cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rian Prayudi Saputra
Contact Email
jurnalpahlawan@gmail.com
Phone
+6282386219797
Journal Mail Official
rianprayudi@gmail.com
Editorial Address
Jl. Tuanku Tambusai No 23 Bangkinang
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Jurnal Pahlawan
Published by Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN : 26155583     EISSN : 26155583     DOI : https://doi.org/10.31004/jp.v4i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pahlawan aims to Facilitate Scientific Discussions about the Latest Developments in Legal Issues in Indonesia and to Publish Innovative and Modern Legal Research on Law. The Focus and Scope of this Journal Are Legal Issues in the Field of Criminal Law, Civil Law, State Administrative Law, State Administrative Law, Business Law, International Law, Islamic Law, Customary Law and Philosophy of Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL PAHLAWAN" : 6 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM CONSUMER DATA SHARING PADA PERUSAHAAN FINTECH ILEGAL (Studi Kasus Pada Otoritas Jasa Keuangan Dan Dinas Kominfo ) Recca Ayu Hapsari; Yona Selvia Nada
Jurnal Pahlawan Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (529.534 KB) | DOI: 10.31004/jp.v4i2.3022

Abstract

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction). Perlindungan hukum terkait consumer data sharing pada perusahaan fintech ilegal Hubungannya adalah bahwa keamanan hukum preventif diandalkan untuk mengakui satu tujuan yang sah, khususnya kepastian hukum yang besar bagi pelanggan, pemasok kredit, dan administrator organisasi fintech pada premis Pinjaman Bersama. Dan penyelesain sengketa terkait consumer data sharing pada perusahaan fintech illegal Penyelesaian perdebatan antara pembeli dan PUJK juga dapat diselesaikan di luar pengadilan, khususnya melalui LAPS.
ANALISIS YURIDIS FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 199PK/Pdt/2007 (STUDI KASUS EKSEKUSI TANAH DI KEC. JATI AGUNG DESA JATIMULYO) Tami Rusli; Rahmad Apriyandi
Jurnal Pahlawan Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (439.337 KB) | DOI: 10.31004/jp.v4i2.3034

Abstract

Sengketa tanah bukanlah merupakan hal yang baru di Indonesia. Masalah perebutan lahan telah terjadi antara kelompok masyarakat sejak zaman colonial dimana terjadi berbagai peristiwa perselisihan pertanahan dan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Para pihak yang terkait dan berwenang menangani permasalahan sengketa tanah tersebut pasti memiliki berbagai cara yang berbeda untuk menyelesaikannya. Munculnya sengketa hukum berawal dari adanya keberatan suatu tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan satu tujuan yaitu mendapatkan penyelesaian administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku Suatu penolakan eksekusi oleh pihak tereksekusi selalu dibarengi dengan pengaduan-pengaduan pihak terekseksusi kepada pihak petinggi di Tingkat Pusat dan Daerah yang bertujuan agar eksekusi dihentikan dengan berbagai dalil-dalil dengan suatu “opini” yang mendiskreditkan putusan hakim sebagai cacat hukum dan lain-lain sebagainya.
ANALISIS MENGENAI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Hafiz Sutrisno
Jurnal Pahlawan Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (492.687 KB) | DOI: 10.31004/jp.v4i2.3485

Abstract

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Fungsi peran serta di bidang lingkungan hidup menurut Koesnadi adalah, Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai jangkauan luas. Peran serta tersebut tidak hanya meliputi peran serta individu yang terkena berbagai peraturan atau keputusan administratif, akan tetapi meliputi pula peran serta kelompok dan organisasi dalam masyarakat. Masalah dalam penlitian ini yaitu Bagaimanakah perlindungan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. selanjutnya Apakah hambatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kata kunci: Perlindungan, Pengelolaan, Lingkungan Hidup
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI MEDIASI PENAL DI INDONESIA Rian Prayudi Saputra; Syahrial
Jurnal Pahlawan Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (568.609 KB) | DOI: 10.31004/jp.v4i2.3486

