cover
Contact Name
Jurnal JKN
Contact Email
jurnal-jkn@bpjs-kesehatan.go.id
Phone
+6281280885541
Journal Mail Official
jurnal-jkn@bpjs-kesehatan.go.id
Editorial Address
Jl. Letjen Suprapto Kav. 20 No.14, Cempaka Putih PO BOX 1391/JKT. Jakarta Pusat 1051 - Indonesia
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional (JJKN)
ISSN : 27987183     EISSN : 27986705     DOI : 10.53756
Core Subject : Health, Science,
Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional merupakan salah satu bentuk upaya pengembangan dan menjadi rujukan ilmiah bagi para akademisi dan praktisi terkait Jaminan Kesehatan Nasional. Jurnal ini memuat artikel-artikel terkait bidang Jaminan Kesehatan Nasional melalui berbagai pendekatan ilmiah yang berfokus pada pembahasan mengenai Risk Pooling, Strategic Purchasing, Revenue Collection yang dapat menjadi pengayaan ilmu di bidang Jaminan Sosial Kesehatan. Selain itu, jurnal ini juga memuat berbagai aspek lainnya yang relevan, yakni Stakeholder Engagement dan Institutional Capability terkait penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 18 Documents
Pelayanan Primer yang Berkualitas: Sebuah Tinjauan Literatur Donni Hendrawan; Chandra Nurcahyo; Andi Afdal
Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional (JJKN) Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional
Publisher : BPJS Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (512.159 KB) | DOI: 10.53756/jjkn.v1i1.13

Abstract

Penguatan pelayanan kesehatan primer telah digaungkan sejak lama oleh para pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Namun demikian, implementasinya belum optimal. Salah satu tolok ukurnya adalah performa FKTP yang masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan saran dan rekomendasi guna mewujudkan pelayanan kesehatan primer yang berkualitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data desk research (secondary data), serta proses triangulasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang digunakan. Temuan penting dalam penelitian ini adalah secara umum Indonesia belum memiliki tata kelola yang komprehensif dalam setiap aspek yang termasuk dalam mata rantai penting yang diperlukan untuk menentukan kualitas pelayanan kesehatan primer. Oleh sebab itu, dibutuhkan pembenahan secara bertahap dan berkesinambungan yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh stakeholder terkait.
Did The Horizontal Referral Policy in Indonesia Create Cost Savings? Aditya Darmasurya; Rahma Anindita; M Candra Ikhda
Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional (JJKN) Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional
Publisher : BPJS Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (527.319 KB) | DOI: 10.53756/jjkn.v1i1.14

Abstract

Background: In Indonesia, the referrals to hospitals by Primary Care Providers (PCPs) is high. In 2018, more than 15 per cent of patients visiting PCPs were referred to hospitals, while the cost for outpatient visits reached 51.2 trillion rupiahs. As of September 2019, Indonesia’s Body of Social Security for Health of Indonesia (BPJS Kesehatan) enacted a horizontal referral policy. PCPs will refer patients to other PCPs with more resourced facilities. Objectives: To assess the impact of horizontal referral on hospital outpatient visits and how cost savings were made. Methods: This study is a non-experimental big-data analysis by observational descriptive method. Results: Data results were classified into two groups in order to separate data analysis affected by external COVID-19 pandemic factors. Group I consisted of data from September to December 2019 and group II consisted of data from January 2020 to October 2020. In data Group I, a total of 8.140 cases were referred horizontally and not referred to hospitals. Referral ratio decreased from 16,50% prior the policy enactment to 15,71% in December 2019. In data Group II, horizontal referral showed an increasing trend from January to October 2020 with 56.875 total cases being referred among primary care providers. Cost savings from September 2019 to October 2020 reached 25.891.347.236 rupiahs. Conclusions: The horizontal referral policy in Indonesia reduced the number of patients referred to hospitals, hence creating cost savings. It proposes collaboration among primary care providers, thus controlling unnecessary referrals to hospitals.
Kesiapan Penerapan Pelayanan Kelas Standar Rawat Inap dan Persepsi Pemangku Kepentingan Golda Kurniawati; Citra Jaya; Sekarnira Andikashwari; Yulita Hendrartini; Tonang Dwi Ardyanto; Kasir Iskandar; Muttaqien Muttaqien; Syamsu Hidayat; Risky Tsalatshita; Haryo Bismantara
Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional (JJKN) Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional
Publisher : BPJS Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.833 KB) | DOI: 10.53756/jjkn.v1i1.15

