JPPOL : Jurnal Poros Politik
JPPOL: Jurnal Poros Politik adalah jurnal yang dikelolah oleh program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor. Fokus dan scope dari JPPOL adalah kajian dalam bidang Pemerintahan, politik, dan Ilmu Sosial lainnya.
Articles
58 Documents
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Perbatasan Indonesia dan Timor Leste dalam Perspektif Budaya Kewarganegaraan (Civic Culture) ]]>
<![CDATA[Yosef Serano Korbaffo]]>;
<![CDATA[Heribertus Binsasi]]>
<![CDATA[ JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Poros Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini di latarbelakangi oleh sengketa perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oekusi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mendeskripsiakan nilai-nilai kearifan dalam penyelesaian sengketa perbatasan negara Indonesia dan Timor Leste dalam perspektif budaya kewarganegaraan (civic culture).Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Subyek penelitian adalah tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oekusi. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam penyelesaian sengketa perbatasan Indonesia dan Timor Leste dalam perspektif budaya kewarganegaraan (civic culture) sebagai berikut; saling menghargai dan menghormati, kebersamaan, persaudaraan, tolong menolong, persatuan dan keadilan. Kata kunci: Sengketa Perbatasan; Budaya Kewarganegaraan]]>
<![CDATA[DAMPAK MEDIA FACEBOOK TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PEMILIH MILENIAL PADA PILKADA 2020 ]]>
<![CDATA[Melkianus Suni]]>
<![CDATA[ JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Poros Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) secara formal menuntut partisipasi politik yang tinggi, karena itu secara praktis pemilih milenial hadir dengan metode determinannya berupa media sosial terutama media facebook. Tujuan Penelitian ini untuk melihat dampak Media facebook terhadap partisipasi Politik milenial. Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Untuk mendapatkan kedalaman informasi, maka menggunakan jenis metode pendekatan Fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Informan yang ditentukan adalah pemilih milenial pengguna facebook, berada di Kabupaten Timor Tengah Utara yang berpartisipasi pada pemilukada Kabupaten TTU tahun 2020, Informan dalam penelitian ini adalah informan yang mengalami atau di anggap mengetahui fenomena atau dikategorikan mampu memberikan informasi terkait dengan Dampak Facebook Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Milenial Pada Pilkada 2020. Teknik Penentuan Informan yakni snowball sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa Facebook berdampak terhadap milenial pada pilkada Timor Tengah Utara, yang mana melalui informasi yang di akses, pemilih milenial kemudian terlibat dalam proses politik yang berlangsung. Artinya Millenial tidak apatis ataupun aware terhadap politik akantetapi cara untuk menarik minat mileniallah yang menjadi permasalahannya. Oleh karena, media sosial menjadi ruang yang yang sangat di gemari dan sering di akses oleh milenial.]]>
<![CDATA[Alasan Masyarakat Kecamatan Bikomi Nilulat Menolak Penyelesaian Sengketa Batas Indonesia-Timor Leste di Titik Un-Surveyed Segment ]]>
<![CDATA[Heribertus Binsasi]]>
<![CDATA[ JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Poros Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesia dan Timor Leste telah banyak melakukan kerjasama untuk menyelesaikan sengketa batas darat di titik un-surveyed segment yang menjadi batas antara kecamatan Bikomi Nilulat (Indonesia) dan sub-distrik Passabe (Timor Leste). Kerjasama dimaksud menghasilkan kesepakatan bahwa lahan di titik tersebut merupakan bagian dari teritori Timor Leste, sebagaimana yang tertuang dalam Provicional Agreement tahun 2005. Pada tahun 2013 pemerintah Indonesia menerbitkan Peta Annex B1 dengan tidak mengakomodasi lahan di titik tersebut sebagai bagian dari teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, tulisan ini berpendapat bahwa alasan masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat menolak hasil kesepakatan Indonesia dan Timor Leste di titik un-surveyed segment dan tetap mengklaim kepemilikan lahan di titik tersebut erat kaitannya dengan kearifan lokal, khususnya hasil kesepakatan adat masyarakat suku Atoni Meto. Logika ini berbeda dengan pemahaman Westphalia yang memandang perbatasan negara hanya dari segi fisik-teritorialitas semata.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGELOLAAN PASAR ILEGAL PADA WILAYAH PERBATASAN DESA NAPAN KECAMATAN BIKOMI UTARA ]]>
<![CDATA[Handrianus Nino]]>
