cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Siti Aisyah
Contact Email
aisyah@ecampus.ut.ac.id
Phone
+6221-7490941
Journal Mail Official
jiapi@ecampus.ut.ac.id
Editorial Address
Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tanggerang Selatan 15418 Indonesia
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia
Published by Universitas Terbuka
ISSN : 27742423     EISSN : 27465918     DOI : https://doi.org/10.33830/jiapi
Core Subject : Social,
Social Sciences
The Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia (The JIAPI) is a media for publishing articles and scientific works that have been reviewed. JIAPI is open to accept manuscripts on any aspects related to Public Administration, Government, Business Administration, and Taxation. JIAPI accepts scholarly empirical (qualitative or quantitative) research articles, literature reviews, theoretical or methodological contributions, meta-analyses, comparative or historical studies that meet the standards established for publication in the journal. All submitted papers are reviewed before being accepted for publication. The acceptance decision is made based upon an independent review process. The JIAPI is an open-access journal that is published by Department of Government Science, Faculty of Law, Social and Political Science, Universitas Terbuka.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 35 Documents
 1   2   3   4 
Pola Perilaku ASN Pasca Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara Akadun
JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia Vol. 2 No. 1 (2021): June
Publisher : Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33830/jiapi.v2i1.48

Abstract

The formation of the newly autonomous region of North Kalimantan has a strategic meaning as the Indonesia-Malaysia border area. There are many problems in the border areas which if left unchecked will cause financial losses and erosion of nationalism. This qualitative-descriptive research with constructivism paradigm uses data collection techniques: interviews, observation, and documentation. Triangulation as a data analysis technique and procedure includes data collection, data reduction, data presentation, and concluding. The formation of the Province of North Kalimantan has brought changes to the behavior patterns of ASN both in consumption patterns, patterns of ASN relations with society, patterns of relations between ASN and political elites, and patterns of ASN work.
Analisis Implementasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Terhadap Permukiman Kumuh (Studi Kasus Di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat) Nuarida Nuarida
JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia Vol. 2 No. 2 (2021): December
Publisher : Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33830/jiapi.v2i2.55

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi perumahan dan permukiman kumuh di Kecamatan Tungkal Ilir, bagaimana implementasi kebijakan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kecamatan Tungkal Ilir, apa kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam implementasi peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kecamatan Tungkal Ilir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan informan berjumlah 19 orang yang dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, tringulasi, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kondisi Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kecamatan tungkal Ilir masih tergolong kumuh berat, dengan luas 138.11 Ha. Pemerintah telah melakukan implementasi kebijakan dengan baik namun secara keseluruhan belum optimal, hal ini dapat dilihat dari beberapa variabel seperti Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Birokrasi. Sehingga dalam pengimplementasiannya terdapat kendala berupa keterbatasan anggaran, kurangnya lahan dan sikap apatis dari masyarakat. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan agar (1) Pemerintah lebih meningkatkan usaha dalam mengatasi kekumuhan yang ada (2) Pemerintah benar-benar menjalankan komitmen yang telah di tuangkan dalam RPJMD kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan (3) Dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perlukan adanya penguatan sinergi antar instansi terkait bersama masyarakat dalam pengawasan  secara konsisten dan berkala agar tidak menimbulkan maslah baru.
Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Kubutambahan II Desa Tamblang Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Bali Tahun 2020 Luh Made Sri Lestari
JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia Vol. 2 No. 1 (2021): June
Publisher : Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33830/jiapi.v2i1.58

Abstract

Pelayanan publik di bidang kesehatan sebuah bangsa bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang demi terwujudnya kesehatan yang optimal. Puskesmas dan Jaminan Kesehatan Nasional adalah sebuah hal yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Pelayanan publik pada tingkat Puskesmas dapat memberikan keuntungan kepada peserta JKN untuk memanfaatkan pelayanan yang akan berdampak pada pelayanan kesehatan yang dirasa buruk atau baik. Kepuasan pelayanan tercapai apabila apa yang didapatkan pasien melebihi dari harapannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas yang meliputi tangible, reabelity, responsiveness, assurance, dan emphaty terhadap kepuasan pasien serta dimensi kualitas yang paling dominan mempengaruhi kepuasan pasien di Puskesmas Kubutambahan II. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kubutambahan II Tahun 2020 dengan sampelm sebanyak 100 responden. Variabel independen adalah responsiveness, reliability, emphaty, tangible dan assurance. Sedangkan variabel dependen adalah kepuasan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kubutambahan II. Pengukuran variabel dilakukan dengan menggunakan kuesioner kualitas pelayanan dan kuesioner kepuasan yang sudah valid dan reliable. Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode analisis statistik deskriptif dilanjutkan dengan Analisa multivariat menggunakan regresi linier berganda dengan sebelumnya melakukan uji asumsi regresi. Hasil yang ditemukan bahwa persamaan regresinya memperkirakan kepuasan pelayanan yang diterima oleh pasien/klien dipengaruhi oleh responsiveness, assurance dan reliability. Setiap kenaikan 1,25 nilai responsiveness dari klien maka akan mempengaruhi peningkatan kepuasan yang dirasakan oleh klien/pasien. Kemudian klien akan merasa puas jika terdapat kenaikan 1,56 perhatian dari assurance terhadap pelayanan kesehatan yang didapatkan. Selanjutnya pasien/klien semakin puas jika ada peningkatan kualitas yang reliabel yang naik sebesar 1,49. Kesimpulan bahwa variabel yang paling dominan bersama-sama mempengaruhi secara simultan dengan peningkatan kepuasan masyarakat terkait pelayanan kesehatan adalah responsiveness, reliability dan empathy. Kata Kunci: Kualitas, Kepuasan, Puskesmas
Nilai-Nilai Publik dalam Kebijakan Pelestarian Cendana (Santalum Album L) di Kabupaten Timor Tengah Selatan Nursalam Nursalam
JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia Vol. 2 No. 1 (2021): June
Publisher : Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33830/jiapi.v2i1.59

