Jurnal Lex Suprema
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Articles
220 Documents
<![CDATA[MENINJAU EKSEKUSI HUKUMAN MATI TANPA NOTIFIKASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER ]]>
<![CDATA[Muhammad Akhyar]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 3, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (214.755 KB)
<![CDATA[Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah eksekusi hukuman mati tanpa notifikasi yang dilakukan oleh Negara Arab Saudi terhadap pekerja migran Indonesia dalam perspektif hukum diplomatik dan konsuler. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui eksekusi hukuman mati tanpa notifikasi yang dilakukan oleh Negara Arab Saudi terhadap pekerja migran Indonesia dalam perspektif hukum diplomatik dan konsuler. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Negara Indonesia dan Negara Arab Saudi telah meratifikasi Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler, yang mana dengan meratifikasi konvensi ini, berarti telah setuju dan bersedia untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Namun fakta menunjukkan bahwa, Negara Arab Saudi tidak mampu untuk menjaga komitmen dalam melaksanakan beberapa ketentuan pada konvensi tersebut. Pada tanggal 18 Maret 2018, Negara Arab Saudi melakukan eksekusi hukuman mati terhadap pekerja migran Indonesia, Zaini Misrin, tanpa adanya notifikasi kepada perwakilan Negara Indonesia yang berada di Arab Saudi. Merujuk pada Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik serta Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler, dengan tidak memberikan notifikasi atas pelaksanaan eksekusi hukuman mati, Negara Arab Saudi dalam perspektif hukum diplomatik dan konsuler telah melanggar hukum diplomatik dan konsuler, oleh karena itu menyebabkan lahirnya pertanggungjawaban Negara Arab Saudi kepada Negara Indonesia. Kata Kunci: pekerja migran; perjanjian internasional; hubungan diplomatik. ]]>
<![CDATA[TINAJAUN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG SUDAH DICERAI OLEH SUAMI TERKAIT PEMBAGIAN HARTA BERSAMA ]]>
<![CDATA[Ferdy Yanuarifyan Bantara]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (563.82 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman serta memberikan pemecahan terhadap perlindungan hukum terhadap istri yang dicerai oleh suami terkait pembagian harta bersama, sebab dalam suatu perkawinan apabila perkawinannya bubar, masing-masing pihak mempunyai hak atas harta bersama dan Untuk mengetahui apakah seorang istri yang sudah dicerai oleh suami masih mempunyai hak terhadap harta bersama.             Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang memandang hukum sebagai gejala sosial empiris yang menekankan eksistensi hukum dalam konteks sosial.           Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Sudah Dicerai Oleh Suami Terkait Pembagian Harta Bersama, pada dasarnya seorang istri berhak mendapat perlindungan dari sisi hukum terhadap pembagaian harta bersama, dimana seorang istri dapat melakukan Upaya perlindungan hukum atas masalah harta bersama dengan cara meletakkan sita marital dan gugatan harta bersama.]]>
<![CDATA[MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA KUNJUNGAN OLEH WARGA NEGARA ASING YANG BEKERJA DI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP TELUK BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Nadia anabela Siregar]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (129.017 KB)
<![CDATA[Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimanakah mekanisme pengawasan terhadap penyalahgunaan visa kunjungan oleh warga Negara asing yang bekerja di Pembangkit Listrik Tenaga Uap Teluk Balikpapan, serta bagaimanakah penegakan hukum terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan oleh Warga Negara Asing yang Bekerja di Pembangkit Listrik Tenaga Uap Teluk Balikpapan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengawasan terhadap penyalahgunaan visa kunjungan oleh warga Negara asing yang bekerja di Pembangkit Listrik Tenaga Uap Teluk Balikpapan, serta untuk mengetahui penegakan hukum terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan oleh Warga Negara Asing yang Bekerja di Pembangkit Listrik Tenaga Uap Teluk Balikpapan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dan pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi lapangan,serta peraturan undang-undang yang berhubungan dengan penelitian ini. serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian ini penulis memperoleh kesimpulan bahwa mekanisme pengawasan keimigrasian terhadap penyalahgunaan visa kunjungan oleh Warga Negara Asing yang bekerja di Pembangkit listrik Tenaga Uap Teluk Balikpapan dilakukan oleh pihak imigrasi yang bekerja sama dengan Tim Pengawasan Orang Asing dengan dua cara meliputi Pengawasan yang bersifat administrasi berupa pemeriksaan dokumen perjalanan serta Pengawasan oprasional dengan melakukan serangkaian penyelidikan, pengamatan, pengintaian untuk mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Penegakan hukum yang dilaksanakan terhadap penyalahgunaan visa kunjungan oleh Warga Negara Asing yang bekerja di Pembangkit listrik Tenaga Uap Teluk Balikpapan di lakukan dengan mengunakan penegakan hukum preventif dan refresif. Penegakan hukum yang bersifat preventif berupa pengawasan terhadap orang asing yang berada di Pembangkit Listrik Tenaga Uap Teluk Balikpapan sedangkan penegakan hukum yang bersifat refresif meliputi tindakan pro justisia dan tindakan administrasi berupa denda dan deportasi.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha kosmetik yang tidak memiliki izin edar ]]>
