cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
La Basri
Contact Email
basrila90@gmail.com
Phone
+6282238704345
Journal Mail Official
basrila90@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pendidikan No. 27 Kelurahan Klabulu, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong
Location
Kota sorong,
Papua barat
INDONESIA
Jurnal Faksi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Published by Universitas Muhammadiyah Sorong
ISSN : 24772477     EISSN : -     DOI : https://doi.org/10.33506/jf
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Faksi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik is an open access, and peer-reviewed journal. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social and political issues: gender politics and identity, digital society and disruption, civil society movement, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy innovation, international politics and security, media, information and literacy, politics, governance and democracy, radicalism and terrorism. JF is published two times a year. Before submitting, please ensure that the manuscript is in accordance with JFs focus and scope, written in Indonesian, and follows our author guidelines and manuscript template.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 4 (2018): September 2018" : 5 Documents clear
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENERBITKAN IZIN MEMBANGUN DI KOTA SORONG Belkin Heluka; Amiruddin Amiruddin; Nanik Purwanti
Jurnal Faksi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 4 (2018): September 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.691 KB)

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dalam studi kebijakan pembangunan.Kebijakan dalam suatu pembangunan tidak terlepas dari  yang namanya pemerintah, Dalam arti pemerintah itu adalah suatu sistem  atau wadah organisasi besar yang berperan penting dalam memutuskan kebijakan pembangunan tertentu yang akan didirikan  baik dari masyarakat sipil dan masyarakat non sipil, mestinya tidak didirikan  suatu bangunan tersebut jika tidak mempunyai surat izin  dari pemerintah   melalui Dinas terkait  pada khususnya  dibagian Dinas Pekerjaan Umum (DPU) ,berdasarkan peraturan perundang-undangan  yang berlaku di  Republik Indonesia.Dengan demikian penulis meneliti permasalahan ini  selama kurang lebih  satu bulan dari tanggal 22 Oktober s/d 19 November di dinas pu Kota Sorong. Selama penelitian penulis  memperoleh beberapa hasil penelitian  yang telah dilakukan  penulis, benar bahwa  dinas pu sangat-sangat  berperan dalam ijin mendirikan bangunan mesti harus dibawah”Komando” pengawasan atau  keputusan berdasarkan undang-undang yang berlaku ditanah air ini, dan melalui kebijakan tersebut masyarakat pada umumnya  telah mengikuti  aturan norma tersebut  kemudian berhasil mendirikan bangunan secara umum di kota sorong  telah mendirikan 70% bangunan dan yang  telah mendirikan bangunan namun yang tidak memiliki izin dari dinas pu hampir mencapai 100% untuk itu masyarakat harus berperan penting  dan mengambil bagian serta mengikuti aturan mendirikan  suatu  bangunan mestinya  harus ijin dari  pemerintah kota sorong melalui dinas terkait yaitu Dinas Pekerjaan umum dengan bangunan tersebut yang akan didirikan tidak berstatus, kesannya adalah”illegal”.
PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN DI BIDANG PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN PADA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (KESBANGPOL & LINMAS) KOTA SORONG Sitti Sainab; Muhammad Ridha Suaib; Arie Purnomo
Jurnal Faksi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 4 (2018): September 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (513.846 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan wawasan kebangsaan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam peningkatan wawasan kebangsaan di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan pada kantor KESBANGPOL Kota Sorong. Tempat atau lokasi dilakukannya penelitian ini ialah pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol & Linmas) Kota Sorong. Waktu penelitian direncanakan akan di lakukan mulai dari bulan Oktober 2016 – Januari 2017. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Sorong adapun sampel penelitian yaitu Kepala Badang Kesbangpol, Kepaala Bidang, dan staf pegawai. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan wawasan kebangsaan di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan dilakukan melalui sosialisasi dan diskusi adapaun faktor pendukung yakni anggaran, sarana dan prasarana, sinkronisasi organisasi dan faktor penghambat antara lain minimnya anggaran, tidak adanya sarana dan prasarana, dan ketidak samaan struktur organisasi. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa perlu adanya sosialisasi yang rutin penyediaan anggaran dan penyinkronan struktur organisasi pada kantor tersebut.
