Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Saraswati"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[MEKANISME CITIZEN LAWSUIT DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Putu Bagus Dananjaya]]>;
<![CDATA[Ni Gusti Ayu Made Nia Rahayu]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Saraswati ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36733/jhshs.v4i1.4652
<![CDATA[Mekanisme Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penulis akan membahas dan menganalisis lebih lanjut tentang mekanisme gugatan warga negara (Citizen Lawsuit) di Indonesia serta apa yang menjadi dasar pertimbangan Perbuatan melanggar hukum yang didalilkan dalam gugatan warga negara (Citizen Lawsuit). Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Konsep Mekanisme Citizen Lawsuit dalam praktik peradilan perdata di Indonesia mengacu pada yurisprudensi kasus-kasus Citizen Lawsuit ditahun sebelumnya. Perbuatan melanggar hukum yang didalilkan dalam gugatan warga negara (Citizen Lawsuit) mengacu pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang unsur-unsurnya harus memenuhi adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut harus melanggar hukum, adanya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN ANAK TIRI BEDA KASTA TERHADAP PEWARISAN ]]>
<![CDATA[Dewa Gede Edi Praditha]]>;
<![CDATA[Made Hendra Wijaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Saraswati ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36733/jhshs.v4i1.4653
<![CDATA[Pembahasan di dalam artikel ini mengenai kedudukan anak tiri yang memiliki kasta yang berbeda terhadap hak pewarisan yang dimiliki di dalam hukum adat yang ada di Bali. Kajian di dalam artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis keberadaan anak tiri beda kasta di Bali yang berkaitan dengan proses pewarisan dalam tatanan hukum adat Bali, mengingat dalam keberadaan kasta dan sistem kekerabatan di Bali yang memiliki keunikan tersendiri dan memiliki wilayah otonom yuridisnya tersendiri. Di sisi yang lainnya, maraknya peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita yang telah memiliki anak dan menikah kembali dengan laki-laki beda kasta menimbulkan konflik terkait ahli waris dalam kekerabatan adat yang ada di Bali masih sering terjadi, hal tersebut dapat dikatakan merupakan sebuah bom waktu di dalam kehidupan sosial adat di Bali yang hanya tinggal menunggu waktu untuk meledak menjadi sebuah permasalahan yang perlu dibahas dengan serius.]]>
<![CDATA[HAK-HAK NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS RIGHTS OF CHILDREN IN SPECIAL CORRUPTION INSTITUTIONS ]]>
<![CDATA[I Nyoman Gede Sugiartha]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Saraswati ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36733/jhshs.v4i1.4658
<![CDATA[Crimes against children are currently increasing in Indonesia, childrenare one of God's creations and at the same time are the children of the family. AsGod's creation, children under 18 years old or unmarried are still unstable intheir behavior, their unstable emotions should get full attention in correctionalinstitutions. This study aims to analyze the regulation of the child educationsystem in special coaching institutions and legal protection for child prisoners inspecial coaching institutions. This type of research uses an empirical method,using a Legislative and Conceptual approach. The problems raised; 1. Children'sRights in Prisoners Educated in Special Guidance Institutions. 2. Regulation ofchildren's rights in the criminal justice system in Indonesia. 3. ObstaclesExperienced by Officers in Fostering Child Prisoners in Special GuidanceInstitutions. Discussions and discussions include; Children's rights in the justiceand education system are regulated in the Law of the Republic of IndonesiaNumber 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System while the legalprotection of children is regulated in the Law of the Republic of IndonesiaNumber 35 of 2014 amendments to Law Number 23 of 2002 About ChildProtection. Correctional officers must understand better and must be adapted tothe conditions and situation of Indonesia without ignoring the methods or rightsthat should be obtained by children who are in conflict with the law by othercountries that should be considered and imitated.]]>
<![CDATA[FUNGSI LABORATORIUM FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 ]]>
<![CDATA[I Putu Wisnu Nugraha]]>;
<![CDATA[Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Saraswati ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36733/jhshs.v4i1.4659
