cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Diky Faqih Maulana
Contact Email
dikyfm@gmail.com
Phone
+6285229084845
Journal Mail Official
inrightjurnal@gmail.com
Editorial Address
Jln. Marsda Adisucipto 1 Yogyakarta 55281 Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 20896034     EISSN : 28100263     DOI : http://doi.org/10.14421/inright
Core Subject : Religion, Humanities,
Religion Humanities
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurnal In Right diterbitkan 2 kali setahun, pada bulan Juni dan Desember. Redaksi mengundang para akademisi, praktisi, maupun peneliti dalam kajian agama dan hak azazi manusia untuk ikut berkontribusi dan mengembangkan pemikiran serta hasil penelitiannya dengan kajian Sosial Keagamaan, Sosial Politik, Hak Asasi Manusia, Gender, Moderasi Beragama, Agama dan HAM untuk dimuat dalam Jurnal In Right.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 155 Documents
 1   2   3   4   5 
HUKUM ISLAM SUBSTANTIF DALAM DIMENSI SOSIO-KULTURAL (Wacana Hukum Transformatif dan Sosiologi Politik di Indonesia) Ahmad Jamhuri, SHI., M.SI.
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 2, No 1 (2012)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v2i1.1237

Abstract

Hukum Islam menjadi salah satu media paling strategis dalam membangun kekuatan politik. Hukum dijadikan sebagai upaya untuk memupuk kepatuhan dan ketundukan terhadap eksistensi kekuasaan. Ketika kekuasaan Islam runtuh, hukum Islam pun tetap diposisikan sebagai alat untuk menyemangati kaum muslim dalam upaya membangun kembali dominasi Islam politik yang pernah ada dengan mendengungkan formalisasi syariah dan khilafah islamiah. Fenomena ini kemudian menunjukkan bahwa hukum Islam ternyata lebih kepada suatu media kooptasi dalam mempertahankan kekuasaan semata tanpa benar-benar menjadi frame nilai dan moral kemanusiaan. Hukum Islam begitu disakralkan dan telah dimasukkan kepada wilayah otoritas aqidah, sehingga merupakan "dosa" apabila mencoba mengutak-atiknya kembali. Anggapan akan finalnya hukum Islam, salah satunya dengan pengenalan metode instinbath oleh ulama terdahulu kemudian menjadikannya mustahil untuk dikembangkan secara dinamis dan kreatif, dan oleh karenanya setiap sarjana muslim yang hendak berusaha menyegarkan kembali pemikiran hukum Islam tersebut hampir tidak pernah mendapatkan tempat dalam percaturan pemikiran Islam.
INTEGRASI DAN INTERKONEKSI AGAMA DAN POLITIK Muhammad Nur
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 5, No 1 (2015)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v5i1.1287

Abstract

Discussion between religion and politic is never ending (read: Islam). Islam in fact was declare as last and perfect religion, cause of its universality and global character, which cover all of contemporary issues, as politic and government. Islamic historis had noted hundreds of book about this issues. Almost all of writing about Islam by moslem schoolar explain about it, over and above in modern era that can be devided in revivalist and modernist. This paper doesn’t analysis two trends, but prefer give argumentation for integration and interconnection about religion and politic in order to get appropriate understanding about it.
SEKULARISME SEBAGAI DASAR KONSEPTUALISASI (Telaah atas Disertasi Noorhaidi Hasan, Bahtiar Effendi dan Masdar Hilmy yang Memakai Pendekatan Ilmu Sosial Terhadap Politik Islam di Indonesia) Devi Adriyanti
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 3, No 1 (2013)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v3i1.1254

Abstract

Tulisan ini berupaya menjelaskan secara ringkas pemikiran James Piscatori tentang kategorisasi pendekatan yang selama ini dipakai untuk melihat proses hubungan Islam dan politik. Berdasarkan upaya menerapkan kategorisasi Piscatori itu dalam membaca hasil penelitian tiga orang pemikir politik Islam Indonesia yaitu Bahtiar Effendi (Disertasi “Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia”) di Amerika, Noorhaidi Hasan (Disertasi “Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru”) dan Masdar Hilmy (Disertasi “Islamism and Democracy in Indonesia: Piety andPragmatism di Australia”). Ketiga intelektual ini sama-sama memakai pendekatan ilmu sosial dan sama-sama mengandaikan sekularisasi adalah “masa depan” terbaik dari hubungan Islam dan politik. Menurut penulis, ketiga peneliti ini nampaknya berangkat dari asumsi yang sama, bahwa demokrasi adalah segala-galanya dan syarat untuk itu adalah sekularisme. Kesan ini seakan menutupi kenyataan bahwa demokrasi dansekularisme adalah gagasan yang lahir dari proses historis, berasal dari ruang dan waktu tertentu.
Kebijakan Politik Pemerintahan Bashar Al-Assad di Suriah Mahadhir Muhammad
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 6, No 1 (2016)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v6i1.1443

