cover
Contact Name
Faisal Fadilla Noorikhsan A. H.
Contact Email
faisal.fadilla@unsil.ac.id
Phone
+6285315357751
Journal Mail Official
jipp@unsil.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi Jalan Siliwangi No 24 Tasikmalaya
Location
Kota tasikmalaya,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Published by Universitas Siliwangi
ISSN : 23018453     EISSN : 27766284     DOI : 10.37058/jipp.v8i1.3085
Core Subject : Social,
Artikel yang ditulis pada Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan berupa hasil penelitian (empirical/original article) baik empirik maupun kajian teoritik yang mengangkat isu-isu politik dan pemerintahan. Publikasi yang ditampilkan pada Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan diharapkan dapat memperkaya kajian Politik Lokal dan Otonomi Daerah; Gender dan Politik Identitas; Sistem Pemilu dan Kepartaian; Civil Society; Komunikasi Politik; Media, Demokrasi dan HAM; Kajian Masyarakat Adat; Kajian Strategis; Demokrasi dan HAM; Politik Keamanan; Kebijakan Publik; Politik dan Pesantren; Politik Lingkungan; Perbandingan Politik; E-Governance; Global Politik; dan Tata Kelola Pemerintahan.
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2016): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik" : 8 Documents clear
Asas Demokrasi dan Partai Politik Lokal di Provinsi Aceh Muhammad Jafar AW
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (370.755 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v2i1.2291

Abstract

Latar belakang munculnya partai politik lokal di Aceh adalah disepakatinya persyaratan dari Gerakan Aceh Merdeka berupa keberadaan partai politik lokal di Aceh oleh pemerintah Republik Indonesia dalam Memorandum Of Understanding Helsinki sebagai upaya untuk mengakhiri konflik bersenjata yang berkepanjangan di Nanggroe Aceh Darusalam. Dalam tulisan ini dapat disimpulkan pula bahwa kehadiran partai politik lokal dalam sistem kepartaian Indonesia membawa implikasi berupa amandemen pada undang - undang pemerintahan Aceh guna mengakomodasi keberadaan partai politik lokal di Aceh yang berlaku sebagai lex specialis derograt lex generale. Keberadaan partai politik lokal di Aceh juga turut membawa implikasi berupa menurunnya perolehan  suara partai politik nasional dalam pemilihan umum lokal yang dilaksanakan pada tahun 2009 dan 2014 di  Aceh, dimana Partai Aceh berhasil mendominasi dalam perolehan suara jauh di atas partai politik nasional dan partai politik lokal lainnya. Pemerintah hendaknya memberikan saluranaspirasi bagi partai politik lokal Aceh di tingkat nasional mengingat ruang gerakpartaipolitik lokal dalam menyampaikan aspirasi rakyat Aceh di tingkat nasional yang terbatas.
Mempertanyakan Kinerja Penyelenggara Negara Pemilu legislatif 2014 Ikhsan Darmawan
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (374.18 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v2i1.2284

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan tidak optimalnya kinerja lembaga penyelenggara pemilu pada Pemilu Legislatif 2014. Tulisan ini mencoba menjawab satu pertanyaan utama: ‘Faktor apa yang menyebabkan tidak optimalnya kinerja lembaga penyelenggara pemilu pada Pemilu Legislatif 2014?’ Hasilnya adalah ada dua jenis faktor: faktor internal dan faktor eksternal. Di bagian akhir dari tulisan ini, penulis mengajukan beberapa rekomendasi untuk menyelesaikan persoalan dalam belum optimalnya kinerja penyelenggara pemilu.
Studi Pemetaan dan Pemecahan Masalah dalam Implementasi Pendidikan Karakter pada Institusi Pendidikan di Kota Tasikmalaya Moh. Ali Andrias; Akhmad Satori
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.09 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v2i1.2292

