Jurnal Lex Suprema
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Articles
220 Documents
<![CDATA[PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA DIWILAYAH HUKUM POLRES BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Putri Angraini Prameswati]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penyalahgunaan narkoba yang di lakukan anak adalah merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum. Adapun Faktor yang mempengaruhi narkoba yang di lakukan oleh anak biasanya dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri dan dari luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan juga pengaruh kehidupan emosionalnya yang berganti-ganti, rasa ingin tahu yang lebih dalam terhadap sesuatu yang baru, kadangkala membawa mereka ke dalam hal-hal yasng negatif, apalagi ketika anak tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pecandu narkoba. Penerapan diversi dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada anak di wilayah hukum Polres Balikpapan adalah tidak semua perkara ABH yang menyalahgunaan narkotika dilaksanakan atau diterapakan secara maksimal yaitu dengan penerapan proses diversi. ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN TERHADAP SUKARELAWAN MEDIS DI NEGARA KONFLIK BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Lissa Kusuma Wardani]]>;
<![CDATA[Bruce Anzward]]>;
<![CDATA[Elsa Aprina]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (336.036 KB)
<![CDATA[Sengketa bersenjata atau perang yang sering terjadi di berbagai belahan dunia menjadi salah satu cara dalam menyelesaikan berbagai persoalan antar negara. Pengaturan tentang bagaimana berperang dan alat berperangpun sudah diatur di dalam Hukum Humaniter Internasional. Dalam sebuah perang sudah pasti akan dibutuhkan tenaga medis untuk memeberikan pertolongan dan tindakan medis bagi korban perang, karena sudah pasti akan banyak menimbulkan korban dalam perang yang terjadi. Namun, dalam kenyataannya justru tenaga medislah yang menjadi sasaran serangan oleh pihak yang bersengketa. Hal inilah yang menimbulkan berbagai pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa I 1949 dan Protokol Tambahan I 1977 tentang perlindungan hukum terhadap tenaga medis dalam konflik bersenjata.Tenaga medis yang termasuk dalam Palang Merah Internasional ataupun, Perhimpunan suka rela atau Relawan harus selalu dihormati dan dilindungi. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap tenaga medis dalam Konvensi Jenewa I 1949 dan Protokol Tambahan I 1977 serta mengapa Konvensi Jenewa I 1949 dan Protokol tambahan I 1977 mengenai perlindungan terhadap tenaga medis tidak berjalan dengan baik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder secara tidak langsung yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.   Kata Kunci : Tenaga Medis, Perlindungan Hukum, Sengketa Bersenjat]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMBANG PERUMAHAN YANG MEMBANGUN DI AREA HUTAN KOTA ]]>
<![CDATA[Raymond Sanger Van sluys]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (384.688 KB)
<![CDATA[INTISARI Raymond Van Sluys[1] Moch Ardi[2] Elsa Aprina[3] Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengembang perumahan yang membangun perumahan di area hutan Kota Balikpapan dan Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pengembang perumahan yang membangun perumahan di area hutan Kota Balikpapan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pengembang perumahan yang membangun di area Hutan Kota Balikpapan dan pertanggungjawaban hukum terhadap pengembang perumahan yang membangun di area Hutan Kota Balikpapan.Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan penelitian mengenai hal – hal yang bersifat yuridis dan fakta yang ada mengenai penegakan hukum terhadap pengembang perumahan yang membangun di area Hutan Kota Balikpapan.Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pengembang perumahan yang membangun perumahan diatas area hutan kota Balikpapan ada dua yaitu penegakan hukum Preventif dan penegakan hukum Represif yang dimana preventif itu berupa pencegahannya dan represif itu penindakannya namun yang terjadi dilapangan belum dilaksanakan masih banyaknya pengembang perumahan yang tidak mentaati Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2032. Pertanggungjawaban hukum terhadap pengembang perumahan yang membangun perumahan di area hutan kota ialah dapat dikenakan sanksi adminstrasi yang di atur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2032 pasal 72 huruf d berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi dan pencabutan izin. Lalu dapat juga dikenakan sanksi pidana yang di atur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2032 tentang ketentuan pidana pasal 109 yaitu Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).