cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
ijlf.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Phone
+62411-452901
Journal Mail Official
ubpostgradjournal@gmail.com
Editorial Address
Program PascaSarjana Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Legality of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : -     EISSN : 2477197x     DOI : https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i1.228
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Indonesian Journal of Legality of Law is a peer-review scholarly Law Journal issued by Postgraduate Bosowa University which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). Indonesian Journal of Legality of Law accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 46 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023" : 46 Documents clear
ANALISIS HUKUM PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN MAJENE: STUDI KASUS PENANGANAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DI BAWASLU TAHUN 2020 Idil Fitri; Marwan Mas; Mustawa Nur
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2612

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah serta  kendala yg menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penanganan hukum pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di Bawaslu Kabupaten Majene. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dan data yang digunakan adalah data hukum Primer, sekunder dan tersier. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif agar mudah dipahami dalam menguraikan masalah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan penanganan penyelesaian pelanggaran dalam pemilukada di Kabupaten Majene belum terlaksana dengan baik, dikarenakan rekomendasi Bawaslu dari hasil pemeriksaan kepada KPU maupun lembaga terkait tidak ditindaklanjuti dengan baik. Sementara kendala yang teridentifikasi sebagai faktor penghambat dalam penyelesaian pelanggaran disebabkan oleh ketidak jelasan aturan, intervensi dan keamanan terhadap pihak bawaslu yang melakukan pemeriksaan atas temuan pelanggaran. This study aims to analyze the handling of regional head election violations and the constraints that become inhibiting factors in the implementation of legal handling of regional head election violations in the Bawaslu of Majene regency. The research method used is empirical juridic research and data used primary, secondary, and tertiary legal data. Data were analyzed qualitatively so that it was easy to understand in describing the problem. Based on the result of the research, it is known that the handling of violations in post-conflict local elections in Majene Regency has not been carried out properly because the bawaslu recommendations from the examination result to the KPU and related institutions have not been followed up properly. At the same time, the obstacles identified as inhibiting factors in the resolution of violations were caused by unclear rules. Interventions and security for the Bawaslu, which conducted examinations of violation findings.
IMPLIKASI KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2013 A. A. Rajab; Marwan Mas; Abd. Haris Hamid
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2613

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi kewenangan komisi pemilihan umum kepala daerah pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 97/Puu-Xi/2013. Dan mengetahui mekanisme penanganan perkara penyelesaian hasil pemilihan kepala daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU/Xl/2013. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dan data yang digunakan adalah data hukum Primer, sekunder dan tersier. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif agar mudah dipahami dalam menguraikan masalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga yang dianggap paling tepat menangani sengketa Pilkada adalah Mahkamah Agung dengan mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi di tiap-tiap daerah. Jika pihak yang berperkara tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi maka, dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung. Sementara UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, masih menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi (meski sifatnya sementara) untuk menyelesaikan sengketa Pilkada. Untuk itu, perlu segera dibentuk peraturan perundang• undangan yang mengatur mengenai Lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pilkada. Serta kesesuaian antara putusan MK tersebut dengan prinsip Negara Hukum yakni telah sesuai, dilihat dari bagai mana MK memberikan kepastian hukum terhadap proses pnyelesaian sengketa tersebut, yakni dalam amar putusan MK tersebut dicantumkan bahwasannya MK tetap berwenang menangani. Mahkamah menilai pengalihan kewenangan untuk mengadili dan memutus perselisihan hasil perolehan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tidak dapat dipandang hanya sebagai pengalihan kewenangan institusional atau kelembagaan belaka, akan tetapi pengalihan itu memiliki implikasi yang luas berkenaan dengan fungsi dan tugas dari Mahkamah sebagai peradilan konstitusi untuk menjaga konstitusi. This study aims to analyze the implications of the authority of the regional head general election commission after the constitutional court decision number 97/Puu-Xi/2013. And knowing the mechanism for handling cases for the settlement of regional head election results after the Constitutional Court decision Number 97/PUU-Xl/2013. The research method used is empirical juridical research method and the data used are primary, secondary and tertiary legal data. The data were analyzed in a qualitative descriptive manner so that they are easy to understand in describing the problems. The institution considered most appropriate to handle regional election disputes is the Supreme Court by delegating it to the High Court in each region. If the litigants are not satisfied with the decision of the High Court, they can submit an objection to the Supreme Court. While Law no. 1 of 2015 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors, it still leaves it to the Constitutional Court (although it is temporary) to resolve Pilkada disputes. For this reason, it is necessary to establish laws and regulations that regulate which institutions are authorized to resolve regional election disputes. And conformity between the Constitutional Court's decision and the principles of the rule of law, namely that it is appropriate, seen from how the Constitutional Court provides legal certainty to the dispute resolution process, namely in the Constitutional Court's decision it is stated that the Constitutional Court still has the authority to handle matters. The Court considers that the transfer of authority to adjudicate and decide on disputes over the results of vote acquisition in the Regional Head Election from the Supreme Court to the Constitutional Court, based on Article 236C of Law Number 9 of 2015, cannot be seen only as a mere transfer of institutional or institutional authority, but that transfer has broad implications regarding the functions and duties of the Court as a constitutional court to safeguard the constitution.
ANALISIS YURIDIS KUASA DIREKSI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PERSEROAN Muhammad Syarif; Zulkifli Makkawaru; Abd. Haris Hamid
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2614

