cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Putu Eka Trisna Dewi
Contact Email
trisnadewi.ecak@gmail.com
Phone
+6283853378247
Journal Mail Official
widyapublika@unr.ac.id
Editorial Address
Jl. Kampus Universitas Ngurah Rai, Penatih, Denpasar, Bali Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Widya Publika
Published by Universitas Ngurah Rai
ISSN : 23382554     EISSN : 28090691     DOI : https://doi.org/10.47329/widyapublika.v9i1
Core Subject : Social,
Environmental Science Social Sciences
Jurnal Widya Pubika adalah jurnal ilmiah Ilmu Administrasi Publik yang mempublikasikan kajian tentang Konsentrasi Ilmu Administrasi Publik (Kebijakan Publik dan Manajemen Publik). Jurnal ini juga didedikasikan untuk memberikan ruang intelektual diskusi ilmiah dibidang Administrasi Publik. Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian penelitian Ilmu Administrasi Publik yang belum pernah dipublikasikan, orisinal, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tulisan yang masuk ke redaksi akan diseleksi dan melalui tahap review mitra bestari (double blind review by peer group system) sebagai syarat untuk dapat dimuat. Widya Publika diterbitkan secara online dua kali dalam setahun oleh Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, Yaitu di bulan Juni dan Desember
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8 No 2 (2020): Widya Publika" : 6 Documents clear
PENGAWASAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI MELALUI PERAN SERTA MASYARAKAT Bagoes Soenarjanto; M. Kendry Widiyanto
Jurnal Widya Publika Vol 8 No 2 (2020): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (560.617 KB) | DOI: 10.47329/widyapublika.v8i2.644

Abstract

Korupsi telah menjadi masalah yang tidak mudah untuk dikendalikan, termasuk di Indonesia, permasalahan tentang korupsi korupsi semakin menunjukkan peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Jumlah kasus korupsi yang meningkat tentunya menimbulkan peningkatan pada jumlah kerugian negara. Bahkan tindak pidana ini telah meluas baik pada level pusat maupun level daerah. Sistem desentralisasi pemerintahan telah membuka peluang bagi pejabat-pejabat Pemerintah Daerah untuk melakukan tindak pidana korupsi. Pemasalahan itu memerlukan sebuah pengkajian untuk menemukan aturan yang dapat diterapkan guna mencegah korupsi, sehingga dalam penelitian ini menitik beratkan kepada Pengawasan Kebijakan Publik Dalam Menanggulangan Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat. Permasalahan utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengawasan kebijakan publik dalam penanggulangan korupsi melalui peran serta masyarakat ? untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriftif analisis, sehingga berdasarkan apa yang diuraikan dalam pembahasan dapat diperoleh keseimpulan bahwa masyarakat berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan publik mengenai penanggulangan korupsi melalui upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengawasan ini dilakukan agar kebijakan publik tersebut terlaksana sesuai dengan tujuan perumusannya yakni menanggulangi tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi perorangan maupun Lembaga swadaya masyarakat atau bentuk organisasi masyarakat lainnya
PERUMUSAN, IMPLEMENTASI SERTA EVALUASI KEBIJAKAN PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) PEMADAMAN LISTRIK TERHADAP INDUSTRI PARIWISATA DI BALI Achluddin Ibnu Rochim; Nyoman Diah Utari Dewi
Jurnal Widya Publika Vol 8 No 2 (2020): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (663.703 KB) | DOI: 10.47329/widyapublika.v8i2.645