Abstract

Salah satu amanah dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah adanya pelayanan medis dan non-medis yang sama, tidak ada perbedaan, dalam rangka mencapai keadilan sosial. Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), keadilan ini diterjemahkan sebagai pelayanan kelas standar rawat inap untuk menggantikan tingkatan fasilitas akomodasi rawat inap yang saat ini berlaku. Memasuki tahun keempat implementasi Program JKN, amanah ini masih belum dapat terwujud. Untuk itu, studi ini berupaya menganalisis kemungkinan penerapan kelas standar rawat inap, termasuk menghitung ketersediaan tempat tidur di Indonesia untuk mendukung penerapan tersebut. Studi ini menggunakan mixed method di mana studi kuantitatif dilakukan melalui metode survei terhadap 520 responden peserta JKN yang pernah mendapatkan pelayanan rawat inap di rumah sakit. Studi kualitatif dilakukan melalui wawancara dan diskusi terarah pada pembuat kebijakan Program JKN. Hasil studi menunjukkan bahwa seluruh responden studi dari peserta maupun pembuat kebijakan mendukung penerapan kelas standar rawat inap dengan preferensi yang beragam. Meskipun demikian, disepakati bahwa diperlukan waktu setidaknya 5 tahun untuk memastikan penerapan kelas standar rawat inap dapat dilaksanakan dengan baik. Rumah sakit khususnya membutuhkan waktu untuk mempersiapkan sarana dan prasarana agar sesuai dengan ketentuan kelas standar rawat inap. Studi ini merekomendasikan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung kebijakan kelas standar rawat inap. Tenggat waktu penerapan kelas standar rawat inap pada dokumen Peta Jalan Jaminan Kesehatan perlu direvisi, dilengkapi dengan beberapa regulasi tambahan dan sosialisasi yang intensif.
Uji Coba Penjaminan Kacamata di FKTP Tati H Denawati; Erzan Dhanalvin; Benjamin P Saut; Deddy R Siregar
Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional (JJKN) Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional
Publisher : BPJS Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1097.28 KB) | DOI: 10.53756/jjkn.v1i1.16

Abstract

Penjaminan alat kesehatan kacamata merupakan salah satu manfaat tambahan yag diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada peserta JKN. Sejak implementasi program JKN, kasus kacamata makin meningkat dan berdampak pada peningkatan biaya pelayanan kesehaan yang harus dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. Selain peningkatan kasus, proses penjaminan yang tidak efektif juga memicu kenaikan beban biaya. Untuk mendapatkan pelayanan kacamata, peserta berkunjung ke FKTP, kemudian dirujuk ke FKRTL dan mendapatkan pelayanan kacamata di optik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Di setiap titik layanan, BPJS Kesehatan membayarkan biaya pelayanan kesehatan. Penjaminan tidak efektif berdampak pada pengeluaran yang tidak seharusnya sebesar Rp 153 miliar per tahun. Riset operasional ini dilakukan untuk mendapatkan alur penjaminan yang lebih efektif. Data diperoleh dari 26 kantor cabang BPJS Kesehatan selama kurun waktu Juli 2019 sampai Maret 2020. Perubahan proses bisnis memungkinkan peserta mendapatkan resep kacamata dari dokter di FKTP untuk selanjutnya mendapatkan kacamata di optik. Perubahan proses bisnis ini berdampak pada efisiensi sebesar Rp 4.8 miliar. Direkomendasikan BPJS Kesehatan untuk mengimplementasikan proses bisnis hasil riset di seluruh Indonesia.
Pelayanan Prima Sebagai Upaya Pencapaian Loyalitas Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Nur Imam Rhamdani
Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional (JJKN) Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional
Publisher : BPJS Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.467 KB) | DOI: 10.53756/jjkn.v1i1.18

