Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional

jrv
Website

Published by Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

ISSN : 20899009 EISSN : 25802364 DOI : http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Rechtsvinding Journal is an academic journal addressing the organization, structure, management and infrastructure of the legal developments of the common law and civil law world.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 8 Documents

Search results for , issue "Vol 1, No 3 (2012): December 2012" : 8 Documents clear

PEMILIHAN GUBERNUR TAK LANGSUNG SEBAGAI PENEGASAN EKSISTENSI GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH Eko Noer Kristiyanto
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 1, No 3 (2012): December 2012
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena Ɵ dak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Kedudukan provinsi menjadi unik karena melaksanakan desentralisasi dan dekonsentrasi secara bersamaan. Hal ini berimbas kepada kedudukan gubernur yang menyandang dua status yaitu sebagai kepala daerah sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah. Peran yang perlu diop Ɵ malkan agar penyelenggaraan negara berjalan baik adalah gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah karena berkaitan dengan fungsi pembinaan, koordinasi dan pengawasan. Sistem pemilihan gubernur secara langsung ternyata justru berimplikasi bahwa gubernur lebih dominan perannya sebagai kepala daerah. Tulisan ini menjelaskan seper Ɵ apa kedudukan gubernur sesungguhnya dan menawarkan solusi seper Ɵ apa mekanisme pemilihan gubernur yang dianggap tepat. Terlepas dari segala kri Ɵ knya, pemilihan gubernur harus dilakukan secara Ɵ dak langsung, mengingat terbatasnya wewenang gubernur serta kedudukan dan tanggung jawab gubernur yang mendapat pelimpahan kewenangan dari pusat serta mengemban mandat dari presiden. Pemilihan oleh DPRD dianggap paling sesuai karena memenuhi unsur pemilihan secara demokra Ɵ s yang diamanatkan oleh kons Ɵ tusi.In the Regional Government deconcentra Ɵ on and assistance tasks organized because not all of the powers and du Ɵ es of government can be done by using the principle of decentraliza Ɵ on, the province is unique because decentraliza Ɵ on and deconcentra Ɵ on simultaneously. This impact to the posi Ɵ on of governor of the state that holds the two regions as well as head of government representa Ɵ ves of the central government in the region. The roles that need to be op Ɵ mized so as the governor of the state is running well as representa Ɵ ves of governments in the region as it relates to the func Ɵ ons of guidance, coordina Ɵ on and supervision. System of direct elec Ɵ on of governors proved to be implying that the governor is more dominant role as head of the region. This ar Ɵ cle explains what the real posi Ɵ on of the governor and o ff er solu Ɵ ons as to what mechanism gubernatorial deemed appropriate. Despite all the cri Ɵ cism, the gubernatorial elec Ɵ on must be done indirectly, given the limited authority of the governor and the status and responsibili Ɵ es of governors who received the delega Ɵ on of authority from the center as well as carry out the mandate of the president. The selec Ɵ on by the legislature considered the most appropriate because it meets substance democra Ɵ c elec Ɵ ons mandated by the cons Ɵ tu Ɵ on.

EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI BALI Adharinalti Adharinalti
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 1, No 3 (2012): December 2012
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Melalui Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), adat dan kesatuan masyarakat adat memiliki posisi yang is Ɵ mewa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan Desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Salah satu daerah yang menarik untuk diteli Ɵ adalah Bali mengingat daerahnya yang sangat kental dengan adat dan hukum adatnya serta sebagai salah satu daerah yang memiliki desa adat (Desa Pakraman). Permasalahan yang muncul adalah bagaimana adat berinteraksi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Bali? Jenis peneli Ɵ annya adalah kepustakaan dan empiris dengan studi dokumen dan wawancara dengan narasumber yang kompeten dibidangnya. Bahwa eksistensi adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Bali dapat terlihat dari diterapkannya konsep Tri Hita Karana dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan salah satu buk Ɵ konkrit adalah adanya Desa Pakraman selain desa dinas.By Ar Ɵ cle 18B of the Cons Ɵ tu Ɵ on of the Republic of Indonesia Year 1945, the unity of indigenous peoples has a privileged posi Ɵ on in village governance. This is because the village as the administrators who directly deal with the public. One interes Ɵ ng area to examine is the Bali given the highly viscous region with customs and customary law as well as one area that has a tradi Ɵ onal village (Village Pakraman). The problem that arises is how to interact in a tradi Ɵ onal village governance in Bali? Types of literature and empirical research is to study the documents and interviews to the informans. That the existence of indigenous peoples in village governance in Bali can be seen from the applica Ɵ on of the concept of Tri Hita Karana in village governance with concrete evidence is one of the village but the village Pakramanservice.

PEMBENTUKAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM Zainal Arifin Hoesein
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 1, No 3 (2012): December 2012
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Materi muatan hukum selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang bukan hanya yang bersifat kekinian, melainkan sebagai acuan dalam mengan Ɵ sipasi perkembangan sosial, ekonomi, budaya dan poli Ɵ k di masa depan. Norma hukum pada dasarnya inheren dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat, tetapi daya kekuatan keberlakuan hukum, Ɵ dak dapat melepaskan diri dari kelembagaan kekuasaan, sehingga hukum, masyarakat dan kekuasaan merupakan unsur dari suatu tatanan masyarakat. Oleh karena itu, Hukum Ɵ dak sekedar dipahami sebagai norma yang menjamin kepasa Ɵ an dan keadilan tetapi juga harus dilihat dari perspek Ɵ f kemanfaatan. Oleh karena itu, maka pembentukan hukum dalam perspek Ɵ f pembaruan hukum harus difokuskan pada dua hal yaitu, sistem hukum dan budaya hukum. Tulisan ini akan membahas bagaimana idealisasi peraturan perundang-undangan; bagaimana fungsi peraturan perundang-undangan dalam pembangunan hukum; dan bagaimana pendekatan metodologis terhadap pembentukan hukum. Dari berbagai pembahasan tersebut disimpulkan bahwa pembentukan hukum dalam perspek Ɵ f pembaharuan hukum, di samping harus memperha Ɵ kan aspek metodologis, juga harus merujuk dan meletakkan norma hukum dalam kesatuan harmoni ver Ɵ kal dengan aspek teologis, ontologis, posi Ɵ vis Ɵ k dan aspek fungsional dari suatu norma hukum.The substance of the law should be able to capture the aspira Ɵ ons of the people who grow and develop not only be present, but as a reference in an Ɵ cipa Ɵ on of the social, economic, cultural and poli Ɵ cal future. The rule of law is essen Ɵ ally inherent to the values that are believed by the public, but the validity of the power of the law, not to break away from the ins Ɵ tu Ɵ onal power, so the law, society and power is an element of a society. Therefore, the law does not merely understood as a norm that ensures certainty and jus Ɵ ce but also to be seen from the perspec Ɵ ve of expediency. Therefore, the legal establishment in the perspec Ɵ ve of legal reform should be focused on two things, namely, the legal system and legal culture. This paper will discuss how the idealiza Ɵ on of laws, how the laws func Ɵ on in the development of the law, and how the methodological approach to the legal establishment. It was concluded that the forma Ɵ on of the law in the perspec Ɵ ve of legal reform, in addi Ɵ on must pay a Ʃ en Ɵ on to methodological aspects, should also refer to and put the rule of law in the unity of ver Ɵ cal harmony with aspects of the theological, ontological, posi Ɵ vist and func Ɵ onal aspects of the rule of law.

