Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia adalah jurnal ilmiah yang berprinsip akses terbuka, wadah berkala pemublikasian karya tulis ilmiah bidang ilmu pemerintahan, baik kajian literatur/studi kepustakaan (theoretis), maupun hasil penelitian tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.
Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[PARTISIPASI ETNIS TIONGHOA DALAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG ]]>
<![CDATA[1. Gondo Widodo, 2. Tjahya Supriatna, 3. Muh. Ilham, 4. Fernandes Simangunsong]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (287.952 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v11i`5.241
<![CDATA[Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis partisipasi etnis Tionghoa serta mengkaji dan menganalisis sikap masyarakat etnis Melayu pada partisipasi yang dilakukan oleh kalangan etnis Tionghoa dalam penguatan pemerintahan daerah di Kabupaten Bangka. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif dan eksploratif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, triangulasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa partisipasi etnis Tionghoa dalam pemerintahan masih kurang maksimal. Dari beberapa aspek partisipasi yang diteliti etnis Tionghoa di Kabupaten Bangka menunjukkan partisipasi yang positif dalam bentuk partisipasi keahlian, uang dan barang serta menunjukkan partisipasi yang negatif dalam bentuk partisipasi pemikiran dan tenaga. Terdapat beberapa hal yang memotivasi etnis Tionghoa dalam ikut berkontribusi dalam pemerintahan, yaitu dilihat dalam kebutuhan fisiologis, keamanan kerja, penghargaan dan aktualisasi diri. Selain itu etnis Tionghoa cukup baik dalam penerimaan tanggung jawab dalam partisipasi, hal tersebut dilihat dari beberapa indikator, yaitu mengerjakan tugas yang diberikan tepat pada waktunya dan sesuai dengan aturan, walaupun ada beberapa tugas/ pekerjaan tersebut bukan merupakan karya/upaya sendiri. Sementara itu, sikap masyarakat Melayu pada etnis Tionghoa setelah dianalisis responsnya secara verbal dengan memperhatikan kategori kognitif, afektif maupun konatif dapat disimpulkan bahwa sikap masyarakat etnis Melayu menunjukkan penerimaan terhadap masyarakat etnis Tionghoa yang berpartisipasi dalam pemerintahan hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor terutama faktor budaya dan asal-usul dari masyarakat Kabupaten Bangka itu sendiri.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT ]]>
<![CDATA[Achmad Nur Sutikno]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (292.41 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v11i`5.242
<![CDATA[Pemerintahan Kabupaten Sumedang dalam peningkatan pelayanan publik salah satunya, yaitu mengembangkan sumber daya aparatur sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsi, terutama dalam proses penyelenggaraan layanan sipil, namun saat ini belum mencapai hasil sesuai yang diharapkan organisasi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan, bagaimana mengembangkan sumber daya aparatur dalam meningkatkan kualitas layanan sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana mengembangkan sumber daya aparatur dalam peningkatan pelayanan publik agar berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada publik, dan faktor-faktor yang memengaruhinya, dengan menggunakan pendapat Koswara, yaitu aspek tingkat pendidikan, pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan. Sementara strategi yang digunakan dalam mengembangkan sumber daya aparatur guna meningkatkan kualitas layanan sipil, menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan pengembangan sumber daya aparatur dalam peningkatan pelayanan publik yang berkualitas di Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang belum mencapai hasil sesuai harapan yang optimal bagi organisasi. Berbagai kendala ditemui disebabkan karena kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh aparat dalam menyelenggarakan layanan sipil. Di samping itu masih terdapat distribusi pekerjaan yang kurang merata kepada setiap aparat yang berdampak pada kurangnya disiplin, yang terlihat dari aparat yang masuk kantor tidak tepat waktu, sehingga berdampak pada pelayanan sipil yang diselenggarakan yang belum tercapai secara optimal.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS ORGANISASI DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN KEBERSIHAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA TEBINGTINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA ]]>
