cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Luffi Septian
Contact Email
Septianista@gmail.com
Phone
+6285223345557
Journal Mail Official
jurnalmh.Unigal@gmail.com
Editorial Address
Jl. R. E. Martadinata nomor 150 Ciamis 46274, Jawa Barat.
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Case Law
Published by Universitas Galuh
ISSN : -     EISSN : 27465780     DOI : https://doi.org/10.25157/caselaw
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal hukum case-law adalah jurnal ilmiah untuk bidang penelitian hukum yang diterbitkan oleh Program Studi Hukum Program Pascasarjana Universitas Galuh. Jurnal hukum case-law ini mencakup hasil-hasil penelitian, mahasiswa, dosen, praktisi dan peneliti lainnya di berbagai bidang ilmu hukum secara studi kasus, kajian teoritis, perbandingan hukum dan bidang kajian yang berkaitan dengan hukum dalam arti luas. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun (Juli dan Januari). Jurnal ini diharapkan menjadi sarana untuk pengembangan intelektual akademisi dan praktisi serta mampu mengedukasi masyarakat dengan meningkatkan budaya penelitian hukum. Case-law legal journals are scientific journals for the field of legal research published by the Galuh University Postgraduate Law Study Program. These case-law legal journals include the results of research, students, lecturers, practitioners and researchers others in various fields of law in case studies, theoretical studies, legal comparisons and fields of study relating to law in the broadest sense. This journal is published twice a year (July and January). The journal is expected to be a means for the intellectual development of academics and practitioners and is able to educate the public by enhancing a culture of legal research.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 1 (2022): Case Law : Journal of Law | Januari 2022" : 5 Documents clear
PROSES PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN KLAIM ASURANSI JIWA PT. AJB BUMI PUTERA (STUDI PUTUSAN NOMOR 170/PDT.G/2020/PN.TJK) Erlina Erlina; Yulia Hesti; Muhammad Ilham
Case Law : Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2022): Case Law : Journal of Law | Januari 2022
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v3i1.2687

Abstract

Asuransi atau pertanggungan merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, dimana sebagian besar masyarakat Indonesia sudah melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi, baik perusahaan asuransi milik negara maupun milik swasta. Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan non bank yang mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda dari bank, yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko yang terjadi di masa yang akan datang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yurisidis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim dalam istilah asuransi diartikan sebagai permintaan atau tuntutan pembayaran manfaat sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh polis asuransi. Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugian yang tersedia berdasarkan perjanjian. langkah proses klaim tiap perusahaan asuransi berbeda-beda namun pada dasarnya proses dilakukan oleh tertanggung dengan mengajukan klaim kepada penanggung yang selanjutnya akan diproses apahak proses disetujui atapun tidak disetujui. Dengan demikian dapat dikatakan wanprestasi pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan antara para pihak baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Terdapat cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah sengketa antara pihak pihak yang terkait di dalam sebuah sengketa yakni melalui litigasi dan non litigasi.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENDIRIAN BANGUNAN TANPA IZIN DI ATAS TANAH TANPA ALAS HAK PADA LOKASI WISATA KAMPUNG VIETNAM Andhika Rizky Javier; Erlina Erlina; Melisa Safitri Safitri
Case Law : Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2022): Case Law : Journal of Law | Januari 2022
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v3i1.2688

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana mendirikan bangunan tanpa izin di atas tanah tanpa hak dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana mendirikan bangunan tanpa izin di atas tanah tanpa hak. Baik. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer, kemudian dilakukan analisis data yuridis kualitatif. Hasil penelitian, bahwa pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana mendirikan bangunan gedung tanpa izin di atas tanah tanpa hak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960 dan divonis oleh Majelis Hakim dengan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) bulan untuk suatu tindak pidana dan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana mendirikan bangunan gedung tanpa izin atas tanah tanpa hak dasar meliputi alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat dakwaan penyidik ​​atas kuasa penuntut umum, unsur-unsur yang memenuhi dakwaan, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI YANG DILAKUKAN DEBITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor: 60/Pdt.G/2021/PN Tjk)* Recca Ayu Hapsari; Yulia Hesti; Inggrid Saphire Mahari
Case Law : Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2022): Case Law : Journal of Law | Januari 2022
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v3i1.2689

