cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rian Prayudi Saputra
Contact Email
jurnalpahlawan@gmail.com
Phone
+6282386219797
Journal Mail Official
rianprayudi@gmail.com
Editorial Address
Jl. Tuanku Tambusai No 23 Bangkinang
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Jurnal Pahlawan
Published by Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN : 26155583     EISSN : 26155583     DOI : https://doi.org/10.31004/jp.v4i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pahlawan aims to Facilitate Scientific Discussions about the Latest Developments in Legal Issues in Indonesia and to Publish Innovative and Modern Legal Research on Law. The Focus and Scope of this Journal Are Legal Issues in the Field of Criminal Law, Civil Law, State Administrative Law, State Administrative Law, Business Law, International Law, Islamic Law, Customary Law and Philosophy of Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL PAHLAWAN" : 6 Documents clear
PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI INDONESIA Rian Prayudi Saputra
Jurnal Pahlawan Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (447.067 KB) | DOI: 10.31004/jp.v2i2.573

Abstract

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tak ada habis-habisnya. Pencuian Bukan hanya dalam berbentuk kehilang benda fisik,tetapi juga pada saat ini juga terdapat pencurian secara online salah satunya pencurian data yang dilakukan menggunakan computer, gadget dalam melakukan aksi kejahatannya Unsur-unsur Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHPdan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik itu terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian itu ada berupa pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian ringan, Pencurian secara online berupa data pribadi ( Hacking). Faktor pemicu tindak pidana pencurian itu ada faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal itu seperti niat pelaku dalam melakukan pencurian itu Kata kunci: Tindak Pidana, Pencurian Abstract Theft is one of the types of crimes against human wealth regulated in Chapter XXII Book II of the Criminal Code (KUHP) and is an endless problem. Descriptions Not only in the form of loss of physical objects, but also at this time also there is theft online, one of which is theft of data using computers, gadgets in committing crimes The elements of theft in the main form as regulated in article 362 of the Criminal Code and Law Number 11 of 2011 concerning Electronic Information and Transactions consist of subjective and objective elements. The threat of punishment for perpetrators of theft is in the form of ordinary theft, theft by weighting, and petty theft, online theft in the form of personal data (Hacking). The trigger factors for the theft are internal factors and external factors, internal factors such as the intention of the perpetrators to commit the theft Keywords: Criminal, theft
KERUGIAN KONSUMEN SEBAGAI TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Yuli Heriyanti
Jurnal Pahlawan Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.34 KB) | DOI: 10.31004/jp.v2i2.574

Abstract

Kerugian konsumen dapat menjadi tanggung jawab pelaku usaha/produsen apabila memenuhi syarat dalam prinsip tanggung jawab pelaku usaha. Prinsip-prinsip tanggung jawab tersebut adalah Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan (Negligence), Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (Breach of Warranty), Prinsip tanggung jawab mutlak (Strict Product Liability). Syarat Kerugian Konsumen Yang Menjadi Tanggung Jawab Pelaku Usaha sesuai dengan kasus yang dialami penulis harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, Suatu tingkah laku yang menimbulkan kerugian, tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal, Harus dibuktikan bahwa tergugat lalai dalam kewajiban berhati-hati terhadap penggugat, Kelakuan tersebut merupakan penyebab nyata (proximate cause) dari kerugian yang timbul. Kata kunci: Kerugian, Konsumen, Tanggung Jawab, Perdagangan Elektronik, Perlindungan Konsumen Abstract Consumer losses can be the responsibility of the business actor / producer if they meet the requirements in the principle of the responsibility of the business actor. The principles of responsibility are the principle of responsibility based on negligence / error (Negligence), the principle of responsibility based on default (Breach of Warranty), the principle of absolute responsibility (Strict Product Liability). Conditions of Consumer Losses That Become Responsibilities of Business Actors in accordance with the case experienced by the author must meet the following conditions, A behavior that causes harm, not in accordance with normal caution, Must be proven that the defendant was negligent in the duty of caution with the plaintiff, such behavior is the real cause (proximate cause) of the losses incurred. Keywords: Loss, Consumer, Responsibility, Electronic Commerce, Consumer Protection
PERKEMBANGAN HUKUM PERBANKAN SYARI’AH SEJAK ZAMAN RASULULLAH HINGGA SEKARANG Aminoel Akbar NoviMaimory
Jurnal Pahlawan Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (545.849 KB) | DOI: 10.31004/jp.v2i2.575

