Zaaken: Journal of Civil and Business Law
aaken: Journal of Civil and Business Law merupakan media jurnal elektronik sebagai wadah untuk publikasi hasil penelitian dari skripsi/tugas akhir dan atau sebagian dari skripsi/tugas akhir mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Jambi yang merupakan kewajiban setiap mahasiswa untuk mengunggah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk wisuda sarjana. Artikel ditulis bersama dosen pembimbingnya serta diterbitkan secara online. Zaaken: Journal of Civil and Business Law merupakan jurnal berkala ilmiah di bidang Hukum Perdata dan Hukum Bisnis, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jambi, dengan kuantitas 3 (tiga) kali terbit dalam setahun, pada Bulan Februari, Juni, dan Oktober.
Articles
109 Documents
<![CDATA[Perubahan Fiksasi Video Klip Musik : Problematika Hukum di Era Digital ]]>
<![CDATA[Riki Dwi Putra]]>;
<![CDATA[Dwi Suryahartati]]>;
<![CDATA[Nelli Herlina]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 1 (2020): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v1i1.8279
<![CDATA[This article seeks to discuss how legal arrangement about fixation music video clip based on statutory regulation and whether changing a fixation on a music video clip is a valuation of the copyright perspective. This discussion is needed due to development of intellectual property rights are closely related with increasing intellecual abilities of humans. One of them is copyright where the basic idea of copyright is to protect the original form of human copyright works that were born because of their intellectual abilities. This article concludes that from law concerning copyright still lack of discussion about fixation and nothing legal protection for the creator of his creation especially on fixation music clip video. If viewed on from law concerning copyright there is nothing legal certainty is applied. The meaning of legal certainty is concerning applied on sanction for the violator who do change on fixation music video clip from someone else. The change of music video clip is including law violator based on copyright perspective because have been the work of copyright from someone else in this case is change background on music video cklip is result form label music copy right. Keyword: Fixation; Copyright; Music Video Clip. Abstrak Artikel ini membahas bagaimana pengaturan hukum mengenai fiksasi pada video klip musik berdasarkan perturan perundang-undangan dan apakah merubah fiksasi terhadap video klip musik merupakan pelanggaran dalam perspektif hak cipta. Pembahasan ini diperlukan karena perkembangan hak kekayaan intelektual erat kaitannya dengan semakin meningkatnya kemampuan intelektual manusia. Salah satunya dalam bidang hak cipta yang dimana ide dasar dari hak cipta adalah untuk melindungi wujud asli karya cipta manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Artikel ini menyimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Tentang Hak Cipta masih kurangnya pembahasan mengenai Fiksasi dan tidak adanya perlindungan hukum bagi pencipta atas ciptaannya terutama dalam bidang Fiksasi video klip musik. Jika dilihat dari Undang-Undang yang terbaru tentang hak cipta yaitu Undang-UndangTentang Hak Cipta tidak adanya kepastian hukum yang diterapkan. Kepastian hukum yang dimaksud adalah mengenai sanksi yang diterapkan bagi pelanggar yang melakukan perubahan terhadap Fiksasi video klip musik milik orang lain. Merubah Fiksasi video klip musik termasuk ke dalam pelanggaran hukum dalam perpektif hak cipta karna telah merubah hasil karya cipta orang lain dalam hal ini merubah latar belakang gambar video klip musik yang merupakan hasil dari karya cipta label musik. Kata Kunci: Fiksasi; Hak Cipta; Video Klip Musik.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Situs Belanja Online Shopee Ditinjau Dari Perundang-Undangan ]]>
<![CDATA[Futri Wisma Hayati]]>;
<![CDATA[M. Hosen]]>;
<![CDATA[Lili Naili Hidayah]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 1 (2020): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v1i1.8281
<![CDATA[The purpose of this study is to find out and analyze the forms of legal protection for consumers relating to the inclusion of standard clauses by business actors and the legal consequences of the inclusion of standard clauses that tend to harm and limit consumer rights and conflict with consumer protection laws listed in article 18 paragraph (1) standard clauses that are not allowed to be included in an agreement. The research discussion is how consumer protection laws protect consumers who are disadvantaged by the inclusion of standard clauses in online trading transactions. The method used is a type of normative research based on the results of research on the Shopee online buying and selling site where businesses often include clauses that harm consumers in branda and product descriptions in their online stores. The results showed that, the legal consequences of the agreement that uses clauses that are contrary to the consumer protection law are null and void by law if viewed from Consumer Protection Law article 18 paragraph (3). Keywords:legal Protection; Consumer. Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen berkaitan dengan pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha dan akibat hukum dari pencantuman klausula baku yang cendrung merugikan dan membatasi hak-hak konsumen dan bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen yang tercantum pada pasal 18 ayat (1) klausula baku yang tidak diperbolehkan dicantumkan pada suatu perjanjian. Pembahasan penelitian adalah, bagaimana undang-undangan perlindungan konsumen melindungi konsumen yang dirugikan dengan pencantuman klausula baku dalam transaksi jual beli online. Metode yang digunakan adalah tipe penelitian normatif dari hasil penelitian pada situs jual beli online Shopee dimana pelaku usaha sering kali mencantumkan klausula yang merugikan konsumen pada branda dan deskripsi produk di toko online miliknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Akibat hukum dari perjanjian yang menggunakan klausula yang bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen adalah batal demi hukum jika ditinjau dari Undang – Undang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat (3). Kata Kunci:Perlindungan Hukum; Konsumen.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Parate Eksekusi Pada PT. Mandiri Tunas Finance Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia ]]>
<![CDATA[Feny Adisti]]>;
<![CDATA[Yetniwati Yetniwati]]>;
<![CDATA[Sasmiar Sasmiar]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 1 (2020): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v1i1.8284
<![CDATA[This study aims to determine and analyze how the implementation of fiduciary guarantee execution parate at PT. Mandiri Tunas Finance in terms of Lawconcerning Fiduciary Guarantees and any obstacles in the execution of the parate with fiduciary security objects against the implementation of parate execution at PT. Mandiri Tunas Finance in the City of Jambi. This type of research used in this research is Empirical Juridical namely by studying the regulations relating to the object of research by looking at and observing the reality of law in society. Execution of fiduciary collateral objects at PT. Mandiri Tunas Finance is performed on debtors who default by pulling fiduciary collateral objects from the hands of the debtor, execution at PT. Mandiri Tunas Finance is carried out by internal finance as a collector and external parties, then the results of the execution of collateral are carried out under the hand and through public auctions used to pay off the debtor's remaining debt. The results showed that the implementation of the parate execution at PT. Mandiri Tunas Finance with debtors who defaulted on the execution of the parate execution were not carried out as they should. In connection with the implementation of fiduciary collateral object execution encountered obstacles due to incomplete (unknown) address of the debtor, fiduciary object has been transferred to another party, and the identity of the collateral object is not in accordance with the document. Keywords: Execution Parate; Fiduciary Guarantee. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia pada PT. Mandiri Tunas Finance di tinjau dari Undang-Undangtentang Jaminan Fidusia dan kendala-kendala apa saja dalam parate eksekusi dengan objek jaminan fidusia terhadap pelaksanaan parate eksekusi pada PT. Mandiri Tunas Finance di Kota Jambi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yaitu dengan mempelajari Peraturan yang berhubungan dengan objek penelitian dengan melihat dan mengamati kenyataan hukum dalam masyarakat. Eksekusi objek jaminan fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance dilakukan terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dengan menarik objek jaminan fidusia dari tangan debitur, eksekusi pada PT. Mandiri Tunas Finance dilakukan oleh pihak internal finance selaku collector serta pada pihak eksternal yang kemudian hasil eksekusi jaminan dilakukan penjualan secara di bawah tangan dan melalui perlelangan umum digunakan untuk melunasi sisa hutang debitur. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan parate eksekusi pada PT. Mandiri Tunas Finance dengan debitur yang wanprestasi pelaksanaan parate eksekusi tidak terlaksana sebagaimna mestinya. Sehubung dengan pelaksaan eksekusi objek jaminan fidusia ditemui kendala dikarenakan alamat debitur tidak lengkap (tidak diketahui), objek fidusia telah beralih kepihak lain, serta identitas objek jaminan tidak sesuai dengan dokumen. Kata Kunci:Parate Eksekusi; Jaminan Fidusia.]]>
<![CDATA[Perkawinan Dibawah Umur di Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci ]]>
<![CDATA[Astra Vigo]]>;
<![CDATA[Rosmidah Rosmidah]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 1 (2020): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v1i1.8287