Abstract

Bali adalah daerah tujuan wisata dunia, dimana pariwisata sebagai penggerak perekonomian masyarakat. Sebagai destinasi wisata dunia Bali harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pariwisata, salah satu prasarana penunjang pariwisata adalah tentang kelistrikan, listrik menjadi sarana vital penunjang pariwisata. Kasus pemadaman litrik bergilir yang dilakukan oleh PLN memberikan dampak yang besar kepada pelaku pariwisata, atas dasar permasalahan tersebut penelitian ini diberi judul Perumusan, Implementasi Serta Evaluasi Kebijakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Pemadaman Listrik Terhadap Industri Pariwisata Di Bali.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan terkait bagaimanakah perumusan, implementasi serta evaluasi kebijakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) pemadaman listrik terhadap industry pariwisata di Bali serta bagaimana peranan actor kebijakan dalam bentuk hukum yang digunakan dalam perumusan, implementasi serta evaluasi kebijakan pemadalam listik ? untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pokok pembahasan menggunakan pendekatan peraturan perundang – undangan yang disesuaikan dengan hasil penelitian yang bersumber pada data primer dan data sekunder. Sehingga diperoleh keseimpulan bahwa : 1) Perumusan kebijakan pemadaman listrik sesungguhnya telah didadhului dengan analisis dampak yang ditimbulkan bagi bidan industri pariwisata. Namun hal ini terpaksa dilakukan, implementasi kebijakan ini tentu saja menimbulkan berbagai kritik dan evaluasi dari berbagai kalangan yang menantang kebijakan pemadaman ini. 2) aktor yang berperan dalam perumusan kebijakan pemadaman ini adalah PT PLN, kebijakan ini setelah diterapkan ternyata melibatkan dinas ketenagakerjaan dalam pemberian izin penggunaan energi alternatif pengganti listrik. Kebijakan pemadaman listrik telah banyak mendapat evaluasi dari KADIN dan pelaku Industri pariwisata
SENDANG BIRU TOURISM PENCIPTAAN VALUE CREATION SEBAGAI OPTIMALISASI PENGEMBANGAN POTENSI WISATA BAHARI BERBASIS PENTA HELIX MODEL Ida Ayu Githa Girindra
Jurnal Widya Publika Vol 8 No 2 (2020): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (663.419 KB) | DOI: 10.47329/widyapublika.v8i2.646

Abstract

Pantai Sendang Biru yang terletak di Kabupaten Malang memiliki potensi sumber daya dengan pengembangan di bidang sosial ekonomi. Selain itu, Pantai Sendang Biru juga merupakan koridor depan di Cagar Alam Pulau Sempu yang mempengaruhi kerentanan kawasan karena kedekatannya dan banyaknya aktivitas masyarakat di Pantai Sendang Biru. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisisnya adalah SWOT. Hasil penelitian adalah Pantai Sendang Biru berpotensi menjadi penopang utama, seperti budidaya ikan tangkap, sentra nelayan, lokasi yang strategis dengan Cagar Alam Pulau Sempu, dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Potensi ini terintegrasi dalam bentuk pengembangan wisata bahari terpadu, penciptaan nilai, dan terintegrasi menjadi solusi dalam memanfaatkan potensi pesisir. Implikasi pengembangan potensi pesisir mampu 1) Memberdayakan masyarakat; 2) Kesejahteraan masyarakat; 3) Meningkatkan kreativitas dan produktivitas; 4) Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat; dan 5) potensi strategi branding Pantai Sendang Biru. Pengembangan wisata bahari membutuhkan strategi berbasis Penta-Helix yang mengakomodir kelima pemangku kepentingan sesuai perannya masing-masing. Penggunaan strategi berbasis Penta-Helix merupakan salah satu bentuk agenda revolusi industri 4.0 yaitu penguatan ekonomi industri.
PENGARUH PEMILU SERENTAK TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH DALAM IMPLEMNTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DI KABUPATEN BADUNG I Ketut Arka; Ida Ayu Putu Sri Widnyani
Jurnal Widya Publika Vol 8 No 2 (2020): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (572.131 KB) | DOI: 10.47329/widyapublika.v8i2.647

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat parrtisipasi pemilih, dampak yang diakibatkan oleh penyelenggaraan Pemilu serentak serta hambatan yang dihadapi oleh Penyelenggara pada Pemilu 2019 di Kabupaten Badung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul dilaksanakan analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Berdasarkan data dan hasil analisa yang telah dilakukan diketahui bahwa setelah pemilihan dilaksakan secara serentak kenaikan tingkat partisipasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan serta didapatkan bahwa pemilihan legislalif selalu diminati oleh para pemilih hal tersebut dapat dilihat dari tingkat partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu legislatif selalu lebih tinggi dibandingkan dengan pemilihan yang lainnya Pilpres maupun pemilihan kepala daerah, Dampak yang diakibatkan oleh penyelenggaraan pemilu serentak adalah adanya korban yang meninggal akibat kelelahan dalam proses pemungutan hingga penghitungan suara yang memerlukan waktu yang sangat panjang, dilain pihak sesuai dengan regulasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara harus dilakukan pada hari yang sama. Tingkat Partisipasi Pemilih tahun 2019 merupakan tingkat partisipasi pemilih yang tertinggi selama penyelenggaraan Pemilihan di Kabupaten Badung serta pemilihan Bupati Badung tahun 2015 merupakan tingkat partsipasi pemilih yang paling rendah yang hanya 68,34% dan Kecamatan yang memiliki tingkat partisipasi rata-rata tertimggi adala kecamatan Abian Semal yakni sebesar 86,56% bahkan dalam Pemilihan umum serentak tingkat patrisipasinya mencapai 92,86%. Sedangkan kecamatan yang memiliki rata-rata tingkap patisipasi terrendah adalah Kecamatan Kuta dengan rata-rata 62,44% bahkan dalam pemilihan Bupati Badung tahun 2015 tingkat Partisipasi Pemilihnya hanya sebesar 43,67%. Dampak terbesar dari penyelenggaraan Pemilu serentak adalah banyaknya penyelenggara Pemilu yang mengalami kelelahan bahkan berujung pada kematian karena beban kerja yang cukup padat dengan durasi waktu yang sangat singkat. Rata-rata waktu yang diperlukan dalam pemungutan dan penghitungan suara adalah 20 jam nonstop dengan tinkat tekanan para aktor politik yang sanagt tinggi yang menimbulkan stres. Namun demikian dari segi anggaran pemilu serentak dapat menghemat pemggunaan anggara karena beberapa tahapan dilakukan secara bersamaan
PENGGUNAAN HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGANGKUTAN LAUT NASIONAL Kusnan Kusnan
Jurnal Widya Publika Vol 8 No 2 (2020): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (680.269 KB) | DOI: 10.47329/widyapublika.v8i2.648

