cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Trias Saputra
Contact Email
trias.saputra@pelitabangsa.ac.id
Phone
+6281286362014
Journal Mail Official
prodihukum@pelitabangsa.ac.id
Editorial Address
Jl. Inspeksi Kalimalang Jl. Tegal Danas No.9, Cibatu, Kec. Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat 17530
Location
Kab. bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Hukum Pelita
Published by Universitas Pelita Bangsa
ISSN : -     EISSN : 28092082     DOI : https://doi.org/10.37366/jh.v3i1.998
Core Subject : Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JURNAL HUKUM PELITA adalah jurnal ilmiah dan akses terbuka yang dikelola oleh Prodi Hukum dan diterbitkan oleh LPPM Universitas Pelita Bangsa. Jurnal ini bertujuan dan fokus untuk menerbitkan karya baru dengan kualitas di bidang Hukum dalam hal Entreprenership, adapun ruang lingkup pembasan pada jurnal ini antara lain : 1. Hukum Pidana 2. Hukum Perdata 3. Hukum Tata Negara 4. Hukum Administasi Negara 5. Hukum Islam 6. Hukum Perdata Islam 7. Hukum Agraria 8. Hukum Acara 9. Hukum Adat 10. Hak Asasi Manusia 11. Hukum Bisnis 12. Hukum Ekonomi 13. Hukum Pasar Modal 14. hal lain yang berkaitan dengan Entrepenership dalam aspek Hukum. Namun, artikel yang tidak termasuk dalam Entrepenersip dalam aspek Hukum tidak tercakup dan di luar cakupan jurnal ini.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Pelita Mei 2023" : 7 Documents clear
Studi Perbandingan Hukum Perseroan Perorangan di Indonesia dan India Arum Tarina
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Pelita Mei 2023
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v4i1.1704

Abstract

The Job Creation Law which resulted from the economic and legal reform came into force on November 2nd, 2020. It is the milestone of recognition of the legal state of a single-member company in law for the first time in Indonesia. While in India adopts and recognizes the legal status of One Person Company through The Companies Act, of 2013. By using the normative juridical method, this article discusses and explores the peculiarity and similarities between the legal system of One Person Company in Indonesia and India by analyzing and comparing some key provisions in each legal system, which both adhere to a mixed legal system, thus to shed light on the advantages and drawbacks of the current legal system, so as to inspire lawmakers in the future. From the results of this study, it can be concluded that in Indonesia the regulations governing One Person Company is still not detailed so as to provide space for multiple interpretations both for the government as the organizer of the establishment, amendment, and dissolution, as well as for the business actors themselves who will make One Person Company their business vehicle. Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan hasil reformasi ekonomi dan hukum mulai berlaku pada tanggal 2 November 2020. Ini merupakan tonggak pengakuan status hukum Perseroan Perorangan untuk pertama kalinya di Indonesia. Sementara di India mengadopsi dan mengakui status hukum One Person Company melalui The Companies Act, 2013. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, artikel ini membahas dan mengeksplorasi kekhasan dan persamaan antara sistem hukum Perseroan Perorangan di Indonesia dan India dengan menganalisis dan membandingkan beberapa ketentuan utama di masing-masing sistem hukum, yang mana sama-sama menganut sistem hukum campuran, sehingga dapat menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari sistem hukum saat ini, sehingga dapat menginspirasi pembuat undang-undang di masa depan. Dari hasil kajian ini dapat disimpulkan bahwa di Indonesia peraturan yang mengatur Perseroan Perorangan masih belum detil sehingga memberikan ruang multi interpretasi baik bagi pemerintah sebagai penyelenggara pendirian, perubahan, dan pembubaran, serta bagi pelaku usaha itu sendiri yang akan menjadikan Perseroan Perorangan sebagai kendaraan usahanya.
Akibat Hukum Dari Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Tidak Sesuai Dengan Tata Cara Pembuatan Akta PPAT Muhammad Luthfi Radian; Wulan Windiarti
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Pelita Mei 2023
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v4i1.2310