<![CDATA[ JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Poros Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimanakah Implementasi Kebijakan Pemerintah terkait pengelolaan pasar perbatasan di Desa Napan Kabupaten Timor Tengah Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan metode studi deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pasar perbatasan belum optimal karena lemahnya koordinasi dan kerjasama antara komponen masyarakat dan Dinas terkait dalam mengoptimalisasikan pasar perbatasan sehingga marak terjadi adanya pasar illegal di sekitar wilayah perbatasan. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang jelas dari Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop, dan Transmigrasi dengan semua pihak yang terlibat, seperti diadakan rapat koordinasi antar SKPD yang terkait, selain itu diperlukan j uga kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat baik berupa penyuluhan maupun pembinaan kepada pedagang, pembeli dan pengelola pasar mengenai pentingnya pengelolaan pasar bagi masyarakat.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GERAKAN PEMANFAATAN PEKARANGAN SEBAGAI SUMBER PANGAN DAN GIZI DALAM MENGATASI MASALAH STUNTING DI DESA HAUTEAS BARAT KECAMATAN BIBOKI UTARA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA ]]>
<![CDATA[Fransiskus Rolan Muti]]>;
<![CDATA[Stefanus Bekun]]>
<![CDATA[ JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Poros Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemanfaatan pekarangan yang kurang optimal sebagai salah satu pemicu rendahnya ketersedian pangan di tingkat rumah tangga yang berdampak pada stunting. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan kebijakan Gerakan Pemanfataan Pekarangan Sebagai Sumber Pangan Dan Gizi dalam mrngatasi masalah stunting di Desa Hauteas Barat Kecamatan Biboki Utara Kabupaten TTU. Penelitian ini menggunakan Penelitian deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: penerapan kebijakan yang ideal kepada masyarakat melalui sosialisasi, arahan dan pelatihan serta motivasi belum dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk dapat mengoptimalkan potensi lahan pekarangan dengan menanam tanaman-tanaman yang mengandung gizi. Walapun pemerintah telah menargetkan kelompok sasaran yang tepat yaitu semua masyarakat di Desa Hauteas Barat melalui kebijakan pemanfaatan pekarangan namun belum ada kesadaran masyarakat untuk dapat memanfaatan pekarangan rumah sekitar dengan baik. Dengan struktur organisasi yang baik dan standar unit kerja yang maksimal serta tupoksi yang jelas pemerintah Desa berusaha untuk mengurangi Stunting melalui kebijakan gerakan pemafaatan pekarangan. Namun masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya gerakan pemanfaatan pekarangan, sehingga mengaharuskan pemerintah untuk terus menerus memberikan arahan dan binaan kepada masyarakat terkait pemanfaatan pekarangan sesuai dengan aturan yang ada.]]>
<![CDATA[KINERJA PEGAWAI TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) (Studi Penelitian Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara) ]]>
<![CDATA[EUSEBIUS LELTAKAEB]]>;
<![CDATA[Yakobus Kolne]]>
<![CDATA[ JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Poros Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Nama : Eusebius Leltakaeb, NPM : 21170125, Judul Skripsi : Kinerja Pegawai Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), Studi Penelitian Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. TTU. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah adanya keluhan masyarakat tentang alur pelayanan dan jaminan waktu dalam mengurus E-KTPpada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.TTU. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk dapat mengetahui kinerja pegawai pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. TTU dalam melayani pengurusan E-KTP bagi masyarakat. Jenis dan Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelayanan pembuatan E-KTP kepada masyarakat Kab.TTU, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan kegiatan menghimpun berkas administrasi pemohon berupa verifikasi berkas dan perkaman dengan menerapkan lima dimensi pelayanan yakni berwujud, kehandalan, respon/ketanggapan, jaminan dan empati yang menunjukan pelayanan pembuatan E-KTP berjalan dengan baik dan lancar hingga menimbulkan kepuasan masyarakat dan sejalan dengan itu meningkatkan kinerja pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.TTU. Kata Kunci : Kinerja Pegawai, Peningkatan Kualitas Layanan E-KTP.]]>
<![CDATA[ANALISIS AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA ]]>
<![CDATA[MARIA FATIMA LAKLO]]>;
<![CDATA[Medan Yonathan Mael]]>
<![CDATA[ JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Poros Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Masalah yang diangkat dalam Penelitian ini adalah “bagaimana Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Manikin Kecamatan Noemuti Timur Kabupaten Timor Tengah Utara?”. Fokus Penelitian adalah “akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Manikin Kecamatan Noemuti Timur Kabupaten Timor Tengah Utara ditinjau dari tingkat perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban” Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahuiAkuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Manikin Kecamatan Noemuti Timur Kabupaten Timor Tengah Utara.]]>
<![CDATA[Correlation Of The Number Of Participants Of Political Parties In The Election To The Vote Of A Political Party ]]>
<![CDATA[Endro Tri Susdarwono]]>