<![CDATA[Misuse of Narcotics and Psychotropics can be categorized as a crime without victims or (Crime Without Victim) is a crime that does not cause suffering to victims of other people's criminal acts. Actually the use of Narcotics and Psychotropics itself is very necessary for medical purposes. So that the use is unattended and dependent for its users. The Forensic Laboratory as a special police tool has the task of assisting the police of the Republic of Indonesia, assisting in evidence to reveal everything related to all kinds and kinds of Narcotics and Psychotropics, who are the users and who are the dealers. The problems that will be discussed in the thesis are how the duties and functions of the forensic laboratory are in an effort to prove evidence against criminal acts of narcotics and psychotropic abuse and what are the factors that can be an obstacle for the forensic laboratory in an effort to uncover criminal acts of narcotics and psychotropics. The method used in writing is the normative legal research method, namely research conducted by examining library materials or primary legal materials and secondary legal materials. The results of the study show that the Forensic Laboratory was established to assist in finding and collecting evidence in the investigation process as stated in Article 7 paragraph (1) letter of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code (KUHAP) which states that bringing in the necessary experts in in relation to the examination of cases and Article 120 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code states that if the investigator deems it necessary, he or she may ask for the opinion of an expert or a person with special expertise. The Forensic Laboratory also has the task of examining Narcotics and Psychotropics and in proving it, evidence is needed to be used for investigation purposes. Inhibiting factors can occur in carrying out proof of evidence so that efforts to overcome obstacles to forensic laboratory examinations need to be implemented, so that by implementing efforts to overcome obstacles can facilitate forensic laboratories in carrying out their duties and functions.]]>
<![CDATA[Peran Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi ]]>
<![CDATA[Luh Putu Swandewi Antari]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Saraswati ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36733/jhshs.v4i1.4661
<![CDATA[Dari tahun ke tahun, permasalahan korupsi mengalami peningkatan intensitasnya. Dalam upaya pemberantasan korupsi, mahasiswa memiliki peran yang strategi suntuk berkontribusi dalam aktivitas konkret dengan melakukan pemetaan korupsi termasuk memberikan advokasi kepada korban korupsi. Usaha dalam mencegah maraknya praktik korupsi harus dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, tak terkecuali kaum muda Sejarah mencatat dengan tinta emas, perjuangan mahasiswa dalam memerangi ketidakadilan. Sejarah juga mencatat bahwa perjuangan bangsa Indonesia tidak bisa lepas dari mahasiswa dan dari pergerakan mahasiswa akan muncul tokoh dan pemimpin bangsa. Perjuangan mahasiswa belumlah berakhir. Di masa sekarang ini, mahasiswa dihadapkan pada tantangan yang tidak kalah besar dibandingkan dengan kondisi masa lampau. Kondisi yang membuat Bangsa Indonesia terpuruk, yaitu masalah korupsi yang merebak di seluruh bangsa ini. Mahasiswa harus berpandangan bahwa korupsi adalah musuh utama bangsa Indonesia dan harus diperangi.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP JABATAN ]]>
<![CDATA[Ni Komang Ratih Kumala Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Saraswati ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36733/jhshs.v4i1.4670
<![CDATA[Kejahatan korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara dan moral bangsa, yang merupakan perilaku kejahatan yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Tujuan penulisan untuk menganlisis kedudukan hukum saksi mahkota dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi serta pertanggungjawaban pidana terhadap saksi mahkota. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative yang meneliti bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan isu dan pengaturan hukum mengenai saksi mahkota. Saksi mahkota perlu dilakukan analisis mengingat jarangnya penggunakan saksi mahkota dalam perkara yang tertjadi karena jika dalam tahap penyelidikan dikepolisian sampai tahap persidangan mendapatkan saksi yang cukup. Hasil pembahasan dari permasalah yakni kedudukan saksi mahkota adalah sebagai bagian dari alat bukti yang sah dalam proses pembuktian pada perkara pidana. Namun penggunaan saksi mahkota terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi, serta pertanggungjawaban pidana terhadap saksi mahkota yaitu dapat dikenakan jenis penjatuhan pidana terhadapnya karena status terdakwa dalam dirinya yang melakukan tindak pidana korupsi dengan diberikan penanganan khusus dalam proses pemeriksaan dan diberikan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. saksi mahkota (koorn getuide) dapat dimintai pertanggungjwaban dalam perkara tindak pidana korupsi yang telah dilakukan.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN KEBUN BINATANG TERHADAP DAILY WORKER YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA ]]>
<![CDATA[Ni Komang Sutrisni]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Saraswati ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36733/jhshs.v4i1.4671
<![CDATA[Perekonomian tidak dapat dilepaskan dari tenaga kerja yang merupakan tulang punggung dari suatu perusahaan yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu perusahaan. Hubungan hukum keperdataan terjadi secara langsung antara pekerja dengan pengusaha yang biasa disebut dengan hubungan kerja dikarenakan adanya perjanjian kerja. Salah satu macam tenaga kerja adalah tenaga kerja harian lepas dimana Tenaga kerja harian lepas adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah yang didasarkan atas kehadirannya secara harian. Dalam hukum ketenagakerjaan bentuk perlindungan hukum yang diberikan berupa perlindungan hukum dibidang keamanan kerja dimana baik dalam waktu yang relatif singkat atau lama akan aman dan ada jaminan keselamatan bagi pekerja.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM HAK KESEJAHTERAAN PEMANGKU KAYANGAN TIGA BERBASIS DESA ADAT DI BALI ]]>