[1] Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan[2] Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan sebagai Pembimbing I[3] Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan sebagai Pembimbing II]]>
<![CDATA[Pengaruh Perubahan Sosial Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Winda Apriani Zarona Harahap]]>;
<![CDATA[Asep Syarifuddin]]>;
<![CDATA[Bambang Hermawan]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 3, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (515.946 KB)
<![CDATA[Hukum di Indonesia telah terpengaruh oleh hukum dari belanda sejak zaman orde lama hingga sekarang, perubahan social yang seharusnya dapat merubah pemikiran tentang hukum malah hingga saat ini positivism masih terus berada di tataran pemikiran tentang hukum dalam kehidupan masyarakat. Hubungan hukum dan perubahan social sudah tidak bisa dipisahkan, akan tetapi, dalam pemikiran positivism hukum itu harus terpisah dari social, karena hukum itu bersifat dinamis tapi harus berujung pada statis sedangkan ilmu social bersifat dinamis dan akan menjadi dinamis. Hal tesebut yang tidak bisa di terima oleh para pemikir positivism. Hukum positif Indonesia seharusnya tidak diberlakukan secara sempit, akan tetapi hukum positif ditempatkan pada suatu permasalahan yang bisa diselesaikan dengan peraturan seperti dalam bidang hukum pidana, hukum bisnis, dan hukum dagang. Dalam pengambilan keputusannya perlu ada watak progresif agar para penegak hukum tidak dengan sewenang-wenang menggunakan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pribadi. Karena hukum itu diciptakan untu mencapai keadilan bagi semua bukan keadilan bagi dirinya sendiri. Kata Kunci : Perubahan Sosial; Perkembangan Hukum; Penegakan Hukum]]>
<![CDATA[MEKANISME PENETAPAN GANTI RUGI HAK ATAS TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM EMBUNG AJI RADEN DI KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[chichi nurhalizah]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (133.199 KB)
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk mengkaji mekanisme penetapan ganti rugi hak atas tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam proses penetapan nilai ganti rugi hak atas tanah, instansi yang memerlukan tanah, para pemegang hak atas tanah, dan tim penilai melakukan musyawarah penetapan ganti rugi. Namun yang terjadi tidak demikian, para pemegang hak atas tanah tidak diikutsertakan dalam musyawarah penetapan nilai ganti rugi. Penulis merumuskan masalah yaitu Mekanisme Penetapan Ganti Rugi Hak Atas Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum Embung Aji Raden di Kota BalikpapanPendekatan penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, terkait mekanisme penetapan ganti rugi hak atas tanah bagi pembangunan kepentingan umum dikaitkan dengan data dilapangan. Bertujuan untuk mengetahui mekanisme penetapan ganti rugi terhadap masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan untuk kepentingan umum.Hasil penelitian penulis mengenai Mekanisme Penetapan Ganti Rugi Hak Atas Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum Embung Aji Raden di Kota Balikpapan masih belum sesuai dengan prosedur pengadaan tanah sebagaimana dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan tidak melakukan musyawarah penetapan ganti rugi dengan pihak pemegang hak atas tanah.Disarankan kepada Pemerintah Kota Balikpapan untuk membentuk Panitia Pengadaan Tanah dengan baik, memberikan penyuluhan hukum, serta musyawarah untuk mufakat agar tidak merugikan pemegang hak. Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Penetapan Ganti Rugi.  ]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN TERHADAP FAKTUR PAJAK TIDAK SAH YANG DILAKUKAN OLEH PT. DC ]]>
<![CDATA[Nendy Damayanti]]>;
<![CDATA[Puspita Adhy Surya Ningsih]]>;
<![CDATA[Andi Ersandhi Ramadhan]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (144.417 KB)