<![CDATA[1. Syahputra Umar Lubis, 2. Tjahya Supriatna, 3. Ondo Riyani]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (267.122 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v11i`5.243
<![CDATA[Dinas Perumahan Permukiman dan Kebersihan dalam pengelolaan sampah kurang berjalan efektif hal ini karena tidak adanya kerja sama yang terjalin antara Dinas Perumahan Permukiman dan Kebersihan Kota Tebingtinggi dengan para stakeholders sehingga dalam proses pengelolaan sampah tidak cepat secara tepat, efektif, dan efisien mulai dari tujuan, strategi, kebijaksanaan, perencanaan, program, sarana dan prasarana, pengawasan dan pengendalian. Dinas Perumahan Permukiman dan Kebersihan Kota Tebingtinggi dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang menghambat adalah tidak melakukan evaluasi terhadap sejauh mana pelaksanaan pengelolaan sampah. Secara garis besar, Dinas Perumahan Permukiman dan Kebersihan Kota Tebingtinggi kurang berperan aktif dalam menanggapi permasalahanpermasalahan yang terjadi pada saat proses pengelolaan sampah, jumlah pekerja yang sedikit di bidang kebersihan khususnya yang bertugas mengangkut dan mengumpulkan sampah tidak seimbang dengan pekerjaan sehingga dalam pengelolaan sampah menjadi tidak efektif. Diharapkan kepada masyarakat Kota Tebingtinggi untuk mau berpartisipasi semaksimal mungkin untuk menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan penghijauan dimulai dari tempat tinggal sendiri, dan mendukung kebijakan yang telah dibuat pemerintah. Bentuk partisipasi masyarakat dalam meraih piala Adipura di Kota Tebingtinggi dapat dilihat dari kemauan masyarakat dalam membayar retribusi sampah, melakukan kegiatan gotong royong di sekitar tempat tinggalnya, ikut dalam kegiatan penghijauan. Masyarakat harus terlibat dalam mengikuti sosialisasi dan pemahaman konsep 3R (reduce, reuse, recycle) atau mengurangi, memanfaatkan kembali dan mendaur ulang sampah yang masih bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota khususnya Dinas Perumahan Permukiman dan Kebersihan Kota Tebingtinggi. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas organisasi dinas kebersihan dalam pengelolaan sampah di Kota Tebingtinggi. Penelitian ini lebih diarahkan pada penelitian kualitatif khususnya untuk menjawab rumusan masalah. Sumber penelitian menggunakan data primer dan data sekunder berupa data atau informasi yang didapatkan melalui kata-kata dan tindakan informan yang diambil melalui pengamatan dan wawancara. Sampel bagi metode kualitatif sifatnya purposive artinya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.]]>
<![CDATA[ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KECAMATAN TEUNOM KABUPATEN ACEHJAYA PROVINSI ACEH ]]>
<![CDATA[1. Dading Kalbuadi, 2. Khasan Effendi, 3. Irwan Tahir]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (265.674 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v11i`5.244
<![CDATA[Buruknya pelayanan publik di Indonesia pada masa lalu membuat masyarakat saat ini menuntut adanya perbaikan dalam hal kualitas pelayanan dari aparat pemerintah ketika melakukan pelayanan publik. Salah satu cara memperbaiki pelayanan publik yang ada saat ini adalah dengan melakukan program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Kecamatan Teunom merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Acehjaya yang menggunakan program Paten dalam hal pelayanan publiknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Paten di Kecamatan Teunom Kabupaten Acehjaya Provinsi Aceh, faktor-faktor yang memengaruhi serta menentukan strategi yang sebaiknya dilakukan untuk keberhasilan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Teunom Kabupaten Acehjaya Provinsi Aceh. Penelitian menggunakan teori Richard E. Matland (1995: 145-174) terkait implementasi kebijakan serta melakukan analisis SWOT dan litmus test. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkan dokumen tentang Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Teunom Kabupaten Acehjaya Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Teunom Kabupaten Acehjaya Provinsi Aceh oleh Sekretariat Kecamatan Teunom belum berjalan optimal. Adanya program Paten ini menunjukkan keinginan pemerintah daerah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, namun ketersediaan sumber daya finansial, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang kompeten belum sepenuhnya dimiliki dan diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Faktor-faktor yang memengaruhi terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal yang kemudian ditentukan strategi yang sebaiknya dilakukan untuk keberhasilan berdasarkan analisis SWOT dan litmus test didapatkan isu sangat strategis antara lain: meningkatkan komitmen Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan tugas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, meningkatkan sarana dan prasarana pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, serta melaksanakan program jemput bola untuk mengatasi permasalahan jauhnya letak pusat pemerintahan Kecamatan Teunom dari beberapa desa.]]>
