cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
iyahfaniyah@unespadang.ac.id
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
swarajustisia@unespadang.ac.id
Editorial Address
Jl. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Padang City, Sumatera Barat, Indonesia, 25112
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
UNES Journal of Swara Justisia
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 25794701     EISSN : 25794914     DOI : https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
UNES Journal of Swara Justisia di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan opini redaksi. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober dan Januari.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 365 Documents
 1   2   3   4   5 
IMPLEMENTASI SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PELAKU TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN (Studi Putusan Nomor : 190/Pid.Sus/2016 /PN.Pmn dan Putusan No. 90/PID.SUS/2017/PT.PDG) Gunawan Wibisono; Fitriati Fitriati; Ferdi Ferdi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Article 46 of Law Number 32 Year 2009 concerning the Management of Environmental Protection stipulates that a Criminal Account shall be liable to any person of the Legal Entity and / or its Management. Criminal proceedings that have been broken off at the Padang Pariaman District Court where the criminal responsibility is by the corporate management. The problem is the consideration of the judge in the decision of the Mining crime committed by the corporation and the implementation of the corporation accountability system against environmental damage that occurred in the mineral mining area in Padang Pariaman Regency, West Sumatera Province. Research specification is analytical descriptive with Normative juridical approach. The data obtained were analyzed qualitatively. The results of the first study and discussion, Judge's Consideration in Decision Number 190 / Pid.Sus / 2016 / PN.Pmn and Decision No. 90 / PID.SUS / 2017/ PT.PDG the defendant fulfilled the element as the subject of criminal law of the deeds he committed. Defendant as the board (Director) of the corporation. Board is considered as a form of corporation. Second, corporate criminal liability in Decision Number 190 / Pid.Sus / 2016 / PN.Pmn and Decision No. 90 / PID.SUS / 2017 / PT.PDG sentenced to criminal is his company represented by the director of the company. Corporal criminal liability can be demanded through the doctrine of superior responders or vicarious liability.
MEKANISME PENGAMANAN EKSEKUSI TANAH OLEH SATUAN SAMAPTA BHAYANGKARA KEPOLISIAN RESOR PADANG PANJANG Winedri Winedri
UNES Journal of Swara Justisia Vol 3 No 3 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (October 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga pemerintahan di bawah Presiden yang memiliki peran, fungsi dan tugas pokok sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu fungsi dari 5 (lima) fungsi operasional kepolisian yakni fungsi Samapta Bhayangkara yang mengemban tugas utama bersifat preventif atau pencegahan, termasuk tugas Pengendalian Massa (Dalmas) dalam pengamanan eksekusi tanah sebagaimana yang dilakukan oleh Sat Sabhara Polres Padang Panjang.
TINJAUAN JURIDIS TENTANG KEADILAN PENGADILAN INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN DISPUTE INTERNASIONAL Ferdi Ferdi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengadilan Internasional (International Court of Justice) mewakili salah satu organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini bisa menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengadilan Internasional karena peradilan internasional memainkan banyak peran dalam membantu menyelesaikan perselisihan Bangsa-Bangsa. Sampai sekarang, Pengadilan tetap eksis dan dipilih oleh Negara karena keputusan dari Mahkamah Internasional yang kuat, mengikat secara hukum dan tidak dapat diajukan banding. Selain itu, hakim terdiri dari hakim yang memiliki reputasi tinggi dan ahli internasional sehingga perselisihan jaminan akan selesai dengan adil dan sesuai dengan prinsip Hukum Internasional.
PENGARUH KELEBIHAN KAPASITAS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG Budi Sutrisno; Philips A. Kana
UNES Journal of Swara Justisia Vol 3 No 4 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang yang mengalami kelebihan kapasitas sebesar 111%. Kondisi ini berpengaruh terhadap pembinaan warga binaaan.Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis Empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Kelebihan Kapasitas mempengaruhi 3 hal utama di lapas kelas IIA Padang yakni dalam hal pembinaan, dalam hal pengamanan, dan dalam hal perawatan.kelebihan Kapasitasberdampak pada pembinaan kemandirian. Dampak yang ditimbulkan yakni kekurangan tempat untuk melaksanakan pembinaan dan kekurangan jumlah petugas yang berperan sebagai instsruktur pembinaan.Kelebihan Kapasitaspada Lapas Kelas IIA Padang mengakibatkan jumlah warga binaan melebihi jumlah petugas lapas baik yang bertugas dalam pengamanan dan pengawasan maupun dalam pembinaan.
PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN (BPBDPK) KOTA PADANG DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN Rifqi Ikhsan Pratama; Darmini Roza
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 1 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (April 2018)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.985 KB)

