Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Widya Publika

widyapublika
Website

Published by Universitas Ngurah Rai

ISSN : 23382554 EISSN : 28090691 DOI : https://doi.org/10.47329/widyapublika.v9i1

Core Subject : Social,

Environmental Science Social Sciences

Jurnal Widya Pubika adalah jurnal ilmiah Ilmu Administrasi Publik yang mempublikasikan kajian tentang Konsentrasi Ilmu Administrasi Publik (Kebijakan Publik dan Manajemen Publik). Jurnal ini juga didedikasikan untuk memberikan ruang intelektual diskusi ilmiah dibidang Administrasi Publik. Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian penelitian Ilmu Administrasi Publik yang belum pernah dipublikasikan, orisinal, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tulisan yang masuk ke redaksi akan diseleksi dan melalui tahap review mitra bestari (double blind review by peer group system) sebagai syarat untuk dapat dimuat. Widya Publika diterbitkan secara online dua kali dalam setahun oleh Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, Yaitu di bulan Juni dan Desember

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik

Articles 48 Documents

1 2 3 4 5

SENDANG BIRU TOURISM PENCIPTAAN VALUE CREATION SEBAGAI OPTIMALISASI PENGEMBANGAN POTENSI WISATA BAHARI BERBASIS PENTA HELIX MODEL Ida Ayu Githa Girindra
Jurnal Widya Publika Vol 8 No 2 (2020): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Pantai Sendang Biru yang terletak di Kabupaten Malang memiliki potensi sumber daya dengan pengembangan di bidang sosial ekonomi. Selain itu, Pantai Sendang Biru juga merupakan koridor depan di Cagar Alam Pulau Sempu yang mempengaruhi kerentanan kawasan karena kedekatannya dan banyaknya aktivitas masyarakat di Pantai Sendang Biru. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisisnya adalah SWOT. Hasil penelitian adalah Pantai Sendang Biru berpotensi menjadi penopang utama, seperti budidaya ikan tangkap, sentra nelayan, lokasi yang strategis dengan Cagar Alam Pulau Sempu, dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Potensi ini terintegrasi dalam bentuk pengembangan wisata bahari terpadu, penciptaan nilai, dan terintegrasi menjadi solusi dalam memanfaatkan potensi pesisir. Implikasi pengembangan potensi pesisir mampu 1) Memberdayakan masyarakat; 2) Kesejahteraan masyarakat; 3) Meningkatkan kreativitas dan produktivitas; 4) Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat; dan 5) potensi strategi branding Pantai Sendang Biru. Pengembangan wisata bahari membutuhkan strategi berbasis Penta-Helix yang mengakomodir kelima pemangku kepentingan sesuai perannya masing-masing. Penggunaan strategi berbasis Penta-Helix merupakan salah satu bentuk agenda revolusi industri 4.0 yaitu penguatan ekonomi industri.

PENGARUH PEMILU SERENTAK TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH DALAM IMPLEMNTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DI KABUPATEN BADUNG I Ketut Arka; Ida Ayu Putu Sri Widnyani
Jurnal Widya Publika Vol 8 No 2 (2020): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat parrtisipasi pemilih, dampak yang diakibatkan oleh penyelenggaraan Pemilu serentak serta hambatan yang dihadapi oleh Penyelenggara pada Pemilu 2019 di Kabupaten Badung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul dilaksanakan analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Berdasarkan data dan hasil analisa yang telah dilakukan diketahui bahwa setelah pemilihan dilaksakan secara serentak kenaikan tingkat partisipasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan serta didapatkan bahwa pemilihan legislalif selalu diminati oleh para pemilih hal tersebut dapat dilihat dari tingkat partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu legislatif selalu lebih tinggi dibandingkan dengan pemilihan yang lainnya Pilpres maupun pemilihan kepala daerah, Dampak yang diakibatkan oleh penyelenggaraan pemilu serentak adalah adanya korban yang meninggal akibat kelelahan dalam proses pemungutan hingga penghitungan suara yang memerlukan waktu yang sangat panjang, dilain pihak sesuai dengan regulasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara harus dilakukan pada hari yang sama. Tingkat Partisipasi Pemilih tahun 2019 merupakan tingkat partisipasi pemilih yang tertinggi selama penyelenggaraan Pemilihan di Kabupaten Badung serta pemilihan Bupati Badung tahun 2015 merupakan tingkat partsipasi pemilih yang paling rendah yang hanya 68,34% dan Kecamatan yang memiliki tingkat partisipasi rata-rata tertimggi adala kecamatan Abian Semal yakni sebesar 86,56% bahkan dalam Pemilihan umum serentak tingkat patrisipasinya mencapai 92,86%. Sedangkan kecamatan yang memiliki rata-rata tingkap patisipasi terrendah adalah Kecamatan Kuta dengan rata-rata 62,44% bahkan dalam pemilihan Bupati Badung tahun 2015 tingkat Partisipasi Pemilihnya hanya sebesar 43,67%. Dampak terbesar dari penyelenggaraan Pemilu serentak adalah banyaknya penyelenggara Pemilu yang mengalami kelelahan bahkan berujung pada kematian karena beban kerja yang cukup padat dengan durasi waktu yang sangat singkat. Rata-rata waktu yang diperlukan dalam pemungutan dan penghitungan suara adalah 20 jam nonstop dengan tinkat tekanan para aktor politik yang sanagt tinggi yang menimbulkan stres. Namun demikian dari segi anggaran pemilu serentak dapat menghemat pemggunaan anggara karena beberapa tahapan dilakukan secara bersamaan

