Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum

refleksihukum
Website

Published by Universitas Kristen Satya Wacana

ISSN : 25414984 EISSN : 25415417 DOI : https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v6.i1

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

REFLEKSI HUKUM is a peer-review scholarly Law Journal issued by Faculty of Law Satya Wacana Christian University which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). REFLEKSI HUKUM accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 7 Documents

Search results for , issue "Vol 8 No 2 (2014): Jurnal Refleksi Hukum" : 7 Documents clear

KRIMINALISASI DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI HUKUM PIDANA (CRIMINAL LAW THEORY) Marthen H. Toelle
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2014): Jurnal Refleksi Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

AbstrakTulisan ini mengkritisi kriminalisasi oleh legislator ditinjau dari perspektif Teori Hukum Pidana. Keputusan legislator untuk mengkriminalkan suatu tindakan melalui undangundang perlu dibatasi karena sangat mempengaruhi kebebasan individu. Di negara berdasarkan pada asas the Rule of Law (negara hukum), pembatasan kekuasaan legislator bersifat niscaya. Khusus terkait dengan keputusan legislator dalam melakukankriminalisasi, bentuk pembatasan tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan jalan membedakan antara kriminalisasi yang legitimate dengan kriminalisasi yang tidak legitimate. Melakukan pembedaan tersebut merupakan salah satu bidang kajian dari Teori Hukum Pidana dengan tujuan supaya undang-undang pidana yang dihasilkan dalam proses kriminalisasi mengandung kebenaran. AbstractThis article tries to criticize the legistatures decision to criminalize from the Criminal Law Theory perspective. The legislatures decision to criminalize needs to be limited because it has great impacts over civil liberties. According to the Rule of Law principle, the limitation over legislative power is inescapable. Specifically related to the legislatures decision to criminalize, the forms of limitation can be undertaken by differentiate between the legitimate criminalization and the illegitimate criminalization. Doing this differentiation is analytically one of the main concerns of the Criminal Law Theory in order to satisfy that the criminal law resulted from the criminalization process is really needed.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMEGANG SAHAM DAN DIREKSI TERHADAP KORPORASI YANG DIPIDANAKAN Heffinur Heffinur
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2014): Jurnal Refleksi Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

AbstrakKejahatan korporasi merupakan salah satu tindak pidana yang timbul seiring dengan perkembangan perekonomian dan teknologi. Persoalan yang mengemuka yaitu bagaimana tanggung jawab perusahaan sebagai badan hukum, sementara dalam kaidah Hukum Pidana belum sepenuhnya menjangkau tindak pidana tersebut. Tulisan ini bermaksud menguraikan pertanggungjawaban pidana korporasi, utamanya pemegang saham dan direksi manakala ada tindak pidana yang dilakukan.AbstractCorporate crime is a category of crimes that emerge along with the economic and technological development. The issue raised in this article is how is the criminal responsibility for the company as a legal entity. This is crucial since the rules of the Criminal Law has not fully reach the criminal act performed by corporations. This paper intends to outline the criminal liability of corporations, particularly their main shareholders and directors when there is a criminal offense committed.

TANGGUNG JAWAB EMITEN DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL ATAS ISI PROSPEKTUS YANG TIDAK BENAR DALAM PENAWARAN UMUM REKSA DANA Indirani Wauran-Wicaksono
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2014): Jurnal Refleksi Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

