Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Artikel yang ditulis pada Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan berupa hasil penelitian (empirical/original article) baik empirik maupun kajian teoritik yang mengangkat isu-isu politik dan pemerintahan. Publikasi yang ditampilkan pada Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan diharapkan dapat memperkaya kajian Politik Lokal dan Otonomi Daerah; Gender dan Politik Identitas; Sistem Pemilu dan Kepartaian; Civil Society; Komunikasi Politik; Media, Demokrasi dan HAM; Kajian Masyarakat Adat; Kajian Strategis; Demokrasi dan HAM; Politik Keamanan; Kebijakan Publik; Politik dan Pesantren; Politik Lingkungan; Perbandingan Politik; E-Governance; Global Politik; dan Tata Kelola Pemerintahan.
Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1, No 2 (2013): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[Refleksi Pilkada dan Model Kepemimpinan Kepala Daerah ]]>
<![CDATA[Adhi Iman Sulaiman]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 2 (2013): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (402.384 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v1i2.2257
<![CDATA[Pemilihan kepala daerah diharapkan dapat dijadikan pembuktikan sekaligus evaluasi bagi berlangsungnya semangat reformasi untuk mewujudkan demokratisasi ditingkat lokal dalam pilkada. Menggunakan analisis dari hasil observasi partisipan dan pengumpulan data faktual dari media massa online khususnya dari kutipan para narasumber yang kompeten. Tujuannya untuk membuat refleksi dan evaluasi pemilihan kepala daerah dan model kepemimpinan. Hasilnya terjadi problematika dalam pilkada mulai dari proses pencalonan, kampanye, pemilihan, sampai ketika menjabat kepala daerah, yaitu dengan adanya istilah “mahar politik”, “politik uang”, besarnya biaya kampanye dan tim sukses. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab adanya kasus korupsi di daerah sebagai ciri model kepemimpinan transaksional politik yang dominan kekuatan modal finansial dan modal politik (kekuasaan). Seharusnya kepemimpinan kepala daerah memiliki modal manusia dan modal sosial sebagai ciri model kepemimpinan transformasional.]]>
<![CDATA[Demokrasi dalam Pandangan Zainal Abidin Ahmad ]]>
<![CDATA[Ahmad Sabiq]]>;
<![CDATA[Syah Firdaus]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 2 (2013): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (249.931 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v1i2.2262
<![CDATA[Pandangan Zainal Abidin Ahmad tentang demokrasi tampak dipengaruhi oleh ide demokrasi parlementer Barat dan sekaligus prinsip-prinsip ajaran Islam. Terkait dengan Islam ia berpandangan bahwa Islam adalah agama demokratis bahkan merupakan pionir dari demokrasi parlementer. Pemikiran politiknya pada masa itu relatif radikal dan menempatkannya di luar arus utama teori politik Islam yang ada. Pertama, ia sepenuhnya menerima kedaulatan rakyat sementara banyak pemikir lain yang masih mempertahankan pentingnya kedaulatan Tuhan. Kedua, ia menawarkan syarat yang sederhana untuk menjadi wakil rakyat. Ketiga, ia mengkritisi konsep perbedaan warga Negara dalam dzimmi dan non dzimmi serta menginterpretasikannya dalam cara berfikir baru yang lebih egaliter dan demokratis.]]>
<![CDATA[Politik Keberadaan dalam Proses Pencalonan Legislatif pemilu 2009 ]]>
<![CDATA[Muhtar Haboddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 2 (2013): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (294.546 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v1i2.2258
<![CDATA[Politik kekerabatan atau klan sangat kental terjadi dalam panggung politik, baik ditingkat nasional maupun lokal. Tulisan ini mencoba menghadirkan jejak langkah politik kekerabatan yang terjadi pada pencalonan anggota legislatif dalam pemilu 2009. Hal ini ditandai oleh banyaknya petinggi partai yang memasukkan anak, ipar, menantu, istri dan saudara dalam pencalonan anggota legislatif dalam pemilu 2009. Tulisan inidalam batas tertentu berhasil membuktikan para petinggi partai politik yang berhasil memasukkan anak dan keluarganya dalam pesta pemilu. Dalam mengkaji politik kekerabatan, penulis menggunakan perspektif pilihan rasional dan perspektif nepotisme. Pilihan dua pendekatan ini dasari oleh pemahaman bahwa kajian ini belum banyak dilakukan dalam studi politik dan pemerintahan. Hasilnya sangat menakjubkan—dalam artian proses politik kekerabatan menyebar disejumlah partai politik.]]>
<![CDATA[Transational Islamic Movement (Studi Gerakan Islam Hizbut Tahrir Indonesia) ]]>
<![CDATA[Sulaiman Kurdi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 2 (2013): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (302.799 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v1i2.2263
<![CDATA[Kemunculan berbagai gerakan Islam pasca jatuhnya Soeharto patut dicermati. Momentum ini digunakan dengan baik oleh gerakan Islam untuk bangkit. Kenyataan ini ditandai dengan hadirnya berbagai organisasi atau gerakan Islam, antara lain Hitbut Tahrir Indonesia (HTI), MMI, FPI,KISDI dan lainnya. Fenomena ini membuat banyak kalangan bertanya-tanya siapa sebenarnya mereka. Gerakan Islam yang disebutkan diatas seringkali disebut gerakan radikal, ekstrem, militan ataupun fundamentalisme. Kehadiran mereka tidak dapat dielakan dari gejala yang terjadi di Indonesia. Tulisan ini menjelaskan pemikiran HTI dan mereka memberikan tawaran berupa ideologi berbasiskan Islam. Karena mereka menganggap ideologi-ideologi yang ada tidak memberikan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang multidimensional yang dihadapi oleh umat manusia sehingga mereka menawarkan “wacana” berupa penegakan Syariat Islam dan seperangkat aturan-aturan lainnya.Akhirnya, terpulang kepada masyarakatlah yang akan menilai dan atau menerima wacana tersebut]]>