<![CDATA[The purpose of this study was to determine and analyze the factors that encourage people to have underage marriages in Bukit Kerman District, Kerinci Regency. The formulation of the research problem is what factors encourage the community to engage in underage marriages, then the legal consequences arising from underage marriages. To answer these problems, the authors use empirical juridical research methods, namely the type of research used to solve research problems by examining secondary data, namely legislation in this study, which is a regulation on marriage and is supplemented with primary data in the field, which aims to see synchronization between das sollen and das sein. As for the results obtained from this study that what factors encourage the community to engage in underage marriages in Bukit Kerman District Kerinci Regency is the low level of community education, the factor of local community habits that marry off their children at a relatively young age, promiscuity also be the cause of early marriages, and easy to get dispensation from local officials for both parties who have not reached the age set by the Marriage Law. Then the consequences arising from underage marriages are in terms of rights and obligations as husband and wife that cannot be implemented properly, and not achieving the expected marriage goals. Keywors: Underage marriage Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganilisis faktor-faktor yang mendorong masyarakat melakukan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci. Rumusan masalah penelitian adalah faktor apakah yang mendorong masayarakat melakukan perkawinan di bawah umur, kemudian akibat hukum yang di timbulkan dari adanya perkawinan di bawah umur. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu tipe penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder yaitu Perundang-Undangan yang dalam penelitian ini adalah peraturan tentang perkawinan dan di lengkapi dengan data primer di lapangan, yang bertujuan ingin melihat sinkronisasi antara das sollen dan das sein. Adapun hasil yang di peroleh dari penelitian ini bahwa faktor apakah yang mendorong masayarakat melakukan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, faktor kebiasaan masyarakat setempat yang menikahkan anak-anak nya di usia yang relatif muda, pergaulan linkugan bebas juga menjadi penyebab dari terjadinya pernikahan dini, serta mudah nya memperoleh dispensasi dari pejabat setempat bagi kedua pihak yang belum mencapai usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Kemudian akibat yang di timbulkan dari adanya perkawinan di bawah umur adalah dari segi hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami isteri yang tidak dapat terlaksana dengan baik, dan tidak tercapainya tujuan perkawinan yang di harapakan. Kata kunci:Perkawinan di Bawah Umur]]>
<![CDATA[Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Pertanahan Indonesia ]]>
<![CDATA[Ayu Larasati]]>;
<![CDATA[Raffles Raffles]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 1 (2020): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v1i1.8288
<![CDATA[This article talks about the legal arrangements regarding the transfer of land rights through the sale and purchase of land for land that has not been registered; and legal consequences of the transfer of land rights because it is not registered at the Land Office in terms of Government Regulation concerning Land Registration. The research method used is the normative legal research method and the approach used is the statutory approach and the conceptual approach ). The results of the study show that, first, the legal arrangements regarding the transfer of land rights through the sale and purchase of land for land that has not been registered, the transfer of rights to land due to the sale and purchase of land that has not been registered or in other words uncertified land rights in the provisions of Government Regulation concerning Land Registration can be sold / transferred ownership rights with the main requirement that the seller is able to show proof of ownership of land such as a previous sale and purchase letter (seal letter), kekitir / petok / girik, statement of the village head / local official, which explains the truth about ownership of the land owner. Second, the legal consequences of the transfer of land rights because they are not registered at the Land Office in terms of Government Regulation concerning Land Registration are legal according to the law if the transfer of land rights due to the sale and purchase of land that has not been registered already meets the material purchase requirements, namely "Light and “Cash". Keywords: Transfer of Land Rights; Sale and Purchase of Land. Abstrak Artikel ini berbicara mengenai pengaturan hukum mengenai peralihan hak atas tanah melalui jual beli tanah terhadap tanah yang belum didaftarkan; dan akibat hukum peralihan hak atas tanah karena tidak terdaftar di Kantor Pertanahan ditinjau dari Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (normative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pengaturan hukum mengenai peralihan hak atas tanah melalui jual beli tanah terhadap tanah yang belum didaftarkan bahwa peralihan hak atas tanah karena jual beli terhadap tanah yang belum didaftarkan atau dengan kata lain tanah hak yang tidak bersertifikat dalam ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah dapat dijual/dialihkan hak kepemilikannya dengan syarat utama bahwa penjual mampu menunjukkan bukti-buktikepemilikan tanah seperti surat jual beli sebelumnya (surat segel), kekitir/petok/girik, keterangan kepala desa/pejabat setempat, yang menerangkan kebenaran mengenai pemilikan dari pemilik tanah. Kedua, adapun akibat hukum peralihan hak atas tanah karena tidak terdaftar di Kantor Pertanahan ditinjau dari Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah adalah sah menurut hukum apabila peralihan hak atas tanah karena jual beli terhadap tanah yang belum didaftarkan tersebut sudah memenuhi syarat materil jual beli yaitu “Terang dan“Tunai”. Kata Kunci: Peralihan Hak Atas Tanah; Jual Beli Tanah.]]>