PENGGUNAAN HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGANGKUTAN LAUT NASIONAL Kusnan Kusnan
Jurnal Widya Publika Vol 8 No 2 (2020): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Indonesia sebagai negara maritime dengan 67% wilayahnya merupakan perairan yang terdiri dari 17.000 pulau, memerlukan sebuah regulasi yang baik tentang sistem pengangkutan laut nasional. Untuk terciptanya sistem kelautan nasional yang mampu memenuhi kebutuhan pengangkutan kelautan di Indonesia Hukum dapat menjadi sebuah instrument dalam menetapkan kebijakan public dalam pengangkutan laut nasional, karena mengenai pengangkutan nasional tidak diatur dalam Kitab undang – undang hukum dagang (KUHD) tetapi diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 1988 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut . Yang menjadi permasalahan adalah 1) bagaimana hukum dapat menjadi instrument kebijakan publik dalam pengangkutan laut nasional dan, 2) apakah model kebijakan public yang digunakan dalam pengangkutan laut nasional ?Untuk menjawab hal tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang menjabarkan pola – pola untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa Penggunaan hukum sebagai instrumen kebijakan publik dalam pengangkutan laut nasional adalah sebagai payung hukum dari setiap tindakan pemerintah sehubungan dengan pengangkutan laut nasional dengan menerapkan model kebijakan publik kelompok dimana pemerintah menjadi penengah melalui kebijakan yang dikeluarkannya dari berbagai kelompok kepentingan yang menyelenggarakan jasa angkutan laut. Pemerintah perlu menetapkan aturan main guna kepentingan dari masing-masing pelaku usaha dan konsumen.

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI (NON CASH) DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BADUNG I Gusti Ayu Agung Sri Agustini; Ida Ayu Putu Sri Widnyani
Jurnal Widya Publika Vol 8 No 2 (2020): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Penelitian ini mengkaji implementasi transaksi non tunai dalam mewujudkan transaparansi dan akuntabilitas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari 3 permasalahan yakni bagaimana implementasi, apa kendala yang dihadapi dalam implementasi dan solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang terjadi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn. Terdapat enam faktor penentu keberhasilan kebijakan yang dikemukakan Van Metter dan Van Horn yakni standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar anggota pelaksana, karakteristik organisasi, lingkungan ekonomi, politik dan sosialserta sikap pelaksana. Penelitian ini dilakukan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif, sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi transaksi non tunai di Sekretariat Daerah Kabupaten Badung telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang mewajibkans eluruh penerimaan dan pengeluaran daerah berbasis non tunai guna terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. implementasi transaksi non tunai di Sekretariat Daerah Kabupaten Badung masih belum optimal disebabkan oleh adanya kendala internal dan eksternal. Adapun solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah melakukan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusi melalui pelatihan, peningkatan sarana dan prasarana seperti computer, peningkatan kompetensi melalui program capacity building dan upaya lainnya.

