Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tiga kali dalam setahun pada bulan Januari, Mei, dan September. IJCLC memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang terdepan dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi. Fokus dan lingkup penulisan jurnal meliputi kajian tentang Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi.
Articles
81 Documents
<![CDATA[Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan ]]>
<![CDATA[Prisdawati, Renna]]>;
<![CDATA[Zuhdy, Mukhtar]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 3 (2020): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v1i3.9609
<![CDATA[Pencabulan adalah semua perbuatan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual yang melanggar kesusilaan (kesopanan). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggolongkan tindak pidana pencabulan kedalam tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana pencabulan saat ini banyak terjadi dan sangat memperhatinkan. Anak yang melakukan tindak pidana sudah selayaknya jika diberikan sanksi yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.Tujuan penelitian yang dilakukan penulis ini untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu menggunakan bahan kepustakaan, baik itu bahan primer, sekunder maupun tersier. Hasil penelitian menjelaskan bahwa upaya diversi tidak dapat dilakukan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Sesuai dengan aturan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, syarat agar dapat dilakukan diversi hanya terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana penjara dibawah tujuh tahun dan tindak pidana tersebut bukanlah pengulangan tindak pidana. Hal tersebut jelas tidak dapat diterapkan dalam tindak pidana pencabulan, karena tindak pidana pencabulan diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM OLEH APARAT PENYIDIK CYBER CRIME DALAM KEJAHATAN DUNIA MAYA (CYBER CRIME) DI WILAYAH HUKUM POLDA DIY ]]>
<![CDATA[Prasetiyo, Prasetiyo]]>;
<![CDATA[Zuhdy, Mukhtar]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 2 (2020): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v1i2.9611
<![CDATA[Kejahatan cyber crime saat ini sering terjadi dan korbannya tidak hanya orang, tetapi lembaga/instansi, bahkan Negara, hal ini dikarenakan perkembangan teknologi informasi dan internet yang cepat dan keterikatan manusia akan teknologi informasi, dari hal tersebut menimbulkan kejahatan teknologi dengan berbagai kepentingan. Pada tindak pidana cyber crime khususnya dalam penegakan hukumnya masih terdapat kendala-kendala yang mana dari faktor internal dan faktor eksternal penyidik cyber crime. Penulis melakukan penelitian hukum normatif dan penelitian dengan metode pengumpulan data study pustaka dan wawancara dengan Penyidik cyber crime. Hasil dari penelitian ini, yaitu dalam hal kendala penegakan hukum ditingkat penyelidikan dan penyidikan tindak pidana cyber crime yaitu dapat dibagi menjadi dua faktor yakni faktor internal dan eksternal penyidik cyber crime yang terdiri dari beberapa aspek yakni aspek penyidik, alat bukti, fasilitas pendukung dan yurisdiksi, dalam hal proses penyelidikan dan penyidikan yaitu dalam hal hukum materil pada tindak pidana cyber crime diatur secara khusus yakni undang- undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang- undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.]]>
<![CDATA[TUJUAN PEMIDANAAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADA PENGGUNA SEKALIGUS PENGEDAR NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Yakin, Nabain]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 1 (2020): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v1i1.9103
<![CDATA[Narkotika adalah masalah terbesar di negara Indonesia. Bisa dikatakan narkotika adalah musuh bersama. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin hari semakin meluas, tentu ini sangatlah mempengaruhi dan merusak generasi muda. Penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat harus bersatu untuk memerangi masalah narkotika ini, karena kita tau bahwa dampak negative dari pemakaian narkotika ini sangat dahsyat, bukan hanya diri sendiri melainkan bangsa dan negara. Penegakan hukum terhadap pengguna sekaligus pengedar narkotika haruslah seberat mungkin, agar diharapkan bisa menekan maraknya penggunaan narkotika di masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda.Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, bahan-bahan yang dapat dijadikan objek dalam penelitian normatif adalah bahan-bahan yang berupa primer, bahan sekunder, dan tersier. Penelitian yang penulis lakukan juga menggunakan system wawancara atau tanya jawab dengan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengumpulkan segala informasi tentang penelitian yang ditulis penelitti.Hasil penelitian yaitu Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pengguna sekaligus Pengedar Narkotika dalam perkara penyalahgunaan narkotika dengan Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan terhadap Pengguna sekaligus Pengedar Narkotika, tentunya dengan pertimbangan pedoman Perundang-Undangan Narkotika dan pertimbangan dakwaan yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum. Narkotika saat ini sudah sangat meresahkan masyarakat Indonesia karena benda ini adalah benda yang apabila di konsumsi oleh penggunanya akan berdampak buruk. Kata kunci: Pemidanaan, Tindak Pidana Narkotika, Penegakan Hukum]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum terhadap Cyber Crime Hacker ]]>
