cover
Contact Name
Indirani Wauran
Contact Email
refleksihukum.fh@adm.uksw.edu
Phone
+628157797192
Journal Mail Official
refleksihukum.fh@adm.uksw.edu
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Jl. Diponegoro No. 52-60 Salatiga 50711 INDONESIA
Location
Kota salatiga,
Jawa tengah
INDONESIA
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
ISSN : 25414984     EISSN : 25415417     DOI : https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v6.i1
Core Subject : Social,
REFLEKSI HUKUM is a peer-review scholarly Law Journal issued by Faculty of Law Satya Wacana Christian University which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). REFLEKSI HUKUM accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 123 Documents
KRIMINALISASI BERLEBIH (OVERCRIMINALIZATION) DALAM KRIMINALISASI KORUPSI Marthen H. Toelle
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2015): Jurnal Refleksi Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.247 KB) | DOI: 10.24246/jrh.2015.v9.i2.p113-132

Abstract

AbstrakArtikel ini berargumen bahwa kriminalisasi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor adalah praktik kriminalisasi berlebih. Praktik kriminalisasi berlebih pada hakikatnya adalah keputusan menetapkan suatu tindakan sebagai tindak pidana dalam undang-undang tanpa didukung oleh alasan yang memadai. Dalam kontrak dengan pemerintah, perlindungan terhadap keuangan negara sudah memadai sehingga tindakan merugikan keuangan negara tidak perlu dikriminalisasi atau dipidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor.AbstractThis article argues that the criminalization stipulated in Articles 2(1) and 3 of the Indonesian Anti-Corruption Act is overcriminalization. Overcriminalization is, in essence, the decision to criminalize certain behaviour without being supported by adequate reasons. In government contracts, the protection over State budget has been properly established, therefore any State budget loss should not necessarily be criminalized according to Articles 2 (1) and 3 of the Indonesian Anti-Corruption Act.
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI BENDA: PENELUSURAN DASAR PERLINDUNGAN HKI DI INDONESIA Indirani Wauran-Wicaksono
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2015): Jurnal Refleksi Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (111.348 KB) | DOI: 10.24246/jrh.2015.v9.i2.p133-142

Abstract

AbstrakHak Kekayaan Intelektual memberikan kewenangan hukum kepada seseorang untukmendapat keuntungan dari karya intelektual yang diciptakan. Hal ini berimplikasi pihaklain, yang tanpa persetujuan, tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan darisebuah karya intelektual. Pengambilan keuntungan berarti mengambil sesuatu, di manasesuatu tersebut berada dalam hukum sipil yang dikenal dengan properti. Artikel inimenyelidiki kembali perlindungan dasar hak kekayaan intelektual untuk memberikanjustifikasi bahwa hak kekayaan intelektual adalah ‘properti’ yang memiliki sifat dasarproperti dan faktanya obyek properti memiliki hak milik.AbstractIntellectual Property Rights provides legal authority for a person to reap the rewards ofthe intellectual work produced. This has a consequence that the other party without consentmust not take advantage of an intellectual work. Reap the rewards of means to takesomething, which in civil law is known as the property. This article retraces the basicprotection of intellectual property rights to provide justification that intellectual propertyrights are ‘a property’ that has the nature of properties and in fact, is the object of propertythat has proprietary rights.
PERGESERAN KEKUASAAN PRESIDEN DAN PENGUATAN KEKUASAAN DPR PASCA PERUBAHAN UUD NRI 1945 Mugeni Mugeni
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2015): Jurnal Refleksi Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (193.736 KB) | DOI: 10.24246/jrh.2015.v9.i2.p143-158