Abstract

Nilai-nilai publik adalah nilai yang memberikan konsensus normatif tentang: hak, manfaat, dan hak prerogatif; kewajiban warga negara kepada masyarakat, negara, dan satu sama lain; serta prinsip-prinsip yang menjadi landasan pemerintah dan kebijakan (Bozeman: 2007). nilai publik sebagai cara untuk memahami aktivitas pemerintah, menginformasikan pembuatan kebijakan dan membangun penyampaian layanan (O’Flynn, 2007) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan nilai-nilai publik dalam kebijakan pelestarian Cendana (santalum album L) di kabupaten Timor Tengah Selatan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemilihan informan ditetapkan dengan menggunakan teknik purposif kepada tokoh-tokoh masyarakat sebagai pemangku kepentingan adat, pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai publik sangat penting dijadikan sebagai landasan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelestarian Cendana. Nilai-nilai seperti nilai keadilan sosial, akuntabiltas, dan nilai keberlanjutan, belum maksimal diakomodir pada kebijakan pelestarian Cendana. Beberapa implikasi yang muncul akibat terabaikannya nilai adalah; masyarakat (publik) tidak mempunyai semangat untuk ikut terlibat dalam upaya pelestarian dan masih adanya pandangan bahwa Cendana sebagai sumber daya alam lokal yang bernilai tinggi, namun menuai juga banyak masalah. Rekomendasi penelitian adalah perlunya revitalisasi nilai-nilai publik (public values) agar kebijakan pelestarian dapat meningkatkan populasi cendana.
Kajian Terhadap Kebijakan Perlindungan Hak Anak Di Kabupaten Timor Tengah Selatan Junus Jeschial Beliu Beliu; Yusinta N Fina
JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia Vol. 2 No. 2 (2021): December
Publisher : Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33830/jiapi.v2i2.62

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana negara memberikan jaminan secara penuh kepada anak-anak untuk mengembangkan potensinya secara optimal, tetapi pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan perencanaannya. Data KPAI mengungkapkan bahwa tahun 2019 telah terjadi 4.369 kasus pelanggaran gak anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yang menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan, observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor budaya, masalah ekonomi, gangguan emosional dan perilaku tiba – tiba merupakan penghambat utama perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, perlindungan kepada anak harus dilakukan dengan pendekatan budaya, serta peningkatan kualitas perekonomian masyarakat disamping penegakan hukum yang adil bagi anak. Implikasi dari penelitian ini akan dijadikan rekomendasi bagi pihak KPAI diwilayah kabupaten timur tengah selatan.
The Implementation of The Policy on School Operational Assistance (BOS) at Junior High Schools in Indragiri Hilir Riau Indonesia Yesrahmatulah Yesrahmatulah; Iqbal Miftakhul Mujtahid; Sofjan Arifin
JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia Vol. 2 No. 1 (2021): June
Publisher : Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33830/jiapi.v2i1.63

Abstract

BOS policy is one of the public policies made by the government aiming at improving the quality of human resources as the indicator of the progress of a nation's development. This study aimed at analyzing and describing BOS policy, the implementation of BOS funds, and the supporting factors and inhibiting factors in implementing BOS policy at Junior High Schools in the Tembilahan sub-district. This study design was qualitative using a descriptive method. The data and information were collected through an observation technique, interview, and documentation. Data analysis was conducted using classification steps, analysis, and data interpretation until the conclusion was drawn. The result showed that the BOS policy was an appropriate and effective public policy for people in general and, particularly, for the school, teaching staff, and the students. Regarding the implementation of the BOS policy at Public Junior High Schools in the Tembilahan sub-district, it was good and met the BOS technical guideline. However, it still had an obstacle that several school activities could not be accommodated using BOS funds. The supporting factors of the BOS policy implementation at Public Junior High Schools in the Tembilahan sub-district were good communication between several relevant parties and the availability of competent human resources. Meanwhile, the inhibiting factors were financial resources and the characteristics of the policy were too rigid in the use in every school.
Implementasi Standar Operasional Prosedur Penerimaan Tahanan Baru Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon Ilham Kurniadi; Cindana Wijayanti
JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia Vol. 2 No. 2 (2021): December
Publisher : Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33830/jiapi.v2i2.67