Abstract

The growing of importance meaning of the land to human life today may causes increase of the potential for conflicts or land disputes, to prevent or at least to reduce the potential for conflict or dispute are required legal and orderly system of land administration. Therefore is required to transfer land rights to be registered must be proven by deed of PPAT. As authentic documents PPAT deed must meet procedures for making the deed of PPAT as determined by the laws and other rules. Making the deed that is incompatible with how making PPAT deed may pose a risk to the certainty of land rights arising or recorded on the basis of such deed. Based on this background the authors give the title of this thesis, The Legal Consequences of Making the Deed of Sale and Purchase of Land That is Incompatible With PPAT Deed Making Procedures. The aim of this study is to determine the forms, causes and legal consequences of making the deed of sale and purchase of land not in accordance with the procedure making the deed of PPAT. The method of juridical approach used is empirical research with prescriptive specifications and data sources used are primary and secondary data. Collecting data is done by doing library research and field study and then after the data were analyzed conclusion is by using the method of inductive thinking. Based on this research found that, the legal effect of making the deed of sale and purchase of land not in accordance with procedures for making the deed of PPAT is: PPAT can be dishonorably discharged, PPAT deed degraded the strength of proof becomes deed under hand and third parties may utilize it to its interests.
Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Transaksi Efek Pada Bursa Efek Indonesia Erfinda Septiana Erfinda Septiana
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Pelita Mei 2023
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v4i1.2317

Abstract

Keywords : Financial Services Authority; Sharia Capital Market; Indonesia stock exchange.Abstract : Many people and investors do not know about the role of the Financial Services Authority (OJK) in the Islamic capital market, resulting in a lack of confidence regarding investment safety in the Islamic capital market. OJK has a role regarding the Islamic Capital Market which is regulated in Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. In the Islamic Capital Market, there are securities transaction activities that aim to release, acquire or use securities which result in ownership, which activities are under OJK supervision. This article was written with the aim of finding out how the role of the OJK is on the effects of transactions in the Islamic Capital Market. The writing of this article uses a normative legal research method that is guided by the study of laws to answer the legal problems at hand. Pursuant to Article 6 of Law Number 21 of 2011 concerning OJK, it is explained that OJK is in charge of regulating and supervising financial service activities in the capital market and is also authorized to supervise the Indonesian Stock Exchange (IDX) and help increase the number of investors so as to provide education about investment safety so as to create a sense of trust in the public to invest in the Islamic capital market. Kata kunci : Otoritas Jasa Keuangan; Pasar Modal Syariah; Bursa Efek Indonesia.Abstrak : Banyak masyarakat dan investor yang belum mengetahui peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pasar modal syariah sehingga kurangnya kepercayaan mengenai keamanan investasi pada pasar modal syariah. OJK memiliki peran mengenai Pasar Modal Syariah yang mana tersebut diatur dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Pasar Modal Syariah terdapat kegiatan transaksi efek yang bertujuan untuk melepaskan, memperoleh atau menggunakan efek yang mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan yang mana kegiatan tersebut dalam pengawasan OJK. Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran OJK terhadap transaksi efek pada Pasar Modal Syariah. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didasarkan pada pengkajian Undang- Undang untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Berdasarkan Pasal 6 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK menjelaskan OJK bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di pasar modal dan juga memiliki wewenang untuk mengawasi terhadap Bursa Efek Indonesia (BEI) dan membantu meningkatkan jumlah para investor sehingga memberikan edukasi tentang keamanan berinvestasi sehingga menimbulkan rasa kepercayaan pada masyarakat untuk melakukan investasi di pasar modal syariah.
Pembuktian Terhadap Perkara Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor:797/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel) Nining Yurista Prawitasari
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Pelita Mei 2023
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v4i1.2340

Abstract

Dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran sipelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun dan perampasan itu sangat bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Penulisan ini menggunakan metode penelitian yang bersifat normative (legal research) biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana. Bahan hukum dikumpulkan selanjutnya ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini diketahui bahwa pembuktian di persidangan terhadap Putusan Perkara Nomor: 797/ Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel yaitu menggunakan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah mendasarkan pada ketentuan Pasal183 KUHAP dan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan nomor : 797/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Perbuatan Terdakwa telah berdampak dan menimbulkan kerugian yang besar berbagai pihak baik materiil maupun moril, bahkan memutus masa depan banyak personil anggota kepolisian. Selaku isteri seorang Kadiv Propam POLRI yang sekaligus Pengurus Pusat Bhayangkari seharusnya dapat menjadi tauladan dan menjadi contoh anggota Bayangkari lainnya sebagai pendamping suami.
Perlindungan Hukum Bank Kustodian Terhadap Investor Sebagai Lembaga Penunjang Pasar Modal (PPM) Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Rahmiati Rahmiati
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Pelita Mei 2023
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v4i1.2372