<![CDATA[Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Sengketa Bentuk Botol Minuman Tupperware Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung ]]>
<![CDATA[Danu Heru Prakoso]]>;
<![CDATA[Yenni Erwita]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 1 (2020): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v1i1.8290
<![CDATA[This article discusses to know and analyzethe basis of the Judge's consideration in issuing a Tupperware beverage bottle dispute decision and to find out and analyze the dispute resolution to the right holders of the beverage bottle shape Industrial Design Based on the Supreme Court Decision Number: 594K / Pdt.Sus-HKI / 2017 and Supreme Court Decision Number: 874K / Pdt .Sus.HKI / 2017 in terms of the Industrial Design Law. The research method is normative juridical, the results of this study are differences in the two decisions, the Supreme Court Decree Number: 594K / Pdt.Sus-HKI / 2017, granted the plaintiff's claim because the defendant is proven to produce and market the same product with the plaintiff's product which has owned protection from the Directorate of Intellectual Property Rights with number: ID-0024-152-D. While the decision of the Supreme Court Number: 594K / Pdt.Sus-HKI / 2017, rejected the plaintiff's request because the Judge was of the opinion that the defendant's product was not the same as the plaintiff's product because there was novelty both in terms of visible appearance, shape, line composition, color or configuration. Keywords:Right Holder of Industrial Design. Abstrak Artikel ini membahas untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan sengketa bentuk botol minuman Tupperware serta untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa terhadap pemegang hak Desain Industri bentuk botol minuman Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 594K/Pdt.Sus-HKI/2017 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 874K/Pdt.Sus.HKI/2017 ditinjau dari Undang-Undang Desain Industri. Metode penelitian yaitu yuridis normatif, hasil dari penelitian ini yaitu perbedaan dalam kedua putusan tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 594K/Pdt.Sus-HKI/2017, mengabulkan gugatan penggugat karena tergugat terbukti memproduksi dan memasarkan produk yang sama dengan produk penggugat yang telah memiliki perlindungan dari Direktorat Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan nomor: ID-0024-152-D. Sedangkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 594K/Pdt.Sus-HKI/2017, menolak permohonan penggugat karena Hakim berpendapat bahwa produk milik tergugat tidak sama dengan produk penggugat karena terdapat kebaruan baik dari segi tampilannya secara kasat mata, bentuk, komposisi garis, warna atau konfigurasinya. Kata Kunci:Pemegang Hak Desain Industri.]]>
<![CDATA[Sengketa Dugaan Pelanggaran Dalam Industri Telekomunikasi Oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. ]]>
<![CDATA[Poppy Miranda Damanik]]>;
<![CDATA[Pahlefi .]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 1 (2020): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v1i1.8291
<![CDATA[This study discusses disputes submitted in the telecommunications industry conducted by PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. In the KPPU Decision the KPPU took the initiative to sue PT. Telekomunikasi Indonesia because it was approved by PT. Telekomunikasi Indonesia has carried out monopolistic practices. KPPU Decision related to IndiHome services by PT. Indonesian Telecommunications. Formulation of the problem regarding the consideration of the Commission Council in the Decision The research method used is normative juridical research. The results of the study indicate that, first, the Commission Council determined that PT. Telekomunikasi Indonesia has not been proven to fight because the actions taken do not prove that competition is unhealthy. Secondly, determining a market that supports allegations that inhibit monopoly and determining a dominant position that cannot escape or obscure because it has something to do with it. Therefore, this research requests that KPPU investigators act carefully and professionally in conducting investigations. Keywords : Dispute; alleged; infringement; industry; PT. Telekomunikasi Indonesia Abstrak Penelitian ini membahas tentang sengketa dugaan pelanggaran dalam industri telekomunikasi yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Dalam Putusan KPPU pihak KPPU berinisatif menggugat PT. Telekomunikasi Indonesia karena menduga PT. Telekomunikasi Indonesia telah melakukan praktik monopoli. Tujuan penulisan untuk