<![CDATA[Sengketa Aset Pasca Pemekaran WIlayah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya ]]>
<![CDATA[Fitriyani Yuliawati]]>;
<![CDATA[Subhan Agung]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 2 (2013): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (297.137 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v1i2.2259
<![CDATA[Keragaman dinamika proses pemekaran dan pasca pemekaran melahirkan model variatif di setiap daerah yang menarik dan produktif, namun tidak sedikit juga dampak pasca pemekaran yang melahirkan gejala kontraproduktif bagi tujuan pemekaran itu sendiri yakni akses dan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Tidak sedikit konflik perebutan aset yang berujung pada konflik berkepanjangan antar pemerintah otonom dan induknya. Sehingga tidak sedikit juga yang kontraproduktif pada kinerja pemerintahan, karenasibuk mengurusi konflik dan sengketa aset yang tidak ada ujungnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan tekhik analisis menggunakan metode interaktif dan data digali secara mendalam lewat syarat utama pengetahuan informan akan fokus penelitian (purpose methode). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa aset terjadi karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang berbeda dalam sengketa tersebut. Solusi dalam mengatasi sengketaini harus melibatkan pihak ketiga, semisal pemerintah pusat dengan memegang prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak atau solusi “jalan tengah”.]]>
<![CDATA[Strategi Pengembangan Masyarakat (Comunity Development)melalui program pengembangan koperasi dan UMKM berbasis kearifan lokal ]]>
<![CDATA[Waluyo Handoko]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 2 (2013): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (422.428 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v1i2.2264
<![CDATA[Model develoment masyarakat sangat strategis dan penting melalui pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan Koperasi (koperasi masyarakat ekonomi) dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk desa. Menggunakan metode kualitatif teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, serta purposive sampling untuk penentuan informan penelitian di lokasi penelitian di enam desa seperti Bakulon, Bokol, Gambarsari, Jetis, Toyareka, dan Karangtengah, Kecamatan Kemangkon Purbalingga Kabupaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pengembangan Koperasi (koperasi masyarakat ekonomi) dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) telah menjadi model pengembangan masyarakat sebagai strategi konstruktif (membangun) dan solusi (problem solving) dan transformatif (potensi pengolahan dan sumber daya) untuk mencapai masyarakat pembangunan pedesaan bisa lebih adil dan makmur berdasarkan kearifan lokal]]>
<![CDATA[Paradigma Rational Choice dalam menelaah fenomena Golput dan prilaku pemilih di Indonesia ]]>
<![CDATA[Syah Firdaus]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 2 (2013): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (347.838 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v1i2.2260
<![CDATA[Pasca reformasi seiring gelora demokratisasi digelar, geliat golput juga semakin meningkat. Asumsi golput yang paling gampang dari jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilihnya. Namun asumsi tersebut masih bisa diperdebatkan, pemilih terdaftar yang tidak menggunakanhaknya tidak bisa serta merta dikelompokkan sebagai golput. Golput hanyalah mereka yang memang sengaja tidak mau menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara atau sengaja merusak suaranya. Dalam pembahasan tulisan ini, dengan pendekatan konsep rational choice untuk menelaahgolput, adalah keputusan rasional untuk memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara preferensi kelompok elit politik dengan publiknya di bawah. Fenomena golput semestinya dianggap sebagai bagian dari koreksi dan kritikan sosial baik secara politis maupun administratif. Pilihan untuk menekan golput berada di tangan para elit dengan kesadaran mereka untuk mendeteksi bagaimana menekan persentase angka golput setiap kali pemilu digelar]]>
<![CDATA[Budaya Politik Masyarakat Ada Kampung Naga Desa Neglasari, Kecamatan Slawu Kabupaten Tasikmalaya ]]>
<![CDATA[Akhmad Satori]]>;
<![CDATA[Wiwi Widiastuti]]>;
<![CDATA[Hendra Gunawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 2 (2013): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (357.408 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v1i2.2261
<![CDATA[Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana budaya politik masyarakat Kampung Naga yang mempunyai ikatan tradisional yang kuat dan mengakar dalam kehidupan sosial kemasyarakatan mereka. Dengan menggunakan metode etnografi akan diteliti bagaimana budaya masyarakat yang sudah terinternalisasi sejak masa nenek moyang tersebut akan terefleksikan dengan jelas dalam budaya politik masyarakat Kampung Naga. Hasil penelitian yang menunjukan bahwa budaya politik masyarakat KampungNaga adalah masuk pada tipe budaya politik subjek parokial (the parochial subject culture). Dimana orientasi dalam tipe ini lebih bersifat afektif dan normatif daripada kognitif. Hal itu didapat perilaku politik masyarakat Kampung Naga di pengaruhi faktor historis yang diturunkan secara turun- temurun dan dikawal dengan norma-norma agama yang kuat. Selain itu kesadaran obyek politiknya kecil atau tidak ada sama sekali terhadap sistem politik. Sistem kepercayaan dan falsafah hidup masyarakat Kampung naga yang mempengaruhi bagaimana pola relasi masyarakat dengan kekuasaan. Adanya lembaga adat yang kuat disamping lembaga formal (pemerintahan) membuktikan bahwa kekuasaan adat lebih mempunyai peran dominan dibandingkan kekuasaan pemerintahan.]]>
