law is less effective in resolving cases of division of common property which causes blurring of norms and requires judges to make decisions based on their beliefs. And the judge's consideration in deciding cases is included in the theory of distributive justice by dividing the object of common property according to what he has done so that it reflects the value of justice.    Abstrak Skripsi ini mengkaji tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian Ditinjau dari Perspektif Teori Keadilan dengan menggunakan 2 putusan pengadilan yaitu Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Tinggi Banten. Berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Hakim Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara pembagian harta bersama dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara pembagian harta bersama berdasarkan teori keadilan menurut Aristoteles dan Hukum Islam. Rumusan masalah : (1) Bagaimana akibat hukum atas pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA. Bjm dan putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PTA. Btn? (2) Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama pada putusan Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA. Bjm dan putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PTA. Btn dalam perspektif teori keadilan?. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif. Terkait harta bersama dalam perkawinan banyak masyarakat yang mengabaikannya sehingga sering terjadi keributan setelah hakim memutuskan perceraian antara suami dan isteri. Dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam "Janda atau duda mendapat separuh dari harta bersama", namun pada putusan Pengadilan Agama Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA. Bjm dan Nomor 91/Pdt.G/2021/PTA. Btn, majelis hakim mengeyampingkan pasal tersebut dengan tidak membagi rata harta bersama. Sehingga dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam kurang efektif dalam menyelesaikan perkara pembagian harta bersama yang menyebabkan terjadinya kekaburan norma dan mengharuskan hakim untuk mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang dimiliki. Dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara termasuk ke dalam teori keadilan distributif dengan membagi obyek harta bersama sesuai dengan apa yang telah dilakukannya sehingga sudah mencerminkan nilai keadilan.  

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2023): Juni 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Februari Vol. 3 No. 3 (2022): Oktober Vol. 3 No. 2 (2022): Juni Vol. 3 No. 1 (2022): Februari Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober Vol. 2 No. 2 (2021): Juni Vol. 2 No. 1 (2021): Februari Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober Vol. 1 No. 2 (2020): Juni Vol. 1 No. 1 (2020): Februari More Issue