Abstract

Indonesia sebagai negara maju telah rutin melakukan pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi berskala besar, kecil dan menengah dan telah berusaha memajukan taraf penghasilan kehidupan rakyatnya dalam segala aspek termasuk bagi para pelaku ekonomi dan bisnis. Dalam pembangunan bidang infrastruktur khususnya pada infrastruktur berskala besar maka pelaku bisnis atau pelaksana pembangunan pada dasarnya dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pada penelitian ini, peneliti mengangkat sebuah kasus Jasa Konstruksi dalam sebuah proyek pekerjaan pembangunan Infrastruktur di Sulawesi Selatan melalui lelang/tender Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) tahun anggran 2018. Dimana pada pekerjaan tersebut oleh pihak pelaksana pemenang lelang/tender oleh Direktur Utamanya menggunakan Surat Kuasa Direksi. Direktur Utama tersebut selaku pihak pemberi kuasa terhadap pihak lain selaku pihak penerima kuasa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Kuasa Direksi secara yuridis diakui kebenarannya, karena surat tersebut merupakan Akta Autentik yang dibuat oleh Pejabat Notaris sebagai Pejabat yang mewakili Pemerintah yang dalam kegiatannya telah diatur oleh Pasal 15 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 ayat 1. Bahwa Direktur Utama PT. Konstruksi Group (bukan nama sebenarnya) sebagai pihak pemberi kuasa tetap bertanggungjawab penuh terhadap hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak penerima kuasa sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 1 ayat 5 UUPT, sekalipun berbagai klausul telah di sebutkan di dalam Surat Kuasa Direksi tersebut yang menjelaskan bahwa pihak penerima kuasa harus bertanggungjawab penuh terhadap dokumen dan fisik hasil pekerjaannya. Bahwa pihak penerima kuasa dalam menjalankan perseroan sebagai bentuk perbuatan hukum atas rujukan Pasal 103 UUPT tidak menjadikan Surat Kuasa Direktur sebagai bentuk pelepasan tanggungjawab penuh dari Direktur Utama PT. Konstruksi Grop selaku pihak pemberi kuasa. Pihak penerima kuasa adalah bukan merupakan bagian dari organ perseroan sebagaimana yang dirujuk pada UUPT Pasal 1 ayat 2. Sehingga penanggungjawab penuh terhadap Kuasa Direktur PT. Konstruksi Grop adalah Direktur PT. Konstruksi Group itu sendiri sebagai pihak pemberi Kuasa Direkturi. Indonesia as a developed country has routinely carried out infrastructure development, large, small and medium scale economic development and has tried to improve the income standard of its people in all aspects including for economic and business actors. In the development of the infrastructure sector, especially in large-scale infrastructure, business actors or implementers of development are basically carried out by Limited Liability Companies (PT) as stipulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT). In this study, researchers raised a case of construction services in an infrastructure development project in South Sulawesi through an auction/tender for Government Procurement of Goods and Services (PBJP) for the 2018 fiscal year. Where the executor won the auction/tender by the Main Director using The Power of Attorney of the Board of Directors and the Main Director as the party giving the power of attorney to another party as the party receiving the power of attorney. The research method used in this research is normative juridical research. From the results of the research it was found that the power of attorney from the Board of Directors is legally recognized, because the letter is an Authentic Deed made by a Notary Officer as an Official representing the Government whose activities have been regulated by Article 15 of Law No. 2 of 2014 paragraph 1. That the Main Director of PT . Construction Group (not his real name) as the authorizing party remains fully responsible for the results of the work carried out by the authorized party as stated in Article 1 paragraph 5 UUPT, even though various clauses have been mentioned in the Directors' Power of Attorney which explains that the recipient of the power of attorney must be fully responsible for the documents and physical results of his work. Whereas the recipient of the power of attorney in running the company as a form of legal action on the reference to Article 103 UUPT does not make the Director's Power of Attorney as a form of release of full responsibility from the Main Director of PT. Construction Group as the authorizing party. The party receiving the power of attorney is not part of the company's organs as referred to in UUPT Article 1 paragraph 2. So that the person in charge of the power of attorney of PT. Construction Group is the Director of PT. Construction Group itself as the party giving the power of attorney.
ANALISIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI KOTA MAKASSAR Anrianto Luther Ramba; Marwan Mas; Abd. Haris Hamid
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2615