AbstrakImplementasi prinsip keterbukaan penuh harus sudah mulai sejak sebuah perusahaan hendak menawarkan sahamnya kepada publik. Keterbukaan penuh pada saat perusahaan hendak menawarkan sahamnya harus diakomodir oleh dokumen yang disebut prospektus.Artikel ini membahas tentang pihak atau pihak-pihak yang harus bertanggung jawab jika prospektus tidak disiapkan dengan baik atau mengandung informasi tidak akurat. Berkenaan dengan isu tersebut, tulisan ini berargumen bahwa pelaku utama dalam kegiatan di pasar modal harus bertanggung jawab mutlak. Meskipun UU Pasar Modal menentukan bahwa ada banyak pihak yang terlibat dalam penyusunan isi prospektus, namun penerbit prospektus yang dianggap sebagai pemilik prospektus yang harus bertanggung jawab. Dengan pengertian lain, pihak lain yang terlibat dalam penyusunan rancangan prospektus hanya memiliki tanggung jawab yang terbatas atas dasar hubungan kerja dengan penerbit prospektus.AbstractThe implementation of full disclosure principle should have started since a company wants to go public by offering investment in the form of equity. Full disclosure at the beginning of the public offering is accommodated in a document called prospectus. This article will discuss about which party or parties should be responsible if a prospectus is not well prepared or contains inaccurate information. Related to this issue, it is argued that the issuer as the main actors in the capital market should have absolute liability. Although the Capital Market Law says that there are many people who take responsibility for the content of the prospectus, the issuer must be regarded as the owner of a prospectus which is consequently responsible for his possessions. In other words, any nother party involved in prospectus drafting has only limited liability since his/her actions are based on the working agreement relationship with the issuer.

PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN Manumpak Pane
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2014): Jurnal Refleksi Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

SURAT BERHARGA GENERASI KETIGA: MODEL BARU INSTRUMEN TRANSAKSI GIRAL Sri Dwiyatmi
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2014): Jurnal Refleksi Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/jrh.2014.v8.i2.p179-194

AbstrakPerkembangan Instrumen surat berharga sungguh luar biasa, secara bertahap terasakan sejak tahun 1980. Perkembangan tersebut menyangkut jenis, sifat dan ciri. Perkembangan tersebut seperti lepas dari rumahnya yaitu hukum surat-surat berharga (KUHD) sebagaikaidah yang mengaturnya. Perkembangan ini perlu dicermati apakah sampai pada terjadi perubahan bangunan hukumnya dengan adanya model instrumen generasi ketiga ini? Perbedaan utama pada generasi ketiga terletak antara lain pada latar belakang penerbitan,tujuan penerbitan, mekanisme penerbitan, jenis instrumen serta fungsi dan klausula. Perbedaan ini menjadikan surat berharga generasi ketiga ini sebagai model baru yang secara prinsip sebenarnya kehilangan sifat dan ciri sebagai surat berharga dalam pengertian KUHD, sekaligus terjadi perubahan konsep sebagai instrumen surat berharga/transaksi giral, dengan perbedaan dominan sifat dan cirinya seperti tersebut diatas. AbstractSince 1980, the securities instruments has developed in a remarkable way. The development included the change in the type, nature and characteristics of securities. This paper intends to examine whether the development of the instruments of securities also include the changes in the legal construction of securities. The development of securities instruments that creates securities of third generation is characterized by the emergence of two categories of instruments, namely foreign exchange instruments (swaps, spot, forward) and nonforeign exchange (credit-linked notes). The so-called third generation securities has different properties and characteristics compared to the first generation of securities regulated in the Indonesian Commercial Code. This difference, among others, are in the background of issuance, issuance mechanisms, types of instruments, functions and clauses. This difference makes the third generation of securities as a new model that deviates from the previous generation of securities within the meaning the Indonesian Commercial Code.

TINJAUAN PSIKOLOGIS TERHADAP HUKUMAN MATI Pujiastuti Handayani
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2014): Jurnal Refleksi Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Abstrak Tindak pidana mutilasi merupakan kejahatan terhadap tubuh dalam bentuk pemotongan bagian-bagian tubuh tertentu dari korban. Persoalan terkait tindak pidana mutilasi yaitu penerapan sanksi pidana terhadap pelaku berupa hukuman mati. Tulisan ini akan menguraikan penerapan hukuman mati terhadap tindak pidana mutilasi yang ditinjau dari perspektif psikologis, hak asasi manusia, maupun agama.Abstract The criminal act of mutilation is a crime against the body in the form of cutting certain body parts of the victim. One of the issues related to mutilation as a crime is the application of death penalty to the perpetrators. This paper describes the application of the death penalty for the perpetrator of the crime of mutilation from a psychological, human rights, and religious perspectives.

REFUGEE DETENTION CENTRE: HUMANITY VS NATIONAL SECURITY Ninon Melatyugra
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2014): Jurnal Refleksi Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

AbstrakHukum internasional mengakui refugee sebagai suatu entitas yang memiliki kepentingan kemanusiaan selama mencari perlindungan di luar negaranya dari penyiksaan yang terjadi di negaranya. Sebagai konsekwensi, setiap negara mempunyai kewajiban erga omnes untuk memberi perlindungan terhadap para refugee di negara tersebut. Sayangnya dalam praktik, terdapat ketidakseimbangan antara kepentingan manusiawi dan kepentingan keamanan nasional. Artikel ini menunjukkan ketidakseimbangan kedua posisi dengan mengambil fokus pada Detention Centre di Australia, sebuah negara yang telah meratifikasi the 1951 Convention relating to the Status of Refugees. Penahanan administrasi dan ketidaktransparanan penilaian keamanan yang dilakukan oleh ASIO merupakan dua faktor utama berlatarbelakang keamanan nasional yang telah melemahkan posisi kepentingan kemanusiaan. Artikel ini juga menawarkan dua solusi untuk mengatasi masalah; pertama, batasan penahanan administratif harus dilakukan untuk menjamin hak hukum para refugee selama proses pengajuan visa; kedua, transparansi penilaian keamanan untuk menciptakan check-and-balance antara pemerintah Australia dan refugee dalammenentukan status visa para refugee. AbstractInternational law recognizes refugee as an entity who possesses humanity interest while seeking for asylum outside his/her country from persecution in his/her country. As a consequence, each state has an erga omnes obligation to give asylum to refugees in its country. Unfortunately in practice, there is a lack of balance between humanity interest and national security interest. This article shows the imbalance of both position by taking focus on Detention Centre in Australia, a country that has ratified the 1951 Convention relating to the Status of Refugees. Administrative detention and intransparency of security assessment exercised by ASIO are two main factors with the national security background that have weakened the position of humanity interest. This article also proposes two solutions to tackle the problems; first, limitation of administrative detention must be undertaken to guarantee refugees legal right during the visa application process; second, transparency of security assessment in order to create check-and-balance position between Australian Government and refugee in determining refugees visa status.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

Filter by Year

2014 2014

Filter By Issues

All Issue Vol. 7 No. 2 (2023): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2022): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2022): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2021): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2021): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2020): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2020): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2019): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 2 (2019): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1 (2018): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2 (2018): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2017): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2 (2017): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2016): Jurnal Refleksi Hukum Vol 1 No 1 (2016): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2015): Jurnal Refleksi Hukum Vol 9 No 1 (2015): Jurnal Refleksi Hukum Vol 8 No 2 (2014): Jurnal Refleksi Hukum Vol 8 No 1 (2014): Jurnal Refleksi Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Indirani Wauran

Contact Email
refleksihukum.fh@adm.uksw.edu

Phone
+628157797192

Journal Mail Official
refleksihukum.fh@adm.uksw.edu

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Jl. Diponegoro No. 52-60 Salatiga 50711 INDONESIA

Location
Kota salatiga,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Indirani Wauran

Contact Email refleksihukum.fh@adm.uksw.edu

Phone +628157797192

Journal Mail Official refleksihukum.fh@adm.uksw.edu

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Jl. Diponegoro No. 52-60 Salatiga 50711 INDONESIA

Location Kota salatiga, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Indirani Wauran

Contact Email
refleksihukum.fh@adm.uksw.edu

Phone
+628157797192

Journal Mail Official
refleksihukum.fh@adm.uksw.edu

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Jl. Diponegoro No. 52-60 Salatiga 50711 INDONESIA

Location
Kota salatiga,

Jawa tengah

INDONESIA