Abstract

Kepemimpinan Bashar al Assad merupakan sebuah kesempatan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang dilakukan pada awal pemerintahannya memimpin Suriah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan langkah-langkah apa saja yang dilakukan Bashar al Assad dalam kebijakannya untuk rakyat Suriah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kinerja Bashar al Assad sebagai seorang pemimpin yang dilihat melalui teori politik profetik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa kebijakan yang dilakukan Bashar al Assad dalam kebijakan ekonomi, politik maupun luar negeri diantaranya, memperkenalkan reformasi ekonomi, mereformasi kebijakan ekonomi dengan diperbolehkannya partisipasi lokal dan investor asing, membebaskan tahanan politik anggota Partai Ba'ath Iraq dan membebaskan anggota komunis, mensahkan pendirian surat kabar pertama al-Dumari, perubahan politik luar negeri Suriah terhadap Lebanon dengan membuka hubungan diplomatik penuh dengan Lebanon, proses damai untuk mengakhiri konflik dengan Israel dalam hal memperebutkan Dataran Tinggi Golan, hubungan dengan negaranegara teluk Arab, Iran, Mesir dan Yordania terjalin dengan baik. Berdasarkan data yang ada, penulis dapat menyimpulkan bahwa jika dilihat dari sudut pandang teori politik profetik, sebagai seorangpemimpin Presiden Bashar al Assad telah berusaha menjalankan kebijakannya di bidang ekonomi, politik maupun luar negeri sehingga tercermin adanya nilai-nilai humanisasi dan liberasi. Akan tetapi dalam langkah-langkah yang dilakukan Bashar al Assad ini, penulis menilai belum adanya nilai-nilai transendensi dalam kebijakan tersebut.
ISLAM DAN TINGKAT PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI KECAMATAN NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN DALAM PILPRES 2014 Hairul Rizal
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v3i2.1266

Abstract

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa respon dan partisipasi masyarakat Ngaglik dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014. Sangat tinggi dengan hasil kuesioner bahwa 94% memberi suara dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014, dan 6% tidak memberikan suara. Sedangkan Hubungan antara partisipasi politik masyarakat kecamatan Ngaglik dengan partisipasinya dalam pemilu 2014 ada hubunganya faktor agama mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi sebab mereka mengikuti tuntunan dari qu’an dan hadis. sedangkan partisipasi karena faktor keluarga/golongan sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilu dengan presentase 45% dan faktor kewajiban sebagai warga negara/kesadaran politik dengan presentase 75%. Partisipasi masyarakat pada masa Abu bakar ash-shiddiq 80 % sebab pada saat itu ada tiga kelompok yang mencalonankan diri untuk mengantikan Rasullah, kemudian partisipasi masyarakat dalam prosesi selanjut yaitu Umar bin khattab melalui penunjukan langsung oleh Abu bakar tapi tetap melakukan musyawarah dengan rekomendasi dari abubakar atas persetujuan umat Islam partisipasi sekitar 50%, selanjut pada Utsman bin affan di angkat melalui proses pemilihan yaitu melalui badan syura yang di bentuk sama Umar menjelang wafatnya, partisapasi pada saat itu sekitar 90% sebab sangat terbuka. Kemudian pada masa Ali bin thalib dalam situasi dan politik sangat genting ketika usman di bunuh lalu. ali pertama-tama di bait langsung oleh thalhah bin ubaidillah kemudian di ikuti banyak orang, baik dari kalangan anshar maupun muhajiri. Partisipasi pada saat itu sekitar 70%.
Metode Istinbath Hukum Imam Syafi’i: Telaah atas Konsep Kadar Nafkah Istri Lailiyah Buang Lara
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v6i2.1454

Abstract

Nafkah merupakan tanggung jawab yang diberikan kepada seorang suami sebagai konsekuensi yang timbul akibat adanya perkawinan. Namun dewasa ini masih sering ditemukan bahwa pemberian nafkah yang diberikan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan masih banyak sekali istri yang bekerja demi memenuhi nafkah untuk keluarga. Kemudian bagaimana tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga? Sedangkan kalangan Syafi‟i telah menetapkan ketentuan kadar nafkah suami kepada istri untuk menghindari adanya ketidakpastian nafkah. Sebagaimana fokus masalah yang ditentukan, tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut terkait metode pemikiran Imam Syafi‟I dalam menetapkan ketentuan kadar nafkah suami kepada istri. Selain itu, pada makalah ini penulis juga akan menganalisis ketentuan kadar nafkah istri yang telah ditetapkan tersebut melalui standar kesejahteraan sosial yang berlaku di masyarakat. Penulisan ini menghasilkan temuan bahwa konsep yang ditetapkan oleh Imam Syafi‟I tidak akan mampu menggiring sebuah keluarga pada keluarga yang sejahtera. Karena pada hakikatnya sebuah rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untukkebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Berlaku sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.
PARADIGMA POLITIK ISLAM TENTANG RELASI AGAMA DAN NEGARA Dr. H. Kamsi, MA. Dr. H. Kamsi, MA.
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 2, No 1 (2012)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v2i1.1232