Abstract

AbstrakPraktik penyelenggaraan pemerintahan negara yang dilaksanakan oleh Presiden selama rezim Orde Lama dan Orde Baru telah menimbulkan gelombang tuntutan kepada MPR RI pada masa reformasi agar melakukan berbagai perbaikan terhadap UUD NRI 1945. Perubahan UUD NRI 1945 yang dilakukan sejak 1999-2002, telah berhasil mendistribusi kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif kearah suatu keseimbangan baru yang lebih proporsional ketimbang pada rezim Orde Lama dan Orde Baru. Namun jika dicermati lebih jauh, pembagian kekuasaan antara Presiden dan DPR masih tidak seimbang dan cenderung tidak hanya melampaui paradigma check and balances tetapi telah menjadi excessive. DPR tidak hanya menjalankan fungsi legislatif murni, tetapi juga melaksanakan sejumlah fungsi administrasi negara yang semestinya murni menjadi ranah kekuasaan Presiden. AbstractGovernance practices implemented by the President during the Old Order and New Order has provoked a wave of demands to the People’s Consultative Assembly in the reformation era to carry out various improvements to the Constitution of the Republic Indonesia of 1945. The amendments to the Constitution since 1999 to 2002 has been successfully distributing powers among the executive, the legislative, and the judiciary towards a new equilibrium that is more proportional than in the Old Order and New Order. But on a closer examination, the division of powers between the President and Parliament are still not balanced and tend to not only go beyond the paradigm of checks and balances but has become excessive. In fact, the Parliament does not only perform  purely legislative functions, but also carries out a number of functions that should be purely within the realm of presidential powers.
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KONTRAK TAMBANG EMAS MELALUI ARBITRASE Dominicus Mere
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2015): Jurnal Refleksi Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.065 KB) | DOI: 10.24246/jrh.2015.v9.i2.p159-180

Abstract

 AbstrakArtikel ini membahas mengenai penyelesaian sengketa dalam kontrak tambang emas melalui arbitrase. UU No. 4 Tahun 2009 menentukan bahwa setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan izin pertambangan diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pembahasan ini penulis berpendapat bahwa pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah pilihan yang tepat ketimbang pilihan litigasi di pengadilan. Hal tersebut dikarenakan arbitrasi memiliki beberapa kelebihan seperti proses penyelesaian sengketa lebih cepat, hasil kesepakatan yang bersifat “win-win solution”, serta jaminan kerahasiaan sengketa dari sorotan publik. Berdasarkan kelebihan- kelebihan tersebut, arbitrase dinilai lebih tepat untuk diterapkan dalam sengketa kontrak tambang emas di Indonesia.Abstract                                                                   This article discusses the settlement of disputes in the gold mining contract through arbitration. Law Number 4 of 2009 specifies that any disputes that arise in the implementation of mining license should be resolved through arbitration in domestic courts and in accordance with the provisions of the legislation. In this paper the author argues that choosing arbitration as a dispute resolution mechanism is more proper than choosing court litigation. That is because arbitration has several advantages such as faster dispute resolution process, the “win-win” nature, as well as the guarantee of confidentiality from public scrutiny. Based on these advantages, arbitration is considered more appropriate to be applied in gold mining contract disputes in Indonesia.
LANDASAN FILOSOFIS PENGATURAN PASAR MODAL DI INDONESIA: HARAPAN DAN KENYATAAN Marihot Janpieter Hutajulu
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2015): Jurnal Refleksi Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.128 KB) | DOI: 10.24246/jrh.2015.v9.i2.p181-198

Abstract

Abstrak Keberadaan pasar modal di Indonesia dibutuhkan mengingat peranannya yang penting untuk menyokong kondisi perekonomian negara. Namun pasar modal sebagai lembaga yang berasal dari sistem ekonomi liberal-kapitalistik tidak serta merta dapat dengan mudah diadopsi dan diatur tanpa disesuaikan dengan filosofi bangsa Indonesia. Melalui tulisan ini, Penulis hendak menganalisis kesesuaian tujuan pengaturan dan pengembangan pasar modal di Indonesia dengan konsep Negara Kesejahteraan Indonesia pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Analisis tulisan ini menyimpulkan bahwa tujuan pengembangan pasar modal Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, namun tujuan pengaturan pasar modal itu sendiri belum sesuai dengan konsep negara kesejahteraan Indonesia serta belum memenuhi harapan konstitusional bangsa ini. AbstractIn Indonesia the existence of capital market is needed considering the important role to support the country's economy. But the capital market as an institution derived from the liberal-capitalistic economic system can not necessarily be adopted and arranged without adjustment to the philosophy of the Indonesian nation. Through this article, the author analyzes the suitability of regulation and development of capital markets in Indonesia with the concept of Indonesian welfare state after the amendment to the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945. The analysis of this paper draws a conclusion that the purpose of the Indonesian capital market development is to realize a just and prosperous society, but the goal of the capital market regulation itself is not in accordance with the concept of Indonesia as well as the concept of welfare state and thus has not met expectations of the nation's constitutional expectations. 
TEORI INTERNASIONALISME DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL Ninon Melatyugra
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2015): Jurnal Refleksi Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (106.393 KB) | DOI: 10.24246/jrh.2015.v9.i2.p199-208

Abstract

AbstrakKonstitusi suatu negara memegang peran penting dalam menjelaskan posisi hukum internasional dalam sistem hukum nasional. The South African Constitution adalah salah satu contoh konstitusi yang menjabarkan secara eksplisit mengenai kedudukan hukum internasional sehingga mempreskripsi pengadilan untuk menggunakan hukum internasional secara langsung dalam wilayah domestik. Masalah muncul bagi negara yang tidak memiliki ketentuan eksplisit dalam konstitusi, seperti Indonesia, namun praktiknya terdapat penggunaan hukum internasional oleh agen negaranya. Artikel ini menawarkan teori internasionalisme untuk memberi dasar legitimasi bagi negara yang ingin patuh terhadap hukum internasional di saat konstitusi tidak memiliki ketentuan eksplisit yang mengaturnya. Teori ini dibangun dengan fondasi 2 teori yakni teori transnational legal process yang menitikberatkan pada bagaimana negara memperlakukan hukum internasional, dan teori international constitution yang berfokus pada bagaimana perlakuan hukum internasional tersebut bersifat konstitusional.  Abstract A constitution of a nation holds an important role to define international law before municipal law. The South African Constitution is an example of constitutions that explain explicitly the position of international law and prescribe its courts to observe international law in domestic zone. A crucial problem has risen in States which have no explicit provisions in their constitutions, like Indonesia, but the State agent acts of using international law are often found. This article offers internationalism theory in order to give the States a legitimacy to be comply with international law although the constitution lacks the explicit provisions. The theory contains 2 basic theories which are transnational legal process theory that stresses on how states treat international law properly; and international constitution theory that focuses on how the treatment becomes constitutional.
BREEDING JAMINAN FIDUSIA: POTENSI DALAM MENDORONG EKONOMI NEGARA Dyah Hapsari Prananingrum
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2015): Jurnal Refleksi Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (112.432 KB) | DOI: 10.24246/jrh.2015.v9.i2.p209-218

Abstract

AbstrakBreeding atau pemuliaan diartikan sebagai perihal membuat (menjadikan) sesuatu hal  lebih bermutu atau lebih unggul. Dengan demikian pemuliaan fidusia adalah upaya menjadikan fidusia lebih unggul untuk dapat digunakan sebagai jaminan kredit. Hukum dapat berperan dalam pembangunan ekonomi karena hokum mampu menciptakan stability, predictability dan fairness. Seturut dengan upaya mendorong ekonomi nasional melalui kegiatan usaha, lembaga jaminan khususnya jaminan fidusia menjadi unggulan untuk menggerakkan laju perekonomian. Potensi cukup besar dan belum digarap dengan maksimal adalah penggunaan lembaga jaminan fidusia pada pelaku usaha UMKM. AbstractBreeding is defined as making something in such a way so that it possesses higher quality or superiority. Thus fiduciary breeding is an effort to make the fiduciary superior to be utilized as loan collateral. Law could play a role in the economic law development. The relevant issue here is whether the law is able to create stability, predictability and fairness for businesses. In accordance with the efforts to boost the national economy through business activities, fiduciary is a primary scheme to boost up the economy. Considerable potential that has not been better exploited is the use of fiduciary institution among SME business operators.
POLITIK HUKUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YANG MENYIMPANGI PASAL 105 (a) K.H.I TENTANG HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ DALAM KASUS PERCERAIAN MARSHANDA VS BEN KASYAFANI Henny Tanuwidjaja Tan
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2015): Jurnal Refleksi Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (129.375 KB) | DOI: 10.24246/jrh.2015.v9.i2.p219-228

Abstract

Abstrak Hukum merupakan entitas sangat kompleks. Hukum mencakup bermacam realitas sosial dan terdiri dari banyak aspek serta dimensi. Perkembangan hukum berakar dari proses interaksi antar bebagai aspek dari masyarakat. Hukum ditetapkan oleh masyarakat dan bentuknya ditentukan oleh sifat khusus suatu masyarakat. Melalui artikel ini penulis membahas perspektif politik hukum Putusan Pengadilan Agama Jakarta dalam kasus perceraian antara Marshanda dan Ben Kasyafani yang pada dasarnya tidak sesuai dengan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Putusan tersebut hendaknya dipahami sebagai putusan berdasarkan kebijakan, ketimbang berdasarkan aturan hukum. AbstractLaw is a very complex entity. It covers diverse social reality and consists of many aspects and dimensions. The development of law is rooted in the process of interactions among various aspects of the society. It is established by the society, and its shape is determined by the particular nature of the society. In this paper the author examines the legal political perspective of Jakarta Religious Court decision in divorce case between Marshanda and Ben Kasyafani that basically diverted from the provisions of Article 105 (a) of the Compilation of Islamic Law (KHI). The decision is understood as based on policy, rather than on legal rules.
PENERAPAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Teguh Prasetyo
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2015): Jurnal Refleksi Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (134.032 KB) | DOI: 10.24246/jrh.2015.v9.i1.p1-14

Abstract

AbstractThis article discusses the application of the crime diversion to children in juvenile criminal justice system. So far in the criminal justice system, punishment for perpetrators of children not create justice the perpertrators and victims. On the other hand also still leaves another problem that was not solved even though the perpetrators have been punished. See the principle of the protection of children especially the principle that the best interest of the child. The cild process is required for settling disputes outside the criminal mecanism or commonly referred to as diversion. Settlement through this diversion is expected to provide a win-win solution tho the cases encountered so as to create fairness both in terms of perpertrators as well as for the victim.AbstractThis article discusses the application of diversion in juvenile criminal justice system. So far in the criminal justice system, punishment of juvenile perpetrators of crimes did not create justice for the perpertrators and victims. On the other hand, the system also leaves another problem that has not been solved eventhough the perpetrators have been unished. Noting one of the principles in the protection of children, which is the best interests of the child, criminal cases with children as perpetrators should be settled outside the criminal mechanism generally referred to as diversion. Settlement by way of diversion is expected to create a solution that is balanced so as to create justice for both perpetrators and victims. Nevertheless, the diversion can not be applied to all of the criminal act. Diversion can only be applied in offenses committed by children which are sanctioned by penalty of no more than seven years imprisonment and the offence is not a repetition of crime (recidive).
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DALAM PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT Tri Astuti Handayani
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2015): Jurnal Refleksi Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (101.245 KB) | DOI: 10.24246/jrh.2015.v9.i1.p15-24

Abstract

AbstrakBantuan hukum adalah salah satu upaya mengisi hak asasi manusia terutama bagi lapisan termiskin masyarakat. Konstitusi menjamin hak setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum. Orang kaya dan mempunyai kekuasaan, dengan mudah mengakses dan mendapatkan “keadilan”, melalui tangan-tangan advokat yang disewanya. Tidak demikian halnya kelompok masyarakat miskin, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memahami hukum  dan tidak mampu untuk membayar advokat,  hal demikian menyebabkan tidak ada perlakuan yang sama di muka hukum untuk mengakses keadilan.Abstract Legal aid is an effort to fulfill the human rights, especially of the poorest groups of the society. The Constitution guarantees the right of every citizen to equal treatment before the law, including the right to access justice through legal aid. The haves and those having power would easily access and obtain justice, through the hands of advocates employed. That is not the case with the poor who do not have sufficient knowledge of the law and can not afford to pay for lawyers. This situation creates an unequal treatment before the law to access justice.

Page 1 of 13 | Total Record : 123