<![CDATA[I Wayan Wahyu Wira Udytama]]>;
<![CDATA[I Wayan Eka Artama]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Saraswati ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36733/jhshs.v4i1.4672
<![CDATA[Indonesia merupakan Negara Hukum, yang artinya segala kegiatanNegara diatur dala hukum, hukum di Indonesia bukan semata mata hanya yangtertulis, tapi ada pula hukum yang tidak tertulis, namun memiliki ranah mengikatyang berbeda, terkait dengan perlindungan hak kesejahteraan warga negaratentunya telah diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Kesatuan RepublikIndonesia 1945 sebagai dasar pelaksanaan pemberian hak kesejahteraan bagiwarga negaranya, terkait dengan hal tersebut diatas maka diartikan segenap warganegara berhak untuk mendapatkan kesejahteraan begitu pula pemangku yangmemeiliki tugas melayani masyarakat dibidang keagamaan khususnya agamahindu baik di Indonesia pada umumnya dan Bali pada khususnya perhatian daripemerintah daerah sangat diperlukan dalam rangka pemenuhan hak kesejahteraandari pemangku di Bali agar pemangku dapat melaksanakan fungsi pelayananmasyarakat dengan tenang tidak ada kecemasan akan pemenuhan kesejahteraandan kesehatannya.]]>
<![CDATA[TANTANGAN KEDAULATAN NEGARA DALAM REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT MENURUT HUKUM INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Lesza Leonardo Lombok]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Saraswati ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36733/jhshs.v4i1.4673
<![CDATA[Kedaulatan negara merupakan konsep dasar hukum internasional yang bersifat absolut, indivisible, dan inalienable. Segala bentuk kerjasama internasional hendaknya menerapkan konsep dasar kedaulatan negara tersebut. Namun di sisi lain, perjanjian internasional dalam bingkai Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) sebagai salah satu Preferential Trade Agreements (PTA) seolah mengesampingkan hal tersebut. Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) hingga kini merupakan kesepakatan perdagangan bebas yang terbesar di dunia. Dengan disepakatinya RCEP maka setiap negara yang mengikatkan diri dalam kesepakatan ini wajib memasukkan RCEP sebagai bagian dari hukum nasionalnya masing – masing. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara yuridis tentang isi RCEP dan penerapannya bagi Indonesia khususnya kebijakan hukum yang dapat diambil terkait pelaksanaannya di masa yang akan datang. Selain itu penelitian ini mengkaji langkah dan strategi apa saja yang dapat dilakukan oleh Indonesia untuk menggapai peluang dan menghadapi tantangan akibat penerapan RCEP ini.]]>
<![CDATA[HAK PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM SERANGAN KONFLIK BERSENJATA DITINJAU DARI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIAHAK PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM SERANGAN KONFLIK BERSENJATA DITINJAU DARI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Anak Agung Adi Lestari]]>;
<![CDATA[Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi]]>;
<![CDATA[I Gusti Bagus Hengki]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Saraswati ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36733/jhshs.v4i1.5472
<![CDATA[Masalah yang diuraikan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana perlindungan hukum bagi warga sipil dalam serangan konflik bersenjata dilihat dari hak asasi manusia, dan bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga sipil. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata dalam hak asasi manusia dan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penduduk sipil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang beranjak dari kesenjangan norma/asas hukum. Hasil penelitian bahwa perlindungan hukum bagi warga sipil dalam serangan konflik bersenjata ditinjau dari hak asasi manusia yaitu Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang berhak atas rasa aman dan damai serta perlindungan dari ancaman takut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan Pasal 35 Setiap orang berhak hidup dalam masyarakat dan ketertiban negara yang damai, aman, dan tenteram yang menghormati, melindungi, dan sepenuhnya mewujudkan hak asasi manusia. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi penduduk sipil adalah dengan mengerahkan aparat keamanan TNI/Polri berdasarkan Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 untuk merumuskan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, khususnya pemerintah. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi warga sipil dalam konflik bersenjata, dalam rangka pengerahan polisi sebagai bentuk upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga sipil dalam konflik bersenjata, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pembentukan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat serta terwujudnya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.]]>
