cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
ijlf.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Phone
+62411-452901
Journal Mail Official
ubpostgradjournal@gmail.com
Editorial Address
Program PascaSarjana Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Legality of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : -     EISSN : 2477197x     DOI : https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i1.228
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Indonesian Journal of Legality of Law is a peer-review scholarly Law Journal issued by Postgraduate Bosowa University which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). Indonesian Journal of Legality of Law accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020" : 9 Documents clear
TINJAUAN PENYALAHGUNAAN DANA DESA OLEH KEPALA DESA DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR WAJO Syarifuddin, Syarifuddin; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v3i1.226

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa di wilayah Polres Wajo dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa di wilayah Polres Wajo. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Wajo yaitu tepatnya di Polres Wajo. Populasi dalam penelitian ini, antara lain: seluruh warga desa di Wilayah Polres Wajo. Sampel dalam penelitian ini ditentukan sebanyak 50 orang responden dengan menggunakan teknik purposive sampling Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, dokumentasi dan kuesioner (angket). Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa; Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa di Wilayah Polres Wajo sudah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara faktor substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, budaya hukum, kesadaran hukum, dan biaya operasional berpengaruh terhadap efektifitas penegakan hukum penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa di wilayah Polres Wajo, antara lain: substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, budaya hukum, kesadaran hukum, dan biaya operasional. The purpose of this study was to determine and analyze law enforcement on misuse of village funds by the village heads in Wajo Police area and to identify and analyze the factors that influence the effectiveness of law enforcement on misuse of village funds by the village heads in the Wajo Police area. This type of research is a descriptive study with a juridical-empirical approach. This research was conducted in Wajo Regency, which is precisely at Wajo Police Station. The population in this study included: all villagers in the Wajo Police Area. The samples in this study were 50 respondents determined by using purposive sampling techniques. The type of data needed in this study are primary data and secondary data. Data collection methods used were through interviews, documentation and questionnaires. Data analysis used was qualitative and quantitative analysis methods. Research shows that; Law enforcement against the misuse of village funds by the village heads in the Wajo Police Area has been carried out in accordance with applicable laws and regulations. Meanwhile the factors of legal substance, legal structure, facilities and infrastructure, legal culture, legal awareness, and operational costs affect the effectiveness of law enforcement of village fund misuse by the village heads in the Wajo Police Area, such as: legal substance, legal structure, facilities and infrastructure, legal culture, legal awareness, and operational costs.
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA BANK SYARIAH DI KOTA MAKASSAR Rahman, Abdurrahman; Madiong, Baso; Makkawaru, Zulkifli
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v3i1.228

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Pengawas Syaraiah (DPS) pada bank syariah serta kendala yang dihadapi DPS dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada bank syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sulselbar yang berada di Kota Makassar. Responden penelitian ini adalah anggota DPS di UUS Bank Sulselbar. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPS di UUS Bank Sulselbar telah cukup optimal. Bentuk pengawasan DPS terdiri dari pengawasan on-site (pengawasan langsung) dan off-site (pengawasan tidak langsung). Pengawasan DPS meliputi; menganalisa laporan hasil audit internal dan fungsi kepatuhan untuk pemenuhan prinsip-prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank, melakukan uji petik, memberikan saran dan opini syariah, melaksanakan rapat dan kajian internal, serta membuat laporan pengawasan secara periodik. Adapun kendala pelaksanaan fungsi pengawasan DPS yakni kurangnya sumber daya insani (SDI) di bank syariah, serta belum maksimalnya penerapan Good Coorporate Governance (GCG) oleh DPS. This study aims to determine the implementation of the supervisory function of Sharia Supervisory Board (DPS) in Islamic banks as well as the obstacles faced by DPS in carrying out the supervisory function in Islamic banks. This type of research is a descriptive study with a qualitative approach. The location of the study is in the Sulselbar Bank Syariah Business Unit (UUS) located in Makassar City. The respondents of this study were DPS members at the Sulselbar Bank UUS. Data collection methods using interview techniques and literature. The results of the study showed that the implementation of the DPS supervision function at UUS Bank Sulselbar was quite optimal. The form of DPS supervision consists of on-site supervision (direct supervision) and off-site (indirect supervision). Supervision of SSB includes; analyzing reports on the results of internal audit and compliance functions to fulfill sharia principles for fundraising and distribution of funds and bank services, conducting sampling tests, providing sharia advice and opinions, conducting internal meetings and studies, and making periodic monitoring reports. The obstacles to the implementation of the supervisory function of the DPS are a lack of human resources (SDI) in Islamic banks, and not yet the maximum implementation of Good Corporate Governance (GCG) by DPS.
EFEKTIVITAS FUNGSI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN TERHADAP PENGAWASAN KLIEN ANAK KASUS NARKOTIKA DI LEMBAGA PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL Soeardy, Soeardy; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v3i1.406