<![CDATA[Arisandy, Yogi Oktafian]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 3 (2020): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v1i3.11264
<![CDATA[Kasus peretasan marak terjadi di Indonesia. Salah satu kasus peretasan tersebut terjadi di Sleman yang melibatkan hacker berisinial BBA (21) yang melakukan peretasan terhadap server sebuah perusahaan di San Antonio, Texas, Amerika Serikat dengan modus ransomware. Kasus tersebut terjadi disebabkan penegakan hukum terhadap kasus cyber crime hacker ini di rasa masih sangat kurang. Salah satu penyebabnya kurangnya kompetensi aparat penegak hukum dalam memberantas cyber crime hacker. Tulisan ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai penegakan hukum terhadap cyber crime, apa saja komponennya berikut fungsinya, dan mengetahui kendala dalam penegakan hukumnya. Pendekatan penelitian normatif yang bersumber dari bahan hukum yang diperoleh dari studi pustaka dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diambil. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa komponen penegak hukum terdiri dari jaksa dan hakim. Kasus peretasan yang dilakukan oleh BBA merujuk pada ketentuan pasal Pasal 49 Jo Pasal 33 dan Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan terdakwa dijatuhi hukuman selama tujuh bulan. Adapun pihak kepolisian dalam menjalankan fungsinya memiliki beberapa kendala, yang didasarkan pada aspek kemampuan penyidik, terbatasnya alat bukti, terbatasnya sarana dan prasarana yang ada, dan luasnya yurisdiksi yang ada.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA ]]>
<![CDATA[Sulistio, Ningrum]]>;
<![CDATA[Raharjo, Trisno]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 2 (2020): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v1i2.9645
<![CDATA[Tindak pidana pencabulan merupakan bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan, dimana perbuatan tersebut tidak saja terjadi pada orang dewasa tetapi juga terjadi pada anak. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan sanksi pidana dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c adalah pelatihan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pidana pelatihan kerja untuk anak pelaku tindak pidana pencabulan di Balai Perlindungan dan Rehalibitasi Sosial Remaja (BPRSR). Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian sosiologi hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana. Data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara kepada narasumber. Data sekunder diperoleh dari buku, dokumen dan hasil penelitian sebagai pelengkap data primer. Analisis data yang diperoleh menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitan dilakukan di Balai perlindungan dan Rehalibitasi Sosial Remaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan kerja di BPRSR dilaksanakan dengan bentuk membersihkan masjid, ini disebabkan karena belum adanya peraturan pelaksana mengenai pidana pelatihan kerja tersebut. Pelaksaan pelatihan kerja dengan membersihkan masjid belum bermanfaat untuk anak pencabulan dikarenakan membersihkan masjid adalah kegiatan sehari-hari dan bukan merupakan suatu keterampilan atau keahlian. Apabila Balai Perlindungan dan Rehalibitasi Sosial remaja dalam memberikan pelatihan kerja untuk anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, pendidikan vokasional atau bimbingan ketrampilan akan bermanfaat sesuai dengan amanat Undang-undang.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS KARENA PENGGUNAAN SMARTPHONE SAAT MENGEMUDI ]]>
<![CDATA[Jasmine, Noor Camilla]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 1 (2020): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v1i1.9155
<![CDATA[Penggunaan smartphone merupakan salah satu perkembangan teknologi yang harus disikapi dengan bijak. Kurang bijaknya pengemudi yang menggunakan smartphone saat mengemudi dapat membahayakan keselamatan dirinya ataupun pengguna jalan lain karena dikhawatirkan akan menyebabkan kecelakaan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena penggunaan smartphone saat mengemudi dan bagaimana ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pengendara yang menggunakan smartphone saat mengemudi dan menyebabkan kecelakaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif, menggunakan bahan hukum penelitian yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan dari penelitian ini adalah studi pustaka serta melakukan wawancara kepada para pihak untuk mendukung penelitian ini. Setelah dilakukan pengumpulan bahan penelitian maka hasil tersebut diolah dan di analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan mengkategorikan penggunaan smartphone ini kedalam dua bentuk tindak pidana yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau kealpaan, didalam pertanggungjawaban pidananya maka dapat dikenakan sanksi pidana jika terjadi kecelakaan yang terdapat didalam Pasal 310 dan Pasal 311 selain itu Pengemudi juga dapat dikenakan sanksi pelanggaran yang terdapat didalam Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena menggunakan smartphone yang melanggar Pasal 106 atau tilang.Kata kunci: Kecelakaan, Lalu Lintas, Pertanggungjawaban Pidana, Smartphone, Tindak Pidana.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Suporter Sepakbola di Kabupaten Bantu ]]>
<![CDATA[Saputra, Ridwan Tio]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 3 (2020): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v1i3.11263
<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi oleh tindak pidana penganiayaan suporter sepakbola yang terjadi di Kabupaten Bantul. Tindak pidana penganiayaan terhadap suporter sendiri terjadi akibat dari terlalu fanatiknya suporter dalam mendukung tim kebanggaannya. Salah satu contoh adalah penganiayaan yang terjadi di Kabupaten Bantul tepatnya di Stadion Sultan Agung Bantul dala, pertandingan antara PSIM Yogyakarta VS PSS Sleman pada tanggal 26 Juli 2018. Â Penelitian ini akan dijelaskan menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan berupa wawancara dan kuisioner, sedangkan data sekunder bersumber dari kepustakaan, jurnal, skripsi, buku dan internet. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan suporter di Kabupaten Bantul pada kasus ini melanggar pasal 80 ayat (3) jo pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketiga terdakwa dikenakan sanksi pidana penjara masing-masing terdakwa I (Wahyu Timur Pribadi) dan terdakwa II (Lutfan Gian Firdaus) selama 3 (tahun) dan terdakwa III (Hawinta Akhsani Taqwim) selama 4 (empat) tahun dengan denda Rp. 100.000,000. (seratus juta rupiah).]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ]]>
<![CDATA[Qotrunnada, Altov Akmila]]>;
<![CDATA[Zuhdy, Mukhtar]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 2 (2020): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v1i2.9646
<![CDATA[Kejahatan telah dikenal dalam peradaban manusia, kejahatan dapat dikatakan mempunyai umur yang tua. Salah satu kejahatan yang terjadi yaitu pembunuhan. Tindak pidana saat ini tidak hanya dilakukan orang dewasa saja, juga dilakukan anak-anak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dan untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Pembunuhan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain serta bahan lain. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang dianalisis tidak terhitung, dengan menjelaskan dan menerangkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun dengan pokok bahasan secara sistematis. Hasil penelitian ini adalah Anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tidak dapat dikenai sanksi tindakan, tetapi dikenai sanksi pidana. Pasal 79 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA menyebutkan bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tidak dapat didiversi. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berdasarkan hal-hal yang memberatkan pada pelaku, sehingga pelaku dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.]]>
<![CDATA[PENJATUHAN SANKSI PIDANA KEPADA ANAK YANG MEMBAWA PREKURSOR NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Nopiyan, Nopiyan]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 1 (2020): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v1i1.9128
<![CDATA[Tingginya nilai sebuah peradaban menimbulkan kemajuan bagi kehidupan manusia namun juga membawa dampak buruk jika semua itu tidak ditempatkan pada tempatnya, terutama terhadap anak-anak. Anak sebagai tunas dan penerus bangsa seharusnya dijaga dan dilindungi hak dan kewajibannya untuk tidak melakukan hal yang tidak sesuai dengan usia dan lingkungannya serta memperhatikan pergaulan anak saat ini sangat berbahaya disaat bergaul secara bebas biasa berdampak pada penyalahgunaan narkotika seperti dalam kasus ini dimana desakan dari teman yang mengarah kepada anak-anak untuk melakukan tindak pidana narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mendapatkan informasi serta data yang terkait mengenai aturan hukum yang ada guna menjawab isu hukum yang berkembang dan dihadapi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor desakan dari teman yang membuat tindak pidana pemufakatan jahat membawa prekursor narkotika tersebut terjadi dan hakim dalam memutus perkara tersebut dalam pertimbangannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang  Narkotika, KUHP dan Undang-Undang Pengadilan Anak.Tindak pidana pemufakatan jahat membawa prekursor narkotika yang terjadi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang dilakukan oleh anak-anak terselesaikan melalui persidangan dengan Perkara Nomor : 218/Pid.Sus/2013/Pn.Slmn dimana terdakwa dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.Kata kunci : Anak, Prekursor Narkotika, Sanksi Pidana]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Pemalsuan Surat Disebabkan Penyerobotan Hak Atas Tanah ]]>
<![CDATA[Sari, Fatika]]>;
<![CDATA[Widowaty, Yeni]]>;
<![CDATA[Suryono, Leli Joko]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 3 (2020): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v1i3.11262
<![CDATA[Hak penguasaan atas tanah dapat dibuktikan oleh sertipikat yang berlaku sebagai alat bukti kuat mengenai data fisik dan yuridis yang dimuat didalamnya. Bukti kepemilikan hak atas tanah ini sering menimbulkan sengketa yang menimbulkan perkara penyerobotan. Penyerobotan terjadi karena tindak pemalsuan surat. Pemalsuan surat sendiri merupakan salah satu tindak pidana yang di atur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP. Tulisan ini akan menjelaskan lebih lanjut tentang penegakan hukum pidana pemalsuan surat hak atas tanah yang disebabkan karena penyerobotan hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian di temukan bahwa penegakan hukum pidana yang penulis analisis menggunakan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) yang mencantumkan hukuman atau saksi paling lama enam tahun penjara. Adapun sanksi pidana penjara selama sepuluh bulan dijatuhkan terhadap terdakwa Muhardin Als Muhar sesuai dengan putusan nomor 374/Pid.B/2019/PN. Bgl. Sedangkan terdakwa Abdul Sanapudin di bebaskandari semua dakwaan sesuai dengan Putusan Nomor 424/Pid.B/2018/PN.Bgl]]>