ANALISIS PELAKSANAAN KOORDINASI DALAM PENCAPAIAN PROGRAM LINGKUP SEKRETARIAT PEMERINTAH KABUPATEN SORONG Marcellino Quartus Fresan Pontoh; Muhammad Ridha Suaib; Kamaluddin Kamaluddin
Jurnal Faksi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 4 (2018): September 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.43 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi dalam pencapaian pada lingkup sekretariat pemerintah Kabupaten Sorong dan kendala-kendala dalam pelaksanaan koordinasi pencapaian program lingkup sekretariat daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Kabupaten Sorong mulai bulan September sampai dengan Desember 2017. Adapun populasi penelitian ini seluruh pegawai kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong dan sampel penelitian sebanyak 10 orang. Data penelitian dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Data penelitian dianalisis dengan teknik non statistic.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaaan koordinasi di Kabupaten Sorong melalui beberapa pertimbangan antara lain majemen sumberdaya, efisiensi dan efektifitas penyelanggaraan, koordinasi fungsional, koordinasional instansional dan koordinasi fungsional. Adapun hambatan-hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pencapaian koordinasi tersebut antara lain kurangnya efektifitas dan efisiensi pada sumberdaya manusia, kurangnya koordinasi fungsional serta kurangnya koordinasi instansional. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa perlu untuk memaksimalkan koordinasi-koordinasi pada setiap unsur terkait dalam pemerintahan untuk mencapai pelaksanaan koordinasi yang maksimal.
IMPLEMENTASI SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SORONG Arianti Mapadang; Muhammad Ridha Suaib; Arie Purnomo
Jurnal Faksi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 4 (2018): September 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (340.476 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sorong). 2) Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami dalam Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sorong. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengunakan teknik kualitatif. Menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh dari lapangan yang di dapat dari para informan. Penganalisaan ini diperoleh berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubung-hubungkan fakta,data dan informasi lalu dianalisis. sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sorong. Tehnik pengumpulan data menggunakan Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa ; 1) Secara umum Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependuduka n di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sudah berjalan dengan cukup baik. Dimana setiap tahapan hampir berjalan dengan lancar karena dilakukan dengan mengacu pada prosedur dan mekanisme yang ada dalam ketentuan.  Dan bila didasarkan oleh beberapa aspek pengukurnya maka di dapatkan hasil : a) Standart dan sasaran kebijakan. Pelaksanaanya sudah mulai mengikuti  berbagai aturan atau standar yang . 2) Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran implementornya, komunikasi yang baik antar bagian di dalamnya, karakteristik dari tiap agen pelaksana, serta masyarakat yang memberikan respon yang cukup baik.Ada beberapa kendala atau hambatan yang terjadi dalam proses Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, yaitu menyangkut masalah kurangnya sumber daya manusia yang mampu menjalankan berbagai peralatan informatika yang dipergunakan selama implementasi. Kedua adalah kurang maksimal serta efisiennya sosialisasi dan penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat agar pelaksanaannya dapat lebih maksimal pula.
HUBUNGAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DAERAH DALAM PROSES PENETAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG Diah Qomariah; Muhammad Ridha Suaib; Arie Purnomo
Jurnal Faksi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 4 (2018): September 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (394.642 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan pola hubungan antara lembaga Eksekutif – Legislatif dalam perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong dan untuk mengetahui proses fungsi DPRD dan Eksekuif dengan perubahan perda. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Pengambilan sampel dengan metode pengambilan sampel yang tidak acak (non probability sampling) maksudnya adalah untuk menyesuaikan dengan kriteria tertentu yang disebut juga pengambilan sampel bertujuan (purposive sampling). Dari hasil analisis yang dilakukan bahwa Pola hubungan Eksekutif dan Legislatif  sekarang ini telah terjadi Check and Balance, sehingga kedua lembaga ini dalam melaksanakan tugasnya selalu berhati-hati. Terlihat dalam pembahasan perumusan Perda tentang  Susunan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong Legislatif dan Eksekutif berlangsung lebih demokrasi. Dalam peranannya anggota DPRD secara nyata sebagai pelaku utama dalam rumusan kebijakan di daerahnya. Kebijakan-kebijakan itu antara lain dapat dilakukan dalam perumusan peraturan daerah dengan prakarsa anggota. Namun selama ini belum ada satupun peraturan daerah yang dirumuskan atas inisiatif dari  anggota DPRD Kabupaten Sorong. Yang mana  semua peraturan daerah masih  hasil rumusan dari Eksekutif (Pemda Kabupaten Sorong).

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2023): Maret 2023 Vol. 5 No. 2 (2020): Maret Vol. 4 No. 3 (2019): June 2019 Vol. 4 No. 1 (2018): December 2018 Vol. 3 No. 4 (2018): September 2018 Vol. 3 No. 3 (2018): June 2018 Vol. 3 No. 2 (2018): March 2018 Vol. 3 No. 1 (2017): December 2017 Vol. 2 No. 4 (2017): September 2017 Vol. 2 No. 3 (2017): June 2017 Vol. 2 No. 2 (2017): March 2017 Vol. 2 No. 1 (2016): December 2016 Vol. 4 No. 2 (2019): Maret More Issue