<![CDATA[Problem hukum yang perlu menjadi perhatian di masa datang adalah pengaturan dan penegakanhukum mengenai tindak pidana di bidang perpajakan khusunya tentang tindak pidana faktur pajakyang tidak sah. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam jurnal ini bagaimana pengaturan hukummengenai faktur pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan (KUP), serta bagaimana upaya penegakan hukum dalam tindak pidanaperpajakan terhadap faktur pajak tidak sah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahuipengaturan hukum mengenai faktur pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan untuk mengetahui upaya penegakan hukumdalam tindak pidana perpajakan terhadap faktur pajak tidak sah yang dilakukan oleh PT. DC. MetodePenelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yangmengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di Indonesia. Penelitian ini dapatpula dikatakan sebagai penelitian kepustakaan. Dengan hasil penelitian walaupun Faktur Pajak ataudokumen tertentu iyang ikedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sudah memenuhiketentuan formal dan sudah dibayar Pajak Pertambahan Nilainya namun apabila keterangan yangtercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan denganFaktur Pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan Barang KenaPajak dan penyerahan Jasa Kena Pajak, maka Faktur Pajak atau dokumen tertentu yangkedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat material atau tidaksah. Untuk memelihara pendapatan negara, maka rumusan pidana denda terhadap pelaku tindakpidana perpajakan menjadi saksi utama (premum remedium), sedangkan pidana penjara dirumuskansebagai sanksi yang bersifat iultimatum iremedium (senjata pamungkas).Kata Kunci : Faktur Pajak, Pengaturan Hukum, Penegakan Hukum.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PEMILIK RUMAH MAKAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN OPERASIONAL DI KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[clastika parapat]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (94.62 KB)
<![CDATA[ABSTRACKRumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pemilik rumah makan yang tidak memiliki izin operasional di Kota Balikpapan.           Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pemilik rumah makan yang tidak memiliki izin operasional di Kota Balikpapan.           Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis empiris yakni pendekatan hal-hal yang bersifat yuridis dengan sebuah fakta yang ada di lapangan. Mendekati masalah yang diteliti dengan melakukan wawancara dengan anggota Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pemilik rumah makan yang tidak memiliki izin operasional di Kota Balikpapan.           Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diambil suatu kesimpulan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap pemilik rumah makan yang tidak memiliki izin operasional di Kota Balikpapan ada 2 bentuk yaitu pertanggungjawaban secara administratif berdasarkan Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Perizinan Bidang Kesehatan dan pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Perizinan Bidang Kesehatan. Namun fakta yang ditemukan dalam penelitian ini aturan tersebut sangat jarang diterapkan secara pidana. Kata kunci: Izin, Rumah Makan, Pertanggungjawaban Hukum]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH CAIR PABRIK KELAPA SAWIT DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ]]>
<![CDATA[Martiyah martiyah]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (307.91 KB)
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH CAIR PABRIK KELAPA SAWIT DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP INTISARI Martiyah[1],Roziqin[2],Rosdiana[3] Penelitian skripsi ini dilatar belakangi dari aspek hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mngetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan daerah aliran sungai yang diakibatkan oleh limbah cair pabrik kelapa sawit di Kabupaten Penajam Paser Utara, serta faktor penghambat penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan terhadap daerah aliran sungai yang diakibatkan oleh limbah cair pabrik kelapa sawit di Kabupaten Penajam Paser Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan daerah aliran sungai yang diakibatkan oleh limbah cair pabrik kelapa sawit di Kabupaten Penajam Paser Utara, serta faktor penghambat penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan terhadap daerah aliran sungai yang diakibatkan oleh limbah cair pabrik kelapa sawit di Kabupaten Penajam Paser Utara.  