Abstract

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah suatu program yang diselenggarakan badan nonprofit yang independen, yang mana pembiayaan jaminan kesehatan dibayarkan dari iuran peserta. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan yang ditunjuk secara resmi untuk menyelenggarakan program JKN tersebut. Sebuah program jaminan sosial yang dalam perkembangannya memiliki perkembangan pesat dengan pencapaian kepesertaan sebanyak 70% dari total populasi hanya dalam jangka waktu 4 tahun. Perkembangan yang pesat dari program JKN tidak menutup adanya kekurangan yang ada, seperti kurang berkembangnya sistem pengelolaan data dan sistem pengelolaan informasi kesehatan yang berdampak pada tidak efektif dan tidak efisiennya pelayanan. Oleh karena itu, dibuatlah penelitian ini untuk mengukur sejauh mana respons peserta terhadap pelayanan administrasi peserta di kantor cabang dalam dimensi multi-RATER. Hasil penelitian menunjukkan respon positif dari peserta dengan nilai rata-rata dimensi tertinggi sebesar 94% pada dimensi Empathy. Dari hasil pengukuran tersebut diharapkan kedepannya melalui pembenahan pelayanan dapat diwujudkannya peserta yang loyal.
Penerapan Metode Lean Six Sigma Dalam Upaya Rekrutmen Peserta PPU Badan Usaha: Study Kasus Proses Telemarketing Kantor Cabang Jakarta Selatan Teguh Wijaya; Fanny Wiramijaya; Annisa Rahmania; Silvia Oktaviani
Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional (JJKN) Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional
Publisher : BPJS Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (888.036 KB) | DOI: 10.53756/jjkn.v1i1.19

Abstract

Pandemi covid-19 selama tahun 2020 membuat capaian peserta khusus segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) mengalami penurunan, khususnya di kantor cabang Jakarta Selatan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan metode Lean Six Sigma dalam proses rekrutmen badan usaha di Kantor Cabang Jakarta Selatan penelitian kualitatif dengan data yang diperoleh berdasarkan pengamatan atau observasi, hasil wawancara, hasil pemotretan dilapangan, analisa dokumen dan catatan atau laporan dengan jenis penelitian kualitatif bersifat induktif, Metode Define, Measure, Analyze, Improve dan Control (DMAIC) digunakan dalam penelitian ini dengan hasil penerapan metode Lean Six Sigma dapat meningkatkan proses kegiatan rekrutmen peserta. Dari hasil penelitian yang didapat bahwa metode DMAIC terbukti dapat meringkas proses dan meningkatkan capaian peserta melalui telemarketing sebanyak 5.962 peserta. Penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan capaian kerja di bidang lainnya seperti kepesertaan, SDM umum dan pelayanan faskes.
Pelaksanaan Audit Medis Rujukan Non Spesialistik (RNS) dengan Time, Age, Comorbid, Complication (TACC) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara Indrianti Wakhyuni; Putri Wulandari; Darmawan Purnama; Elisa Adam
Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional (JJKN) Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional (JJKN)
Publisher : BPJS Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (328.444 KB) | DOI: 10.53756/jjkn.v1i2.33

Abstract

In the era of the National Health Security (Jaminan Kesehatan Nasional-JKN) program, the Primary Care Health Facility (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama-FKTP) has become a frontline to management of non specialistic diagnoses, although it is still possible for non specialistic diagnoses to be referred to hospitals on the grounds of Time, Age, Complication, and Comorbidity (TACC) at National Health Insurance (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial- BPJS Kesehatan) application system, but it is not yet known whether TACC is only used as for passing referrals, even though the actual condition of the patient can still be handled completely at the first level, or FKTP is actually not able to handle the diagnosis. Purposes: Data collection for this study was carried out through medical audit activities aimed at detecting whether TACC has been used according to the actual patient's condition or only as a means for passing referrals. Methods: Medical audit has compare the suitability between the choice of TACC in the BPJS Health application system and the patient's medical record. Results: The results of the medical audit, it was found that 32,8% of participants had discrepancy between the diagnosis writing and the TACC choice in the BPJS Health application system and medical records; medical records of 35,75% of participants have not been written in full in accordance with Regulation of the Minister of Health No. 269/2008 concerning Medical Records; and 44,62% of participants still received medical treatment that did not refer to the prevailing medical consensus. Keywords: TACC; Aplication System; Medical Record
Net Promoter Score sebagai Tolok Ukur Ketercapaian Customer Loyalty Peserta Pekerja Penerima Upah Badan Usaha Nur Imam Rhamdani
Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional (JJKN) Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional (JJKN)
Publisher : BPJS Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.013 KB) | DOI: 10.53756/jjkn.v1i2.34