Abstract

Praktek Perbankan sudah banyak di amalkan oleh para sahabat Nabi di zamannya, yang memang secara formalitas kelembagaan belum ada. Namun substansi dari praktek Perbankan sudah diamalkan. Semisal meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan. Namun ada juga praktek yang oleh sahabat Rasul mempunyai penafsiran lain, sahabat Rasulullah SAW, Zubair bin Awwam r.a memilih tidak menerima titipan harta, ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Mengembangkan Perbankan Syari’ah di zaman Rasulullah SAW fungsi-fungsi Perbankan dilakukan oleh perorangan dan biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi, sehingga setiap orang mempunyai peranannya sendiri. Kemudian, perkembangan sejarah Perbankan pada masa sekarang ini yang pada mulanya menuai banyak hambatan-hambatan yang dilalui oleh para pendiri Bank Syari’ah, seperti halnya pemerintah tidak mendukung adanya konsep yang ditawarkan bank Syari’ah ini, dengan dalih bahwa secara politis bank Syari’ah dianggap berkonotasi ideologis, yang ada kaitannya dengan konsep negara Islam. Sehingga pada saat itu juga masih banyak pertanyaan “siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam itu (sistem bagi hasil)” tentunya para pengusaha yang ingin masuk sebagai penanam modal juga masih khawatir akan kelangsungan Investasinya. Kata kunci: Hukum, Perbankan Syari’ah Abstract Banking practice has been widely practiced by the companions of the Prophet in his day, which indeed institutionally did not exist yet. But the substance of banking practices has been practiced. Such as lending money for consumption and for business purposes, as well as sending money is common. But there are also practices that by the Prophet's companions have other interpretations, the companions of the Prophet Muhammad, Zubair bin Awwam r.a chose not to take deposits of property, he preferred to receive them in the form of loans. Developing Sharia Banking in the time of the Prophet Muhammad SAW Banking functions are carried out by individuals and usually one person only performs one function, so that each person has his own role. Then, the development of banking history at the present time which initially reaped many obstacles that were passed by the founders of the Sharia Bank, just as the government did not support the concept offered by the Sharia bank, under the pretext that politically the Sharia bank ' ah is considered to have an ideological connotation, which has to do with the concept of an Islamic state. So that at that time there were still many questions "who is willing to put capital in such a venture (profit sharing system)" of course entrepreneurs who want to enter as investors are also still worried about the continuity of their investments. Keywords: Law, Sharia Banking
MAHKAMAH KONSTITUSI, MAHKAMAH AGUNG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004 TERHADAP HAK MENGUJI UNDANG-UNDANG Nurjalal Nurjalal
Jurnal Pahlawan Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (597.861 KB) | DOI: 10.31004/jp.v2i2.576

Abstract

Sejak Indonesia merdeka sampai saat ini, kinerja hukum dan penegak hukum masih dianggap kurang memenuhi harapan dan perasaan keadilan masyarakat. Lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir (last forttress) untuk mendapatkan keadilan sering tidak mampu memberikan keadilan yang didambakan. Akibatnya, rasa hormat dan kepercayaan terhadap lembaga ini nyaris tidak ada lagi sehingga semaksimal mungkin orang tidak menyerahkan persoalan hukum ke pengadilan. Pendapat Laurence M. Friedman sangat menggambarkan kondisi Indonesia saat ini. Konsekuensi suatu aturan perundang-undangan tidak mengikuti dan memiliki asas-asas tersebut dalam UU No. 10 Tahun 2004, maka akan terjadilah ketidakadilan terhadap masyarakat. Artinya tujuan keadilan dari hukum tidak terpenuhi. Selain itu produk hukum tersebut akan banyak dimohonkan pengajuan pengujian materi produk hukum itu. Indonesia menganut sistem pengujian materil terbatas bagi Mahkamah Agung, yakni terbatas pada pengujian materil (‘materieele toetsing’) terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Hakim juga dapat menguji Keputusan Tata Usaha Negara (K.TUN) yang memuat pengaturan yang bersifat umum (‘besluit van algemene strekking’). Mahkamah Agung hanya boleh menguji formal (‘formele toetsing’) terhadap undang-undang namun tidak boleh menguji substansi (materi) undang-undang. Mahkamah Agung tidak memiliki hak menguji materi (‘materieele toetsingsrecht’) terhadap undang-undang. Pengujian materil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dipandang kurang efektif karena kaidah hukum yang paling efektif Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Undang-Undang Abstract Since Indonesia's independence until now, the performance of law and law enforcement is still considered to be inadequate in fulfilling the hopes and feelings of justice for the people. Judiciary institutions that are supposed to be the last fortress to obtain justice are often unable to provide the desired justice. As a result, respect and trust in this institution is almost non-existent so as much as possible people do not submit legal issues to the court. Laurence M. Friedman's opinion is very describing the current condition of Indonesia. The consequences of a statutory regulation do not follow and have these principles in Law No. 10 of 2004, there will be injustice against the community. This means that the purpose of justice from the law is not fulfilled. In addition, these legal products will be requested for submission of testing materials for legal products. Indonesia has a limited material testing system for the Supreme Court, which is limited to material testing (pengujian materieele toetsing ’) of statutory regulations under the law. The judge can also examine the State Administrative Decree (K.TUN) which contains a general regulation (‘besluit van algemene strekking’). The Supreme Court may only examine the formal (‘formele toetsing’) of the law but may not examine the substance of the law. The Supreme Court has no right to examine the material (‘materieele toetsingsrecht’) of the law. Material testing of the laws and regulations under the law is seen as less effective because of the most effective legal rules Keywords: Constitutional Court, Supreme Court, Law
PENYELESAIAN KREDIT MACET DI INDONESIA Fakhry Firmanto
Jurnal Pahlawan Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (442.346 KB) | DOI: 10.31004/jp.v2i2.577