Abstract

Penelitian ini bertujuan  menganalisis pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pemerkosaan di Kepolisian Sektor Panakkukang dan  menganalisis hambatan dalam pelaksanaan pelaksanan penyidikan tindak pidana pemerkosaan di Kepolisian Sektor Panakkukang. Metode penelitianayang di gunakan adalah penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan penyidikan terhadap tidak pidana pemerkosaan di Kepolisian Sektor Panakukkang dilakukam melalui tahap-tahap yaitu: memproses aduan tindak pidana dari korban, melakukan visum et repertum terhadap korban, setelah itu menyerahkan perkara ke unit PPA, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka, membuat administrasi penyidikan, melakukan penyitaan barang bukti, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan, merampungkan dan mengirimkan berkas perkara ke kejaksaan, pengiriman tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Kemudia Faktor-faktor yang menjadi penghambat Penyidikan Tindak Pidana Pemerkosaan di Kepolisian Sektor Panakukkang yaitu: 1. Faktor internal yang meliputi : Sumber Daya Manusia (SDM), yakni kurangnya jumlah penyidik di unit PPA, Adanya sebagian penyidik yang kurang berpengalaman dalam menangani dan memperlakukan korban, Lamanya jarak antara waktu pengaduan dengan kejadiannya mempersulit dalam pencarian bukti-bukti , dan kurangnya sarana dan prasarana. 2. Faktor eksternal adanya keenganan dari korban pemerkosaan yang tidak melapor karena malu, dan tidak adanya dukungan masyarakat yang mau melaporkan kejadian tindak pidana pemerkosaan. This study aims: 1) To find out and analyze the implementation of the investigation into the crime of rape in the Panakkukang Sector Police. 2) To find out and analyze the obstacles in carrying out the investigation of the crime of rape in the Panakkukang Sector Police. The research method used is Normative Law research. The results showed that the implementation of an investigation into not a crime of rape in the Panakukkang Sector Police was carried out through the stages, namely: processing criminal complaints from victims, conducting visum et repertum on victims, after that submitting cases to the PPA unit, making Investigation Reports (BAP) , conducting cases to determine suspects, making administrative investigations, confiscating evidence, arresting and detaining perpetrators of rape, completing and sending case files to the prosecutor's office, sending suspects and evidence to the prosecutor's office. Then the factors that hinder the Investigation of Rape Crime in the Panakukkang Sector Police, namely: 1. Internal factors which include: Human Resources (HR), namely the lack of investigators in the PPA unit, There are some investigators who are less experienced in handling and treating victims , the long distance between the time the complaint and the incident made it difficult to find evidence, and the lack of facilities and infrastructure. 2. The external factor is the reluctance of rape victims who do not report it because they are embarrassed, and there is no community support for reporting incidents of rape.
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGELAPAN KENDARAAN MOBIL RENTAL DI KOTA MAKASSAR Erick Erick; Marwan Mas; Abd. Haris Hamid
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2616