EVALUASI SISTEM AKUNTANSI DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI BALI Siska Tilly Elisabeth Lumbantobing
Jurnal Widya Publika Vol 9 No 1 (2021): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) sistem akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali; (2) kendala-kendala yang dihadapi untuk meningkatkan pemahaman sistem akuntansi Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali; dan (3) evaluasi untuk mengatasi kendala-kendala untuk meningkatkan pemahaman sistem akuntansi Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali dalam rangka meningkatkan kinerjanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Sistem akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Provinsi Bali adalah sistem atau Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) yang berbasis IT system. Sistem ini memberi manfaat pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di Provinsi Bali; (2) Kendala-kendala yang dihadapi untuk meningkatkan pemahaman sistem akuntansi pegawai Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Provinsi merupakan kendala yang berasal dari adanya perubahan peraturan perundang-undangan, jenis laporan keuangan yang tadinya hanya empat ditambah dengan tiga jenis laporan baru, anggaran berbasis akrual, pencatatan pengakuan pendapatan dan pencatatan pengakuan belanja/beban serta masih adanya resistensi pegawai yang menolak perubahan; dan (3) Evaluasi untuk mengetahui kendala-kendala untuk meningkatkan pemahaman akuntansi yang diharapkan agar kinerja pegawai dapat ditingkatkan meliputi sosialisasi yang lebih intens, sebaiknya jenis laporan keuangan ditetapkan saja berupa jenisnya agar terjadi kepastian, anggaran berbasis akrual, pencatatan pengakuan pendapatan dan pencatatan pengakuan belanja/beban harus dilakukan sesuai tuntutan peraturan perundang-undangan yang baru dan memberi pemahaman yang benar atas perubahan peraturan perundang-undangan

OPTIMALISASI WEBSITE PEMERINTAH DAERAH BERBASIS COLLABORATIVE GOVERNANCE ( STUDI PADA DINAS KOTA MALANG ) Ida Ayu Githa Girindra; Ida Ayu Putu Sri Widnyani; Nyoman Diah Utari Dewi
Jurnal Widya Publika Vol 9 No 1 (2021): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan kita saat ini. Negara dikatakan maju jika negara mampu menguasai perkembangan teknologi serta perubahan sistem pemerintahan. Salah satu perubahan tata kelola adalah dengan adanya Electronic Governance yang semakin berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membantu penyampaian informasi secara efektif dan efisien kepada masyarakat. Konsep E-Governance telah diterapkan di Indonesia yaitu penggunaan website pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sayangnya dalam pelaksanaannya belum maksimal. Website-website pemerintah yang saat ini berkembang masih belum memenuhi tugas pokoknya sebagai penyedia informasi, transparansi, akuntabilitas atau bahkan pelayanan yang baik bagi masyarakat, terutama yang berkepentingan dan ingin mengetahui lebih jauh tentang website Dinas Perdagangan Kota Malang. Jika diukur dari tahap pengembangan E-Governance, proses Dinas Perdagangan Kota Malang masih dalam tahap Emerging yang artinya website masih memberikan informasi yang sangat mendasar, terbatas, dan statis. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti mencoba memberikan rekomendasi Model Collaborative governance yang diharapkan dapat membantu website lebih optimal.

PELAKSANAAN ADMINISTRASI DAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI COVID 19 Gede Sandiasa; Ni Ketut Sudianing
Jurnal Widya Publika Vol 9 No 1 (2021): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Desa adat merupakan lembaga berbasis kearifan lokal, desa adat di Provinsi Bali sangat dihormati dan ditaati oleh masyarakat, yang sebagian besar beragama Hindu dan menjadi anggota desa adat. Pemerintah Provinsi Bali sangat mempercaya lembaga ini mampu mengayomi dan menuntun masyarakat adat menuju pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lebih baik. Namun demikian desa adat tidak didukung oleh sumberdaya manusia yang mumpuni dibidangnya, sesuai dengan harapan pemerintah dalam rangka meningkatkan kemampuan desa adat untuk melibatkan diri pada sektor kemasyarakatan dan pelayanan publik yang lebih luas, selain berkaitan dengan keagamaan dan adat istiadat. Sarana dan prasarana, serta anggaran yang dimiliki desa adat sangat terbatas untuk melibatkan diri pada program-program yang lebih luas, yang diwajibkan oleh pemerintah melalui RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2019-2023. Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk mendorong peranan dan eksistensi desa adat di Bali dengan menyalurkan bantuan operasional agar tetap mempertahankan adat dan tradisi Bali. Kemampuan Sumberdaya dan kelembagaan Desa Adat di Bali sangat bervariasi dalam mengimplementasi semua program pemerintah, sehingga dalam melakukan intervensi program terhadap desa adat, juga harus mempertimbangkan kemampuan dari masing-masing desa adat, dan sangat diperlukan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak, untuk terjadi kesamaan gerak dalam mewujudkan program pembangunan semesta berencana. Permasalahan yang diajukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat adalah apakah 1) apakah desa adat dapat menyelenggarakan kegiatan administrasi secara baik menghadapi covid 19, 2) apakah memiliki kecukupan pengetahuan hukum dalam penanganan covid 19 dan 3) bagaimana upaya desa adat memberdayakan masyarakat adat dalam masa pandemi covid 19. Untuk menjawab permasalahan tersebut tim melaksanakan kegiatan ceramah, metode FGD dan penelusuran literasi yang terkait. Berdasarkan temuan dapat disimpulkan: 1) Desa adat cukup mampu dalam menyelenggarakan administrasi secara baik, dengan pendampingan dari pihak-pihak terkait; 2) Pengetahuan administrasi dan pengetahuan hukum bagi para pemimpin dan tokoh adat, masih perlu ditingkatkan. Rekomendasi yang bisa diberikan adalah 1) perlunya peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak untuk dapat memberikan solusi melalui penerapan IPTEK kepada masyarakat; dan 2) upaya edukasi, sosialisasi dan peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat secara berkesinambungan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, LSM dan perguruan tinggi