POLITIK HUKUM HAK INTERPELASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Hananto Widodo
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 1, No 3 (2012): December 2012
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai Ɵ ga fungsi, yakni fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat adalah Hak Interpelasi. Adanya fungsi pengawasan melalui hak Interpelasi ini merupakan konsekuensi dari doktrin pemerintahan kons Ɵ tusional, yakni bahwa kekuasaan pemerintahan harus selalu dibatasi agar Ɵ dak terjadi kesewenang-wenangan oleh Pemerintah terhadap rakyat. Sebelum adanya amandemen II UUD 1945, fungsi pengawasan belum diatur dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Setelah amandemen II Undang-Undang Dasar 1945 Hak Interpelasi sebagai salah satu bentuk fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat telah diatur secara tegas dalam Pasal 20 A ayat (2). Dengan menggunakan peneli Ɵ an yuridis norma Ɵ f maka dapat dilihat bahwa akibat hukum dari penggunaan Hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Kebijakan Pemerintah, khususnya Presiden setelah berlakunya Pasal 7 A dan 7 B amandemen III Undang-Undang Dasar 1945 Ɵ dak dapat diarahkan pada Pemberhen Ɵ an Presiden, karena Presiden secara kons Ɵ tusional Ɵ dak dapat diberhen Ɵ kan dengan alasan kebijakannya dianggap merugikan rakyat.The House of Representa Ɵ ve has three func Ɵ ons, namely the controlling func Ɵ on, the legisla Ɵ on func Ɵ on, and the budgetary func Ɵ on. One of the controlling func Ɵ ons is the right of interpella Ɵ on as the consequence of the doctrine of constu Ɵ onal government. Before the second amendment of the 1945 Cons Ɵ tuion, the regula Ɵ ons of the right of interpella Ɵ on were not formulated, but a Ō er the second amendment of the 1945 Cons Ɵ tu Ɵ on, the regula Ɵ ons are formulated explicitly in paragraph two of ar Ɵ cle 20 A of the 1945 Cons Ɵ tu Ɵ on. By using norma Ɵ ve legal research, it can be see that due to the legal exercise of the right of interpella Ɵ on in controlling the policies of the government, the President cannot be impeached as regulated a Ō er the enactment of ar Ɵ cle 7 A and 7 B of the third amandement, because the President cannot cons Ɵ tu Ɵ onally be impeached if his policies are considered detrimental to people.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG RESPONSIF Rahendro Jati
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 1, No 3 (2012): December 2012
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Par Ɵ sipasi masyarakat merupakan wujud adanya relasi antara masyarakat dengan DPR dan Pemerintah dalam proses pembentukan undang-undang. Agar hubungan tersebut dapat memberikan manfaat bagi penciptaan undang-undang yang responsif, maka par Ɵ sipasi masyarakat harus ada pada se Ɵ ap tahapan pembentukan undang-undang. Tidak hanya berupa hak yang diformalkan dalam bentuk aturan saja, tetapi penyampaian aspirasi masyarakat tersebut secara nyata harus dapat dilaksanakan dan direspon oleh pembentuk undang-undang. Tulisan ini akan membahas mengapa para Ɵ sipasi masyarakat diperlukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; serta bagaimana proses pembentukan undang-undang yang melibatkan par Ɵ sipasi masyarakat sehingga melahirkan undang-undang yang responsif. Dengan menggunakan pendekatan sosio-legal dengan metode juridis norma Ɵ f terlihat bahwa par Ɵ sipasi masyarakat merupakan wujud dari pelaksanaan asas keterbukaan yang merupakan salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang- undangan yang akan memberikan manfaat pen Ɵ ng dalam hal efek Ɵ vitas pemberlakuan peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat. Secara formal, proses untuk mewujudkan produk undang-undang yang responsif ini sudah memungkinkan, tetapi penerimaan aspirasi masyarakat secara substansi oleh para pembentuk undang-undang untuk mewujudkan undang-undang yang responsif sangat tergantung pada sikap dan cara pandang pembentuk undang-undang dengan berbagai kepen Ɵ ngan yang ada didalamnya. Untuk itu perlu adanya kesadaran dari masyarakat dan pembentuk undang-undang mengenai relasi yang terjadi diantara keduabelah pihak dalam pembentukan undang-undang.Community Par Ɵ cipa Ɵ on is a form of the rela Ɵ onship between the public with Parliament and the Government in the legisla Ɵ ve process. In order to create the bene fi t of responsive law, then there should be public par Ɵ cipa Ɵ on at every stage of legisla Ɵ ve process. It’s not only formalized the rights in the form of rules, but also delivery of real aspira Ɵ ons to be feasible and responded to by the legislators. This paper will discuss why public par Ɵ cipa Ɵ on is necessary in the process of forma Ɵ ng legisla Ɵ on, as well as how the process of establishing laws that involve community par Ɵ cipa Ɵ on to make responsive laws. By using a socio-legal approach and norma Ɵ ve juridical method shows that public par Ɵ cipa Ɵ on is a form of implementa Ɵ on of the principle of openness that is one of the principles in the forma Ɵ ng legisla Ɵ on. It will provide signi fi cant bene fi ts in terms of the e ff ec Ɵ veness of the applica Ɵ on of laws in society. Formally, the process to create responsive legisla Ɵ on products is already possible, but the acceptance of the people’s aspira Ɵ ons in substance by the law makers to realize the responsive legisla Ɵ on is highly depend on the a ƫ tudes and perspec Ɵ ves of legislators. For that it need the awareness of the public and legislators about the rela Ɵ onships that occur between the two par Ɵ es in the forma Ɵ ng legisla Ɵ on.