Abstract

Adanya kredit bermasalah (Non Performing Loan) akan menyebabkan menurunnya pendapatan bank, selanjutnya memungkinkan terjadinya penurunan laba, yang pada akhirnya berindikasi pada sektor perekonomian secara makro. Penanganan kredit bermasalah sebelum diselesaikan secara yudisial dilakukan melalui penjadwalan (rescheduling), persyaratan (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). Penanganan dapat melalui salah satu cara ataupun gabungan dari ketiga cara tersebut. Setelah ditempuh dengan cara tersebut dan tetap tidak ada kemajuan penanganan, selanjutnya diselesaikan secara yudisial melalui jalur pengadilan, pengadilan Niaga, melalui PUPN, dan melalui Lembaga Paksa Badan. Sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk mempercepat penyelesaiaan masalah kredit macet perbankan melalui pelaksanaan pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Pertama dapat diberi kuasa untuk menjual barang agunan dimuka umum untuk melunasi hutang pokok atau bunga yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana mestinya, dan dengan cara pemegang grosse akte dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Kata kunci: Penyelesaian, Kredit Macet Abstract The existence of non-performing loans (Non-Performing Loans) will cause a decline in bank income, further enabling a decline in profits, which ultimately indicates the macroeconomic sector. Handling of problem loans before being settled judicially is done through scheduling (rescheduling), requirements (reconditioning), and restructuring. Treatment can be through one method or a combination of the three methods. After being pursued in this manner and still no progress in handling, it will then be settled judicially through the courts, the Commercial court, through the PUPN, and through the Forced Agency. Legal facilities that can be used to accelerate the resolution of the problem of bank bad loans through the implementation of Article 1178 paragraph (2) of the Civil Code for Creditors First Mortgage Rights Holders can be authorized to sell collateral in public to repay the principal debt or interest that is not paid by the debtor as it should, and by way of the gross certificate holder can submit an application to the local District Court Chair. Keywords: Settlement, Bad Credit
ANALISIS KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAMPAR DALAM MENERTIBKAN PARKIR LIAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 12 TAHUN 2006 DI KOTA BANGKINANG Hafiz Sutrisno
Jurnal Pahlawan Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (415.299 KB) | DOI: 10.31004/jp.v2i2.580

Abstract

Parkir merupakan salah satu pendapat asli daerah yang digunakan untuk pembangunan suatu daerah yang diperoleh dari sektor pajak parkir. Dengan adanya parkir liar ini akan berdampak buruk bagi pemerintah daerah, di sisi lain parkir liar meresahkan masyarakat dan disisi lainya keberadaan parkir liar ini membuat pemerintah daerah rugi karena pendapatan yang seharusnya masuk ke kas daerah menjadi santapan emas oleh para pengangguran yang mencari kesempatan akan hal ini. Dalam mengatasi permasalahan ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar menugaskan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar untuk menangai permasalahan terkait parkir liar tersebut. Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar harus menindak tegas oknum parkir liar tersebut dan ditindak sesuai aturan yang berlaku demi terciptanya kenyamanan masyarakat dan membuat masyarakat merasa puas dengan kinerja yang telah dibuat Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Kata kunci: Kinerja, Dinas Perhubungan, Parkir Liar Abstract Parking is one of the original opinions of the area used for the construction of an area obtained from the parking tax sector. With the existence of illegal parking, this will have a negative impact on the local government, on the other hand illegal parking is disturbing the community and on the other hand the existence of illegal parking is making the local government lose because the revenue that should go to the local treasury becomes a golden meal by unemployed people who are looking for opportunities for this. . In addressing this problem the Kampar District Government assigned the Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar to deal with the problems related to illegal parking. The Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar must take firm action against the illegal parking lot and act according to the applicable regulations for the sake of creating public convenience and making the community feel satisfied with the performance made by the Kampar District Government. Keywords: Performance, Transportation Agency, Wild Parking

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2023): JURNAL PAHLAWAN Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL PAHLAWAN Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL PAHLAWAN Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL PAHLAWAN Vol. 4 No. 1 (2021): JURNAL PAHLAWAN Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL PAHLAWAN Vol. 3 No. 1 (2020): JURNAL PAHLAWAN Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL PAHLAWAN Vol. 2 No. 1 (2019): JURNAL PAHLAWAN Vol. 1 No. 2 (2018): JURNAL PAHLAWAN Vol. 1 No. 1 (2018): JURNAL PAHLAWAN More Issue