<![CDATA[ANALISIS PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ]]>
<![CDATA[1. Yerry Otte Nakamnanu, 2. David Pandie, 3. Laurensius Sayrani]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (332.344 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v11i`5.245
<![CDATA[Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran tentang analisis pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kewenangan yang diberikan Bupati kepada Camat, untuk mengetahui dan menganalisis optimalisasi pelaksanaan kewenangan yang diberikan kepada Camat, untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat implementasi pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat, untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang tepat dalam mengoptimalkan pelaksanaan pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Teori yang digunakan adalah empat faktor yang memengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, serta Struktur Birokrasi. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pelimpahan wewenang belum efektif karena peraturan yang digunakan masih berdasarkan rujukan regulasi yang lama, dukungan sumber daya yang kurang, serta tumpang tindihnya kewenangan. Oleh karena itu, dalam tesis ini penulis memberikan penjelasan mengenai strategi yang harus dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat adalah dengan menyusun dan menetapkan keputusan bupati yang baru mengenai pendelegasian kewenangan bupati kepada camat serta memberikan pendidikan dan pelatihan kepada personel kecamatan guna meningkatkan sumber daya manusia di kecamatan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM TAMAN EDEN DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SULAMU KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ]]>
<![CDATA[1. Fammy Veronica Dadi M. Tani, 2. Hyronimus Rowa, 3. Dedeh Maryani]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (231.558 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v11i`5.246
<![CDATA[Dalam rangka meningkatkan produksi sektor pertanian, diperlukan pengelolaan lahan pertanian masyarakat secara arif dan bijaksana melalui sistem perencanaan yang komprehensif. Pemerintah Kabupaten Kupang mencanangkan Gerakan Tanam Paksa dan Paksa Tanam (GTP2T). Masalah yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah rendahnya realisasi sebagian besar target Program Taman Eden, dilihat dari data target dan realisasi Program Taman Eden. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan proses implementasi Program Taman Eden dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sulamu dan mengetahui strategi dalam mencapai keberhasilan Program Taman Eden. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif deskriptif, Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, observasi, wawancara, dokumentasi sedangkan teknik analisis menggunakan SWOT dan Litmus Test guna memberikan prioritas pelaksanaan dari alternatif strategi yang dihasilkan. Hasil penelitian ini adalah Implementasi Program Taman Eden belum optimal dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sulamu, hal ini tampak dari banyaknya masyarakat petani yang belum berpartisipasi dalam Program Taman Eden karena kurangnya informasi yang didapat mengenai program ini. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengefektifkan Implementasi Program Taman Eden ini adalah pemerintah perlu jemput bola, agar informasi yang ingin diberikan akan tepat sasaran dan lebih bermanfaat, serta menjadikan Taman Eden sebagai sumber perekonomian utama yang memiliki produk unggul yang mampu bersaing di pasaran maupun BUMDes.]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN PARIWISATA BAWAH LAUT DI KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA ]]>
<![CDATA[Ari Akbar Tanlain]]>;
<![CDATA[Murtir Jeddawi]]>;
<![CDATA[Slamet Djunaedi]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (548.688 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v11i`5.247