POLITIK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PRODUK LEGISLASI F. Putuhena, M. Ilham
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 1, No 3 (2012): December 2012
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, campur tangan negara atau pemerintah terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat Ɵ dak dapat dihindari. Campur tangan pemerintah dirumuskan dalam bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, sehingga dalam praktek penyelenggaraan negara Ɵ dak dapat lepas dari apa yang disebut kebijakan-kebijakan, yang dirumuskan dalam Legislasi (peraturan perundang-undangan). Permasalahannya adalah bagaimana membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan efek Ɵ f dalam mendorong poli Ɵ k pembangunan nasional, khususnya dalam aspek keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan metode peneli Ɵ an yuridis norma Ɵ f, dapat disimpulkan bahwa legislasi bukan semata-mata sebagai proses poli Ɵ k, karena bila produk hukum hasil proses tersebut buruk, maka akan selalu dapat berdalih bahwa memang demikianlah poli Ɵ k. Legisprudence melihat legislasi dari dua kaca mata, yaitu poli Ɵ k dan dari kacamata hukum. Hukum yang dibentuk dengan Ɵ dak demokra Ɵ s menunjukkan sebagai ”hukum yang Ɵ dak relasional”. Hukum non-relasional juga bisa terjadi ke Ɵ ka ada yang memaksakan suatu kepen Ɵ ngan/kehendak dalam proses argumentasi, entah karena posisi orang atau kelompok yang mengusulkan, atau entah karena dipaksakan oleh kekuatan fi sik. Kualitas legisasi dapat dilihat dari dua hal, yaitu kualitas materi sebuah undang-undang dan kualitas proses pembentukan sebuah undang-undang.In order to build a prosperous society, na Ɵ on or government interven Ɵ on on various aspects of community life can’t be avoided. Government interven Ɵ on is formulated in the form of laws or regula Ɵ ons that are forcing, so that in prac Ɵ ce the implementa Ɵ on of the state can not be separated from what is called the policies de fi ned in the legisla Ɵ on (legisla Ɵ on). The problem is how to establish a quality legisla Ɵ on to keep the legisla Ɵ on e ff ec Ɵ ve in promo Ɵ ng na Ɵ onal development policy, especially in the aspect of jus Ɵ ce and social welfare. Using norma Ɵ ve research methods, it can be concluded that the legisla Ɵ on is not merely a poli Ɵ cal process, because the law of the process when the product is bad, it will always be able to argue that it is so poli Ɵ cal. Legisprudence see the legisla Ɵ on of two glass eyes, from poli Ɵ cs (which means the context of the law) and the law of the glasses (or more technically known as the law). Formed law undemocra Ɵ c show as "the law does not rela Ɵ onal" (law of non-rela Ɵ onal). Non-rela Ɵ onal law can also occur when there are compelling an interest / desire in the process of argumenta Ɵ on, either because of the posi Ɵ on of the person or group who propose, or whether because enforced by physical force. Legisasi quality can be seen from two things: the quality of the material and the quality of the legisla Ɵ on process of forming a law.

ALTERNATIF MODEL ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Rachmat Trijono
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 1, No 3 (2012): December 2012
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Sampai saat ini terdapat banyak alat (tools) untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, antara lain model RIA, model ROCCIPI, model RegMap, model MAPP dan lain-lain. Namun demikian masing-masing model tersebut mempunyai kelemahan. Untuk itu diperlukan model alterna Ɵ f yang lebih efek Ɵ f. Hal inilah yang mendorong untuk diadakan peneli Ɵ an Research and Development (R&D), yakni rangkaian proses atau langkah-langkah dalam rangka mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada agar dapat dipertanggungjawabkan. Peneli Ɵ an menghasilkan produk berupa model baru yang terdiri dari Rule, A ff air of Religion, Capacity, Hour, Material, dan Technik. Model ini merupakan alat yang dapat digunakan untuk menguji peraturan perundang-undangan yang sudah ada, dan juga sekaligus untuk mem- fi lter peraturan perundang-undangan yang akan dibuat.There are a lot of tools to analyze the rules and regula Ɵ ons, including RIA model, ROCCIPI model, RegMAP model, MAPP model and others. However, each model has a drawback. Therefore need another e ff ec Ɵ ve alterna Ɵ ve model. It push the writer to make a research by Research and Development method, which is a series of processes or steps in order to develop a new product or improving an exis Ɵ ng product in order to be accounted for. The product of this research is a new model consis Ɵ ng of a Rule, A ff air of Religion, Capacity, Hour, Materials, and Technical. This model is a tool that can be used to test the rule and regula Ɵ on that already exist, and also to fi lter the rule and regula Ɵ on will be made.

