Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Advokasi Jurnal Legal Reasoning Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Raad Kertha Jurnal Hukum Saraswati YUSTHIMA
Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi
Universitas Mahasaraswati Denpasar
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG IJAZAHNYA DITAHAN OLEH PERUSAHAAN Pratiwi, Agustina Ni Made Ayu Darma
Jurnal Advokasi Vol 6 No 2 (2016): Jurnal Advokasi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.588 KB)

Abstract

This writing was conducted due to the frequent dispute regarding labour agreement in which situated clauses that impose the labour legalized-certificate to be confiscated during the ongoing contract. This dispute occurs due to the fact that the number of job seekers are not proporsionate with the available jobs. Furthermore, the raise of the living cost cause panic situation in which the job seeker make up their mind to take the available jobs in various duty as long as they acquire a livelihood. Then, it can be deduced from this paper that the detention certificate made the company to workers in the agreement/contract of employment including the violation of human Rights. The policy applied by this company is against the other law despite the fact that there is no excisting laws regulate explicitly regarding to this matter.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK KARYAWAN DALAM KAITANNYA DENGAN PERATURAN PERUSAHAAN YANG MELARANG KARYAWANNYA MELAMAR PEKERJAAN DI TEMPAT LAIN Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi; Ni Putu Noni Suharyanti
Jurnal Legal Reasoning Vol 2 No 2 (2020): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v2i2.2220

Abstract

Karyawan dalam sebuah perusahaan biasanya diartikan sebagai para pekerja yang memiliki jabatan struktural. Mereka bekerja di bawah komando para manajer. Posisi karyawan yang pada umumnya ditingkat rendah inilah yang dimanfaatkan oleh perusahaan. Terkadang perusahaan melakukan hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan salah satunya seperti melarang karyawan atau pekerja untuk ikut seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau melamar pekerjaan di perusahaan lain, oleh sebab itulah penulis ingin mengkaji hal tersebut. Tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai perlindungan hukum hak-hak karyawan dan perlindungan hukum hak karyawan dalam kaitannya dengan peraturan perusahaan yang melarang karyawannya untuk melamar pekerjaan di tempat lain ditinjau dari aspek Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hasil dari analisis yang dilakukan penulis adalah dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan terdapat 9 (sembilan) hak bagi seorang pekerja, dan dalam Pasal 31 para pekerja berhak untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Kata kunci : perlindungan hukum, hak karyawan, peraturan perusahaan.
STATUS BADAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG DIPUTUS PAILIT Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Writing entitled "Status of Legal Entity Towards a Broken Company Limited Liability Company" The company has declared bankruptcy in an insolvency state and the revocation of the Company's business license. The liquidation of the Company does not eliminate the status of the Company's legal entity directly, the status of the new legal entity ends with the completion of liquidation and the liability of the liquidator is accepted by the General Meeting of Shareholders or the Court, by declaring bankruptcy, the company cannot carry out its activities and cannot even carry out transactions with other parties except for liquidation. The only activities that can be carried out are liquidation or settlement namely collecting receivables, calculating all company assets and all of them are sold to payoff the company's debts.
TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU MENGENAI PKPU DALAM HAL DEBITUR PAILIT DIMASA COVID 19 Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi; Putu Sekarwangi Saraswati
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i1.4197

Abstract

ABSTRACTDuring this pandemic, many aspects felt the impact of COVID 19, the economic aspect. Many companies have experienced losses from closing to bankruptcy and even bankruptcy. There are several ways that debtors can do so that they do not go bankrupt, one of which is by postponing debt payment obligations (PKPU). Therefore the author raises issues related to the delaying payment scheme for debtors' debt obligations to creditors during the pandemic. The research methodology is normative juridical because, in this problem, there are empty norms. Using a statue approach, a case approach, a historical approach, a comparative approach, and a conceptual approach. Data analysis techniques are descriptive techniques, interpretation techniques, evaluation techniques, and argumentation techniques. The results show that PKPU will result in restructuring, while bankruptcy will end in settlement (sale and asset distribution) of the debtor. PKPU is not intended for the benefit of the debtor only but also for the creditor's interest. PKPU is a deliberation between debtors and creditors to find the best solution for both, which the court supervises. The debtor can improve his financial position and submit a peace plan to pay off the debt. Therefore, it is hoped that the implementation of PKPU can help companies avoid the word bankruptcy and rise from the downturn caused by COVID 19.Keyword: Bankrupt; PKPU; Covid 19. ABSTRAKPada masa pandemi ini begitu banyak aspek yang merasakan dampak dari COVID 19 ini, salah satunya aspek ekonomi. Banyak perusahaan yang mengalami kerugian dari tutup hingga gulung tikar bahkan pailit. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan debitur agar tidak pailit yaitu salah satunya dengan melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), oleh sebab itu penulis mengangkat permasalahan terkait skema penundaan pembayaran kewajiban hutang debitur kepada kreditur dimasa pandemi. Metodologi penelitian adalah yuridis normatif, karena dalam permasalahan ini terdapat norma kosong. Menggunakan pendekatan Undang-Undang (statue approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik analisis data yaitu dengan teknik deskripsi, teknik interprestasi, teknik evaluasi, dan teknik argumentasi. Hasil penelitian bahwa, PKPU akan menghasilkan restrukturisasi, sedangkan kepailitan akan berakhir pada pemberesan (penjualan dan pembagian asset) debitur. PKPU tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitur saja, melainkan juga kepentingan kreditur. PKPU merupakan musyawarah antara debitur dengan kreditur untuk mencari solusi terbaik bagi keduanya, yang diawasi oleh pengadilan, sehingga debitur mampu memperbaiki posisi keuangannya dan mengajukan rencana perdamaian untuk membayar hutang. Oleh karena itu, diharapkan dengan dilakukannya PKPU dapat membantu perusahaan terhindar dari kata pailit dan dapat bangkit dari keterpurukan yang disebabkan oleh COVID 19 ini.
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Ni Made Ayu Darma Pratiwi Agustina; Duwi Aprianti
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v4i1.257