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Penelitian Mengenai Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung) Putu Mariani; I Made Sumada
Jurnal Widya Publika Vol 9 No 1 (2021): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, khususnya terhadap Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian pada Diperpa Badung dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi serta solusi dalam Implementasi Kebijakan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, khususnya terhadap Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian pada Diperpa Badung. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sampel diambil dengan menggunakan Teknik purposive sampling. Metode pengambilan data adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif. Adapaun hasil penelitian adalah Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, khususnya terhadap Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian pada Diperpa Badung, tidak sepenuhnya berjalan dengan baik terdapat karena ditemukan beberapa kendala/permasalahan. 2) Kendala dalam Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, khususnya terhadap Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian pada Diperpa Badung, antara lain : Jumlah pejabat fungsional penyuluh pertanian yang masih kurang; BUP Pejabat Fungsional banyak disalahtafsirkan; Kendala dalam proses kenaikan pangkat terkait nilai angka kredit; Kendala dalam proses alih jenjang; Mutasi PNS; Belum dibuat formasi JF Penyuluh Pertanian. 3) Solusi untuk mengatasi kendala dalam Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, khususnya terhadap Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian pada Diperpa Badung, antara lain : mengangkat tenaga penyuluh pertanian kontrak; koordinasi antar para pihak terkait, sehingga akan timbul satu penafsiran saja, mempercepat usulan penilaian angka kredit dengan tetap menjaga kuantitas dan kualitas kredit yang diajukan sehingga nilai yang ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit cukup untuk proses kenaikan pangkat; menyediakan anggaran pendidikan dan pelatihan alih jenjang bagi penyuluh pertanian yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Badung; jika akan melaksanakan mutasi PNS, BKPSDM Kabupaten Badung harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Diperpa Badung; segera menyusun formasi pada Diperpa Badung untuk kebutuhan pejabat fungsional penyuluh pertanian pada jenjang tersebut dan juga sekaligus menyusun formasi pada Diperpa Badung untuk kebutuhan pejabat fungsional penyuluh pertanian secara lengkap.; (b) Kendala dari aaspek Sumber Daya Manusia (SDM); dan (c) Kendala dari aspek Disposisi.