Abstract

Indonesia merupakan Negara hukum yang berkandaskan pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Dasar 1945, dimana setiap tingkah laku warga negaranya di atur oleh hokum. Setiap perbuatan dan perkembangan teknologi mendari timbulnya dampak positif dan negative yang di lakukan oleh masyarakat. Salah satu dampak positif yang dapat dilhat di kehidupan masyarakat adalah setiap berbagai penyelesaian tidak harus di selesaikan secara hokum dan peradilan. Penyelesaian tersebut dapat di dilakukan diluar pengadilan, salah satunya mediasi.Mediasi yang merupakan salah satu bentuk penyelesaian dalam perkara perdata mempunyai keefektifan dan kegunaan lebih untuk diterapkan dalam penyelesaian perkara di bidang pidana. Perkara pidana yang di selesaikan melalui mediasi disebut juga sebagai mediasi penal. Mediasi penal memiliki pengertian sebagai penyelesaian perkara pidana lewat dipertemukannya pihak korban dengan pelaku tindak pidana untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara membuat kesepakatan diantara para pihak ( win-win solution). Untuk menjawab dan menyelesaikan serta memperbaharui sistem peradilan pidana ini untuk mencapai ius constituendum yaitu keadilan sebesar-besarnya terhadap masyarakat dan negara, maka mediasi penal dapat menjadi jawaban untuk menyelesaikan perkara pidana. Kata kunci: Tindak Pidana Ringan, Mediasi Penal
KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMENANG LELANG UNTUK DAPAT MENGUASAI OBJEK LELANG (Studi Pada: Grosse Risalah Lelang KPKNL Provinsi Lampung Nomor.044/20/2018) Recca Ayu Hapsari; Ersa Marcellina
Jurnal Pahlawan Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (622.889 KB) | DOI: 10.31004/jp.v4i2.3487

Abstract

Lelang biasanya harus dilakukan dengan cara yang terbuka sebagai bentuk upaya penjualan terhadap barang-barang atau suatu objek dan harus dilakukan didepan umum dengan menggunakan metode sistem penawaran terhadap harga-harga yang sudah ditentukan sebelumnya dalam bentuk yang sudah tertulis atau dapat juga dengan secara lisan untuk mendapat harga yang tertinggi dalam melaksanakan pelelangan dalam melaksanakan mekanisme pelelangan yang memiliki kewenangan untuk dapat membuat sebuah akta yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini, adalah pejabat lelang. Akta Otentik merupakan salah satu alat pembuktian yang begitu kuat atau biasa yang dimaksud dengan istilah Risallah Lelang dan memiliki suatu perlindungan hukum untuk pemenang lelang yang akan mendapatkan perlindungan hukum terkait atas objek yang telah dimenangkan dalam suatu pelelangan. Dalam perolehan objek dan hak atas benda tersebut pemenang lelang memiliki hak sepenuhnya atas objek tersebut. Yang dimana objek tersebut diakui dengan legal. Serta Pertanggung Jawaban Pejabat Lelang terhadap proses pelaksanaan penguasaan Lelang. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Lelang, Pemenang Lelang  
SUDUT PANDANG FILSAFAT ILMU TENTANG KEABSAHAN KLAUSULA BAKU YANG TERDAPAT DALAM KONTRAK ELEKTRONIK TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN Yuli Heriyanti
Jurnal Pahlawan Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (745.392 KB) | DOI: 10.31004/jp.v4i2.3568

Abstract

Filsafat yaitu gerakan berpikir yang hidup di tengah situasi konkret dan dinamis. Dalam penerapannya, filsafat ilmu bertugas memberikan landasan filosofis mulai dari memahami beragam konsep dan teori keilmuan sampai membekali kemampuan dalam membangun teori-teori ilmiah. Sebagai salah satu objek kajian dalam ilmu hukum maka, perdagangan secara elektronik (e-commerce) pada saat sekarang sudah menjadi sebuah kebiasaan yang memiliki landasan hukum yang diatur oleh setiap negara. Perjanjian elektronik/kontrak elektronik menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik didefinisikan sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Dalam kontrak elektronik ada juga yang memiliki klausula baku yang secara tidak sadar konsumen wajib menyetujuinya. Dalam Pasal 1 point 10 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Kata kunci: Filsafat, Kontrak elektronik, klausula baku, perlindungan konsumen

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2023): JURNAL PAHLAWAN Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL PAHLAWAN Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL PAHLAWAN Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL PAHLAWAN Vol. 4 No. 1 (2021): JURNAL PAHLAWAN Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL PAHLAWAN Vol. 3 No. 1 (2020): JURNAL PAHLAWAN Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL PAHLAWAN Vol. 2 No. 1 (2019): JURNAL PAHLAWAN Vol. 1 No. 2 (2018): JURNAL PAHLAWAN Vol. 1 No. 1 (2018): JURNAL PAHLAWAN More Issue