Abstract

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang membahas mengenai implementasi  pendidikan karakter pada institusi pendidikan di tingkat SMP, SMA dan Sederajat di Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian ini berupaya meminimalisir, bahkan diupayakan mampu menghilangkan masalah yang selalu terjadi pada siswa di sekolah seperti tawuran, aksi geng motor, bullying, narkoba, dan pelecehan seksual. Permasalahan dikota yang dilabeli “Kota Santri” ternyata masih ada perilaku siswa yang melakukan tindakan negatif. Oleh karena itu, etika, moralitas, dan nilai-nilai agama dan Pancasila, sebagai filosofi dan nilai-nilai yang luhur pada bangsa Indonesia harus ditingkatkan kembali. Penanganan serius dari institusi pendidikan, menggalakan penyampaian pendidikan karakter yang terintegrasi pada semua mata pelajaran dan guru di sekolah. Pemberian pendidikan karakter ini harus dipetakan kembali dan mencari pemecahan solusi yang tepat dan terarah oleh institusi pendidikan maupun pemerintah. Pendidikan karakter ini harus dilakukan secara berkelanjutan, terintegrasi dan serius pada proses belajar mengajar di kelas. Pendidikan di Kota Tasikmalaya diharapkan fokus pada penguatan pendidikan karakter yang memiliki daya untuk mengubah perilaku siswa.
Menguak Birokrasi anti Gender di Kabupaten Ciamis Fitriyani Yuliawati; Wiwi Widiastuti
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.55 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v2i1.2285

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui mengapa jabatan-jabatan strategis pada  pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis lebih didominasi oleh pegawai laki-laki. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat beberapa kendala yang membuat jabatan - jabatan strategis dalam birokrasi kebanyakandipegang oleh kaum laki-laki. Kedala - kendala tersebut berasal dari interal berupa motivasi dalam diri pegawai perempuan itu sendiri. Selain itu terdapat kendala eksternal yang berasal dari keluarga, lingkungankerja dalam birokrasi khususnya dalam proses promosi jabatan yang masih dipengaruhi oleh konstruksi sosial. Konstruksi tersebut berupa anggapan-anggapan bahwa laki-laki lebih mampu menjadi seorang pemimpin dibandingkan perempuan. Paradigma ilmu politik yang digunakan menggunakan gabungan normatifisme dan institusionalisme. Sedangkan teknik analisis menggunakan metode interaktif dan data digali secara mendalam melalui teknik pemilihan informan secara purposive sampling. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa pegawai PNS perempuan di Kabupaten Ciamis masih marginal dalam posisi stategis kepegawaian, salahsatnya dapat dilihat penempatan posisi jabatan strukural  dimana laki-laki masih menempati proporsi yang lebih besar dengan perbandingan 1:4. Hal ini banyak dipengaruhi olehbudaya patriarki yang melekat dan beban ganda yang dimiliki oleh perempuan.
Pengaruh Implementasi Undnag - undang no 22 tahun 2009 terhadap kesadaran hukum masyarakat Kota Tasikmalaya Rangga Fitra Gumelar
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (340.02 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v2i1.2293

Abstract

Tujuan     penelitian     ini     mencari     besarnya     pengaruh     implementasi     kebijakan  UU No 22 Tahun 2009 terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam menyelesaikan perkara tindak pelanggaran lalu lintas di Kota Tasikmalaya. Jenis penelitian adalah kuantitatif melalui pendekatan survey dengan populasi yang digunakan adalah anggota Satlantas Polres Kota Tasikmalaya menggunakan perhitungan korelasi Pearson dan regresi.  Besarnya    pengaruh    implementasi    kebijakan    UU    No    22    Tahun    2009  terhadap    kesadaran hukum masyarakat dalam menyelesaikan perkara tindak pelanggaran lalu lintas di Kota Tasikmalaya    adalah    0,783    yang    berarti    kuat    dimana    komunikasi,    sumberdaya,  disposisi    dan    struktur    birokrasi    sebagai    faktor    penentu
Pengawasan Partai Politik terhadap kadernya di DPRD, Studi pada PDIP, GOLKAR, DEMOKRAT di Provinsi Bali Bandiyah Bandiyah
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (378.953 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v2i1.2289