<![CDATA[Sangga Aritya Ukkasah]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (282.81 KB)
<![CDATA[Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.01.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Makanan menjelaskan bahwa Izin edar merupakan bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, sumplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum dan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Balikpapan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris, oleh karena itu sasaran penelitian ini mengacu pada orang atau badan hukum dalam hubungan hidup di masyarakat, bahwa penelitian hukum ini diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat, yang di maksud fakta ini adalah terkait dengan peredaran kosmetik tanpa izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar dapat dikenakan sanksi berupa pidana maupun sanksi administrasi, mengenai penegakan hukum terhadap pelaku peredaran kosmetik yang tindak memiliki izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan dilakukan melalui upaya preventif dan represifKata kunci : izin edar, kosmetik, pertanggungjawaban hukum]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN PASAL 112 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR ]]>
<![CDATA[Sinar Rahmandani]]>;
<![CDATA[Dinda Karenina Nur Fajrin]]>;
<![CDATA[Yaltisa Biring]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (309.318 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur. Metode penelitian melalui pendekatan yuridis empiris yaitu mengkaji dan membahas peristiwa yang diperoleh sesuai dengan fakta yang terjadi kemudian dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku dan teori yang ada. Jenis penelitian bersifat deskriptif dengan sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam prakteknya Pasal 112 memang cenderung diterapkan baik itu secara alternatif atau subsideritas kepada pecandu dan penyalahguna narkotika. Untuk putusannya sendiri dikembalikan kepada kearifan hakim untuk menilai pasal manakah yang layak untuk dikenakan. Hakim dalam memberikan putusan dalam kasus penyalahgunaan narkotika awalnya memisahkan kasus terdakwa sebagai pengedar atau pengguna berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Setelah itu, hakim menganalisa pasal yang terbukti pada terdakwa. Selanjutnya barang bukti dan keterangan saksi sangat dipertimbangkan mengenai berat ringan putusan yang akan dijatuhkan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROSEDUR PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DI KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Slamat Saur Tua Ricky]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (351.084 KB)
<![CDATA[Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Prosedur penerbitan sertifikat hak atas tanah di Kota Balikpapan, harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang diberlakukan di Kota Balikpapan, yakni Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2015, dimana masyarakat yang ingin menerbitkan sertifikat hak atas tanah harus menunjukkan terlebih dahulu alas hak hasil konversi dari UUPA seperti segel dan selanjutkan masyarakat mengajukan penerbitan izin membuka tanah negara (IMTN) setelah IMTN terbit maka masyarakat dapat meningkatkan status alas haknya untuk segera diterbitkan sertifikat hak atas tanah dan Akibat hukum terhadap penerbitan sertifikat hak atas tanah yang tidak sesuai dengan prosedur di Kota Balikpapan, sesuai dengan pembahasan di atas maka sertifikat yang diterbitkan tidak sesuai dengan peraturan yang diberlakukan di Kota Balikpapan yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang IMTN dan Perwali Nomor 26 Tahun 2015 maka sertifikatnya tidak dapat diterbitkan.]]>
<![CDATA[Pengaruh Globalisasi Dalam Prostitusi di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum ]]>
<![CDATA[Erli Dwi Mulatsih]]>;
<![CDATA[Kamelia Anggrini]]>;
<![CDATA[Desy Ayu Wulandari]]>;
<![CDATA[Sri Endang Rayung Wulan]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 3, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (586.745 KB)
<![CDATA[Dalam kehidupan prostitusi, globalisasi di pandang sebagai sesuatu yang harus bertanggung jawab, karena pengaruh globalisasi sangat menghilangkan norma-norma social dalam masyarakat. Prostitusi merupaka perbuatan yang tercela, biasanya seala hal tentang prostitusi sangat tertutup sekali, tapi karena pengaruh globalisasi prostitusi dipandang sesuatau yang gak tabu lagi untuk dipertbincangkan. Peran pemerintah yang masih kurang dalam penanganan prostitusi, sehingga masih banyaknya tempat-tempat prostitusi yang legal di tiap-tiap daerah. Seharusnya ada suatu peraturan semacam UU tentang pelarangan tempat-tempat prostitusi, tapi sekarang prostitusi hanya berada dalam kewenangan daerah masing-mansing dengan dikeluarkannya PERDA.Kata Kunci : Globalisasi, Prostitusi, Sosiologi Hukum]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA ]]>