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan mobil rental di Kota Makassar. Dan menganalisis langkah-langkah penanganan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan mobil rental di Kota Makassar. Metode penelitianayang di gunakan adalah penelitian hukum yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan mobil rental yang terjadi di Kota Makassar adalah karena beberapa faktor, yaitu faktor niat dengan kesempatan dan faktor ekonomi, faktor kelalaian pemilik rental dan faktor kelemahan sistem pengawasan. Dan langkah yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penggelapan mobil rental yang terjadinya di Kota Makassar, secara garis besar ditempuh dengan dua upaya yaitu upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan/pemberian sanksi). Adapun upaya penanggulangan secara preventif dilakukan adalah merupakan upaya yang sistematis, terpadu, terarah untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana khususnya tindak pidana penggelapan mobilrental, sedangkan upaya represif (penindakan/pemberian sanksi) merupakan upaya yang dilakukan berupa tindakan atau pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental sesuai dengan hukum yang berlaku. This study aims to analyze the factors that lead to the crime of embezzlement of rental car vehicles in Makassar City. And analyze the steps for handling cases of embezzlement of rental car vehicles in Makassar City. The research method used is empirical juridical legal research. The results showed that the causes of a crime, especially the crime of embezzlement of rental cars that occurred in Makassar City, were due to several factors, namely the intention factor with opportunity and economic factors, the negligence factor of the rental owner and the weakness of the supervisory system. And the steps taken by the Police in tackling the crime of embezzlement of rental cars that occurred in Makassar City, in general, were taken two efforts, namely preventive efforts (prevention) and repressive efforts (enforcement/penalty of sanctions). Preventive countermeasures carried out are systematic, integrated, directed efforts to minimize the occurrence of crimes, especially car rental embezzlement crimes. In contrast, repressive efforts (enforcement/penalty) are efforts made in the form of action or punishment against perpetrators of car rental embezzlement crimes by the law applicable.
EFEKTIVITAS REKOMENDASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH Achyar Arafat Muchlies; Baso Madiong; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2617

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk megetahui apakah rekomendasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah efektif terhadap Kabupaten/Kota, dan untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam mengefektivitaskan rekomendasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer hasil penelitian dilapangan. Penelitian dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Makassar. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh adalah berdasarkan kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai dan data sekunder yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada serta mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang diperoleh dan dikumpulkan kemudian dianalisis dengan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme pembuatan perda provinsi di kabupaten/kota belum menemui hambatan dikarenakan telah diatur didalam perundang-undangan yang berlaku. Faktor yang menjadi kendala dalam mengefektivitaskan rekomendasi kementerian hukum dan HAM adalah pembentuk produk hukum daerah belum didasarkan pada skala prioritas, program pembentukan peraturan daerah hanya berisi daftar judul rancangan peraturan daerah tanpa didasarkan atas kajian mendalam yang dituangkan baik dalam keterangan, penjelasan maupun naskah akademik rancangan peraturan daerah. The purpose of this study is to find out whether the recommendations of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in the Formation of Regional Legal Products are effective for Regencies/Cities, and to find out the factors that become obstacles in making the recommendations of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in the Formation of Regional Legal Products. The research method used is the empirical method. Empirical legal research is oriented to primary data from research results in the field. The research was conducted at the Makassar Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights. The types and sources of data used are primary data obtained based on the words and actions of people who were observed or interviewed and secondary data obtained through report materials and other documents that already exist and have a relationship with the issues discussed in writing. Data collection was carried out by conducting library research and field research. The data obtained and collected are then analyzed by the process of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The results of the study show that the legal product formation program is an instrument that includes a legal planning mechanism so that it is always consistent with the objectives, the underlying legal ideals, and in accordance with the direction of regional development and the effectiveness of the recommendations made are very important in the formation of regional legal products, consultation, guidance and direction from expert drafters of laws is the main thing in drafting legal products before the legal products are enacted.
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAMUJU NOMOR: 01/PID.SUS-TPK/2019 KAITANNYA DENGAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Jusram Agustyawan H.E. Gunawan; Marwan Mas; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2618