Abstract

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DITJENPAS) sebagai pembuat kebijakan telah membuat regulasi untuk mengatur pelaksaan system kerja pada unit pelaksana teknis (UPT) yang disebut dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Artikel ini membahas mengenai implementasi SOP penerimaan tahanan baru yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Kelas I Cirebon. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara dan meninjau literatur-literatur yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SOP penerimaan tahanan baru di Rutan Kelas I Cirebon lebih banyak mendapatkan kendala eksternal dari instansi lain yang menyebabkan SOP tidak berjalan sesuai dengan aturan. Namun, petugas Rutan terus melakukan berbagai upaya dengan maksimal agar SOP penerimaan tahanan baru dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Public Service Transformation during the Covid 19 Pandemic by the General Election Commission of Bandung Regency in the Local Election (Pilkada) Tatang Sudrajat
JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia Vol. 2 No. 2 (2021): December
Publisher : Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33830/jiapi.v2i2.69

Abstract

This study aimed to elaborate the transformation of services provided by the General Election Commission of Bandung Regency during the Covid 19 pandemic to all election stakeholders in all stages of the election such as voters, political parties, administrators, candidate pairs, election supervisors, election observers, election desks and other parties. It also analysed the substance of all local elections regulations as a form of policy for the implementation of local elections during the Covid-19 pandemic. This study used qualitative method with in-depth interview and documentation. The result of this study indicated that there was a transformation of public services that relied on communication and information technology, such as updating voter data, socialization and voter education, nomination of candidate pairs, campaigning, as well as voting and counting votes.
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan Bella Dwi Hastuti; Faizal Anwar; Titi Darmi Titi
JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia Vol. 2 No. 2 (2021): December
Publisher : Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33830/jiapi.v2i2.70

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ImplementasiiKebijakan Pengelolaan Sampah dan mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif.Informan penelitian ditetapkan dengan teknik purposive sampling yakni sebanyak 7 informan. Dataadikumpulkan dengan caraaobservasi, wawancara, danndokumentasi. Sedangkan analisis data digunakan dalam model interaktif dari Miles and Huberman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ImplementasikKebijakan Perda No. 01 Tahun 2017 Tentang PengelolaannSampah di Kabupaten Bengkulu Selatan sudah berjalan sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya terealisasi sesuai dengan isi kebijakan, serta masih ada ketidaksesuaian yang didapat dari hasil pelaksanaan kebijakan. Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah adalah : pertama, Komunikasi : kurangnya anggaran biaya untuk melakukan sosialisasi. Kedua Sumber daya : terbatasnya SDM yang ahli di bidang persampahan, kurangnya fasilitas baik, TPS, TPS 3R serta kurangnya armada pengangkut sampah dan terbatasnya anggaran biaya. Ketiga, Disposisi : masih ada aparat yang melaksanakan tupoksi di luar peraturan yang ada. keempat, Struktur birokrasi : masih petugas/pelksana yang menjalankan tupoksi tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan
Model Kepemimpinan di Universitas Sulawesi Barat M Syarif
JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia Vol. 2 No. 2 (2021): December
Publisher : Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33830/jiapi.v2i2.83

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model kepemimpinan Kepala Biro Akademik dan Umum Universitas Sulawesi Barat dengan menggunakan pendekatan teori karakteristik pribadi kepemimpinan menurut Hersey dan Blanchard. Terdapat empat dimensi karakteristik pribadi pemimpin yang menjadi dasar evaluasi kepemimpinan dalam penelitian ini meliputi pengelolaan perhatian, pengelolaan makna, pengelolaan kepercayaan, dan pengelolaan diri. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe studi kasus. Data penelitian diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mendalam terhadap informan. Data penelitian dianailis berdasarkan prinsip pengolahan data kualitatif menggunakan model analisis data interaktif menurut Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pribadi kepemimpinan Kepala Biro Akademik dan Umum Universitas Sulawesi Barat berdasarkan karakteristik pengelolaan perhatian dan karakteristik pengelolaan diri telah berjalan dengan maksimal. Tetapi pada karakteristik pengelolaan makna belum berjalan dengan maksimal disebabkan oleh kemampuan pemimpin dalam mengaplikasikan kreativitasnya kepada para pegawai atau stafnya dianggap belum berjalan dengan optimal seperti berupaya untuk menyediakan beberapa kegiatan-kegiatan pendukung kepada para pegawai untuk meningkatkan kemampuan mereka di setiap bidang. Demikian juga, pada karakteristik pengelolaan kepercayaan belum terlaksana secara optimal disebabkan oleh belum maksimalnya penerapan konsistensi dan ketepatan waktu dalam menjalankan serta melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Page 2 of 4 | Total Record : 35

 1   2   3   4 

Filter by Year

2020 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2022): December Vol. 3 No. 1 (2022): June Vol. 2 No. 2 (2021): December Vol. 2 No. 1 (2021): June Vol. 1 No. 1 (2020): December