Metode peneitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang berarti bahwa dalam menganalisa permasalahan hukum didasarkan pada asas-asas hukum serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam melakukan penelitian ini penulis juga di dukung dengan melakukan wawancara langsung terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan daerah aliran sungai yaitu secara preventif berupa himbauan baik secara tertulis maupun lisan. Sanksi administrasi bersifat represif berupa : pemberian teguran keras, pembayaran uang paksaan, penangguhan berlakunya izin, dan pencabutan izin. Serta faktor hambatan dalam melakukan penegakan yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor kebudayaan. [1] Mahasiswa Universitas Balikpapan[2] Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan[3] Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan]]>
<![CDATA[FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMPEKERJAKAN PEKERJA LOKAL DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA ]]>
<![CDATA[Khusnul Husnul Khotimah]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (300.404 KB)
<![CDATA[Tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari pembangunan masyarakat pancasila.Tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja.Tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus di jamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya demi terciptanya pemerataan tenaga kerja khususnya di daerah, yang mana tenaga kerja lokal tidak dimanfaatkan sebagai tenaga kerja untuk bekerja disetiap perusahaan.Hal ini tentu menjadikan ketidakadilan bagi tenaga kerja lokal terutama dalam kesenjanagan sosial di daerah.Perusahaan dalam merekrut tenaga kerja bukan dari masyarakat sekitar melainkan dari luar daerah dan luar provinsi, padahal dalam ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa perusahaan wajib mengupayakan pengisian lowongan pekerjaan di perusahaan diisi oleh tenaga kerja atau pekerja/buruh lokal paling sedikit 80%, namun fakta yang ada pemanfaatan tenaga kerja lokal di setiap perusahaan penempatan tenaga kerja lokal sangat sedikit dibandingkan penempatan tenaga kerja luar daerah. Hasil yang diperoleh bahwa faktor yang berpengaruh terhadap kewajiban menyediakan 80% tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah tersebut adalah: menyangkut aturan, sikap pengusaha, sikap pemerintah dan sumber daya pekerja lokal sendiri. Kata kunci: faktor Tenaga kerja,Perluasan Penempatan Tenaga Kerja, Faktor Perlindungan Tenaga Kerja Lokal]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP REMAJA YANG MELAKUKAN TAWURAN DI KOTA BALIKPAPAN. ]]>
<![CDATA[Nur Annisa Hafizh Ilmi]]>;
<![CDATA[Yeny Rahmita]]>;
<![CDATA[Adinda Maulia]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (436.583 KB)
<![CDATA[Rumusan Masalah yang di teliti oleh penulis adalah faktor – faktor yang menyebabkan remaja melakukan tawuran di Kota Balikpapan dan upaya apa saja yang dapat di lakukan terhadap remaja yang melakukan tawuran di Kota Balikpapan.Tujuan pertama dari penelitian ini yaitu untuk mencari dan mengetahui faktor – faktor apa yang menjadi penyebab remaja melakukan tawuran di Kota Balikpapan. Tujuan kedua dari penelitian ini yaitu untuk mencari dan mengetahui upaya apa saja yang dapat di lakukan terhadap remaja yang melakukan tawuran di Kota Balikpapan.Metode penelitian yang di gunakan yaitu menggunakan metode yuridis empiris dengan sumber data primer berupa data di lokasi penelitian yaitu Polres Balikpapan dan masyarakat Balikpapan, pengumpulan data di lakukan dengan meminta data – data terkait obyek penelitian dan wawancara. Analisis penelitian menggunakan analisis kualitatif dan deskriftif.Terdapat 3 faktor yang menjadi penyebab terjadinya tawuran yang di lakukan oleh remaja di kota Balikpapan, yaitu faktor sosial, faktor keluarga, dan faktor media massa.Dan dukungan dari para orang tua, para pendidik / guru, serta masyarakat sangatlah penting agar para remaja dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.  Kata Kunci : Kriminologi, Kenakalan Remaja, Remaja, Tawuran]]>