Abstract

Diskursus perpolitikan yang menarik sekaligus sering menjadi kontroversi adalah paradigma seputar relasi agama (Islam) dan negara. Relasi agama dan negara yang melahirkan apa yang disebut fundamentalisme, modernisme, tradisionalisme, sekularisme Islam, nasionalisme, dan lain-lainadalah bentuk-bentuk riil dari hasil interaksi intensif antara Islam dan Negara. Relasi agama dan negara memunculkan tiga paradigma yaitu integralistik, sekularistik dan substantif. Di Indonesia, relasi agama dan negara mengalami berbagai pergulatan. Mulai dari pergulatan yang bersifat konfrontatif, resiprokal kritis hingga akomodatif. Namun demikian, pada era reformasi saat ini, negara telah banyak mengakomodasi keinginan umat Islam (agama) sehingga tampak hubungan antara agama dan negara bersifat simbiotik-mutualistik.
ANTROPOLOGI JILBOOB: POLITIK IDENTITAS, LIFE STYLE, DAN SYARI’AH Syarief Husyein
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v4i2.1282

Abstract

Relevansi jilbab dalam konteks keindonesiaan tidak pernah lepas dengan perpolitakan. Fenomena tersebut terindikasi ketika adanya legitimasi pemerintah yang membolehkan jilbab dipakai di tempattempat umum maupun sekolah-sekolah umum. Jilbab bukan lagi fenomena kelompok sosial tertentu, tetapi sudah menjadi fenomena seluruh lapisan masyarakat. Fenomena jilbab memaksa pemerintah memunculkan aturan-aturan hukum, mulai dari Perda-perda yang mengatasnamakan Syaria’at Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari Intruksi Walikota Padang pada tahun 2005 yang mewajibkan pemakaian jilbab dan busana islam. Perda Kota Tangerang, Gorontalo, Daerah Otonomi Khusus Nangro Aceh Darusalam (NAD), Tasikmalaya tahun 2001, Cianjur tahun 2001, Solok tahun 2002, Maros tahun 2002, Bulukumba tahun 2003, dan daerah lainnya yang semuanya mengarah pada kewajiban pemakaian jilbab. Dari sinilah penulis tertarik untuk mengkaji fenomena jilbab dalam ranah keilmuan antropologi, yakni melihat fenomena jilbab dalam kaitannya dengan persoalan politik identitas, life style, dan pemaknaan syari’ah dalam realitas kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat.
DINAMIKA POLITIK MUSLIM TIONGHOA (STUDI KASUS PERSATUAN ISLAM TIONGHOA INDONESIA/PITI YOGYAKARTA) gugun el guyanie
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v7i2.1794

Abstract

This reasearch attempts to reveals political movement of  Muslim Tionghoa people (Islamic Chinese)  at Yogyakarta. Today, there is a significant shifting of Muslim Tionghoa people. It can not be sparated from the latest problem commonly growing up at Indonesia.  Actually, in many years ago, the Tionghoa people did political role at Indonesia, but untill now  they  often become a victime of ethnic violence. Moreover they  are still discriminated politically. Their rights as citizen of Indonesia is not fulfilled. They  are still distinguished with native people (pribumi), in Indonesia. Their political movement  was still restricted so much, especially in Orde Baru era.However,  recently, exactly after  Reformation movement in 1998 occured,  Tionghoa people in Indonesia are actively participating in political sphere. They are now  success to be member of House of Representative, minister and governor. It is also done by Muslim Tionghoa in Yogyakarta. Muslim Tionghoa at Yogyakarta is united in a organization namely, PITI. PITI is a Muslim Tionghoa people organization existing in Indonesia. This organization has some branches in several Indonesian areas, including Yogyakarta.When early being established, PITI Yogyakarta moved in social and religious activities only. But today, PITI  Yogyakarta is taking act in every areas including social, religion, culture, economy and politic. It is invented that the shifting movement of Muslim Tionghoa  at Yogyakarta politically is related with ethnic discrimination in Indonesia. They would like to eliminate the such discrimination to reach their rights totally as Indonesian citizen.
WHISTLE BLOWER DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH Tofiin Tofiin
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v2i2.1249

Abstract

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya, Islam memerintahkan umatnya untuk menjadi pengontrol keadaan lingkungn dan meminimalisir tindak kejahatan dengan berperan aktif dalam menegakkan hukum, demi terciptanya keadilan dan harmoni melalui media amar ma’rũf nahi munkar sehingga akan tercipta situasi yang kondusif. Adapun bentuk implementasiya dapat melalui konsep whistle blower sebagai upaya pencegahan kejahatan non-penal dan juga sebagai upaya preventif. Selain itu Islam baik secara umum maupun khusus juga menjamin eksistensi whistle blower yang tercermin dalam konsep maqãşid asy-syarĩ’ah yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan, dari ancaman terhadap fisik mapun mental yang dapat mengakibatkan trauma psikologis.

Page 2 of 16 | Total Record : 155

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 1 (2021) Vol 10, No 2 (2021) Vol 9, No 2 (2020) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2017) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2016) Vol 5, No 2 (2016) Vol 5, No 1 (2015) Vol 4, No 2 (2015) Vol 4, No 1 (2014) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2013) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2012) Vol 1, No 1 (2011) Vol 1, No 2 (2012) More Issue