<![CDATA[Sri Endang Rayung Wulan]]>;
<![CDATA[Roziqin Roziqin]]>;
<![CDATA[Sundy Kelana Sinaryanto]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (628.132 KB)
<![CDATA[Alasan pemilihan judul yaitu peneliti berkeinginan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran lalu Lintas di Kabupaten Penajam Paser Utara, Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran lalu Lintas di Kabupaten Penajam Paser Utara, serta faktor-faktor apa sajakah yang menghambat Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran lalu Lintas di Kabupaten Penajam Paser Utara.Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian langsung dengan responden terkait untuk mendapatkan data primer dan skunder, selain wawancara penulis menggunakan asas-asas hukum dan norma-norma hukum ssebagai bahan hukum primer. Hasil penelitian terkait dengan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran lalu Lintas belum berjalan dengan maksimal dikarenakan apabila terjadi pelanggaran lalu lintas di daerah yang tidak memiliki jaringan internet, petugas kepolisian mengalami kendala yaitu tidak bisa langsung memasukkan data penilangan melalui sistem aplikasi E-tilang yang di sebabkan kurangnya pemerataan jaringan internet di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara sedangkan sistem aplikasi E-Tilang memerlukan akses berupa jaringan internet. Adapun faktor-faktor yang menghambat adalah faktor sarana dan prasarana yang masih belum maksimal karena masih di perlukannya jaringan internet yang maksimal untuk memproses penyelesaian perkara lalu lintas secara media elektronik melalui E-Tilang, faktor kebudayan yaitu dalam hal masyarakat terhadap peraturan yang berkaitan dengan lalu lintas yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi kebiasaan sendiri atau sebagai salah satu hal yang mereka anggap tidak terlalu penting, ini membuktikan kesadaran hukum masyarakat Penajam Paser Utara masih rendah.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Hafidz Alif Abdillah]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Salah satu tujuan dari pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat hak milik atas tanah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah analisis hukum terhadap kekuatan pembuktian sertifikat hak milik atas tanah di Kota Balikpapan. Tipe penelitian hukum ini adalah penelitian yang bersifat yuridis empiris. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum pimer yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian sertifikat hak milik atas tanah di Kota Balikpapan tidak berdasarkan aturan atau bukti yang ada. Hakim dalam memutus perkara seharusnya berdasarkan bukti dan keyakinan hakim sesuai dengan aturan yang ada. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 23 yaitu “bahwa selanjutnya saya akan menjalankan jabatan saya dengan jujur, seksama dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya, seperti selayaknya bagi seorang Hakim (pegawai kehakiman) yang berbudi baik dan jujur". Berdasarkan kepemilik tanah yang merupakan Warga Negara Indonesia wajib dilindungi hak atas kepemilikan tanah seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sehingga dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan yang didalam mengenai penguasaan hak atas tanah pada waktu itu dan tetap mengakui serta dapat dijadikan alat bukti yang masih mempunyai nilai pembuktian.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA CYBERPORNDI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR ]]>
<![CDATA[Dipo Arganta Setya Putra]]>;
<![CDATA[Mochammad ardi]]>;
<![CDATA[Galuh Praharafi Rizqia]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (930.554 KB)
<![CDATA[Dalam pertanggungjawaban tindak pidana terhadap pelaku Cyberporn, Indonesia telahmemiliki beberapa produk hukum yang dapat diterapkan seperti KUPH dan Undang-UndangNomor 19 Tahun 2016 Tentang Peubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berkaitan dengan tindak pidana cyberporndiatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.SertaUndang-Undang Pornografi yang diatur di Bab VII Pasal 29 sampai dengan Pasal38.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadaptindak pidana cyberporndan bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pidana terhadappelaku tindak pidana cyberporn di Wilayah hukum kepolisian daerah Kalimantan Timur.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi dan penerapan terhadap penegakanhukum terhadap pelaku tindak pidana cyberporn di wilayah hukum Polda Kaltim danmenyajikan hasil analisis mengenai pertanggungjawaban hukum pidana pelaku tindak pidanaterhadap pelaku tindak pidana cyberporn.Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridisempiris.Berdasarkan hasil penelitian penulis di Ditreskrimsus Polda Kaltim belum pernahpornografi atau yang disebut cyberporn sampai ke tingkat pemeriksaan persidangan. Hal inidikarenakan berbagai pertimbangan sosial masyarakat dan kendala dalam proses penegakanhukum.]]>