Abstract

This study aims to identify and explain who are the capital market supporting institutions and the custodian bank's responsibilities to investors in terms of capital market laws. The type of research used is normative legal research. Based on the results of research related to Who are the capital market supporting institutions according to Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market, it is regulated under the Capital Market Law Chapter VIII and Government Regulation No. 45 of 1995 Chapter X, PPPM has the following provisions: Capital Market Supporting Professionals (PPPM) consist of accountants, legal consultants, appraisers, and notaries. Regarding the responsibility of the custodian bank to investors in terms of the capital market law, the Custodian Bank based on the provisions of Article 46 of the Capital Market Law has placed the right on the investor to claim compensation if the custodian bank makes a mistake either by intention, negligence or carelessness. It is stated in the capital market law that there are several sanctions that are given to capital market violators as follows: administrative sanctions Article 102 (1) and criminal sanctions Article 103 (1). Keywords : Custodian Bank, Investor, Capital Market
Teknik Negosiasi Kooperatif Dalam Proses Mediasi Guna Menjamin Keberlangsungan Rumah Tangga sifa mulya nurani; Septiayu Restu Wulandari
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Pelita Mei 2023
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v4i1.2374

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan teknik negosiasi kooperatif dalam proses mediasi guna menjamin keberlangsungan rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah kuatitatif dan bersifat studi pustaka. Data primer penelitian berupa literatur-literatur yang membahas teknik negosiasi kooperatif dalam proses mediasi rumah tangga. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi. Peneliti mendokumentasikan literatur-literatur yang membahas teknik negosiasi kooperatif untuk dilakukan analisis data. Sedangkan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan analisis data. Hasil penelitian menyebut BP4 dapat melakukan mediasi atas persengketaan suami istri dalam rumah tangga yang menggiring pada tindak perceraian melalui teknik negosiasi kooperatlif. Dalam penerapannya, BP4 untuk melakukan; 1) komunikasi secara inten kepada masing-masing pihak yang bersengketa; 2) menggunakan teknik negosiasi kooperatif dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan; 3) memberi jawaban terbaik atas masalah-masalah yang dihadapi yang bersengketa; mendistorsi teknik negosiasi kompetitif dan teknik negosiasi kompromi jika dinilai kurang efektif
Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terkait Upaya Penyelesaian Sengketa Medis Apri Yanto
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Pelita Mei 2023
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v4i1.2378

Abstract

ABSTRACT The implementation of Article 29 of Law No. 36 of 2009 concerning Health in resolving medical disputes that fall into the realm of criminal law is still very little to be used as an effort to resolve medical disputes because law enforcement still tends to choose settlement through litigation which leads to court decisions as an effort to resolve it rather than seeking penal mediation. Efforts to resolve medical disputes for health workers who commit medical malpractice according to Law Number 36 of 2009 concerning Health, the mediation route has now become one of the ways proposed by MHKI and accommodated in the latest Criminal Code to seek first settlement with a penal mediation route before entering the realm of litigation. Keywords : Medical Dispute, Malparktek, Dispute Resolution. ABSTRAK Implementasi Pasal 29 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam penyelesaian sengketa medik yang masuk pada ranah dalam hukum pidana masih sangat sedikit untuk dijadikan upaya penyelesaian sengketa medis karena penegak hukum masih cenderung memlih penyelesaian melalui litigasi yang bermuara pada putusan pengadilan sebagi upaya penyelesaiannya dari pada mengupayakan mediasi penal. Upaya penyelesaian sengketa medis bagi Tenaga kesehatan yang melakukan malpraktik medis menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jalur mediasi saat ini telah menjadi salah satu cara yang diusulkan oleh MHKI dan terakomodir dalam KUHP terbaru agar mengupayakan terlebih dahulu penyelesaian dengan jalur mediasi penal sebelum masuk kedalam ranah litigasi. Kata Kunci : Sengketa Medis, Malparktek, Penyelesaian Sengketa

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Pelita Mei 2023 Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Pelita November 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Pelita Mei 2022 Vol 2 No 2 (2021): Jurnal Hukum Pelita November 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Pelita Mei 2021