Abstract

The problems in this research are: First , how are the roles of Regional Disaster Management Agency and Fire Department (BPBDPK) of Padang City in fire prevention in Padang City ? Second, what are the obstacles faced by BPBDPK Padang in fire prevention in Padang City? Third, what are the efforts made by BPBDPK in the fire prevention in Padang City?The approach method used in this research is the normative juridical approach as the main approach and supported by the empirical juridical approach. Sources of data used are secondary data and primary data. Data collection techniques used were field studies through interviews for primary data and library studies to find secondary data. Then the data is analyzed qualitatively and described in the form of analytical descriptive.From the research results obtained conclusion; Firstly , BPBDPK Padang has a strategic role because BPBDK Padang is an institution that is given authority and responsibility to handle fire problem in Padang City which is manifested in the role of organizer, role as coordinator, supervisor role, role as facilitator and role as a planner. All these roles are well underway and have been fully implemented in accordance with the main tasks and functions owned by BPBDPK Padang. Secondly, in the fire prevention in Padang City , BPBDPK of Padang City faces a number of obstacles such as: (a) The lack of water source in Padang city to support the fire handling process in Padang City; (b) Many obstacles to fire fleet units during the trip to the fire scene; (c) Lack of public awareness of the existence and working system of fire-fighters; and (d) Non-fulfillment of Fire Management Area (WMK) in every sub-district in Padang City. Third, natural d fire prevention in the city of Padang, the efforts made by BPBDPK Padang is: (a) education and training of personnel BPBDPK Padang; (b) Increasing community participation; (c) Improving institutional coordination ; and (d) Simulation of fire response time.
PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA ALIH DAYA DALAM SISTEM PENGUPAHAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (Studi Kasus RSUD dr. M. Zein Painan) Idul Fitri
UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 2 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2021)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (317.78 KB) | DOI: 10.31933/ujsj.v5i2.207

Abstract

Sistem pengupahan tenaga kerja alih daya yang ada di RSUD M. Zein Painan harus dilindungi sesuai dengan hukum di Indonesia, yaitu Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Masalah yang muncul pada tenaga kerja alih daya di RSUD dr. M. Zen Painan diantaranya pembayaran upah gaji yang tidak sesuai, tidak adanya tunjangan-tunjangan (kesehatan, masa kerja), kontrak yang tidak diperpanjang karena perusahaan tidak memenangkan tender pada tahun berikutnya. Permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini meliputi, pertama, Bagaimanakah pelaksanaan sistem pengupahan tenaga kerja alih daya pada RSUD dr. M. Zein Painan? Kedua, Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kerja alih daya dalam sistem pengupahan pada RSUD dr. M. Zein Painan? dan Ketiga Apakah kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kerja alih daya dalam sistem pengupahan pada RSUD dr. M. Zein Painan? Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Analisis dan pembahasan hasil didapatkan sebagai berikut: (a) Pelaksanaan sistem pengupahan tenaga kerja alih daya pada RSUD dr. M. Zein Painan yaitu diberikan upah pokok yang jumlahnya sama, tunjangan, upah diberikan tanggal 30 setiap bulan langsung kepada tenaga kerja. Upah diberikan sesuai dengan UMR yang berlaku di Provinsi Sumatera Barat, (b) Pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kerja alih daya dalam sistem pengupahan pada RSUD dr. M. Zein Painan yaitu surat perjanjian antara perusahaan dengan tenaga kerja alih daya. Didalam perjanjian, pihak perusahaan akan tetap memberikan upah jika tenaga kerja jika tidak masuk kerja sesuai dengan Undang-undang. Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan melakukan pemotongan upah tenaga kerja jika tidak masuk kerja. Hal ini menunjukkan perlindungan hukum sistem pengupahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum dijalankan oleh perusahaan dan (3) Kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kerja alih daya dalam sistem pengupahan pada RSUD dr. M. Zein Painan adalah kurangnya pengawasan dari pihak yang berkompoeten. Tenaga kerja tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut hak mereka terhadap upah, karena belum ada pihak yang dapat menengahi.
PENGARUH SANKSI ADAT MENTAWAI TERHADAP TINGKAT KEBERHASILAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DENGAN KORBAN ANAK Nofri Nofri
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 3 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2018)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.698 KB)

Abstract

The investigation was carried out to gather sufficient evidence that a crime had indeedtaken place. In the Mentawai area there are cases of decency crime with child victimsresolved by giving customary sanctions to the perpetrators. This research is legal researchwith analytical descriptive specifications. Investigation of decency crime by SatreskrimMentawai Islands Resort Police is carried out by receiving reports from victims and / ortheir families, victims placed in Special Service Rooms (RPK), then inspected, cooperatedwith psychiatrists, and providing shelter for victims Regarding the case of decency towardsthe child that has been reported and the investigation begins if it has been resolved bycustom, the parties will ask the investigator to stop the investigation. The obstacles ininvestigating the Mentawai Islands geographical factors which consist of many islands andthe difficulty of inter-island transportation have led to investigations sometimes having tobe carried out for a long time. was stopped because it had been resolved by custom andrequested by the local government to be stopped by the investigation process.
PENEGAKAN HUKUM PADA TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN DI KOTA SOLOK Defrianto Defrianto; Wirna Rosmely
UNES Journal of Swara Justisia Vol 3 No 2 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (125.404 KB)