Abstract

Anggota legislatif di Indonesia memiliki fungsi, hak yang seimbang dalam merepresentasikan kepentingan rakyat. Partai politik yang kadernya dipekerjakan di parlemen juga berkewajiban  mengontrol perilaku kadernya. Namun seringkali anggota legislatif yang tersandung kasus hukum,partai cenderung menghindar dan memecat kadernya begitu saja. Studi ini dilakukan untuk mencari informasi pengetahuan bagaimana pengawasan partai politik terhadap kadernya yang bekerja di parlemen. Studi ini difokuskan di Bali pada partai PDIP, Demokrat dan Golkar. Metode penelitian adalahdeskriptif kualitatif dengan eksplorasi analitis melalui informan yang terpilih. Hasil studi menunjukkan bahwa partai politik; PDIP, Demokrat, Golkar  pada dasarnya memiliki sistem pengawasan yang semuanya berada di fraksi. Terdapat tumpang tindih  peran yakni sebagai legislatif, kader partai, dan anggota pengawas, dan nampaknya anggota legislatif mengawasi dirinya sendiri. Sistem pengawasan Partai PDIP dan Demokrat bersifat institusionalis hirarkis. Namun Demokrat memiliki badan pengawas sendiri yang tidak independen. Sedangkan pengawasan Golkar bersifat non hirarkis dan fleksibel meskipun DPP (partai pusat) memainkan peran penting dalam penyelesaikan masalah yang terkadang tidak dapat ditangani oleh DPD (tingkat propinsi). Ditambah lagi ketiadaan peraturan yang jelas dan tegas membuat implementasi pengawasan dipartai politik menjadi tidak efektif.
Konsep Negara Bangsa yang ideal dalam Perspektif Plato : studi Hermeunities Kritis atas Naskah Temues and critias dalam dialog plato Yusef Rafiqi
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (413.261 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v2i1.2294

Abstract

Sebagaimana    yang    dideskripsikan    Prof.    Arysio    Santos,    ahli    nuklir    berkebangsaan    brazil     ini     menemukan     bahwa     benua     yang     hilang     yang     disebut     sebagai     atlantis    oleh    plato    sesungguhnya    adalah    wilayah    Paparan    Sunda,    di    Indonesia, yang  sekarang     tenggelam.     Pada     zaman     Es,     seluruh     wilayah     ini     muncul     ke   permukaan,     membentuk    bidang    luas    berukuran    benua.    Secara    keseluruhan,    ‘tanah  tempat    emas    dilahirkan’,    sama    dengan     lokasi     Indonesia     dan    Asia     Tenggara.     Komoditas-komoditas     yang     disebutkan    Plato    adalah    komoditas    khas    Sumatra:    kelapa,  pisang,    buah-buahan,    bahan    pencelup,    tanaman     obat-obatan     termasuk     binatang     liar     yang     disebutkan.    Arysio     Santos     menafsirkan    bahwa    Atlantis    dijaga    oleh    dua    pilar  Hercules    adalah    metafor    bagi    dua    gunung   maha    dahsyat    di    Indonesia:    Gunung   Toba    dan    Gunung    Krakatau    yang    berlokasi,    salah    satunya,    di    Selat    Sunda.
studi dimensi systemness dan reification dalam pelembagaan partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Tasikmalaya pasca reformasi Subhan Agung; Rino Sundawa Putra
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.134 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v2i1.2290

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana institusionalisasi kepartaian  yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Tasikmalaya pasca Reformasi. Penelitian ini dasari dari realitas politik di mana terdapat dominasi yang signifikan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) baik dalam eksekutif maupun legislatif dalam politik lokal di Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini akan berusahamengungkap upaya institusionalisasi tersebut lewat kajian penelitian secara kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini di cover dengan pendekatan ilmu politik institusionalisme.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi systemness PPP cukup mapan dengan menjadikan peraturan-peraturan internal partai sebagai pedoman dalam menyelesaikan berbagai problem internal kepartaian. Selama ini PPP cukup berhasil membentuk dan menginternalisasi aturan-aturan tersebut dalam tingkah laku dan sikaf kepartaian. Fungsi-fungsi kepartaian relatif berjalan walaupun belum cukupideal. Sedangkan tentang Reifikasi kepartaian PPP menggunakan strategi pencitraan lewat pesantren, identifikasi partainya Nahdiyyin, pencitraan lewat lembaga politik dan mencitrakan diri sebagai partainya para ulama. Kedua dimensi tersebut secara akseleratif melahirkan PPP sebagai penguasa politik lokal di Kabupaten Tasikmalaya.

Page 1 of 1 | Total Record : 8