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah megetahui faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur Sulawesi Barat dan mengetahui Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Mamuju dalam memutuskan perkara No. 01/PID.SUS-TPK/2019 Kaitannya Dengan Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, oleh karena penelitian menjadi sarana pokok untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempunyai tujuan untuk menemukan kebenaran secara sistematis, metodelogis, dan konsisten. Untuk memperoleh bahan hukum dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan proposal ini, maka peneliti melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Mamuju Sulawesi Barat sebagai lokasi penelitian. Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penulis bahas terhadap Putusan Nomor, maka penulis menyimpulkan bahwa 1) Pengembalian kerugian keuangan negara sebagai unsur yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana Terhadap diri Terdakwa, namun pengembalian tersebut dapat dikesampingkan apabila Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi pada saat tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2) Sebelum penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, tindakan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian Majelis Hakim memandang kedalam hal-hal yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 3) Dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim dipengaruhi oleh dua faktor yaitu Internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terjadi didalam hakim itu sendiri seperti dalam musyawarah yang terdapat adanya perbedaan pendapat, sedangkan faktor eksternal yaitu yang mempengaruhi Majelis Hakim dari Masyarakat dan faktor Undang-Undang atau peraturan yang berlaku. The aims of this study were 1) to find out the factors that led to the occurrence of the Corruption Crime Props for the Election Campaign for the Governor of West Sulawesi, and 2) to find out the considerations of the Judges of the Mamuju District Court in deciding case No. 01/PID.SUS-TPK/2019 Relation to Returning State Losses in Corruption Crimes. This type of research is a type of normative juridical research, because research is the main means for the development of science and technology which has the aim of finding the truth systematically, methodologically, and consistently. To obtain the legal materials and information needed in preparing this proposal, the researchers conducted research at the Mamuju District Court, West Sulawesi, as the research location. The primary data and secondary data that have been collected are then processed and analyzed qualitatively. Based on the description and discussion that has been discussed by the author on Decision Number, the authors conclude that 1) Return of state financial losses is an element considered by the Panel of Judges in imposing a sentence on the Defendant, but this refund can be waived if the Defendant commits a criminal act of corruption at a certain moment as stipulated in Article 2 paragraph (2) of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes; 2) Prior to the imposition of a sentence against the Defendant, the action to restore state financial losses carried out by the Defendant then the Panel of Judges looked into the things that relieved the Defendant in accordance with the provisions of Article 8 paragraph (2) of Law Number 48 of 2009 Concerning Judicial Power, 3) In imposing a sentence on the Defendant, the Panel of Judges was influenced by two factors, namely internal and external factors. Internal factors are factors that occur within the judges themselves such as in deliberations where there are differences of opinion, while external factors are those that influence the Panel of Judges from the Community and factors in the laws or regulations that apply.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA RT-RW DI KOTA MAKASSAR Muhammad Izhar Kurniawan; Ruslan Renggong; Basri Oner
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2619

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dalam pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kota Makassar dan faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian ketua RT/RW Kota Makassar dalam mewujudkan pemilihan langsung secara transparan yang berasaskan demokrasi. Metode penelitianayang di gunakan adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pemilihan RT/RW di Kota Makassar. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa polemic akibat kontestasi politik Walikota sebelumnya sehingga berdampak pada kontestasi pemilihan RT/RW. pemerintah dengan segala upayanya mampu meredam hal-hal yang memengaruhi masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah/ Perwali No. 1 Tahun 2017 Tentang perubahan atas peraturan Walikota Makassar Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan RT/RW di Kota Makassar. Faktor Pendukung dan Penghambat Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Ketua RT/RW Kota Makassar Dalam Mewujudkan Pemilihan Langsung Secara Transparan yang Berasaskan Demokrasi yaitu pertama faktor Pendukung yaitu keterlibatan tokoh masyarakat yang membantu mensosialisasikan peilihan dan memberikan masukan terkait pelaksanaan pemilihan, kenyamanan pemilih yang merupakan pelayanan yang baik dengan adanya makanan dan minuman yang tersedia, lokasi TPS dekat dengan akses masyarakat. Kedua faktor penghambat yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) seperti kurangnya panitia pemilihan dan kurangnya pemahaman tupoksi kerja panitia, sosialisasi yang belum optimal, kurangnya pemahaman terkait mekanisme pemilihan. This study aims to determine the Implementation of Regional Regulations and Mayor Regulations in the implementation of the election, appointment, and dismissal of RT/RW heads in Makassar City and the supporting and inhibiting factors in organizing the election, appointment, and dismissal of Makassar City RT/RW heads in realizing direct elections transparently. Based on democracy. The research method used is empirical juridical legal research. The research results show the election implementation for the heads of neighborhood associations (RT) and the heads of neighborhood associations (RW) in Makassar City. In its implementation, several polemics were due to the previous Mayor's political contestation, which impacted the RT/RW election contestation. However, with maximum effort, the government with all its efforts can reduce matters that affect the community in the implementation of Regional Regulation/Perwali No. 1 of 2017 concerning changes to Makassar Mayor regulation No. 72 of 2016 concerning Guidelines for the Implementation of the Election of Neighborhood Association Heads (RT) and Heads of Resident Associations (RW) in Makassar City. And the Supporting and Inhibiting Factors in Organizing Elections, Appointment, and Dismissal of Makassar City RT/RW Chairpersons in Realizing Direct Elections Transparently Based on Democracy, namely the first supporting factors, namely the involvement of community leaders who help socialize the election and provide input related to the implementation of elections, voter convenience which is good service with food and drink available, TPS location close to community access. The two inhibiting factors are Human Resources (HR), such as the lack of an election committee and a lack of understanding of the duties and functions of the committee, socialization that has not been optimal, and a lack of understanding regarding the election mechanism.
ANALISIS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. 33 TAHUN 2015 TENTANG PENGAMANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA : STUDI KASUS LAPAS KELAS I MAKASSAR Bagus Ramadian Permana; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2620