Abstract

Article 197 Law number 36 of 2009 concerning Health stipulates that "everyperson who intentionally produces or distributes pharmaceutical preparations and / ormedical devices that do not have a distribution permit is given criminal sanctions andfines". For this matter, it is necessary to grant permits in the distribution ofpharmaceutical preparations, to protect the public from pharmaceutical preparations thatdo not meet the requirements, protect the public from misuse and misuse of pharmaceuticalpreparations and medical devices. This needs supervision from the Police in supervisingpharmaceutical preparations, this is done by Satreskrim Solok City Police, who havereceived a Police Report from the community on December 13, 2016. This research is adescriptive analytical study. Adapaun the results of research on law enforcement at thelevel of investigation of perpetrators of criminal acts of distribution of pharmaceuticalpreparations without permission in the city of Solok occurred in the report on December13, 2016, after the report was received, Satok District Police issued LP / 89 / A / XII /2016-SEKTA, then Investigation, Investigation, Examination of witnesses, Information ofExperts, Suspects and determining the elements of the Criminal Act which are suspected ofbeing violated by the suspect. Secondly, the obstacle encountered by Solres Kota police inlaw enforcement against criminal acts circulating pharmaceutical preparations withoutpermission in Solok City: a) Limited budget funds; b) Number of Investigators who are notbalanced with the breadth of work area; c) Modus Operandi carried out by the perpetratoris always changing; d) Other agencies that are less cooperative; e) expert witnesses aredifficult to bring; and f) Difficulties in bringing and presenting witnesses concerned withcases of pharmaceutical preparations without permission to eat the old procedure, becausethere are several witnesses who do not want to come or even not be asked to be questionedby members of the auxiliary investigators who examine. Third, efforts to overcome theobstacles in law enforcement against criminal acts circulating pharmaceuticalpreparations without permission in the city of Solok, by making repressive efforts andPreventive efforts.
PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH Novita Cahaya Purnama; Arsal Ummah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 1 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (April 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Land is very important for human life. Given the importance of the function of land for human life, then to provide legal certainty for the holder of the right to land, the land needs to be registered. The official authorized to register the land is the PPAT which has a very important role in maintaining the land registration data, ie making evidence about the occurrence of legal acts concerning a particular plot of land which then becomes the basis for registering the change of juridical data caused by the legal act. PPAT also assists the head of the land office as the executor of land registration, by providing evidence that will be the basis for registration of changes in land registration data. In addition, PPAT has the main duty to carry out part of land registration activities by making deed as evidence of certain legal acts. This research is empirical research with primary data as main data collected through interview technique, and also supported secondary data collected through literature study / document.
TANGGUNGJAWAB LIKUIDATOR KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM LIKUIDASI PERSEROAN PT. RAHMAN TAMIN: (Studi Tentang Penetapan Penggantian Likuidator PT. Rahman Tamin Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2660 K/Pdt/2014 Juncto Penetapan No. 110/Pdt.P/2014/Pn.Jkt.Bar) Martry Gilang Rosadi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 2 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.554 KB) | DOI: 10.31933/ujsj.v4i2.163

Abstract

At the time of PT.Rahman tamin dissolved and appointed liquidator to clinch wealth the company had not yet there is a duty and responsibility that conducted by a liquidator tothe new liquidator by decisions of the supreme court to the court appointing him, Thus causing shareholders suffer losses.The research is normative. legal researchThe data used is the primary law, secondary and tertiary.PT. Rahman Tamin in likuidatioan namely by making it in the form of cash or liquid in order to be distributed to shareholders, a team of the liquidator Pt.Rahman tamin is in liquidation discharge of obligations in accordance with the provisionsact of limited company. Responsibility liquidator appointed the team liquidator in liquidation have carried out in accordance withact. But the fact that is found in the trial based on considerations judge through west jakarta district court decision number110/PDT.P/2014/PN.Jkt.BarStated that withto misuse the authority conducted by among the very cause of the liquidator before the turn of the liquidator is in liquidation PT .Rahman Tamin.The liquidator PT .Rahman Tamin formerly wo not submit the funds that have been given by a prospective buyersby reason of these is direct to the court .

Page 2 of 37 | Total Record : 365

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024) Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023) Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023) Vol 6 No 4 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2023) Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022) Vol 6 No 2 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2022) Vol 6 No 1 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (April 2022) Vol 5 No 4 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2022) Vol 5 No 3 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2021) Vol 5 No 2 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2021) Vol 5 No 1 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (April 2021) Vol 4 No 4 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2021) Vol 4 No 3 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (October 2020) Vol 4 No 2 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2020) Vol 4 No 1 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (April 2020) Vol 3 No 4 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2020) Vol 3 No 3 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (October 2019) Vol 3 No 2 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2019) Vol 3 No 1 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (April 2019) Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019) Vol 2 No 3 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2018) Vol 2 No 2 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2018) Vol 2 No 1 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (April 2018) Vol 1 No 4 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2018) Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017) Vol 1 No 1 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (April 2017) More Issue