<![CDATA[Program pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Provinsi Maluku Utara adalah salah satu surga bagi divers. Salah satunya adalah Kota Ternate, yang tidak hanya indah alamnya tetapi juga indah pemandangan bawah lautnya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengembangan pariwisata bawah laut, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat, dan strategi yang dilakukan dalam rangka pengembangan pariwisata bawah laut di Kota Ternate. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomologis. Sumber data yang diperlukan berupa sumber data primer dan sekunder, sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumentasi berupa buku-buku, dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan. Informan ditentukan melalui purposive sampling sebanyak 14 orang. Instrumen pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara mengacu pada konsep atau teori tentang pengembangan wisata (tourism development) menurut Mc Intyre, (1993: 10). Teknik analisis data menggunakan metode Milss Huberman dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan (verifikasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengembangan wisata bawah laut di Kota Ternate belum berjalan secara optimal, Hal ini terlihat dari masih adanya dua dimensi pengembangan wisata bawah laut yang belum berjalan dengan baik, yaitu Tourist Attraction dan fasilitas dan pelayanan wisatawan. Faktor-faktor pendukung pengembangan pariwisata bawah laut di Kota Ternate di antaranya adalah 1). Keindahan panorama bawah laut, 2). Kemudahan akses dan infrastruktur wisata, 3). Dukungan masyarakat. 4). Kebijakan pemerintah dan 5). Dukungan pengusaha. Faktor-faktor penghambat pengembangan wisata bawah laut di Kota Ternate di antaranya adalah keterbatasan anggaran dan mahalnya biaya diving. Strategi yang dilakukan dalam rangka pengembangan pariwisata bawah laut di Kota Ternate melalui tiga strategi, yaitu: strategi kebijakan, strategi fasilitas dan aktivitas wisata dan strategi pemasaran, di mana untuk strategi pemasaran dilakukan melalui strategi produk, strategi harga dan strategi promosi.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH KOTAKU DI DESA SAYANG KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT ]]>
<![CDATA[1. Syifa Rohimah, 2. Muh. Ilham, 3. Sampara Lukman]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (353.094 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v11i`5.248
<![CDATA[Fokus dari penelitian ini adalah mengetahui persentase partisipasi masyarakat, faktor-faktor yang memengaruhi serta menentukan strategi yang sebaiknya dilakukan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Penelitian menggunakan teori oleh Cohen dan Uphoff terkait tahapan partisipasi masyarakat serta melakukan analisis SWOT dan litmus test untuk menentukan strategi. Penelitian ini menggunakan penelitian kombinasi (Mixed Methods) model Sequential Explanatory. Dalam pengumpulan data, Peneliti menggunakan melakukan observasi, kuesioner, wawancara, dan mengumpulkan dokumen tentang partisipasi masyarakat dalam Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Desa Sayang Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Partisipasi masyarakat dalam Progam Kotaku di Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang tergolong tinggi, ini dibuktikan dari persentase tahap perencanaan sebesar 5,02%, partisipasi masyarakat tahap pelaksanaan sebesar 4,8% artinya tingkat partisipasi pada tahap pelaksanaan tergolong sedang. Dari hasil perhitungan tahap pemanfaatan hasil didapatkan persentase sebesar 4,6% artinya tingkat partisipasi pada tahap pemanfaatan hasil tergolong sedang. Dari hasil pengukuran tahap evaluasi didapatkan persentase sebesar 4,3% artinya tingkat partisipasi pada tahap pemanfaatan hasil tergolong sedang. Faktor-faktor yang memengaruhi terdiri dari faktor internal dan eksternal yang kemudian ditentukan strategi yang sebaiknya dilakukan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat berdasarkan analisis SWOT dan litmus test didapatkan isu strategis antara lain: Meningkatkan komitmen pemerintah dalam melaksanakan Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku), Menjalin hubungan kerja sama dalam mengawasi jalannya kegiatan Progam Kotaku dan juga saling memberikan dukungan serta semangat terhadap satu dengan yang lain dalam setiap kegiatan Progam Kotaku antara pemerintah desa dengan masyarakat, Memberikan sosialisasi dan bimbingan bagi masyarakat desa mengenai pentingnya Progam Kotaku, Memaksimalkan sosialisasi kepada seluruh masyarakat terkait Progam Kotaku, Mengoptimalkan pelatihan terkait Progam Kotaku, Melaksanakan forum komunikasi dan koordinasi antara. Masyarakat, pemerintah desa dan penanggung jawab Progam Kotaku, Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat Desa Sayang dalam Progam Kotaku.]]>
<![CDATA[GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA BIRO DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PADA BIRO KERJA SAMA DAN KOMUNIKASI PUBLIK SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA ]]>
<![CDATA[1. Saddam Nuari, 2. Murtir Jeddawi, 3. Kusworo]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (255.725 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v11i`5.249
<![CDATA[Penelitian ini berjudul Gaya Kepemimpinan Kepala Biro dalam peningkatan Kinerja Pegawai Pada Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tujuan Penelitian ini dilatarbelakangi karena ketertarikan penulis meneliti terhadap terhadap kondisi kinerja pegawai pada Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik, serta faktor apa saja yang memengaruhi kinerja pegawai pada Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik. Penulis melihat masalah yang terjadi mengenai kinerja para pegawai, yaitu rendahnya kinerja serta tingkat kedisiplinan para pegawai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara pada Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik Sekretariat Darah Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kondisi kinerja pegawai pada Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik, faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhinya serta apa saja upaya yang harus dilakukan oleh pimpinan untuk mengatasi faktor penghambat serta meningkatkan kinerja para pegawai pada Biro Kerjasma dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan teori Henry Mintzberg. Berdasarkan hasil penelitian bahwa gaya kepemimpinan kepala biro Kinerja para pegawai pada Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik dapat dikatakan sudah sangat baik baik namun ada beberapa hal yang harus ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari tingkat kinerja yang kurang maksimal serta tingkat kedisiplinan pegawai yang masih bisa dikatakan rendah, banyak faktor yang memengaruhi hal tersebut salah satunya faktor minimnya anggaran serta motivasi yang kurang dari para pegawai sehingga berpengaruh pada kondisi kinerja pegawai. Saran kepada kepala Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik mengenai kondisi yang terjadi adalah lebih menekankan motivasi kepada pegawai melakukan penambahan anggaran untuk mengatasi kondisi-kondisi penghambat kinerja yang terjadi akibat minimnya anggaran demi terciptanya kinerja pegawai yang lebih efektif dan efisien.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN MENUJU GOOD GOVERNANCE ]]>
<![CDATA[Dedhy Guntoro]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1140.372 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v11i`5.250
<![CDATA[Tulisan ini berupaya menganalisis implementasi kebijakan anggaran daerah dalam konteks tata pemerintahan yang baik. Penganggaran adalah perencanaan yang menggambarkan jumlah asupan keuangan dan output keuangan, dan biaya juga. Melalui pendekatan dinamis, oleh karena itu penganggaran adalah rencana keuangan yang menafsirkan penggunaan sumber daya untuk memenuhi aspirasi masyarakat menjadi masa depan yang lebih baik, atau perencanaan keuangan pemerintah daerah untuk mengembangkan kehidupan masyarakat yang secara dinamis terus berkembang dan tercermin dalam kegiatan, untuk memaksa masyarakat dalam mengaktualisasikan diri mereka sebagai warga. Dalam mengimplementasikan penyusunan anggaran daerah menuju tata pemerintahan yang baik yang melibatkan tiga domain (pemerintah, komunitas swasta, dan masyarakat) masing-masing memainkan peran sebagai fungsi sebelum anggaran. Dalam kesempatan ini, peneliti hanya melihat dari tiga fungsi penganggaran utama (stabilitas, distribusi, dan alokasi). Dalam penganggaran daerah perlu disinkronkan dengan kebijakan dan asumsi makro pemerintah pusat yang harus disesuaikan dengan kondisi daerah mana. Penganggaran harus dapat memotivasi ketiga domain untuk melakukan kemitraan dalam upaya memperkenalkan perubahan ekonomi regional agar efektif dalam menciptakan peluang kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran, dan untuk beberapa hal mengurangi kemiskinan. Hal ini dapat diwujudkan hanya dengan penganggaran berorientasi masyarakat sebagai fungsi utama penganggaran.]]>