mengetahui dan menganalisis hasil dalam Putusan KPPU yang berkaitan dengan layanan jasa IndiHome oleh PT. Telekomunikasi Indonesia. Rumusan masalah mengenai pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusan KPPU dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan apakah penentuan pasar bersangkutan dalam Putusan KPPU sudah tepat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, Majelis Komisi menetapkan bahwa PT. Telekomunikasi Indonesia tidak terbukti melakukan pelanggaran karena tindakan tindakan yang dilakukan tidak mengakibatkan adanya persaingan menjadi tidak sehat.Kedua, penentuan pasar bersangkutan untuk dugaan pelanggaran monopoli dan posisi dominan tidak jelas atau kabur (obscuur) karena batasan-batasan pengertian tentang pasar bersangkutan tidak dijelaskan secara rinci. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar investigator KPPU bertindak secara cermat dan professional dalam melakukan penyelidikan. Kata Kunci: Sengketa; Dugaan; Pelanggaran; Industri; PT. Telekomunikasi Indonesia]]>
<![CDATA[Efektivitas Undang-Undang Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur ]]>
<![CDATA[Prasetio Febrianto]]>;
<![CDATA[Evalina Alissa]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 1 (2020): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v1i1.8292
<![CDATA[The purpose of this research is 1). To know and analyze the effectiveness of the Law on the management of Zakat on the national Amil Zakat Agency (BAZNAS) east Tanjung Jabung Regency; 2). To know and analyze the obstacles in the management of Zakat on the national Amil Zakat Agency (BAZNAS) east Tanjung Jabung Regency based on the law on the managing of Zakat. The problem formulation of the research is 1). Is the management of zakat on the body of Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kab. East Tanjung Jabung is effective under the Zakat Management Act; 2). What is the constraint in the management of Zakat on the national Amil Zakat Agency (BAZNAS) Kab. Tanjung Jabung East based on the law on Zakat management. Empirical research type. Research result 1). The management of Zakat funds is not carried out effectively, because of the small amount of zakat that can be collected by the National agency of Amil Zakat (BAZNAS) east Tanjab Regency; 2). There are 4 Zakat fund management constraints namely: 1). There is a crisis of public confidence in the government of; 2). There is a pattern of view on the implementation of zakat which is generally more enthusiastic about zakat Fitrah; 3). The small amount of zakat fund that can be collected BAZNAZ 4). The number of zakat organizations are formed not under the Law on Zakat management. Keywords: Zakat Management in Amil Zakat Agency; Tanjung Jabung Timur Regency. Abstrak Tujuan penelitian ini adalah 1).Untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Undang- Undang tentang Pengelolaan Zakat padaBadanAmilZakatNasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur; 2). Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Undang-Undang tentang pengolaan zakat. Rumusan masalah dari penelitian adalah 1).Apakah pengelolaan zakat pada badan amil zakat nasional (BAZNAZ) Kab.Tanjung Jabung Timur telah Efektif berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Zakat; 2). Apa yang menjadi kendala dalam pengelolan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Tanjung Jabung Timur berdasarkanUndang-UndangtentangPengelolaanZakat. TipePenelitian YuridisEmpiris. HasilPenelitian: 1).Pengelolaan dana zakat tidak terlaksana dengan efektif, karena kecilnya jumlah zakat yang mampu dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjab Timur; 2). Terdapat 4 Kendala Pengelolaan dana zakat yaitu: 1).Adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ; 2). Adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan zakat yang umumnya lebih antusias pada zakat fitrah; 3). Kecilnya jumlah dana zakat yang mampu dikumpulkan BAZNAZ; 4).Banyaknyaorganisasizakatyangdibentuk tidak berdasarkan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat. Kata Kunci: Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional; Kabupaten Tanjung Jabung Timur.]]>
<![CDATA[Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Temasek Holding ]]>
<![CDATA[Putri Regina]]>;
<![CDATA[Muskibah Muskibah]]>;
<![CDATA[Faizah Bafadhal]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 1 (2020): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v1i1.8293