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas fungsi pembimbing kemasyarakatan terhadap pengawasan klien anak kasus narkotika di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) serta kendala yang mempengaruhi efektivitas fungsi pengawasan pembimbing kemasyarakatan terhadap klien anak kasus narkotika di LPKS tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian di LPKS yang berbentuk Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar dan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Makassar. Responden penelitian ini adalah petugas pembimbing kemasyarakatan Bapas Kelas I Makassar yang menangani klien anak. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan peneliti, disimpulkan bahwa efektivitas fungsi pembimbing kemasyarakatan terhadap pengawasan klien anak kasus narkotika di BRSAMPK Toddopuli Makassar belum terlaksana secara optimal. Efektivitas fungsi pengawasan pembimbing kemasyarakatan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yakni tahap pelaksanaan pengawasan yakni pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, tahap pembimbingan yakni pemberian saran, nasihat dan motivasi, serta tahap evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan secara periodik. Adapun kendala pelaksanaan fungsi pengawasan pembimbing kemasyarakatan terhadap klien anak yakni keterbatasan sumber daya manusia (SDM), keterbatasan anggaran, koordinasi antar lembaga kurang optimal, cakupan wilayah kerja Bapas Kelas I Makassar yang sangat luas, serta kurangnya peran orangtua dan keluarga klien anak dalam mendukung upaya rehabilitasi bagi klien anak tersebut. This study aims to determine the effectiveness of the social advisers’ function in the supervision of child clients with narcotics cases at the Social Welfare Organizations (LPKS) as well as the constraints that affect the effectiveness of the supervisory function for child clients with narcotics cases in the LPKS. This type of research is empirical law research. The research locations were in the LPKS in the form of the Social Rehabilitation Center for Children Needing Special Protection (BRSAMPK) in Toddopuli Makassar and at the Class I Makassar Correctional Center (Bapas). Respondents of this study were social advisers’ for Bapas Class I Makassar who handled child clients. Data collection methods used interviews and literature studies. Based on the results, it was concluded that the effectiveness of the social advisers’ function in monitoring child clients with narcotics cases at BRSAMPK Toddopuli Makassar has not been implemented optimally. The effectiveness of the social supervisory function is carried out in 3 (three) stages, namely the implementation stage of supervision, which is direct supervision and indirect supervision, the guidance stage, which is the provision of advice and motivation, and the evaluation and reporting stage which is carried out periodically. As for the obstacles in implementing the social supervisory function of child clients, there are limited human resources (HR), budget constraints, less optimal coordination between institutions, the very wide coverage of the Class I Makassar Bapas work area, as well as the lack of the role of parents and families of child clients in supporting rehabilitation efforts for the child clients.
PENANGANAN NARAPIDANA RISIKO TINGGI DALAM PEMENUHAN HAK-HAKNYA UNTUK MENDAPATKAN PROGRAM PEMBEBASAN BERSYARAT DI LAPAS KELAS I MAKASSAR Rosliani, Rosliani; Mas, Marwan; Siku, Abdul Salam
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v3i1.453

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas I Makassar serta mengetahui bagaimana perlakuan khusus terhadap narapidana risiko tinggi di dalam lembaga pemasyarakatan serta implementasi kebijakan perlakuan khusus terhadap narapidana risiko tinggi di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar pada Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar. Metode yang digunakan penulis adalah pendekatan normative empiris. Maksudnya pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif dalam masyarakat mengenai pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas I Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan narapidana resiko tinggi pada Lapas Kelas I Makassar sudah cukup efektif dengan menempatkan narapidana resiko tinggi ditempat terpisah dengan narapidana tindak pidana lain serta pemberian program pembebasan bersyarat agar narapidana memperoleh kesempatan beradaptasi dan berbaur kembali dengan masyarakat luas. This study aims to determine the implementation of parole for prisoners in Class I Penitentiary (LAPAS) Makassar and to find out how the special treatment of high-risk prisoners in penitentiary and the implementation of special treatment policies for high-risk prisoners in penitentiary. This research was conducted in Makassar in the Class I Penitentiary Office. The method used was an empirical normative approach. The purpose of this approach taken was to analyze the extent of a regulation or legislation or law applicable in the community regarding the implementation of granting parole for prisoners in Class I Penitentiary Makassar. The results of this study indicate that the handling of high-risk prisoners in Class I Penitentiary Makassar is quite effective by placing high-risk prisoners separated from other criminal inmates and providing parole programs so that prisoners have the opportunity to adapt and socialise with a wider community.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG WANPRESTASI DALAM PEMBELIAN KENDARAAN RODA EMPAT Krowin, Pontianus Apa Rume; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v3i1.485

