cover
Contact Name
Melkianus Suni
Contact Email
melkysuny@gmail.com
Phone
+6281236450217
Journal Mail Official
ilmu_pemerintahan@unimor.ac.id
Editorial Address
jl. KM. 09, Program Studi Ilmu Pemerintahan - Fisipol Universitas Timor
Location
Kab. timor tengah utara,
Nusa tenggara timur
INDONESIA
JPPOL : Jurnal Poros Politik
Published by Universitas Timor
ISSN : 25280953     EISSN : 25280953     DOI : https://doi.org/10.32938/jppol.v3i3
Core Subject : Social,
JPPOL: Jurnal Poros Politik adalah jurnal yang dikelolah oleh program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor. Fokus dan scope dari JPPOL adalah kajian dalam bidang Pemerintahan, politik, dan Ilmu Sosial lainnya.
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Poros Politik" : 5 Documents clear
Penyelesaian Sengketa Perbatasan Indonesia dan Timor Leste dalam Perspektif Budaya Kewarganegaraan (Civic Culture) Yosef Serano Korbaffo; Heribertus Binsasi
JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini di latarbelakangi oleh sengketa perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oekusi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mendeskripsiakan nilai-nilai kearifan dalam penyelesaian sengketa perbatasan negara Indonesia dan Timor Leste dalam perspektif budaya kewarganegaraan (civic culture).Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Subyek penelitian adalah tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oekusi. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam penyelesaian sengketa perbatasan Indonesia dan Timor Leste dalam perspektif budaya kewarganegaraan (civic culture) sebagai berikut; saling menghargai dan menghormati, kebersamaan, persaudaraan, tolong menolong, persatuan dan keadilan. Kata kunci: Sengketa Perbatasan; Budaya Kewarganegaraan
DAMPAK MEDIA FACEBOOK TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PEMILIH MILENIAL PADA PILKADA 2020 Melkianus Suni
JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) secara formal menuntut partisipasi politik yang tinggi, karena itu secara praktis pemilih milenial hadir dengan metode determinannya berupa media sosial terutama media facebook. Tujuan Penelitian ini untuk melihat dampak Media facebook terhadap partisipasi Politik milenial. Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Untuk mendapatkan kedalaman informasi, maka menggunakan jenis metode pendekatan Fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Informan yang ditentukan adalah pemilih milenial pengguna facebook, berada di Kabupaten Timor Tengah Utara yang berpartisipasi pada pemilukada Kabupaten TTU tahun 2020, Informan dalam penelitian ini adalah informan yang mengalami atau di anggap mengetahui fenomena atau dikategorikan mampu memberikan informasi terkait dengan Dampak Facebook Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Milenial Pada Pilkada 2020. Teknik Penentuan Informan yakni snowball sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa Facebook berdampak terhadap milenial pada pilkada Timor Tengah Utara, yang mana melalui informasi yang di akses, pemilih milenial kemudian terlibat dalam proses politik yang berlangsung. Artinya Millenial tidak apatis ataupun aware terhadap politik akantetapi cara untuk menarik minat mileniallah yang menjadi permasalahannya. Oleh karena, media sosial menjadi ruang yang yang sangat di gemari dan sering di akses oleh milenial.
Alasan Masyarakat Kecamatan Bikomi Nilulat Menolak Penyelesaian Sengketa Batas Indonesia-Timor Leste di Titik Un-Surveyed Segment Heribertus Binsasi
JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia dan Timor Leste telah banyak melakukan kerjasama untuk menyelesaikan sengketa batas darat di titik un-surveyed segment yang menjadi batas antara kecamatan Bikomi Nilulat (Indonesia) dan sub-distrik Passabe (Timor Leste). Kerjasama dimaksud menghasilkan kesepakatan bahwa lahan di titik tersebut merupakan bagian dari teritori Timor Leste, sebagaimana yang tertuang dalam Provicional Agreement tahun 2005. Pada tahun 2013 pemerintah Indonesia menerbitkan Peta Annex B1 dengan tidak mengakomodasi lahan di titik tersebut sebagai bagian dari teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, tulisan ini berpendapat bahwa alasan masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat menolak hasil kesepakatan Indonesia dan Timor Leste di titik un-surveyed segment dan tetap mengklaim kepemilikan lahan di titik tersebut erat kaitannya dengan kearifan lokal, khususnya hasil kesepakatan adat masyarakat suku Atoni Meto. Logika ini berbeda dengan pemahaman Westphalia yang memandang perbatasan negara hanya dari segi fisik-teritorialitas semata.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGELOLAAN PASAR ILEGAL PADA WILAYAH PERBATASAN DESA NAPAN KECAMATAN BIKOMI UTARA Handrianus Nino
JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimanakah Implementasi Kebijakan Pemerintah terkait pengelolaan pasar perbatasan di Desa Napan Kabupaten Timor Tengah Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan metode studi deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pasar perbatasan belum optimal karena lemahnya koordinasi dan kerjasama antara komponen masyarakat dan Dinas terkait dalam mengoptimalisasikan pasar perbatasan sehingga marak terjadi adanya pasar illegal di sekitar wilayah perbatasan. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang jelas dari Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop, dan Transmigrasi dengan semua pihak yang terlibat, seperti diadakan rapat koordinasi antar SKPD yang terkait, selain itu diperlukan j uga kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat baik berupa penyuluhan maupun pembinaan kepada pedagang, pembeli dan pengelola pasar mengenai pentingnya pengelolaan pasar bagi masyarakat.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GERAKAN PEMANFAATAN PEKARANGAN SEBAGAI SUMBER PANGAN DAN GIZI DALAM MENGATASI MASALAH STUNTING DI DESA HAUTEAS BARAT KECAMATAN BIBOKI UTARA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Fransiskus Rolan Muti; Stefanus Bekun
JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemanfaatan pekarangan yang kurang optimal sebagai salah satu pemicu rendahnya ketersedian pangan di tingkat rumah tangga yang berdampak pada stunting. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan kebijakan Gerakan Pemanfataan Pekarangan Sebagai Sumber Pangan Dan Gizi dalam mrngatasi masalah stunting di Desa Hauteas Barat Kecamatan Biboki Utara Kabupaten TTU. Penelitian ini menggunakan Penelitian deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: penerapan kebijakan yang ideal kepada masyarakat melalui sosialisasi, arahan dan pelatihan serta motivasi belum dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk dapat mengoptimalkan potensi lahan pekarangan dengan menanam tanaman-tanaman yang mengandung gizi. Walapun pemerintah telah menargetkan kelompok sasaran yang tepat yaitu semua masyarakat di Desa Hauteas Barat melalui kebijakan pemanfaatan pekarangan namun belum ada kesadaran masyarakat untuk dapat memanfaatan pekarangan rumah sekitar dengan baik. Dengan struktur organisasi yang baik dan standar unit kerja yang maksimal serta tupoksi yang jelas pemerintah Desa berusaha untuk mengurangi Stunting melalui kebijakan gerakan pemafaatan pekarangan. Namun masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya gerakan pemanfaatan pekarangan, sehingga mengaharuskan pemerintah untuk terus menerus memberikan arahan dan binaan kepada masyarakat terkait pemanfaatan pekarangan sesuai dengan aturan yang ada.

Page 1 of 1 | Total Record : 5