Abstract

Abstract: The National Health Insurance Program (JKN) organized by BPJS Kesehatan is a program that developed rapidly at the beginning of its existence in terms of achieving membership coverage. To maintain the continuity of the program, indeed, proper management of customer services is required at each service point. This study was conducted to measure the level of satisfaction of participants whose results can be used as a basis for decision making. Measurement through the Net Promoter Score method is carried out, the results will describe the customers' willingness to recommend a product or service to others and represent customer loyalty itself. The measurement of the Net Promoter Score that has been carried out for customers who receive wages for business entities (PPU BU) at BPJS Kesehatan Tondano Branch Office shows high results (92.41% and 90%). With these results, it is hoped that BPJS Kesehatan can continue to improve existing services in areas of improvement that can be developed. The development of innovation based on the participant's point of view must be considered with a focus on service simplification and the implementation of information technology for the realization of a quality JKN program. Keywords: Customer loyalty; Net Promoter Score; BPJS Kesehatan
Improving Service Quality in the Customer Journey by Developing Innovations of Information Irwanto Irwanto
Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional (JJKN) Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional (JJKN)
Publisher : BPJS Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1175.058 KB) | DOI: 10.53756/jjkn.v1i2.35

Abstract

To improve the service process requires the latest innovation and creativity to answer the needs of participants. This research uses research and development (R&D) methods. All BPJS Health employees to carry out innovation initiatives by developing various methods to improve services to participants based on information technology that is easily accessible by participants anytime and anywhere. Most of our customers are millennials and tech-savvy (62%) so we need innovation in technology development to answer customer needs quickly and capture data. Hopefully with this technological innovation we can meet the needs and expectations of our participants, can provide services that are easier, faster and definitely without having to meet face to face.. Keywords: BPJS Kesehatan; Costumer; Technology Abstrak: Untuk meningkatkan proses pelayanan membutuhkan inovasi dan kreativitas terkini untuk menjawab kebutuhan peserta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (R&D). Seluruh pegawai BPJS Kesehatan untuk melakukan inisiatif inovasi dengan mengembangkan berbagai metode untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta berbasis teknologi informasi yang mudah diakses oleh peserta kapan saja dan dimana saja. Sebagian besar pelanggan kami adalah milenial dan melek teknologi (62%) sehingga kami membutuhkan inovasi dalam pengembangan teknologi untuk menjawab kebutuhan pelanggan dengan cepat dan menangkap data. Semoga dengan inovasi teknologi ini kami dapat memenuhi kebutuhan dan harapan para peserta kami, dapat memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat dan pasti tanpa harus bertatap muka.
Analisis Kebijakan dan Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 pada Program Jaminan Kesehatan Nasional Dina Anjayani
Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional (JJKN) Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional (JJKN)
Publisher : BPJS Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (388.734 KB) | DOI: 10.53756/jjkn.v1i2.37

Abstract

The Minister of Health Regulation (PMK) Number 16 of 2019 concerning Fraud Prevention in the National Health Insurance Program (JKN) as a substitute for Minister of Health Regulation Number 36 of 2015 is still being evaluated and studied in its implementation. According to the mandate of PMK Number 16 of 2019, there is still the possibility of fraud in the implementation of JKN that has not been demonstrated and followed up on by the Fraud Prevention Team (TPF). Analyze PMK policy Number 16 of 2019 and investigate for other policy options so that their implementation works properly. The Bardach Criteria are used in the study to weight the alternative policy options that will be recommended next. The analysis result indicated that PMK Number 16 of 2019 is still stagnant, and optimizing the JKN TPF function is more feasible at this time, particularly that the PMK revision will require more time and be more complicated.

Page 1 of 2 | Total Record : 18