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) upaya hukum yang dapat ditempuh oleh debitur yang wanprestasi dalam pembelian kendaraan roda empat dan (2) pelaksanaan bentuk perlindungan hukum terhadap debitur yang wanprestasi dalam pembelian kendaraan roda empat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris, wawancara, dan pengamatan.  Populasi dan sampel dalam penelitian berjumlah 50 responden debitur dan seorang sebagai pengelolah hutang pada PT. Mandiri Tunas Finance. Data-data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif dan akan dipaparkan secara lengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) upaya hukum yang dapat di tempuh oleh debitur yang wanprestasi dalam pembelian kendaraan roda empat dapat ditempuh melalui pemberian surat teguran (somasi) dari kreditur, penjadwalan kembali atau perpanjangan waktu pembayaran (reschedulle), perundingan atau tawar-menawar kembali ke pihak kreditur untuk mencapai mufakat (negosiasi), penyelesaian masalah dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral sebagai pemediator (mediasi), dan mengupayakan penyelesaian akhir dengan membawa masalah ini ke pengadilan untuk diselesaikan secara hukum yang berlaku (litigasi). (2) Pelaksanaan bentuk perlindungan hukum terhadap debitur yang wanprestasi oleh Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 18 ayat 1 huruf a - g mengenai pelarangan pecantuman klausul baku oleh pelaku usaha, perlindungan terhadap debitur menurut otoritas jasa keuangan yaitu pelaku usaha dalam membuat format perjanjian tidak boleh menyertakan klausul yang merugikan debitur, dan perlindungan hukum terhadap nasabah menurut undang-undang perbankan yaitu pelarangan pembuataan format perjanjian kredit sepihak. This study aims to determine (1) legal measures that can be taken by debtors with default in the purchase of four-wheeled vehicles and (2) implementation of legal protection forms for debtors with default in purchasing four-wheeled vehicles. This type of research uses an empirical approach, interviews, observations, documentation studies. Populations and samples in the study were 50 debtor respondents and one as a debt manager at PT. Mandiri Tunas Finance.  The results of the study show that: (1) legal measures that can be taken by debtors with default in the purchase of four-wheeled vehicles can be achieved through granting letters of reprimand (Subpoena) from the creditor, rescheduling or extension of payment (Reschedule), rescheduling or bargaining again to the creditor to reach a consensus (negotiation), resolving the problem by involving a neutral third party as a mediator (Mediation), and seeking a final settlement by bringing this matter to court for legal settlement (litigation). (2) Implementation of the form of legal protection for debtors no. 8 of 1999 concerning consumer protection Article 18 paragraph 1 letter a - g concerning the prohibition of inclusion of standard clauses by business actors, protection of debtors according to the financial services authority, namely business actors in drafting an agreement may not include clauses that harm the debtor, and legal protection for customers according to banking law, which prohibits the formulation of a unilateral credit agreement format.
DIVERSI SEBAGAI UPAYA ALTERNATIF PENYELESAIAN KASUS PIDANA ANAK PADA WILAYAH HUKUM POLRES MAROS Sikati, Syarief; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v3i1.581

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis diversi sebagai bentuk mediasi dan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana anak pada Polres Maros. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Maros. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yurdis normatif dan empiris. Data bersumber dari hasil wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi merupakan alternatif penyelesaian perkara yang dilakukan anak walaupun tidak semua kasis yang dilakukan anak diselesaikan dengan diversi This study aims to analyze diversion as a form of mediation and alternative settlement of criminal cases of children in the Maros Regional Police (Polres Maros). This research was conducted in Maros Regency. The research approach uses a normative and empirical judicial approach. Data sourced from interviews and literature study. The results showed that diversion was an alternative solution of crimes done by children even though not all cases made by children were resolved by diversion.
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM POLDA SULAWESI SELATAN Ferdy, Ferdy; Mas, Marwan; Siku, Abdul Salam
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v3i1.582