<![CDATA[ JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Poros Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan meneliti mengenai pengaruh jumlah peserta partai politik dalam pemilu terhadap perolehan suara partai politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, Pengujian hipotesis melalui distribusi Khai-kuadrat (chi-square distribution) dengan menerapkan metode korelasi Cramer C. Pengujian ini diterapkan dikarenakan hasil penelitian berupa data diskrit dan bersifat kategoris yang dikelompokkan dalam setidaknya dua kelompok sampel. Pengujian ini merupakan bentuk pengujian independensi guna menentukan ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel. Kedua variabel yang dimaksudkan adalah variabel yang dianggap sebagai variabel beba (independent variable) dan variabel terikat (dependent variable). Melalui perhitungan yang telak dilaksanakan, hipotesis nihil yang menyatakan bahwa tidak ada korelasi antara jumlah partai politik peserta pemilu terhadap perolehan suara partai politik ditolak. Sedangkan hipotesis alternative yang menyatakan bahwa ada korelasi antara jumlah partai politik peserta pemilu terhadap perolehan suara partai politik bisa diterima. Tingkat keeratan hubungan yang terjadi antara jumlah partai politik peserta pemilu terhadap perolehan suara partai politik adalah 0,2194 atau 21,94%. Nilai korelasi sebesar itu memang tergolong rendah. Tetapi, kemungkinan adanya korelasi antara kedua hal itu telah bisa dipastikan.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN USA PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DESA STUDI KASUS DI DESA KABUNA KABUPATEN BELU ]]>
<![CDATA[ADEODATA LANIRIA CHARLA BARROS MBIRI]]>;
<![CDATA[Mariayani O RENE]]>
<![CDATA[ JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Poros Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak Penelitian ini mengkaji tentang pengawasan Badan Usaha Milik Desa dan hambatannya di BumDes Lantera Desa Kabuna. Penelitian ini berlandaskan konsep tugas dan wewenang pengawas BumDes dalam Peraturan Pemerintah No.11Tahun2021 Tentang BUMDES serta faktor penghambat pengawasan BumDes. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualititatif, teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, wawancara dan observasi lapangan, menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukan bahwa BumDes Lantera telah melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik sesuai Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 yakni melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan BumDes Lantera, mengaudit dan melaporkan hasil dalam musyawarah desa, pengawas bersama penasihat membahas ADRT BumDes. Dalam pemilihan pengawas dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat dengan menggunakan votting terbuka. Kepemimpinan, manajerial dan tatakelola (KMT) pengawas BumDes Lantera menggunakan system collective collegial hambatannya decession making cenderung lambat dan rumit karena banyak consideration. Adapun hambatan-hambatan lain yakni kurang aktifnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pengawasan terhadap BumDes Lanter, dimasa pandemi covid-19 membatasi semua akses ruang gerak sehingga dalam melaksanakan pengawasan lapangan kurang begitu optimal. Keberadaan BumDes di desa yang belum didukung oleh jaringan internet yang stabil sehingga pengawasan berbasis 4.0 belum bisa diterapkan. Kurang Terampilnya SDM sehingga dalam pengawasan masih bersifat pelaporan manual belum berbasis aplikasi. Kata kunci: Pelaksanaan, Pengawasan, BumDes]]>
<![CDATA[ANALISIS KONFLIK RUSIA DAN UKRAINA ]]>
<![CDATA[FRANSISKUS ATOK]]>
<![CDATA[ JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Poros Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Proses latihan militer Rusia di perbatasan Rusia dan Ukraina merupakan salah satu sikap politik yang dilakukan oleh pemerintah Rusia dalam menanggapi konflik internasional yang telah berlangsung lama, upaya untuk menanamkan pengaruh Rusia ke Ukraina yang berhasil sebelum akhirnya gagal di Tahun 2014 merupakan upaya untuk menyatukan kembali bekas Uni Soviet. Kebijakan ini lebih lanjut dengan melihat fakta sejarah bahwa ibu kota Ukraina memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Rusia saat ini, di mana suku Slavia pertama (nenek moyang Rusia) berasal dari kota Kiev. Tujuan penulisan yakni mengetahui dan menganalisis faktor penyebab dan dampak dari konflik Rusia dan Ukraina. Berbagai upaya telah dilakukan Rusia untuk memperkuat pengaruhnya di Ukraina, mulai dari upaya diplomatik, bantuan ekonomi, hingga menyatukan kembali Ukraina melalui Krimea. Namun, hal ini justru menimbulkan berbagai konflik, baik di dalam negara Ukraina maupun konflik internasional. Kebijakan politik ini semakin diperparah dengan keterlibatan Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa dalam konflik tersebut. Metode penelitian ini adalah studi kepustakaan, dimana metode penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi penelaahan terhadap buku-buku, litertur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada. Metode studi kepustakaan digunakan penulis dengan maksud untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.]]>