<![CDATA[Abstract This study discusses the Dominant Position regarding cross share ownership by foreign business actors, namely Temasek Holdings which has majority shares in similar companies based on business competition law. The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) is an independent institution that has the duty and authority to oversee and handle the passage of the Law on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The research aims to find out and analyze how the form of monopolistic practices and unfair business competition and to find out and analyze how the KPPU's role in supervising monopolistic practices and unfair business competition is by Temasek Holdings. The type of research used is Normative Juridical with statutory approach, conceptual approach, and case approach. Based on the results of the study, it was found that through Decision, the KPPU stated the Temasek Holdings business group and its subsidiaries had been proven guilty of violating the provisions of Article 27 of the Law on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, namely that business actors were prohibited from holding majority shares in several similar companies that carry out business activities in the same relevant field and market, if such ownership results in one business actor or a group of business actors controlling more than 50% of the market share of certain types of goods or services. Temasek Holdings was sentenced by KPPU, but Temasek Holdings argued that KPPU was not authorized to examine the Temasek group because it was established not based on Indonesian law. Keywords: Dominant Position; Monopolistic Practices: Unfair Business Competition. Abstrak Penelitian ini membahas Posisi Dominan mengenai kepemilikan saham silang oleh pelaku usaha asing yaitu Temasek Holdings yang memiliki saham mayoritas pada perusahaan sejenis berdasarkan hukum persaingan usaha.Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga independen yang memiliki tugas dan wewenang dalam mengawasi dan menangani berjalannya Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran KPPU dalam melakukan pengawasan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh Temasek Holdings.Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan melalui Putusan KPPU menyatakan kelompok usaha Temasek Holdings beserta anak perusahaannya telah terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang dan pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Temasek Holdings dijatuhi hukuman oleh KPPU, akan tetapi Temasek Holdings mendalilkan bahwa KPPU tidak berwenang memeriksa kelompok Temasek karena didirikan bukan berdasarkan hukum Indonesia. Kata Kunci: Posisi Dominan; Praktik Monopoli; Persaingan Usaha Tidak Sehat.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukun Terhadap Pemegang Polis Perusahaan Asuransi Yang Pailit ]]>
<![CDATA[Wahyuni Widiawati]]>;
<![CDATA[Permono Permono]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 1 (2020): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v1i1.8627
<![CDATA[This article examines how the application of the law to bankrupt insurance company customers. There will be a lot of concerns that they experience if the insurance company that can divert the risk that threatens the assets or lives have gone bankrupt. The purpose of this thesis is to find out and analyze the position of the insurance policy holder if the Insurance Company is bankrupt in accordance with the legislation. And to find out and analyze what legal protection can be given to insurance policy holders if the insurance company is bankrupt. With the formulation of the problem how the position of the insurance customer if the insurance company is bankrupt based on the legislation what can be given to the policyholder if the insurance company is bankrupt. This study uses normative legal methods, because it studies or analyzes secondary data in the form of secondary legal materials by understanding the law as a set of positive norms in the regulatory system and legal theory. So this research is understood as library research, that is research based on secondary data. So the results of this study can be stated that the position of insolvent insurance customers is endorsed and the legal protection provided in the form of preventive and repressive legal protection. Keywords:Legal Protection; Insurance Companies; Bankruptcy. Abstrak Artikel ini mengkaji tentang bagaimana penerapan hukum terhadap nasabah perusahaan asuransi yang pailit.Akan banyak sekali kekhawatiran yang mereka alami jika perusahaan asuransi yang dapat mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya telah pailit.Tujuan dibuatnya skripsi ini adalah untuk mengetahui dan meganalasis dari kedudukan pemegang polis asuransi apabila Perusahaan Asuransi tersebut Pailit sesuai dengan peratuan Perundang-Undangan. Dan untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan hukum apa saja yang dapat diberikan kepada pemegang polis asuransi apabila Perusahaan Asuransi asuransi tersebut Pailit. Dengan rumusan masalahnya bagaimana kedudukan nasabah asuransi apabila perusahaan asuransi pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan apa saja yang dapat diberikan kepada pemegang polis apabila perusahaan asuransi pailit. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, karena mengkaji atau menganalisis data sekunder berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan norma-norma positif di dalam sistem peraturan perundang-undangan dan teori hukum.Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang berdasarkan terhadap data sekunder.Jadi hasil dari penelitian ini dapat dinyatakan bahwa kedudukan nasabah asuransi yang pailit adalah diutmakan dan perlindungan hukum yang diberikan berupa perlindungan hukum preventif dan represif. Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Perusahaan Asuransi; Kepailitan.]]>