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan Permenkumham No. 33 Tahun 2015 terhadap pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas I Makassar dan untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat tidak efektifnya penerapan Permenkumham No. 33 Tahun 2015 terhadap pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas I Makassar. penelitian ini dilakukan di Lapas Kelas I Makassar khususnya Satuan Pengamanan Lapas. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe metode kerja. Teknik pengumpulan data adalah dengan belajar bagian dari literatur, artikel dan buku. Formulir wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan bagian yang ditautkan dan meminta data. hasil penelitian dan analisis data yang telah dibuat penulis, dapat disimpulkan  bahwa penerapan Permenkumham No. 33 Tahun 2015 di Satuan Pengamanan Lapas I Makassar belum efektif karena kurangnya jumlah petugas pengamanan berbanding dengan jumlah penghuni yang melebihi kapasitas (overcrowding) dan kurangnya pelatihan yang diberikan kepada petugas pengamanan itu serta mengalami kendala pada sarana dan prasarana  seperti bangunan yang tidak sesuai dengan standar pada Lapas/Rutan. The purpose of this study was to determine the effectiveness of implementing Permenkumham No. 33 of 2015 in preventing disturbances of security and order in Makassar Class I prisons and to find out the factors that are hindering the ineffective implementation of Permenkumham No. 33 of 2015 in preventing disturbances of security and order in Class I prisons in Makassar. This research was conducted in Makassar Class I Lapas, especially the Prison Security Unit. The type of research used in this study is the type of work method. The data collection technique is to study sections of the literature, articles, and books. The interview form is a data collection technique by conducting interviews with the linked section and requesting data. The results of the research and data analysis that the author has made, it can be concluded that the application of Permenkumham No. 33 of 2015, the Security Unit of Lapas I Makassar, has not been effective due to the lack of security officers compared to the number of occupants who exceed capacity (overcrowding) and the lack of training provided to security officers and experiencing problems with facilities and infrastructure such as buildings that are not by standards in Prisons/Detention Centers.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PT. BANK M (Tbk) MAKASSAR Fahrunisah Aulia Rahman; Zulkifli Makkawaru; Kamsilaniah Kamsilaniah
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2621

Abstract

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Pada PT Bank Mega (Tbk) Regional Makassar, Dibimbing oleh Zulkifli Makkawaru dan Hj. Kamsilaniah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menginterpretasi, bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pelaksanaan eksekusi objek hak tanggungan dan bentuk penyelesaian atas objek jaminan hak tanggungan dengan menggunakan upaya penjualan di bawah tangan. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif Empiris yaitu meneliti aturan Hukum Hak Tanggungan dan pelaksanaannya di dalam masyarakat. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Dalam pengambilan sampel hasil wawancara, peneliti mencari dan menggali informasi dari pihak-pihak terkait perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, diantaranya pihak perbankan. Sebagai kreditur dan pihak debitur. Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pelaksanaan eksekusi objek hak tanggungan dapat diketahui dari dua perlindungan hukum preventif dan refresif. Penyelesaian atas objek jaminan hak tanggungan dengan menggunakan upaya penjualan di bawah tangan secara litigasi dan nonlitigasi. Analysis of Legal Protection for Creditors in Implementing Mortgage Guarantees at PT Bank Mega (Tbk) Makassar Region, Supervised by Zulkifli Makkawaru and Hj. Kamsilaniah. This study aims to identify, examine, and interpret forms of legal protection for creditors in executing mortgage objects and forms of settlement of mortgage objects by using private sales. This empirical normative research studies the rules of Mortgage Law and its application in society. Methods of data collection using interview techniques, documentation, and literature study. In taking samples from the interviews, the researcher seeks and collects information from parties related to legal protection for creditors exercising mortgage rights, including the banking sector, as creditors and debtors. Legal protection for creditors in executing mortgage objects can be seen from two preventive and repressive legal protections. Settlement of collateral objects of mortgage rights by using individual selling businesses through litigation and non-litigation.

Page 3 of 5 | Total Record : 46

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024 Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023 Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023 Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022 Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022 Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021 Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021 Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020 Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020 Vol. 2 No. 1 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2019 Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2019 Vol. 1 No. 1 (2018): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2018 More Issue