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi kreditor dalam pemberian kredit modal kerja tanpa agunan. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit. Bank memberikan kredit didasarkan atas keprcayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Namun bagaimana dengan kredit tanpa agunan karena agunan kredit akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak perbankan bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan kreditnya sedangkan kredit tanpa agunan tidak memberikan jaminan sama sekali. Secara hukum dasar yang dapat kita gunakan adalah Pasal 1131 dan 1132, disana dijelaskan secara detail mengenai kredit tanpa agunan tersebut.
ANCAMAN SANKSI BAGI KENDARAAN PRIBADI PLAT HITAM YANG MENGGUNAKAN LAMPU ISYARAT DAN SIRINE Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi,; Ni Komang Sutrisni
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v5i2.680

Abstract

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan hal yang sangat dekat dengan kehidupan dan mobilitas masyarakat, dimana setiap waktu masyarakat terus berhubungan dengan Angkutan Jalan untuk berbagai macam kepentingan. Pada saat ini kendaraan yang digunakan masyarakat mengalami pergeseran fungsi, yang dahulu hanya sebagai alat transportasi kini juga berfungsi sebagai penunjang penampilan pemiliknya. Fungsi lampu isyarat dan sirine yang sebenarnya adalah sebagai keperluan ketertiban, keamanan, dan kelancaran berlalu lintas. Namun dalam kenyataannya penggunaan lampu isyarat dan sirine banyak digunakan oleh kendaraan plat hitam, terutama dikalangan komunitas mobil. Lampu isyarat dan sirine yang dipasang pada kendaran plat hitam justru disalahgunakan,karena yang dapat menggunkan lampu isyrat dan sirine hanya kendaraankendaraan tertentu saja seperti Pemadam kebaran, ambulance dll. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk rumusan masalah dari peneltian ini adalah Bagaimanakah Bagaimanakah Penegakan Ancaman Sanksi Bagi Kendaraan Pribadi Plat Hitam Yang Menggunakan Lampu Isyarat Dan Sirine
HAK PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM SERANGAN KONFLIK BERSENJATA DITINJAU DARI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIAHAK PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM SERANGAN KONFLIK BERSENJATA DITINJAU DARI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA Anak Agung Adi Lestari; Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi; I Gusti Bagus Hengki
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v4i1.5472

Abstract

Masalah yang diuraikan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana perlindungan hukum bagi warga sipil dalam serangan konflik bersenjata dilihat dari hak asasi manusia, dan bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga sipil. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata dalam hak asasi manusia dan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penduduk sipil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang beranjak dari kesenjangan norma/asas hukum. Hasil penelitian bahwa perlindungan hukum bagi warga sipil dalam serangan konflik bersenjata ditinjau dari hak asasi manusia yaitu Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang berhak atas rasa aman dan damai serta perlindungan dari ancaman takut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan Pasal 35 Setiap orang berhak hidup dalam masyarakat dan ketertiban negara yang damai, aman, dan tenteram yang menghormati, melindungi, dan sepenuhnya mewujudkan hak asasi manusia. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi penduduk sipil adalah dengan mengerahkan aparat keamanan TNI/Polri berdasarkan Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 untuk merumuskan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, khususnya pemerintah. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi warga sipil dalam konflik bersenjata, dalam rangka pengerahan polisi sebagai bentuk upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga sipil dalam konflik bersenjata, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pembentukan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat serta terwujudnya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DIMASA PANDEMI COVID-19 Putu Sekarwangi Saraswati; Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi
Jurnal Yusthima Vol. 2 No. 2 (2022): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the most basic bank businesses is offering credit, therefore before the bank provides credit, the bank first evaluates its customers and the bank feels that the customer is able to return the credit that has been lent. In the process of granting credit where the risk of not returning the funds is said to be a state of default by the debtor. The state of bad credit that causes this default is of course motivated by various reasons, one of which is the default due to the pandemic. Many people have gone bankrupt or out of business because of this situation, because it is necessary to restructure credit to provide a way out for debtors during this pandemic. This research uses a normative research method which is a normative research method that manages norms and legal objects as the main data Usaha bank yang paling pokok salah satunya adalah pemberian kredit, oleh karena itu sebelum bank memberikan pinjaman kredit ,bank terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap nasabahnya dan pihak bank merasa yakin bahwa nasabahnya tersebut mampu untuk mengembalikan kredit yang telah dipinjam. Dalam proses pemberian kredit dimana resiko tidak kembalinya dana tersebut dikatakan sebagai keadaan wanprestasi oleh debitur. Keadaan kredit macet yang menyebabkan terjadinya wanprestasi ini tentunya dilatarbelakangi berbagai macam alasan salah satunya wanprestasi terjadi karena masa pandemik. Banyak orang-orang jatuh bangkrut atau gulung tikar karena keadaan ini, karena itu perlu dilakukan restrukturisai kredit untuk memberikan jalan keluar kepada debitur dimasa pandemic ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitan normatif yang mana difokuskan pada norma dan juga obyek hukum sebagai data utama.
Co-Authors Anak Agung Adi Lestari Duwi Aprianti I Gusti Bagus Hengki Ni Komang Sutrisni PUTU SEKARWANGI SARASWATI Suharyanti, Ni Putu Noni