Abstract

Indonesia sebagai negara maritime dengan 67% wilayahnya merupakan perairan yang terdiri dari 17.000 pulau, memerlukan sebuah regulasi yang baik tentang sistem pengangkutan laut nasional. Untuk terciptanya sistem kelautan nasional yang mampu memenuhi kebutuhan pengangkutan kelautan di Indonesia Hukum dapat menjadi sebuah instrument dalam menetapkan kebijakan public dalam pengangkutan laut nasional, karena mengenai pengangkutan nasional tidak diatur dalam Kitab undang – undang hukum dagang (KUHD) tetapi diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 1988 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut . Yang menjadi permasalahan adalah 1) bagaimana hukum dapat menjadi instrument kebijakan publik dalam pengangkutan laut nasional dan, 2) apakah model kebijakan public yang digunakan dalam pengangkutan laut nasional ?Untuk menjawab hal tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang menjabarkan pola – pola untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa Penggunaan hukum sebagai instrumen kebijakan publik dalam pengangkutan laut nasional adalah sebagai payung hukum dari setiap tindakan pemerintah sehubungan dengan pengangkutan laut nasional dengan menerapkan model kebijakan publik kelompok dimana pemerintah menjadi penengah melalui kebijakan yang dikeluarkannya dari berbagai kelompok kepentingan yang menyelenggarakan jasa angkutan laut. Pemerintah perlu menetapkan aturan main guna kepentingan dari masing-masing pelaku usaha dan konsumen.
IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI (NON CASH) DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BADUNG I Gusti Ayu Agung Sri Agustini; Ida Ayu Putu Sri Widnyani
Jurnal Widya Publika Vol 8 No 2 (2020): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (662.545 KB) | DOI: 10.47329/widyapublika.v8i2.649

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi transaksi non tunai dalam mewujudkan transaparansi dan akuntabilitas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari 3 permasalahan yakni bagaimana implementasi, apa kendala yang dihadapi dalam implementasi dan solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang terjadi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn. Terdapat enam faktor penentu keberhasilan kebijakan yang dikemukakan Van Metter dan Van Horn yakni standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar anggota pelaksana, karakteristik organisasi, lingkungan ekonomi, politik dan sosialserta sikap pelaksana. Penelitian ini dilakukan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif, sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi transaksi non tunai di Sekretariat Daerah Kabupaten Badung telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang mewajibkans eluruh penerimaan dan pengeluaran daerah berbasis non tunai guna terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. implementasi transaksi non tunai di Sekretariat Daerah Kabupaten Badung masih belum optimal disebabkan oleh adanya kendala internal dan eksternal. Adapun solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah melakukan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusi melalui pelatihan, peningkatan sarana dan prasarana seperti computer, peningkatan kompetensi melalui program capacity building dan upaya lainnya.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 1 (2023): Widya Publika Vol 10 No 1 (2022): Widya Publika Vol 9 No 2 (2021): Widya Publika Vol 9 No 1 (2021): Widya Publika Vol 8 No 2 (2020): Widya Publika Vol 8 No 1 (2020): Widya Publika Vol 7 No 2 (2019): Widya Publika Vol 7 No 1 (2019): Widya Publika