PENGARUH DISIPLIN KERJA, MOTIVASI DAN KOMUNIKASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS MUSEUM BALI I Wayan Agus Suwiana Putra
Jurnal Widya Publika Vol 9 No 1 (2021): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Museum Bali adalah salah satu museum di bali yang menyimpan peninggalan masa lampau manusia dan etnografi. Tujuan didirikannya museum bali adalah untuk menampung, menyimpan dan melestarikan benda-benda sejarah dari kebudayaan dan kearifan lokal bali di masa lampau agar dapat memberikan suluh bagi generasi sekarang dan mendatang. Sebagai salah satu organisasi yang memiliki misi melestarikan budaya dan kearifan lokal bali saat ini, museum bali diharapkan mampu meningkatkan kinerja untuk mengenalkan kebudayaan bali di lampau kepada masyarakat bali khususnya generasi muda saat ini agar tidak lupa dengan budaya lokal bali. Seperti yang kita ketahui bahwa kinerja suatu organisasi sangat di tentukan oleh kinerja dari pegawai di organisasi tersebut. Oleh sebab itu UPT. Museum Bali terus melakukan evaluasi khususnya terhadap sumber daya yang ada sehingga kinerja pegawai dapat meningkat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel Disiplin Kerja, Motivasi dan Komunikasi dengan Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelaksana Teknis Museum Bali serta untuk mengetahui variabel yang paling dominan mempengaruhi kinerja di instansi tersebut. Dengan menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif, sampel di ambil dengan cara teknik sampling jenuh yaitu seluruh pegawai negeri sipil di UPT. Museum bali yang berjumlah 33 orang. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis dengan uji statistik memperlihatkan variabel disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Hal ini terlihat dari nilai signifikannya sebesar 0,026 < 0,05 (nilai signifikan yang ditetapkan) serta hasil t-test sebesar 2,341. Demikian juga variabel motivasi mendapatkan hasil signifikan sebesar 0,020 dan nilai t-test sebesar 2,452 dapat di analisis bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Variabel komunikasi terhadap kinerja menunjukkan hasil signifikannya sebesar 0,001 dimana nilai r < 0,05 serta t-hitung sebesar 3,911. Jadi komunikasi juga berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Pengaruh disiplin kerja, motivasi dan komunikasi terhadap kinerja pegawai , didapatkan nilai signifikannya sebesar 0,000 (p ≤ 0,005), dan nilai F-test diperolah sebesar 133,540 lebih besar dari F-tabel sebesar 2,93 maka Ho di tolak, artinya ada pengaruh positif dari disiplin kerja, motivasi dan komunikasi terhadap kinerja pegawai, serta dari hasil penelitian juga menunjukkan bahwa variabel yang paling dominan mempengaruhi kinerja adalah variabel komunikasi karena berdasarkan perhitungan analisis standardized coeffecients beta memiliki nilai terbesar yakni 0,430 (43%) dibandingkan dengan variabel disiplin kerja 0,265 (26%) dan variabel motivasi sebesar 0,321 (32%).

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) (Study Penelitian pada LPD Desa Pekraman Sesetan) Kadek Swadewi Adnjana Putri; Anak Agung Gede Raka
Jurnal Widya Publika Vol 9 No 1 (2021): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah salah satu lembaga keuangan desa yang ada di Bali. Sejak berdirinya, LPD telah berhasil mencapai kinerja dengan baik. Seiring berjalannya waktu, peraturan terkait LPD juga mengalami perkembangan. Perda No. 3 Tahun 2017 adalah perda terbaru tentang LPD. Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan metode kualitatif yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual, akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki yang pada akhirnya metode ini digunakan untuk mencari pemecahan atas masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 terdapat beberapa hal belum diimplementasikan diantaranya pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti oleh prajuru maupun karyawan LPD Desa Pakraman Sesetan belum berbasis kompetensi. Dalam hal struktur organisasi LPD Desa Pakraman Sesetan belum mengacu pada struktur organisasi yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017.

Page 3 of 5 | Total Record : 48

1 2 3 4 5

Filter by Year

2019 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 11 No 1 (2023): Widya Publika Vol 10 No 1 (2022): Widya Publika Vol 9 No 2 (2021): Widya Publika Vol 9 No 1 (2021): Widya Publika Vol 8 No 2 (2020): Widya Publika Vol 8 No 1 (2020): Widya Publika Vol 7 No 2 (2019): Widya Publika Vol 7 No 1 (2019): Widya Publika

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Putu Eka Trisna Dewi

Contact Email
trisnadewi.ecak@gmail.com

Phone
+6283853378247

Journal Mail Official
widyapublika@unr.ac.id

Editorial Address
Jl. Kampus Universitas Ngurah Rai, Penatih, Denpasar, Bali Denpasar

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Putu Eka Trisna Dewi

Contact Email trisnadewi.ecak@gmail.com

Phone +6283853378247

Journal Mail Official widyapublika@unr.ac.id

Editorial Address Jl. Kampus Universitas Ngurah Rai, Penatih, Denpasar, Bali Denpasar

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Putu Eka Trisna Dewi

Contact Email
trisnadewi.ecak@gmail.com

Phone
+6283853378247

Journal Mail Official
widyapublika@unr.ac.id

Editorial Address
Jl. Kampus Universitas Ngurah Rai, Penatih, Denpasar, Bali Denpasar

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA