Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
REFLEKSI HUKUM is a peer-review scholarly Law Journal issued by Faculty of Law Satya Wacana Christian University which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). REFLEKSI HUKUM accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.
Articles
136 Documents
<![CDATA[KORELASI KOMUNISME DALAM DEMOKRASI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Tomy Michael]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2016): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (210.451 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2016.v1.i1.p15-28
<![CDATA[AbstrakKomunisme di Indonesia memiliki stigma buruk akibat bercampurnya dengan unsur politik.Hal ini secara khusus tampak dalam proses pemilihan ketua partai di Indonesia, di manapada setiap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga kepartaian secara tidak langsungmenyiratkan komunisme sebagai ideologi terlarang. Oleh karenanya, muncul paradigmadalam masyarakat bahwa komunisme adalah ideologi yang sesat. Tulisan ini menunjukanbahwa Komunisme tidak memiliki korelasi dalam proses pemilihan ketua partai politik.Proses pemilihan ketua partai politik tidak akan berjalan secara demokrasi apabila dalamAnggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga suatu partai politik tidak mendapatkan legalisasidari Pemerintah.AbstractCommunism has unfortunately had a bad reputation in Indonesia as a result of the tendencyto blend this ideology with political elements. This is particularly apparent in theprocess of selecting a party chairperson in Indonesia, in which the Statute/Articles of Association of any party indirectly implied that communism is a forbidden ideology. Therefore, the notion that communism is anunacceptable ideology could easily emerge among the members of society. This paper shows that Communism has in fact no significant correlation in the process of selecting the chairperson of a political party. The process of selecting the chair person of a political party will not run in a democratic way if the Statute/Articles of Association of a political party did not obtain previous legalization ofthe Government.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB NEGARA DAN MEKANISME PENYELESAIAN EXTRAJUDICIAL KILLINGS 1965 ]]>
<![CDATA[Mardiyono Mardiyono]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2016): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (190.12 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2016.v1.i1.p29-44
<![CDATA[AbstrakPersoalan extrajudicial killings 1965 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dantermasuk kejahatan HAM berat sesuai Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000. Penghukumanyang dilakukan tanpa proses pengadilan merupakan pengkhianatan terhadap nilai-nilaikemanusiaan yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. DalamMasstricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights, negaraberkewajiban melindungi hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya,dengan memberlakukan tiga jenis kewajiban pada Negara, yaitu: kewajiban untukmenghormati, melindungi dan memenuhi. Kegagalan untuk melakukan salah satu daritiga kewajiban tersebut merupakan pelanggaran hak yang dilakukan oleh negara. Terkaitdengan extrajudicial killings 1965, negara dapat memikul kewajiban baik sebagai akibatdari perbuatannya sendiri (acts of commision) maupun oleh karena pembiaran (acts ofommission).AbstractThe infamous tragedy of extrajudicial killings in Indonesia in 1965 could be categorized ascrimes against humanity, as well as a serious violation of human rigts as set forth inArticle 7 of Law No. 26, 2000 and Article 1 Paragraph (3) of the Constitution of 1945. In theMaastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights, the state isobliged to protect the civil, political and economic rights, as well as social and culturalrights. to impose state obligations (the obligation to respect, protect and fulfill). Failure todo any of these constitutes a violation of rights by the state. In relation to extrajudicialkillings that took place in 1965, the state may assume obligations both as a result of hisown actions (acts of commission) as well as because of its omission.]]>
<![CDATA[MENDORONG SIKAP LEBIH BERSAHABAT TERHADAP HUKUM INTERNASIONAL: PENERAPAN HUKUM INTERNASIONAL OLEH PENGADILAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ninon Melatyugra]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2016): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (211.058 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2016.v1.i1.p45-60
<![CDATA[AbstrakInkonsistensi dan keberagaman cara pandang tentang kedudukan hukum internasionaldalam sistem hukum Indonesia merupakan suatu masalah yang harus diselesaikan secaranormatif. Artikel ini menawarkan sebuah solusi yang mempreskripsi empat hal pentingyang harus dilakukan negara untuk mendorong sikap yang lebih bersahabat terhadaphukum internasional. Preskripsi pertama, memahami hukum internasional sebagai hukum.Kedua, menemukan legitimasi penggunaan hukum internasional dalam konstitusi RI secarakontekstual. Ketiga, mengaktifkan fungsi hakim sebagai interpreter untuk mengaplikasihukum internasional secara tepat. Keempat, memahami jenis dan karakter hukuminternasional beserta cara penerapannya.AbstractInconsistency and diversity of perspectives on international law in Indonesian legal systemare problems that need to be resolved normatively. This article offers a solution whichprescribes four significant things for states to be done in order to encourage State to showits friendly attitude to international law. First prescription is to understand that ‘internationallaw is law’. Second prescription is to find contextual legitimacy of using international lawby analyzing further the Indonesian Constitution. Third prescription is to activate judgesas interpreters to apply international law properly. Fourth prescription is to understandcategory and character of international law and observe the application.]]>
<![CDATA[DISKRESI DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM OLEH GUBERNUR ]]>
<![CDATA[Setyo Pamungkas]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2016): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (205.454 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2016.v1.i1.p61-79
<![CDATA[AbstrakUpah minimum bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja dari upah yangterlalu rendah. Upah minimum mendorong terwujudnya keadilan bagi pekerja-pengusaha,dan pemenuhan kebutuhan hidup minimal bagi semua yang bekerja dan yang memerlukanperlindungan. Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur. Gubernur dalam menetapkanupah minimum dapat menggunakan pertimbangannya sendiri tentang upah yang layak,karena pekerja/buruh tidak boleh dibayar di bawah nilai kebutuhan hidup layak danperlindungan sosialnya. Gubernur juga berperan penting dalam mengembangkan kebijakanupah minimum. Jadi, Gubernur dapat melakukan diskresi untuk memastikan bahwakeadilan sosial dapat dicapai melalui kebijakan upah minimum. Akan tetapi, diskresitersebut harus benar-benar memastikan negara memberikan perlindungan yang samabagi pekerja dan pengusaha.AbstractThe establishment of minimum wage standard aims to provide protection for workers fromwages that are too low. The minimum wage standard encourage the achievement of justicefor workers as well as employers, and the minimum subsistence for all workers whoseliving standard needs to be protected. The minimum wage is established by the provincialgovernor, who may at his/her discretion establish the minimum wage at the rate she/hedeemed decent, since for workers /laborers should not be paid below the needs of decentliving and of social protection. The governor also plays an important role in developingpolicies on minimum wages. Therefore, the governor may excercise his/her discretion toensure that social justice can be achieved through the minimum wage policy. However,such discretion must assure that the state provides equal protection for workers andemployers.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN PENGANUT SEDULUR SIKEP DI KABUPATEN KUDUS ]]>
<![CDATA[Ceprudin Ceprudin]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2016): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (162.566 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2016.v1.i1.p81-96
<![CDATA[AbstrakPerkawinan adalah hak setiap individu. Dalam peraturan perundang-undangan, perkawinantermasuk peristiwa kependudukan yang harus dicatatkan dalam AdministrasiKependudukan (Adminduk) karena mempunyai akibat hukum tertentu. Meskipunpencatatan perkawinan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun masihada perkawinan yang belum terlindungi secara hukum. Perkawinan adat penganut SedulurSikep di Kabupaten Kudus menunjukkan adanya perkawinan yang belum bisa dicatatkandalam administrasi kependudukan. Berdasar analisis penelitian ditemukan bahwa tidakbisa dicatatkannya perkawinan penganut Sedulur Sikep di Kabupaten Kudus membuatmereka tidak mendapatkan hak-hak sipil. Karena itu harus ada perbaikan peraturanperundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, sehingga perkawinanpenganut Sedulur Sikep mendapatkan perlakuan yang sama seperti perkawinan padaumumnya.AbstractMarriage is basically the right of every individual. In the organic legislation, marriage isregarded as demographic occurrence that must be recorded in the demographicadministration. Registration of marriage is important since it precedes certain legalconsequences. Although the registration of marriage is already stipulated in the legislation,there is in fact certain marriages that are not properly covered by legal protection. Marriageperformed among the traditional community of Sedulur Sikep in Kudus regency is anexample of a marriage that can not be registered in the demographic administration. Theanalysis of this study revealed that the unfeasibility of registration marriage among members of Sedulur Sikep community in Kudus may end up in denial of their civil rights. Therefore, there must be improvement of legislation governing the registration of marriages so that marriage among Sedulur Sikep community may enjoy equal treatment as any other marriage.]]>
<![CDATA[KARAKTERISTIK IMPERATIF DAN REKOMENDATIF PUTUSAN-PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA ]]>
<![CDATA[Dyah Hapsari Prananingrum]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2016): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (197.343 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2016.v1.i1.p97-116
<![CDATA[AbstrakSebagai otoritas persaingan usaha, KPPU memiliki kewenangan memeriksa dan memutusperkara pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha. Di samping memutus perkara,KPPU juga memiliki tugas memberikan saran/rekomendasi demi perbaikan iklim persainganusaha. Dalam praktiknya, ada kalanya rekomendasi juga dimuat dalam putusan KPPUyang berkenaan dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha. Dengandemikian putusan KPPU bisa mengandung muatan imperatif maupun rekomendatif.Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji muatan imperatif dan rekomendatif dalamputusan-putusan KPPU. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kedua sifat konten putusanKPPU memang diperlukan dalam penegakan hukum yang bersifat komprehensif dan tidaksemata-mata menggunakan pendekatan represif. Mengingat sensitivitas dunia usahaterhadap regulasi, konten rekomendatif menjadi salah satu wahana yang juga tepat untukmendorong ketaatan (compliance) pihak-pihak terkait.AbstractAs a business competition organ, the Commission has the authority to examine and decidecases involving violations of Competition Law. Furthermore, the Commission also has thetask of providing advice/recommendation for the government and businesses to improvethe business competition climate. In practice, there are occassions when the recommendation is also contained in the Commission’s decision with regard to alleged violations of the Business Competition Law. Thus the decision of the Commission may contain imperative verdict well as recommendation. This study aimed to assess the imperatives and recommendation content in the Commission’s decisions. It was revealed that both content is required in a comprehensive law enforcement which was not simply based on repressive approach. Given the sensitivity of the business with regulations, the recommendations contained in the Commission’s decision may be used as an appropriate vehicle to encourage adherence (compliance) to Competition Law by related parties.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN JUDICIAL REVIEW TERHADAP UNDANG-UNDANG RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Galuh Candra Purnamasari]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2017): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (188.855 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2017.v2.i1.p1-16
<![CDATA[This paper examines Constitutional Court’s authority to review ratification acts according to UUD 1945. The problems of Constitutional Court’s authority to review ratification acts could be analyzed in Constitutional Court’s decisions on Ratification of ASEAN Charter. Although Constitutional Court has authority to review the ratification acts as seen in Constitutional Court’s decisions, there is no clear rules in Constitution which regulates any legal position and legal form of ratification acts and international treaties. The lack of clarity in the rules may cause problems concerning on the clarity of the Constitutional Court’s authority to review ratification acts in future. This paper is a literature research and it aims to find that the Constitutional Court has the authority to review ratification acts according to UUD 1945, but it does not have authority to review the substance and content of international treaties which are contained in the annex of ratification acts. The authority to review ratification acts is limited in determining the constitutionality of ratification of an international agreement through the ratification acts.]]>
<![CDATA[MENEROBOS SEKAT ADMINISTRASI PERADILAN ]]>
<![CDATA[Indra Rahmatullah]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2 (2017): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (166.778 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2017.v1.i2.p117-130
<![CDATA[Sebagai bagian dari reformasi peradilan yang sedang dilaksanakan, reformasi manajemen perkara atau administrasi perkara menjadi salah satu bagian yang menjadi fokus perubahan. Reformasi pada manajemen perkara tidak dapat dinafikan karena untuk mendapatkan hasil proses hukum yang fair dimulai dari manajemen perkara yang baik. Jika manajemen perkara peradilan tidak dibenahi secara serius maka akan banyak celah-celah hukum yang dimanfaat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mencoba mengintervensi pada sebuah proses hukum yang sedang berjalan. Namun demikian, reformasi administrasi peradilan nampaknya belum menunjukkan hasil yang efektif. Masih ada beberapa contoh kasus korupsi yang memanfaatkan celah administrasi manajemen perkara. Padahal Mahkamah Agung telah melakukan studi banding dengan Federal Court of Australia (FCA) tahun 2013 tentang bagaimana manajemen administrasi perkara yang modern. Untuk itu dibutuhkan terobosan-terobosan program dan gagasan baru baik dari aturannya, SDM dan infrastruktur yang memadai. As a part of the judicial reformation which is being implemented, the reformation of case management or case adminitrastion become significant issue in case of judicial reformation. The reformation of case management should not to be regardless because to get fair judicial process begun with a good case management. If the reformation of case management not to be reformed, there will be many legal loopholes that can be used byocnums to disturb fair judicial process. However, the judicial reformation is still not shows a significant progress and effective. There are still many corruption cases because of many legal loopholes. In the other hand, The Supreme Court had been doing a comparative study how to implement a modern case management with Federal Court of Australia (FCA) in 2013. To reform all problems, we need legal breakthroughs and new ideas as follows rules, human resources and good infrastructures.]]>
<![CDATA[PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI BRANTAS ]]>
<![CDATA[Martika Dini Syaputri]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2 (2017): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (167.626 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2017.v1.i2.p131-146
<![CDATA[Kondisi sungai Brantas Kota Surabaya semakin memprihatinkan akibat pencemaran dari limbah rumah tangga maupun limbah industri. Sebagai pemasok bahan baku PDAM, kualitas sungai Brantas harus diperhatikan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat pengguna air. Letak sungai yang berada di kawasan hilir menjadikan beban pencemaran yang dialami sungai Brantas semakin berat serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum juga ikut mempengaruhi penurunan kualitas air sungai Brantas. Penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan peran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam pengendalikan pencemaran air sungai Brantas baik dalam pengeluaran izin, pengawasan, pemberian sanksi maupun upaya dalam penanggulangan pencemaran. The condition of Brantas river in Surabaya is deteriorating as a result of contamination from household as well as industrial waste. As the provider of water for municipal fresh water supply service, the quality of Brantas river must be considered so as not to cause harm to the water users. The river part which is located in the downstream region makes the pollution even more severe. This condition is worsened by the lack of scrutiny and law enforcement efforts which ultimately also cause the degradation of the water quality of Brantas river. This study was performed to demonstrate the strategic role of the Environmental Office of Surabaya Municipality in controlling Brantas river water pollution in terms of the issuance of licenses, supervision, implementation of sanctions and measures taken to prevent water pollution.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI DAN PROBLEMATIKA CALON INDEPENDEN DALAM PEMILUKADA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 ]]>
<![CDATA[Agus Budi Santoso]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2 (2017): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (164.622 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2017.v1.i2.p147-160
<![CDATA[Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia mengalami perubahan yang cukup beragam, mulai dari pilkada secara langsung, pilkada melalui mekanisme perwakilan, yaitu dipilih oleh DPRD, hingga kembali pada pilkada secara langsung. Peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 membuka peluang munculnya calon kepala daerah melalui jalur independen. Penelitian ini dalam rangka mengetahui dan menganalisis eksistensi dan permasalahan pencalonan Kepala Daerah secara independen dalam Pemilukada. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari: primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan teknik studi kepustakaan dilengkapi dengan wawancara dengan responden terbatas yang relevan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskripsi yuridis, yaitu analisis yang mendasarkan pada teori-teori, konsep dan peraturan perundang-undangan. The system of electing local leaders in Indonesia has changed varyingly, starting from direct election, the election through mechanisms of representatives in which the leader was elected by parliament, to the re-application of direct election. The Law No. 8 of 2015 which now governs local elections provides a chance for independent candidate to run for the local leadership office. This study was conducted to determine and analyze the existing problems surrounding the independent candidacy system in the local leader election. This research is basically a legal research utilizing statute approach, conceptual approach as well as case approach. Primary, secondary and tertiary legal materials are thorrughly used in this research. The legal materials are gathered through literature study and supplemented by interviews with limited relevant respondents. The analysis technique adopted in this research is juridical descriptive which is based on relevant theories, concepts and legislations.]]>