Abstract

Penulisan jurnal ini membahas mengenai kajian yuridis Wanprestasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan kasus perdata yang dilakukan oleh Debitur dalam perjanjian pembiayaan Konsumen. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bentuk wanprestasi yang terjadi, upaya hukum terhadap Debitur yang tidak melaksanakan perjanjian dan pelaksanaan eksekusi dalam putusan Nomor : 60/Pdt.G/2021/PN.Tjk. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang merupakan penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Metode Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan diakhiri dengan kesimpulan beserta saran-saran.
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PUTUSAN EKSEKUSI SENGKETA TANAH PADA PANGKALAN TNI AU TERHADAP TOKOH MASYARAKAT KABUPATEN TULANG BAWANG (Studi Putusan Nomor 32/Pdt.Plw/2020/PN.Mgl) Gilang Adivia Ramadan; Recca Ayu Hapsari; Yulia Hesti
Case Law : Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2022): Case Law : Journal of Law | Januari 2022
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v3i1.2690

Abstract

A civil dispute is a civil case that occurs between the disputing parties in which it contains a dispute that must be resolved by both parties. If one of the parties feels that their rights have been violated or harmed by the other party, then the party who feels that their rights have been violated or harmed can file a lawsuit or claim their rights legally through the Judiciary. Land disputes occur when the parties do not want to settle the case peacefully, they can resolve it by submitting the case to the District Court. The research method uses a normative and empirical juridical approach. The types of data used are secondary data and primary data. Collecting data through library research (library research) and field research (field research). The data analysis used is juridical qualitative. The judge's considerations in determining the decision regarding the execution of land in decision Number 32/Pdt.Plw/2020/PN Mgl, he parties in a case must be clear, so that later when the decision has become legally binding there will no longer be any basis from the Panel of Judges against the party who filed resistance to an execution because in the first case the Panel of Judges has decided that the party who is said to be in control of the object of execution does not only control the object of execution. the defendant, there is a need for harmony to be taken into consideration in deciding which parties should be the subject of a case.
Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Fintech Peer-To-Peer Lending Atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lpmubti) Dalam Sebuah Aplikasi Pinjaman Online (Julo) (Studi Penelitian : Otoritas Jasa M Rahman Adinata; Recca Ayu Hapsari
Case Law : Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2022): Case Law : Journal of Law | Januari 2022
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v3i1.2691

Abstract

Perkembangan layanan internet semakin meningkat sejalan dengan pesatnya pertumbuhan teknologi informasi,inovasi produk dan perkembangan teknologi merupakan bagian integral dari evolusi industri perbankan untuk menaikan kualitas layanan, supaya efisien agar mendapatkan kemudahan yang lebih cepat dan baik. Permasalahan bagaimana perlindungan konsumen bagi pengguna layanan FinTech (peer-to-peer lending) dalam perspektif UU Perlindungan Konsumen Indonesia dan upaya penyelesaian sengketa pada layanan pinjaman peer-to-peer dari aplikasi JULO. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Peer-to-peer lending merupakan model kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Pinjaman bersama menghubungkan antara rentenir yang memberikan uang tunai langsung kepada peminjam dengan struktur yang diberikan melalui organisasi yang tepat. Dalam Pedoman OJK tentang Penjaminan Pembeli Dalam Wilayah Administrasi Moneter diatur bahwa setiap LJK wajib memiliki satuan kerja dan tambahan kerja, hanya sebagai sistem pendampingan dan pengaduan pembeli. - Penyelesaian perdebatan melalui pemikiran atau melalui eksekutif hukum. Penyelesaian pertanyaan melalui musyawarah dibantu melalui perantara Badan Penyelesaian Perdebatan Pilihan (LAPS). Perlindungan Hukum FinTech (pinjaman bersama) di Indonesia diusulkan oleh Otoritas Administrasi Moneter. Asuransi pembeli diatur dalam Undang-Undang Jaminan Pembeli Nomor 8 Tahun 1999, dan Otoritas Administrasi Moneter telah memberikan pedoman nomor POJK: 1/POJK. 07/2013 tentang Asuransi Nasabah Di Bidang Administrasi Moneter.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2023): Case Law : Journal of Law | Juli 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Case Law : Journal of Law | Januari 2023 Vol. 3 No. 2 (2022): Case Law : Journal of Law | Juli 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Case Law : Journal of Law | Januari 2022 Vol. 4 No. 1 (2022): Case Law Vol. 2 No. 2 (2021): Case Law : Journal of Law | Juli 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Case Law : Journal of Law | Januari 2021 Vol. 3 No. 1 (2021): Case Law Vol. 1 No. 1 (2020): Case Law : Journal of Law | Juli 2020 Vol. 2 No. 1 (2020): Case Law Vol. 1 No. 1 (2020): Case Law More Issue