REGULASI PARTAI POLITIK DALAM MEWUJUDKAN PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK Teguh Imansyah
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 1, No 3 (2012): December 2012
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Partai poli Ɵ k adalah pilar dari sistem demokrasi, sepak-terjang partai poli Ɵ k merupakan variabel yang mempengaruhi kualitas demokrasi. Jika partai poli Ɵ k menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, kualitas demokrasi akan menjadi baik. Begitu pula sebaliknya.Namun realitas yang berkembang saat ini menunjukan lemahnya kelembagaan partai yang ada saat ini. Keadaan tersebut terlihat dari menurunnya Ɵ ngkat kepercayaanj terhadap partai dan maraknya kasus pelanggaran hukum yang terjadi pada para kader partai. Permasalahannya adalah bagaimana regulasi sistem kepartaian yang ada dalam membentuk kelembagaan partai untuk memenuhi fungsinya sebagai partai poli Ɵ k sesuai dengan undang-undang. Dengan menggunakan metode peneli Ɵ an sosio yuridis dapat disimpulkan bahwa regulasi kepartaian yang ada belum berpengaruh signi fi kan dalam penguatan kelembagaan partai. Lemahnya kelembagaan partai yang ada saat ini lebih disebabkan oleh sistem internal partai yang belum modern.Poli Ɵ c party is a pillar of the democra Ɵ c system, the ac Ɵ ons of the poli Ɵ cal par Ɵ es are variables that a ff ect the quality of democracy. If poli Ɵ cal par Ɵ es ful fi ll their respec Ɵ ve roles and func Ɵ ons properly, the quality of democracy will be good, and vice versa. But the reality shows currently developing the ins Ɵ tu Ɵ onal weakness of the exis Ɵ ng par Ɵ es. The situa Ɵ on can be seen from the decline in the level of trust in the party and the rampant cases of law viola Ɵ ons that occurred at the party cadres. The issue is how the exis Ɵ ng regula Ɵ ons of the party system in the form of ins Ɵ tu Ɵ onal party to ful fi ll its func Ɵ on as a poli Ɵ cal party in accordance with the law. Using sosio-juridic research methods can be concluded that the regula Ɵ on of party that is not signi fi cant in the ins Ɵ tu Ɵ onal strengthening of the party. The ins Ɵ tu Ɵ onal weakness of the exis Ɵ ng party is more due to the party's internal systems were not modern.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

Filter by Year

2012 2012

Filter By Issues

All Issue Vol 12, No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 12, No 3 (2023): Pengaturan dan Penataan Kelembagaan Bidang Kelautan dan Kemaritiman Vol 12, No 1 (2023): Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Vol 11, No 3 (2022): Desember 2022 Vol 11, No 2 (2022): Agustus 2022 Vol 11, No 1 (2022): April 2022 Vol 10, No 3 (2021): Desember 2021 Vol 10, No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 10, No 1 (2021): April 2021 Vol 9, No 3 (2020): Desember 2020 Vol 9, No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 9, No 1 (2020): April 2020 Vol 8, No 3 (2019): Desember 2019 Vol 8, No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 8, No 1 (2019): April 2019 Vol 7, No 3 (2018): Desember 2018 Vol 7, No 2 (2018): Agustus 2018 Vol 7, No 1 (2018): April 2018 Vol 6, No 3 (2017): Desember 2017 Vol 6, No 2 (2017): Agustus 2017 Vol 6, No 1 (2017): April 2017 Vol 5, No 3 (2016): December 2016 Vol 5, No 2 (2016): August 2016 Vol 5, No 1 (2016): April 2016 Vol 4, No 3 (2015): December 2015 Vol 4, No 2 (2015): August 2015 Vol 4, No 1 (2015): April 2015 Vol 3, No 3 (2014): December 2014 Vol 3, No 2 (2014): August 2014 Vol 3, No 1 (2014): April 2014 Vol 2, No 3 (2013): December 2013 Vol 2, No 2 (2013): August 2013 Vol 2, No 1 (2013): April 2013 Vol 1, No 3 (2012): December 2012 Vol 1, No 2 (2012): August 2012 Vol 1, No 1 (2012): April 2012 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Sekretariat Jurnal Rechtsvinding

Contact Email
jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id

Phone
+6221-8091908

Journal Mail Official
jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id

Editorial Address
Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta, Indonesia

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Sekretariat Jurnal Rechtsvinding

Contact Email jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id

Phone +6221-8091908

Journal Mail Official jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id

Editorial Address Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta, Indonesia

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Sekretariat Jurnal Rechtsvinding

Contact Email
jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id

Phone
+6221-8091908

Journal Mail Official
jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id

Editorial Address
Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta, Indonesia

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA