JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan
JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan merupakan media diseminasi hasil penelitian mahasiswa, dosen, akademisi dan peneliti. Jurnal ini mempublikasikan tema penelitian seputar ilmu pemerintahan dan perkembangannya, terbit secara online dua kali setahun pada bulan Februari dan Agustus. Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Buton.
Articles
67 Documents
<![CDATA[PENERAPAN AKUNTABILITAS, EFEKTIVITAS, DAN TRANSPARANSI DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE: STUDI PEMERINTAH DESA BANABUNGI ]]>
<![CDATA[Selfianti Faisal Arsik]]>;
<![CDATA[Herman Lawelai]]>
<![CDATA[ Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 1 (2020): JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (330.62 KB)
|
DOI: 10.35326/jsip.v1i1.523
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip tata kelola pemerintahan di Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton Selatan. Pemerintah desa adalah tingkat pemerintahan terendah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif analitis. Penelitian ini menemukan bahwa indikator-indikator ini telah diimplementasikan meliputi akuntabilitas, efektivitas dan transparansi. Pemerintahan Desa Banabungi, di Kecamatan Pasarwajo telah mengadopsi sistem pemerintahan sesuai peraturan Undang-Undangan No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berbagai indikator sudah mulai diterapkan meski belum secara keseluruhan, dan bahkan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip good governance. Beberapa indikator masih perlu dikembangkan lebih lanjut agar administrasi pemerintah meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan kemandirian ekonomi dari masyarakat desa.]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS PENERAPAN ABSENSI FINGER PRINT TERHADAP DISIPLIN PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN SORAWOLIO KOTA BAUBAU ]]>
<![CDATA[Anong Nani]]>;
<![CDATA[Andy Arya Maulana Wijaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 1 (2020): JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (346.351 KB)
|
DOI: 10.35326/jsip.v1i1.524
<![CDATA[Pemanfaatan Teknologi Informasi menjadi salah satu daya dukung dalam proses pemerintahan, khususnya dalam penerapan absensi finger print untuk mengawasi kehadiran pegawai. Teknologi ini juga digunakan pada Kantor Kecamatan Sorawolio Kota Baubau, namun dalam implementasinya dianggap belum berjalan efektif dan efisisen. Penelitian ini mengkaji dampak penerapan model absensi finger print dan sejumlah faktor yang memengaruhinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penerapan absensi finger print terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Sorawolio Kota Baubau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui sejumlah Informan pegawai di Kantor Kecamatan Sorawolio. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, studi dokumen dan observasi langsung oleh peneliti. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan absensi finger print pada pegawai Kantor Kecamatan Sorawolio cenderung meningkatkan disiplin terhadap kehadiran pegawai, dengan dukungan adanya data yang tercatat secara detail tentang ketepatan pegawai masuk maupun pulang kantor. Namun dalam penerapan teknologi absensi finger print ini, masih menemui beberapa kendala diantaranya keterlambatan jam masuk pegawai serta aksesibilitas pegawai jika berkaitan dengan tempat tinggal dan lokasi kegiatan. Sehingga masih sering ditemui adanya pegawai yang sering datang terlambat maupun pulang yang lebih cepat dari jadwal. Diharapkan melalui hasil kajian ini menjadi bahan koordinasi Camat Sorawolio dengan Pemerintah Kota Baubau untuk dilakukan perbaikan aturan dan sistem kerjanya terhadap pemantauan kedisiplinan pegawai di Kota Baubau.]]>
<![CDATA[MODEL PELAYANAN PUBLIK TERHADAP REFORMASI BIROKRASI ]]>
<![CDATA[Fitriani Abbas]]>;
<![CDATA[Anwar Sadat]]>
<![CDATA[ Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 1 (2020): JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (293.703 KB)
|
DOI: 10.35326/jsip.v1i1.525
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaksanaan reformasi birokrasi, serta menawarkan beberapa solusi untuk perbaikan layanan administrasi perizinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus instrumental. Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Perizinan Kabupaten Buton. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu: wawancara mendalam, studi dokumen dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pelayanan administrasi perizinan, dari aspek Kelembagaan bahwa pelayanan perizinan Kabupaten Buton sudah berbentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Stop Service); aspek Sumber Daya Manusia bahwa kualifikasi pegawai yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, kedisiplinan dan tanggungjawab pegawai relatif masih rendah. Reformasi tata kelola daerah dimulai dengan bentuk otonomi daerah. Otonomi daerah mewakili kewenangan untuk mengatur bisnis pemerintahan memiliki karakter lokalitas sesuai dengan inisiatif saja sesuai dengan aspirasi masyarakat. Reformasi tata kelola daerah bertujuan untuk menjadi lebih memaksimalkan layanan fungsi lebih memiliki karakter lokalitas publik. Reformasi pelaksanaan tata kelola daerah dapat dilakukan dengan berhubungan dengan konsepsi mengenai pelayanan publik baru yang berorientasi pada pelayanan masyarakat memiliki karakter responsif terhadap berbagai nilai publik dan kepentingan dan juga non diskriminatif.]]>
<![CDATA[UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGURANGI PATOLOGI BIROKRASI; ]]>
<![CDATA[Ahmad Munardin Hadma]]>;
<![CDATA[LM. Azhar Sa’ban]]>
<![CDATA[ Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 1 (2020): JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (297.072 KB)
|
DOI: 10.35326/jsip.v1i1.526
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Upaya Pemerintah Daerah dalam mengurangi patologi Birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton. Jenis penelitian ini merupakan Jenis penelitian kualitatif dimana Metode ini dapat juga digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui, serta dapat membantu peneliti memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan dimana yaitu keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan observasi Hasil Penelitian ini upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton dilakukan secara terstruktur yaitu budaya ramah di dalam pelayanan yang berorientasi pemerintah sebagai penyedia terhadap kebutuhan masyarakat sebagai pengguna perlu lebih ditingkatkan lagi dan penting dalam mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat dimana pelayanan yang sifatnya merata dan tanpa membeda-bedakan status dan kedudukan dimana ditunjang tersedia sarana dan prasarana yang memadai dalam pelayanan administrasi kependudukan, dalam pelayanan yang cepat dan tepat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sehingga dari bentuk dan upaya tersebut diatas disimpulkan bahwa patologi birokrasi harus diobati dengan aturan, sistem dan komitmen pengelolaan yang berorientasi melayani, bukan dilayani, mendorong, bukan menghambat, mempermudah, bukan mempersulit, sederhana, bukan berbelit-belit, terbuka untuk setiap orang, bukan hanya untuk segelintir orang.]]>
<![CDATA[EVALUASI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN LASALIMU SELATAN KABUPATEN BUTON ]]>
<![CDATA[Mila Muliawati Sapta Juniar Nala]]>;
<![CDATA[Nastia Nastia]]>
<![CDATA[ Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 1 (2020): JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (324.552 KB)
|
DOI: 10.35326/jsip.v1i1.527
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Kinerja aparatur sipil negara dalam Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton dengan indikator: kemampuan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan, kualitas pekerjaan yang dihasilkan pegawai, responsibilitas serta disiplin kerja dan faktor-faktor yang mendukung serta menghambat kinerja pegawai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Purposive Sampling analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikkan kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Evaluasi Kinerja Pegawai dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton belum maksimal sebagaimana mestinya hal ini terlihat dari hasil kerja pegawai, baik dari segi kemampuan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan, kualitas pekerjaan yang dihasilkan pegawai, responsibilitas serta disiplin kerja yang ada di kantor Kecamatan Lasalimu Selatan masih banyak kendala yang dihadapi hal ini disebabkan kurangnya perhatian dari pemerintah kabupaten.]]>
<![CDATA[Sistem Pemilihan Raja Negeri Munarten Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat ]]>
<![CDATA[Maria A. V. Touwe]]>;
<![CDATA[Wahab Tuanaya]]>;
<![CDATA[Marno Wance]]>
<![CDATA[ Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 2 (2020): JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (775.298 KB)
|
DOI: 10.35326/jsip.v1i2.688
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan di Negeri Murnaten dengan masalah penelitian yaitu Adat Dan Demokrasi (studi tentang Pemilihan Raja) dengan tujuan penelitian bagaimana penerapan ketentuan adat dalam era demokrasi terkait Pemilihan Raja di Negeri Murnaten, Kecematan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) sudah ada kesepakaan bersama terhadap pemberlakuan ketentuan adat akan tetapi sekarang sudah terbagi. (2) pada awalnya pemerintah dan masyarakat konsisten dalam menerapkan ketentuan adat dalam pemilihan raja namun, saat ini masyarakat mengalami perubahan pemikiran dalam hal ketentuan adat mengenai pemilihan raja. (3) dukungan masyarakat terhadap ketentuan adat saat ini telah terbagi akibat dari perbedaan pendapat. (4) ketaatan masyarakat terhadap seluruh keputusan adat mengalami perubahan akibat dari kepentingan politik. Oleh karena itu disimpulkan bahwa saat ini antara pemerintah dan masyarakat Negeri Murnaten tidak sejalan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan adat terkait proses Pemilihan Raja.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PEMBUATAN PERATURAN DAERAH KHUSUS DI PROVINSI PAPUA: STUDI MAJELIS RAKYAT PAPUA ]]>
<![CDATA[Hamjah Bonso]]>;
<![CDATA[Herman Lawelai]]>
<![CDATA[ Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 2 (2020): JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (952.155 KB)
|
DOI: 10.35326/jsip.v1i2.737
<![CDATA[Abstract: The presence of the special autonomy law in Papua has had an impact on institutions. This can be seen with the formation of the Papua People's Assembly (MRP). This study aims to determine the effectiveness of making specific regional regulations in the province of Papua. This study uses a "triangulation" method that combines qualitative and quantitative methods with data collection techniques, namely interviews, documentation, and questionnaires. The results showed that the Papuan People's Assembly (MRP) in making special regional regulations (Perdasus) was already quite effective, which can be seen from the involvement of the MRP which scored 1,35 (moderate), MRP commitment 2,05 (high), the role of MRP 2,0 (high), and the implementation of the MRP mechanism 2,1 (high).]]>
<![CDATA[Fungsi Pemerintahan Desa Terhadap Pemerataan Pembangunan di Desa Bola Bulu Kecamatan Pitue Riase Kabupaten Sidenreng Rappang ]]>
<![CDATA[Sapri Tajuddin]]>;
<![CDATA[Muhammad Ikbal]]>;
<![CDATA[Sulfikar Sulfikar]]>
<![CDATA[ Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 2 (2020): JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (690.728 KB)
|
DOI: 10.35326/jsip.v1i2.763
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi pemerintah desa terhadap pemerataan pembangunan di Desa Bola Bulu Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian adalah 80 orang yang mendapat pelayanan di Desa Bola Bulu Kecamatan Pitu Riase Kecamatan Sidenreng Rappang dari total populasi sebanyak 2426 orang, penentuan sampel menggunakan purposive sampling, dengan didapat hasil sampel dalam penelitian ini sebanyak 80 orang. Teknik pengumpulan data atau teknik survey yang digunakan yaitu observasi, angket / angket, wawancara, studi pustaka, kemudian data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis dengan teknik deskriptif kuantitatif dengan menggunakan tabel frekuensi dan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel (x) fungsi pemerintahan desa 55,67% kategori cukup baik. Dilihat dari Indikator Transparansi, 37% dikategorikan kurang baik. Selanjutnya variabel (y) Ekuitas Pembangunan yang dihasilkan 67% kategori baik. Dilihat dari Indikator Penjaminan, hubungan dan konsistensi proses pembangunan yang dihasilkan cukup baik sebesar 52%, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi Pemerintah Desa dalam Pemerataan Pembangunan di Desa Bola Bulu Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang dengan hasil menyatakan bahwa 67% dalam penelitian ini termasuk dalam kategori baik.]]>
<![CDATA[Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pelayanan Pemerintahan di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sidenreng Rappang ]]>
<![CDATA[Abdul Jabbar]]>;
<![CDATA[Muhammad Arisal Asad]]>;
<![CDATA[Muhammad Ikbal]]>
<![CDATA[ Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 2 (2020): JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (714.45 KB)
|
DOI: 10.35326/jsip.v1i2.764
<![CDATA[Latar Belakang bahwa dalampemberian pelayanan pemerintahan hendaknya konsep good governance diterapkan dengan maksimal, khususnya prinsip akuntabilitas dan transparansi. Penelitian ini bertujuan; 1) untuk menganalisis dan menggambarkan penerapan prinsip akuntabiltas dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan(IMB), dan 2) untuk menganalisis dan menggambarkan penerapan prinsip transparansi dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan(IMB) di Kabupaten Sidenreng Rappang. Lokasi penelitian di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sidenreng Rappang.Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan yaitu mulai September 2019 s.d Maret 2020.Sumber Data didapatkan dari hasil wawancara dengan aparat birokrasi dan masyarakat pengguna jasa.Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan kepustakaan.Teknik Analisis data yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sidenreng Rappang belum sepenuhnya akuntabel dalam pelayanan kepada pengguna jasa berdasarkan acuan pelayanan yang tidak konsisten, solusi pelayanan dimana kemudahan pelayanan masih bersifat diskriminasi, dan prioritas pemenuhan kepentingan pengguna jasa belum dikonsentrasikan sepenuhnya untuk kepentingan pengguna jasa. Transparansi pelayanan pemerintahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diselenggarakan oleh kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kabupaten Sidenreng Rappang dapat digambarkan bahwa kualitas pelayanan sudah semakin terbuka dan informasi terkait pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada masyarkat dapat berjalan maksimal. Hal ini berdasarkan beberapa indikator yang digunakan yaitu keterbukaan dan standarisasi pelayanan yang sudah dilakukan oleh aparat birokrasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Proses pelayanan juga telah diterapkan secara cepat, efektif, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Terkait mengenai transparansi pelaporan kegiatan pelayanan sudah diterapkan secara periodik dan teratur. Hanya saja, tindakan aparat birokrasi yang masih cendrung tidak adil dan diskriminatif.]]>
<![CDATA[Pengaruh Kualitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Kepuasan Pasien Puskesmas Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang ]]>
<![CDATA[Sapri Tajuddin]]>;
<![CDATA[Sam Hermansyah]]>;
<![CDATA[Nurlina Angreani]]>
<![CDATA[ Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 2 (2020): JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (750.411 KB)
|
DOI: 10.35326/jsip.v1i2.765
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kualitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kepuasan Pasien Puskesmas Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pengaruh Kualitas Pelayanan Kesehatan terhadap Kepuasan Pasien Puskesmas Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pasien rujukan rawat jalan dan kunjungan rawat jalan di Puskesmas Kecamatan Panca Rijang yaitu 2,114 orang. Sampel yang di gunakan peneliti adalah 95,48 dibulatkan 95 responden, diambil berdasarkan teknik insidental sampling. Adengan Tipe penelitian Deskriptif Kuantitatif. Teknik pengumpulan dimana data yang digunakaan adalah hasil observasi, quisioner, wawancara dan studi kepustakaan. Data yang yang terkumpul kemudian digunakan dengan cara teknik analisis data, dengan menggunakan SPSS 16.0 for Windows dan Skala Likert. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dengan rekapitulasi 58,12% dikategorikan kurang baik. kepuasan pasien Puskesmas Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dengan rekapitulasi 63,2% dikategorikan baik, meski demikian, diketahui bahwa terdapat masalah pada indikator lokasi 60,4%, fasilitas 57%, imange 60%. Pengaruh kualitas pelayanan kesehatan terhadap kepuasan pasien Puskesmas Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dengan nilai thitung ≥ ttabel1.740 ≥ 1.661 maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya berpengaruh/signifikan.]]>