Abstract

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah; (1) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana Kekerasan Dalam RumahTangga di wilayahhukumPolsekMandai. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis Hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana Kekerasan Dalam RumahTangga di wilayah hokum Polsek Mandai. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian dilakukan di wilayah hukum Polsek Mandai Polres Maros, dan yang menjadi fokus pada peneilitian ini ada dua yakni: Preventif dan Represif. Hasil penelitian menujukkan bahwa upaya penanggulangan dilakukan secara preventif dan represif. Sementara kendala yang dihadapi dalam perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah tidak adanya peraturan pelaksana terkait perintah perlindungan, keterbatasan dana dan keluarnya hasil visum et repertum membutuhkan waktu yang lama, keterbatasan sumber daya manusia seperti tidak adanya tenaga psikolog, kurang maksimalnya pelayanan konseling untuk korban, dan kurangnya pemahaman polisi terhadap pentingnya perintah perlindungan bagikorban. Keempat, keterbatasan sarana prasarana dan terdapat korban yangenggan ditempatkan di rumah aman The objectives of this research are; (1) to find out and to analyze the efforts of the police in overcoming criminal acts of Domestic Violence in the jurisdiction of ??the Mandai Police. (2) To find out and analyze the obstacles faced by police investigators in efforts to overcome criminal acts of domestic violence in the jurisdiction of ??the Mandai Police. The research used is empirical legal research, which is a legal research method that functions to see the law in a real sense and to examine how the law works in society. The research was carried out in the jurisdiction of the Mandai Police in Maros, and the focus of this research are: Preventive and Repressive. The results of this study show that prevention efforts are carried out in a preventive and repressive manner. Meanwhile the obstacles faced in protecting women victims of domestic violence are the absence of implementing regulations related to protection orders, limited funds and the issuance of visum et repertum takes a long time, limited human resources such as the absence of psychologists, lack of maximum counseling services for victims, and the police's lack of understanding of the importance of protection orders for victims. Fourth, limited infrastructure and victims who were reluctantly placed in safe houses.
ANALISIS PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI Sudirman, Sudirman; Mas, Marwan; Hamid, Abd. Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v3i1.584

Abstract

Korupsi sebagai salah satu kejahatan yang bersifat luar biasa (Extra Ordinary Crime) dikarenakan begitu sulit dalam membuktikan kejahatan tersebut oleh penegak hukum, maka dari itu dibutuhkan kinerja extra untuk memberantas tindak pidana korupsi tersebut. Olehnya itu, mengenai pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang Undang hal itu diterapkan dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana beberapa pasalnya menganut tentang sistem pembuktian terbalik terbatas/berimbang. Pasal pasal yang mengatur tentang sistem pembuktian terbalik lebih jelas diatur dalam Pasal 12B, 12C, 37A, 38A, dan 38B. Pemberlakuan sistem pembuktian terbalik dalam perkara delik korupsi terhadap terdakwa meskipun hanya terbatas pada perkara suap (Gratifikasi) di atas Rp. 10 jt. Namun dengan adanya kewajiban terdakwa untuk membuktikan delik korupsi yang didakwakan kepadanya serta harta benda yang patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi dan tidak bertumpuh lagi kepada jaksa penuntut umum, maka diharapkan dapat menjadi solusi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut sebab perampasan terhadap harta benda terdakwa dapat dilakukan jika terdakwa tidak dapat membuktikan delik korupsi yang didakwakan kepadanya. Corruption is one of extraordinary crimes because it is so difficult in proving these crimes by law enforcement, and thus it requires extra performance to eradicate corruption. Therefore, regarding the eradication of corruption by using the provisions contained in the Law, this is applied in Law Number 31 Year 1999. Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crime, in which several articles adhere to a reversed proof system is limited/balanced. Articles governing the reverse proof system are more clearly regulated in Articles 12B, 12C, 37A, 38A, and 38B. The implementation of the reversed proof system is in the case of corruption offenses against the defendant even though it is only limited to bribery cases (Gratification) over Rp10 million. However, with the defendant's obligation to prove the corruption offense charged with him and property that is reasonably suspected of originating from criminal acts of corruption and no longer rests on the public prosecutor, then it is expected to be a solution in eradicating these criminal acts of corruption because the confiscation of the assets of the defendant can be done if the defendant cannot prove the corruption offense charged with him.
EFEKTIVITAS FUNGSI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENDAMPINGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PROSES DIVERSI TINDAK PIDANA PENCURIAN Hamzah, Risma; Siku, Abdul Salam; Hasan, Yulia
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v3i1.586

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pemasyarakatan Kota Makassar dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum pada proses diversi tindak pidana pencurian. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar pada Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar. Metode yang digunakan penulis adalah pendekatan normatif empiris. Maksudnya pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif dalam masyarakat mengenai peranan Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Peran pembimbing kemasyarakatan sangat penting dalam pelaksanaan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan serta melakukan penelitian dan memberikan pelaporan melalui LITMAS memberikan pengaruh yang signifikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan pihak korban dalam pelaksanaan diversi. This study aims to determine the implementation of the main tasks and functions of Makassar Penitentiary in assisting children who are dealing with the law in the diversion of theft. This research was conducted in Makassar City at the Makassar Class I Penitentiary Office. The method used by the author is an empirical normative approach. The purpose of this approach taken is to analyze the extent to which a regulation or legislation or law that is effectively applied in the community regarding the role of Makassar Class I Penitentiary. The results of this study indicate that the implementation of the role of social advisors is very important in the implementation of diversion, providing assistance, coaching and conducting research and reporting through LITMAS to have a significant influence on children in conflict with the law and the victims in implementing diversion.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024 Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023 Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023 Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022 Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022 Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021 Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021 Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020 Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020 Vol. 2 No. 1 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2019 Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2019 Vol. 1 No. 1 (2018): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2018 More Issue